ROHEMI lunglai. Buruh garmen di Cilambar, Jakarta Barat, berusia 33 tahun itu tak tahu harus berbuat apa lagi. Sudah tiga hari ini ia tak bekerja. Telapak tangannya diperban. Ia terluka kena tembakan petugas yang dengan ganas mengusirnya bersama warga lain di Kampung Baru, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu pekan lalu.
Luka di tangan itu sebenarnya tak terlalu merisaukan. Selain sudah diobati secara gratis di Rumah Sakit Cengkareng, luka tersebut juga sudah membaik. Yang merisaukan ayah tiga anak itu lebih pada masalah tempat tinggal. Rumah semipermanen yang dibangunnya dengan cara mencicil sejak setahun lalu kini rata dengan tanah. Nasib buruk bertambah, ketika Senin lalu tenda darurat yang dia tempati bersama istri dan anaknya tak jauh dari Kampung Baru dibongkar paksa oleh petugas.
Bagi Rohemi dan tetangganya, penggusuran ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya, mereka pernah pula tergusur. Kala itu, mereka menempati lahan yang kini menjadi bangunan Rumah Susun Cinta Kasih Tzu Chi. Sebenarnya, waktu itu ia ditawari tinggal di rumah susun itu, tapi mereka lebih memilih mengambil uang ganti rugi Rp 2,5 juta. Sejak 1997, mereka mendiami lokasi yang kini dikenal sebagai Kampung Baru dan Kampung Anyar, di atas lahan milik Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perumnas).
Nah, kini pengalaman digusur itu terulang lagi. Bahkan, bisa jadi hal itu akan kembali berulang. ''Habis mau pindah ke mana?'' kata Rohemi, yang penghasilannya tak menentu itu. Karena itu, untuk sementara Rohemi berniat bertahan. Bersamanya ada 1.500 keluarga atau 8.000 jiwa. Pagi petugas membongkar tenda, sore atau malam itu juga mereka dirikan lagi tenda untuk berlindung dari dingin atau terik matahari esok.
Nasib warga tergusur dari Kampung Baru dan Kampung Anyar itu menarik perhatian banyak kalangan. Bantuan pun datang. Baik dari warga sekitar, PMI, maupun mahasiswa. Lantaran belum sempat bekerja, mereka pun antre bantuan berupa berupa air mineral, makanan instan, dan beras. Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Mardjuan Bakri, juga menyesalkan aksi penggusuran yang dilakukan dengan cara kekerasan itu. ''Mestinya mereka diajak dialog dulu,'' kata Mardjuan.
Namun, derita warga tak menggoyahkan hati aparat Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta serta petugas Dinas Ketenteraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (Tramtib dan Linmas). Dengan bantuan aparat polisi serta sejumlah petugas keamanan sipil --jumlahnya ditaksir mencapai 4.000 orang-- mereka bertekad mengosongkan lahan tersebut. Alasannya, warga telah menempati lahan seluas 54 hektare itu secara liar. Perumnas selaku pemilik juga berencana menggunakan lahan tersebut untuk rumah susun dan sebagian kecil dijadikan kawasan bisnis.
Menurut Kepala Dinas Tramtib dan Linmas DKI Jakarta, Soebagio, warga yang digusur sebenarnya tak sepenuhnya dari kelompok miskin. Terbukti, sebagian dari mereka menempati lahan tersebut dengan cara membeli. Rohemi, misalnya, membeli Rp 3 juta untuk lahan 100 meter persegi. Warga juga membangun rumah secara permanen. ''Jadi, tidak benar mereka semuanya tidak mampu,'' katanya. Ditambahkannya, lokasi milik Perumnas itu dikuasai tiga kelompok. Yakni kelompok Gultom (10 hektare dengan 600 rumah), Iwan cs (10 hektare, 10 rumah), dan perorangan (15 hektare, 160 rumah).
