 |
|
 |
|
NASIONAL |
|
| |
Embargo Senjata
Komisi I: TNI Jangan Tergantung Negara Tertentu
Jakarta, 2 Desember 2004 16:08
Komisi I DPR, yang membidangi pertahanan, mengimbau TNI untuk tidak tergantung pada negara tertentu dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), guna mendukung profesionalisme TNI.
"Upaya Menham Juwono untuk memulihkan hubungan militer Indonesia Amerika Serikat khususnya agar AS mau mencabut embargonya sangat sulit untuk direalisasikan," kata Ade Nasution, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Bintang Reformasi dalam raker dengan Panglima TNI Jenderal Endriarto Sutarto di Jakarta, Kamis.
Ia menilai, masalah embargo senjata yang dilakukan AS terahdap TNI bukan semata masalah antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah AS melainkan hal itu masih harus dibicarakan lebih rinci dengan kongres AS.
Apalagi, lanjutnya, AS masih mensyaratkan masalah penegakan HAM di Timtim untuk mencabut embargo senjatanya terhadap Indonesia. Oleh karena itu, katanya, lebih baik jika TNI berpaling dari AS dalam pengadaan alutsista sehingga profesionalisme TNI benar-benar dapat segera diwujudkan sekaligus menjadikan Indonesia negara yang besar dan bermartabat.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi I dari Fraksi Demokrat EE Mangindaan yang mengatakan perlu pemikiran bersama untuk dapat membangun sistem pertahanan nasional yang benar-benar kuat dengan keterbatasan anggaran yang dihadapi TNI.
"Sudah saatnya kita duduk bersama antara pemerintah, DPR dan TNI untuk memikirkan bagaimana pengadaan alutsista yang memadai dengan keterbatasan dana yang ada," katanya.
Salah satu langkah yang dapat dipikirkan bersama adalah dengan memberdayakan industri pertahanan nasional sehingga Indonesia dapat benar-benar mandiri dalam memenuhi kebutuhan akan alat pertahanan.
Sebelumnya, Panglima Jenderal Endirartono Sutarto mengungkapkan kondisi sistem senjata TNI baik dari segi kualitas maupun kuantitas baik matra darat, laut maupun negara sudah sangat tidak layak dan sangat jauh tertinggal dari negara lain di dunia.
"Di Asia Tenggara sekalipun kita barangkali hanya boleh berbangga kalau dihadapkan dengan Kamboja dan Laos. Dengan kondisi seperti itu sebenarnya kemampuan TNI untuk mengatasi ancaman dari luar sangat terbatas," katanya.
Kekuatan TNI saat ini, lanjutnya, apabila dibandingkan dengan luas wilayah nasional yang harus dipertahankan sangat jauh dari memadai.
Kekuatan suatu angkatan perang dihitung dari kekuatan personel dan alutsista. Sementara kondisi TNI saat ini antara personel, alusista dan luas wilayah nasional yang harus dipertahankan sangat tidak berimbang.
TNI kini memiliki 347.272 orang personel dari ketiga angkatan dan rasio tersebut sangat jauh dari memadai jika dibandingkan dengan luas wilayah nasional yang harus dipertahankan.
Rasio yang idel antara jumlah prajurit dengan jumlah penduduk adalah satu persen, minimal 0,4 persen atau sekitar 800 ribu prajurit. [TMA, Ant]
|
|
|
Alkisah
