|
 |
|
 |
|
EKONOMI |
|
| |
Kemelut Pertambangan Batubara
Baku Sikut Juragan Tambang
Jakarta, 2 April 2002 00:12
David Salim
KEPONAKAN Liem Sioe Liong, bekas konglomerat nomor wahid pada zaman Soeharto, ini dikenal sebagai pengusaha yang tak suka publikasi. Sehari-hari, pria berusia 40 tahun berperawakan gemuk ini berkantor di Apartemen Four Seasons, Setia Budi, Jakarta Selatan. Salim menjadi salah satu pemilik apartemen super-wah tersebut. Pemilik lainnya adalah Sudwikatmono, Irwan Sutisna, dan Nissho Iwai (Jepang).
Salim melirik saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) sejak 1996. Tak begitu jelas, apakah ia sebelumnya punya reputasi di bidang pertambangan. Yang pasti, pada tahun itu, Salim membisiki para pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur soal keharusan divestasi KPC.
Untuk meyakinkan pejabat di sana, Salim menunjukkan kontrak Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Batu Bara. Pasal 26 menyebutkan, kontraktor harus mulai mendivestasikan sebagian sahamnya pada tahun kelima setelah beroperasi. Karena perusahaan batu bara ini mulai beroperasi sejak 1 Januari 1992, KPC harus mulai melego sebagian sahamnya pada 1996.
Bisikannya manjur. Pemerintah Kalimantan Timur, yang semula cuek, mulai menggeliat. Mereka pun menyambut baik uluran kerja sama Salim. Salim lantas mendirikan perusahaan baru, PT Intan Bumi Inti Pradana. Sehari-hari, Intan menyewa kantor di Menara BCD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.
Di perusahaan ini, mantan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara, Jenderal (purnawirawan) Moetojib, jadi komisaris utama. Direktur utamanya Sajuki Wirakusumah. Tampilnya Moetojib agaknya tak lepas dari posisinya dulu, sebagai Panglima Kodam Tanjungpura, Balikpapan.
Menurut Tommy N. Armansyah, pengacara dari kantor hukum Dermawan Nugroho yang mewakili Pemprov Kalimantan Timur, selain Intan, 10 calon ''partner'' lain juga berminat. Namun, diakuinya, sejauh ini Intan merupakan calon paling kuat. "Proposal yang ditawarkan memang paling menarik," katanya.
 Sesuai dengan usulan Intan, kalau 51% saham KPC itu nanti jatuh ke tangannya, maka dari jumlah itu Pemerintahan Kalimantan Timur, melalui Badan Usaha Milik Daerah Melati Bhakti Satya, kebagian 10%. Sisanya Salim. Sebanyak 10% bagian dari Pemprov Kalimantan Timur ini nantinya dibagi menjadi dua. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mendapat porsi 60%, Pemprov Kalimantan Timur 40%. Duit itu nantinya masuk pos pendapatan asli daerah.
Kalau Pemerintahan Kalimantan Timur menang, soal duit tak ada masalah. Salim sudah mendekati Union Bank of Switzerland. "Begitu jadi, uang langsung mengucur," kata Tommy. Berapa pun jumlahnya. Toh, tak ada larangan untuk mencari pinjaman di bank asing. Yang tak boleh, kepemilikan sahamnya.
Sekretaris Wilayah Daerah Kalimantan Timur, Said Safran, menilai Intan merupakan mitra yang pas. ''Sejak awal ia ikut proses divestasi,'' katanya. Setelah berhasil membeli saham KPC, Salim akan membuka kantor di Samarinda.
Rienaldo Thamrin
SEKRETARIS Jenderal Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) 1986-1989 ini sudah lama bergulat di bisnis. Begitu lulus dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, 1964, ayah enam anak ini masuk ke Departemen Kehutanan. Thamrin, kini 61 tahun, tak betah. Ia cuma bertahan empat tahun. Setelah itu, ia aktif di politik, menjadi anggota DPRD Jawa Timur mewakili IPKI.
Selepas dari DPRD, pada 1971, penggemar olahraga tenis, badminton, dan sepak bola ini menjadi Kepala Biro Politik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Thamrin memang kelahiran Kutai. Tahun 1975, ia memilih jalan sebagai pengusaha. "Saya jadi anak jalanan," katanya. Ia kemudian banyak menggeluti bisnis konstruksi, perumahan, dan perkayuan. Semuanya di Kalimantan Timur. Ia pula yang mendirikan Gapensi Kalimantan Timur pada 1982.