Penggusuran yang dilakukan pihak pemda, Soebagio menjelaskan, telah dilakukan sesuai dengan prosedur. Misalnya, sebelum dilakukan penggusuran, warga diberi surat peringatan. Rumah tinggal pengganti pun telah ditawarkan, yakni di daerah Bogor. Uang kerohiman sebesar Rp 250.000 juga disediakan. Namun, tak satu pun peringatan dan tawaran pemda yang digubris warga. ''Kami tidak asal gusur. Mereka digusur karena melanggar, menempati areal yang bukan haknya,'' Soebagio menegaskan.
Dengan cara yang sama, Pemda DKI melakukan penertiban di sejumlah pelosok Jakarta. Lokasi yang ditertibkan bukan hanya di bantaran kali, kolong jembatan, kolong jalan tol, atau lahan-lahan kosong yang dikuasai pemerintah, juga di sejumlah lahan milik kelompok bisnis tertentu yang diserobot warga.
Sampai Agustus 2003, tercatat 205 gubuk liar ditindak. Untuk bangunan liar, tak kurang dari 2.656 buah diratakan. Dalam waktu dua pekan ke depan, Pemda DKI akan menertibkan bangunan liar di atas tanah wisata Alam Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Penertiban juga akan dilakukan atas sejumlah bangunan di lahan milik AURI di Halim, Jakarta Timur.
Praktis, penggusuran seolah menjadi pemandangan biasa. Dalam catatan Ketua Forum Warga Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan, sepanjang 2003 ini telah terjadi 10 penggusuran dalam skala besar (lihat tabel). Aksi pemda karena pesanan pemilik modal atau perusahaan swasta itu mengakibatkan 15.000 rumah rata dengan tanah dan 60.000 jiwa terpaksa kehilangan tempat tinggal.
Menurut Azas Tigor, dalam tiap penggusuran, pihak pemda dan aparat kepolisian yang membantu tak ubahnya "orang bayaran". Mereka melakukan aksi karena diminta pemilik modal. Tentu, untuk kepentingan ini, ada imbalan bagi pemda. Soal berapa imbalan atau bayaran yang diterima Pemda, Azas Tigor manyatakan tak memiliki data.
Hanya saja, dalam penelusuran majalah GATRA, untuk penggusuran di Cengkareng itu, misalnya, Perumnas konon mengeluarkan dana tak kurang dari Rp 11 milyar. Dana tersebut terbagi untuk biaya bagi petugas Pemda, aparat kepolisian, dan sejumlah pihak yang membantu penggusuran. Namun, kepada sejumlah media, manajemen Perumnas menyatakan hanya menyediakan dana Rp 3,5 milyar. Itu pun dianggarankan untuk uang kerohiman.
Apakah karena ada "duit bayaran" itu, petugas lantas bertindak beringas? Entahlah. Faktanya, dalam catatan Fakta, dari waktu ke waktu penggusuran selalu dilakukan dengan cara kekerasan sampai menelan korban jiwa. Tahun 2001, misalnya, dari 45 kasus penggusuran terhadap 6.774 keluarga (34.514 jiwa), 19 orang meninggal, tiga di antaranya tertembak. Begitu pula tahun 2002, telah terjadi penggusuran 1.198 keluarga (4.792 jiwa). ''Angka itu belum termasuk 591 kasus kebakaran perumahan kelompok, yang kami sinyalir sebagai cara Pemerintah Provinsi DKI menggusur warga,'' kata Azas Tigor, yang dihubungi Alfian dari GATRA.
Meski mendapat kritikan pedas, kata Soebagio, aksi penggusuran di DKI Jakarta tak akan berhenti. Hal itu terjadi karena warga banyak yang tak sadar hukum. Mereka membeli atau menempati lahan secara tak sah. Bahkan, sekalipun tindakan penertiban mendapat tentangan dari warga, pihaknya tak akan mundur. Soebagio juga melemparkan tantangan bagi mereka yang dianggap sok pahlawan. Yakni mereka yang sok membela kelompok yang mereka anggap miskin. ''Kalau mau, ayolah kita duduk dan bicara bareng. Anda keluar duit berapa, pemda juga, lalu kita sediakan rumah bagi mereka yang digusur itu. Daripada ngompor-ngomporin untuk berbuat hal yang tidak baik,'' kata Soebagio kepada wartawan GATRA Astari Yanuarti.