|
 |
|
 |
|
NASIONAL |
|
| |
Ceramah Panas
Tiga Kiayi Kondang Dituding Da'i Setengah Provokator
Jakarta, 24 Januari 2001 19:49
Tiga Da'i Jakarta dituduh sebagai provokator oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Matori Abdul Jalil. Tapi Matori menolak bertemu pimpinan Partai Persatuan Pembangunan. (Gatra Nomor 26, 15 Mei 1999)
KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Matori Abdul Djalil gusar betul. Ia mengaku terpukul mendengar massa pendukung partainya terlibat bentrokan dengan massa Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di Jepara, dua pekan lalu. Dan tanpa basa-basi, Matori menuding pihak PPP yang mencari gara-gara dengan mengirim penceramah dari Jakarta, yang disebutnya "da'i-da'i setengah provokator" itu, ke Jawa Tengah.
Tak seperti seniornya, Abdurrahman Wahid, yang ikut membidani PKB, dalam sodokannya Matori tak main inisial lagi. Ia menyebut nama-nama da'i seperti Cecep Bustomi, Habib Idrus Jamalullail, dan Abu Hanifah sebagai biang keladi. "Mereka itu kalau pidato, tak lebih dan tak kurang, cuma melakukan hasutan kepada massa untuk membenci PKB tanpa alasan yang cukup mendasar," ujar Matori, Sekretaris Jenderal PPP 1989-1994.
Insiden Jepara itu terjadi ketika massa PKB mendeklarasikan partainya di Desa Dongos, Kecamatan Kedung. Acara itu rupanya dianggap mengusik warga PPP di sekitar. Walhasil, sepanjang acara berlangsung, massa PPP mengepung warga PKB. Buntutnya, bentrokan tak terhindarkan di antara kedua warga NU (Nahdlatul Ulama) itu. Lima orang tewas, tiga di antaranya simpatisan PKB. Dua rumah terbakar.
Matori melihat, insiden itu hanya satu dari skenario tekanan sistematis PPP terhadap warga PKB. "Hamzah Haz harus bertanggung jawab kepada kader-kadernya, bagaimana mereka sekarang telah menjadi provokator, pembunuh, dan perusuh," ujarnya menuding Ketua Umum PPP, di tengah acara pertemuan juru kampanye PKB di Jakarta, Rabu pekan lalu. Maka, Matori menolak bertemu dengan pimpinan PPP. Ia memilih penyelesaian jalur hukum.
Habib Idrus Jamalullail menepis tudingan Matori. Ia mengaku datang ke Jepara, awal April lalu, dan berceramah di depan massa PPP. Namun, ia tak merasa menohok partai lain. Idrus cuma menekankan ingin mengislamkan orang Islam. Contohnya, ia membela PPP karena partai itu sudah memperjuangkan aspirasinya: berasas Islam dan berlambang Ka'bah.
"Jadi, waktu Pak Matori bilang saya provokator, menurut kacamata batin saya, dia saat itu sedang pusing, karena dipusingkan oleh Allah, gara-gara ia mengaku muslim tapi bikin partai asasnya tidak Islam," kata ayah lima anak itu. Toh, Idrus tak ingin menuntut balik Matori. "Bagaimanapun, Matori itu saudara saya, cuma dia belum sadar," ujarnya.
Abu Hanifah, yang dituduh pula sebagai provokator, juga tak ingin membalas. "Saya menilai Pak Matori khilaf. Sebaiknya dia meralat tuduhannya kepada saya," ujarnya kepada Gatra. Ia mengaku bukan partisan partai mana pun, termasuk PPP. Ia pernah pula berceramah di hadapan massa PKB, Partai Amanat Nasional, bahkan PDI Perjuangan. Dalam ceramahnya, katanya, ia selalu menyerukan satu tujuan: mempersatukan umat. Kok, bisa dituduh? "Mungkin, laporan dari bawahnya salah," ujarnya.
Ketua PPP Hamzah Haz bersikap hati-hati. Ia mengaku tak ingin main tuduh sembarangan. Ia mengajak semua pihak mencari cara untuk meredam konflik. Kalau perlu, ia bersedia berpidato bersama Matori di depan publik. "Ukhuwah Islamiyah lebih penting dari segalanya," katanya kepada Asrori S. Karni dari Gatra.
Namun, PPP telah membentuk tim pencari fakta (TPF) dan sudah diturunkan ke lapangan. Hasilnya, tim ini menemukan provokator, seorang pegawai negeri yang juga pengusaha. "Dialah yang membelikan minuman keras dan menyediakan senjata tajam kepada para pemuda," kata M. Taufiq, Ketua TPF PPP. Tanpa menyebut nama, Taufiq bilang, provokator itu pernah membuat ribut ketika masih menjadi kader Golongan Karya pada Pemilihan Umum 1997. Karena itu, ia mengingatkan agar PKB hati-hati merekrut kader. "Jangan asal masuk dan banyak uang terus diterima,"ujarnya.
Kepolisian Resor Jepara sendiri telah menangkap lima tersangka penggerak bentrokan di Desa Dongos itu. Polisi juga telah menggaruk seorang pemuda asal Desa Undaan, Kudus, yang disangka mengedarkan selebaran berisi hujatan atas Abdurrahman Wahid. "Kami tak memandang faktor politisnya. Yang jelas, tersangka telah melakukan tindak pidana," kata Kolonel Murawi Effendi, Kepala Direktorat Reserse Kepolisian Daerah Jawa Tengah, kepada Ardiyansyah Harjunantio dari Gatra.
Urusan politiknya memang rumit. Maka, menarik usul yang diajukan Djuhad Mahja, wakil PPP di Komisi Pemilihan Umum. Ia mengimbau agar insiden di Jepara itu diselesaikan secara intern di lingkungan keluarga NU. Djuhad melihat ada ketegangan di kalangan warga nahdliyin, karena Pengurus Besar NU, yang dipimpin Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mengambil sikap politik belah bambu: yang satu diangkat-angkat, yang lain diinjak- injak.
Sodokan Djuhad jelas dialamatkan kepada Gus Dur, yang memang terus terang mengajak para nahdliyin ke PKB. Sikap itu dianggap ingin memonopoli massa NU untuk PKB. "Ini yang perlu diselesaikan untuk mencapai perdamaian," kata Djuhad. Pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng, yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Ummat (PKU), KH Yusuf Hasjim, setuju dengan pandangan Djuhad.
Sebagai jam'iyah, organisasi, kata Yusuf Hasjim, NU harus netral, dan memberi kebebasan warganya memilih yang sesuai.
Namun, pembicaraan intern NU saja tak cukup untuk meredam ketegangan di seputar pemilihan umum. Potensi benturan bisa terjadi di antara partai mana pun. Maka, Sekretaris Jenderal PPP Alimarwan Hanan mengimbau agar semua pimpinan partai bisa pengendalikan juru kampanyenya. "Jadi, jangan mengklaim dirinya yang paling benar dan partai lainnya salah melulu," kata Alimarwan Hanan. Tentu, ini berlaku untuk semua, termasuk PPP. [Andi Zulfikar Anwar]
(Gatra Nomor 26, 15 Mei 1999)
|
|
|
|
Alkisah