Sejak tiga tahun terakhir, ia mulai melirik tambang batu bara. Ia ngebet membeli KPC. "Perusahaan ini memang bagus," ujarnya. Ia lantas mendirikan PT Batubara Borneo Batuah, perusahaan investasi khusus untuk membeli KPC. Kalau sukses menggaet KPC, ia berjanji membagikan 12% sahamnya kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Thamrin lantas merangkul Henry Leo dan Tanri Abeng. Henry, pemilik Plaza Mutiara di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, pernah kesodok kasus bobolnya duit Asabri, lembaga asuransi milik ABRI, yang melibatkan duit sekitar Rp 410 milyar. Henry, alias Liauw Hou Fen, bersama Direktur Utama Asabri, Mayor Jenderal (purnawirawan) Subardja Mijaya, diperiksa Markas Besar Polri.
 Kasus Asabri tak sampai ke meja hijau. Pada awal Januari 1999, Henry berjanji mengembalikan dana itu dalam jangka waktu dua tahun. Sejak itu, kasus Asabri meredup. ''Sekarang ini orang baru tahu kulitnya. Suatu saat saya akan bercerita apa yang terjadi,'' kata Henry. Dewasa ini, selain aktif berbisnis properti, Henry giat di Executive Center For Global Leadership, sekolah kepemimpinan yang didirikannya bersama Tanri Abeng, di Bali.
''Kapan pun divestasinya, saya sudah siap dana,'' kata Henry. Ia tak mau membuka asal-usul dananya. Yang pasti, katanya, dari dalam negeri. ''Banyak orang lokal yang punya duit. Kalau nyari yang punya puluhan juta dolar sih gampang,'' tutur Henry.
Tanri, yang dalam rencana pembelian saham ini menjadi penasihat, mengaku tak bergairah terhadap KPC. "Saya tak berminat," katanya. Tanri terlibat divestasi saham KPC karena ajakan mitra tenisnya, yakni Rienaldo Thamrin. "Ia datang dan minta pandangan saya, bagaimana menghadapi perusahaan asing," kata Tanri kepada Oke Indrayana Trianto dari Gatra.
Apalagi, Tanri melihat Thamrin serius sekali dengan niatnya. Saran pertamanya, Thamrin diminta memegang komitmen dan kredibilitas, dari segi pendanaan sampai kemampuan bekerja sama dengan para stakeholder-nya yang lain. Perusahaan asing pada umumnya memiliki sistem manajemen yang baik. "Sistem itu jangan dirusak, mentang-mentang sudah mengantongi 51% saham," katanya.
Thamrin tak keberatan kalau KPC atau pemerintah pusat mengaudit asal sumber dananya. "Ini untuk transparansi juga," ujarnya. Uang itu bukan hasil dari money laundering. Katanya, duit itu nantinya diperoleh dari pinjaman bank dalam negeri. Duit siap mengucur begitu ia dinyatakan sebagai pemenang. "Kami tak akan pernah pakai uang haram," tuturnya.
Thamrin mengharapkan proses divestasi saham KPC ini berjalan fair. Tak ada anak emas bagi calon penawar. Ia mengaku memilih menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, karena di era otonomi daerah wewenangnya menjadi jauh lebih besar. Mereka tak mau lagi disetir oleh provinsi. Peluang menang besar? "Lihat saja nanti," ujarnya.
Prabowo Subianto
MANTAN Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), Letnan Jenderal (purnawirawan) Prabowo Subianto, juga maju memperebutkan 51% saham KPC. Langkah Prabowo itu mengejutkan. Sejak harus lengser dari dunia militer, Prabowo terkesan ngumpet dari pemberitaan media massa.
 Sepulang dari Yordania, sekitar satu setengah tahun lalu, kakak kandung Hashim Djojohadikusumo itu sibuk dengan bisnisnya. Ia mendirikan PT Tidar Kerinci Agung, pemilik kebun kelapa sawit di Sumatera Barat. Prabowo duduk sebagai direktur utama.
Keinginan serius Prabowo untuk terjun ke bisnis pertambangan tampak dari surat penawaran yang dilayangkannya ke Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Jumat dua pekan lalu. Penawaran itu diajukan atas nama PT Nusantara Energi, yang ia teken sendiri selaku direkturnya. Isinya berupa keinginan Nusantara memiliki 51% saham KPC.
Prabowo juga menjamin tak akan menelantarkan pembangunan bagi warga Kalimantan Timur. "Jika 51% saham dapat dimiliki, masalah community development masyarakat di Kalimantan Timur akan dijamin," demikian bunyi komitmen di surat itu.
Farid Prawiranegara, sobat dekat Prabowo, mengakui, Prabowo memang ingin membeli saham KPC. "Namun, meski sudah ada surat pemberitahuan, bukan berarti dia pasti membeli," katanya.
Kemungkinan Prabowo menarik diri dari daftar calon pembeli, lanjut Farid, masih terbuka. Hal itu menyangkut kasus hukum yang belum jelas ujung pangkalnya. "Karena adanya kasus sita jaminan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga belum menarik gugatannya terhadap KPC," katanya.
Nirwan Bakrie
NIAT Nirwan Bakrie, adik kadung Aburizal Bakrie, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, untuk memiliki saham perusahaan pertambangan batu bara bukan hal baru. Pada akhir 2001, PT Bumi Resources, yang juga dimiliki Nirwan Bakrie, memproklamasikan telah mengakuisisi PT Arutmin Indonesia, pemilik tambang batu bara di Kalimantan Selatan. Kali ini, begitu KPC menawarkan separuh lebih sahamnya, Nirwan, melalui Bumi, tak mau ketinggalan.
Menurut Edie J. Sobari, Direktur Keuangan PT Bumi Resources, surat menunjukkan minat awal sudah disampaikannya ke Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Tampaknya, sukses mengakuisisi Arutmin Indonesia akan jadi senjata pemikat paling gres. "Dalam surat itu kami jelaskan bahwa Bumi Resources tak asing lagi dengan bidang tambang," katanya.
Dengan mengambil saham KPC, kata Edie, Bumi berharap bisa mendapatkan sinergi dengan Arutmin. Bumi optimistis akan mampu membeli 51% saham KPC, yang nilainya sekitar US$ 419 juta. "Faktanya, kami baru saja mengakuisisi Arutmin," kata Edie. Pengambilalihan 100% saham Arutmin itu nilainya US$ 148,5 juta.
Sebanyak US$ 100 juta didanai dari kredit Bank Mandiri. Padahal, waktu mengakuisisi itu, neraca Bumi lagi merah. Labanya hingga Juni 2001 masih minus lebih dari Rp 4 milyar.
 Bumi memang dikenal piawai mengakuisisi raksasa, walau langkah itu ia lakukan ketika kantongnya kempis. Langkah raksasa pertama perusahaan yang berkantor di lantai IV Gedung Wira Usaha, Jalan Rasuna Said Kavling C-5, Jakarta, itu dilakukan awal 2000. Saat masih bernama Bumi Modern, perusahaan yang berdiri sejak 1973 itu mengakuisisi 97,5% saham Gallo Oil dengan nilai Rp 9,3 trilyun. Gallo Oil adalah pemilik konsesi ladang minyak di Yaman.
Kabar itu memunculkan decak kagum kalangan pasar modal, karena pendapatan Bumi sendiri per 30 Juni 1999 hanya Rp 18,5 milyar. Rugi bersihnya Rp 4,3 milyar. Lagi-lagi pertanyaannya, duitnya dari mana? Toh, Bumi punya kiat dengan mengambil alih pemilikan saham Long Haul Holdings dan Minarak Labuan, sebagai pemegang saham Gallo Oil.
Selanjutnya, Bumi menerbitkan saham baru melalui penawaran umum terbatas guna mendapatkan dana Rp 9,5 trilyun. Publik tak berminat membeli saham itu. Namun, ada strategi lain yang dijalankan. Di satu sisi, Long Haul dan Minarak menjual sahamnya ke Bumi, di sisi lain sekaligus juga menyuntikkan modal ke Bumi.
Akibatnya, kepemilikan saham PT Bakrie Capital Indonesia mengecil. Pemilik baru Bumi pun berubah. Kini, Long Haul menguasai hampir 73% dan Minarak 22% saham. Padahal, semula, keluarga Bakrie menjadi penguasa mayoritas, yakni 68% saham.
Kali ini, untuk menguasai 51% saham KPC, Edie mengaku, duitnya berasal dari luar Bumi Resources. Pihaknya pun siap untuk diaudit. "Kami ingin semua peserta dianalisis kekuatan dan kelemahannya," katanya. Tambah Eddie, posisi Arutmin sebagai produsen batu bara nomor tiga di Indonesia hendaknya ikut dipertimbangkan.
Bumi pun siap dengan adanya permintaan setoran dari pihak pemerintah daerah setempat. "Sepanjang ada kontrak yang sah, kami terikat pada kewajiban dan peraturan yang ada," katanya. Edie mengakui, semangat otonomi daerah telah membuat daerah menjadi ngebet untuk membeli saham. ''Ini memang harus dipertimbangkan dengan masak-masak,'' kata Edie.
Bisnis pertambangan berisiko tinggi, namun sekaligus menawarkan keuntungan tinggi. Kalau produknya jelek, permintaan rendah, dan penambangan liar merajalela, bisa tekor. "Perlu dicatat, banyak perusahaan tambang batu bara yang bangkrut," katanya. Salah satu biang kebangkrutan itu adalah maraknya penambangan liar.
[G.A. Guritno, Saiful Anam, dan Mujib Rahman]
[Laporan Utama Gatra Nomor 20 Tahun ke VIII, Beredar 1 April 2002]
|
|
|
|
BERITA TERKAIT |
|
|
| |
 Kalimantan Timur Hanya Kalah Dari Jakarta
|
|
|
|
|
|
|
Alkisah
