|
 |
|
 |
|
NASIONAL |
|
| |
Revisi UU Ketenagakerjaan dan Masa Depan Buruh
 RIBUT-ribut revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan belum surut. Cara dan proses pembahasan ulang revisi itu, yang disepakati dalam pertemuan di Istana Negara pada 7 April lalu, tetap dikritik organisasi-organisasi buruh. Mereka mengancam tetap akan berdemonstrasi, walau sudah ada "perdamaian" yang diwasiti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang sejak awal mendorong revisi, mengingatkan organisasi buruh soal "aturan main" yang disepakati di istana. Sejumlah kalangan pun tidak habis pikir dengan sikap para pekerja yang dituduh memperumit keadaan.
Sebelum lebih banyak tudingan dialamatkan kepada para pekerja, saya mengajak untuk memahami argumentasi mereka. Penolakan ini adalah cermin bangkitnya kesadaran baru di kalangan pekerja. Para buruh makin sadar bahwa Pemerintah Indonesia adalah sumber kian terpuruknya kesejahteraan dan kepastian kerja mereka.
Bagi buruh, draf maut itu mencerminkan posisi sejati pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan. Draf itu memperlihatkan orientasi sejati pemerintahan SBY. Ia memereteli berbagai perlindungan dan kepastian kerja. Menurut draft itu, era pasar bebas dan liberalisasi harus diikuti dengan aturan tenaga kerja yang lebih fleksibel. Tujuannya, para investor tergiur dan betah bertanam modal di Indonesia. Sialnya bagi buruh. "Lebih fleksibel" berarti jumlah pesangon makin kecil. Pemecatan dipermudah. Kontrak kerja diperpanjang. Sistem outsourcing diterapkan tanpa batas.
Keputusan SBY untuk mengabaikan draf maut itu saya nilai bukan karena keberpihakannya terhadap buruh. Sikap ini diambil SBY akibat kuatnya tekanan dari demonstrasi jalanan. Pengalihan proses pembahasannya kepada lembaga tripartit pun tetap saya anggap sebagai rencana melancarkan revisi
melalui pintu lain. Lagi pula, dengan keputusan ini, artinya tuntutan utama buruh agar revisi dibatalkan sebenarnya telah ditolak pemerintah.
Akibatnya, buruh memandang lembaga tripartit dengan pesimistis. Pertama, posisi buruh di situ pun jelas minoritas. Pemerintah dan pengusaha telah berada dalam kubu yang sama: revisi harus terjadi. Kedua, perwakilan dari pihak serikat pekerja tak dapat dianggap sebagai representasi suara kaum buruh, karena dalam forum tripartit tak semua serikat buruh terwakili. Keputusan dari tripartit tidak mungkin akan mengikat sikap seluruh serikat buruh yang tidak duduk dalam lembaga ini.
Penegasan Jusuf Kalla bahwa proses ini akan terus berlangsung meski demonstrasi tetap digelar membuktikan bahwa pemerintah ingin merevisi UU Ketenagakerjaan dengan segala konsekuensinya. Pemerintah tak merasa perlu mereorganisasi tripartit sehingga komposisinya lebih demokratis. Penolakan sebagian organisasi pekerja dipandang sebagai "melanggar aturan main" --yang ternyata disepakati secara sepihak-- daripada sebagai peringatan yang patut dipikirkan.
Solusi Alternatif
Revisi yang akan dibahas itu sangat vital bagi pekerja. Cerah gelapnya masa depan buruh ditentukan oleh keberpihakan isi UU Ketenagakerjaan. Solusinya, proses pembahasan yang lebih terbuka adalah suatu keharusan.
Bagi kalangan serikat pekerja, ada satu hal mendesak untuk dilakukan: konsolidasi menyatukan sikap. Perlu ada satu meja bersama, di mana berbagai serikat, baik bagian dari tripartit maupun bukan, bisa duduk dan membahas masa depan perlindungan buruh dalam era kapitalisme global ini.
Kaum buruh telah satu suara menolak revisi. Mengapa pula tak bisa satu suara dalam membahas alternatifnya? Paling tidak, dalam forum besar itu dapat dihasilkan prinsip-prinsip dasar perlindungan para pekerja, terutama dalam hal kontrak, outsourcing, uang pesangon, dan upah. Jika forum ini terlalu
luas untuk menelurkan hal-hal yang sangat detail, biarlah itu dilakukan oleh mekanisme lain. Saya yakin, forum ini bisa terwujud dalam waktu cepat, karena serikat-serikat buruh memang menanti satu tempat untuk menyusun langkah bersama.
Penting ada pegangan dan koridor bersama yang dibuat secara bersama pula oleh serikat-serikat pekerja. Mungkin memang makan waktu lebih panjang, tapi proses demokratis jangan sampai diabaikan. Proses ini pula yang ikut menentukan seberapa besar kepercayaan pada pemerintahan SBY bisa dipulihkan.
Konsekuensinya, jika pilihan ini dijalankan, proses pembahasan revisi yang difasilitasi pemerintah mesti dihentikan. Kita semua kembali ke posisi status quo. UU Ketenagakerjaan Nomor 13/2003 tetap diberlakukan untuk sementara.
Saya juga ingin mengajak para pemimpin serikat pekerja untuk terlibat dalam upaya memperjuangkan perlindungan bagi industri domestik kita yang tengah bangkrut. Berbagai sumber ekonomi biaya tinggi dan inefisiensi adalah biang keladi kebangkrutan. Dari beban pungutan liar, korupsi, mahalnya biaya energi (solar, listrik, dan gas), rusaknya infrastruktur, suku bunga yang melangit, kebergantungan pada bahan impor, dan banyak lagi.
Semua problem itu harus menjadi bagian dari perjuangan kaum buruh. Sudah bukan masanya lagi serikat pekerja hanya concern pada soal-soal sektornya semata. Di tengah proses kebangkrutan negeri ini, serikat buruh tak bisa lagi membatasi diri, menghindar dari tanggung jawab sosial politiknya. Kesejahteraan bagi para buruh tampaknya tak bakal tercapai tanpa keterlibatan buruh dalam perjuangan politik Indonesia.
Dita Indah Sari
Aktivis buruh dari Partai Rakyat Demokratik, menerima Ramon Magsaysay Award for Emergent Leadership pada 2003
[Kolom, Gatra Edisi 24 Beredar Senin, 24 April 2006]
|
|
| | | | | KOMENTAR PEMBACA | | | | | | |
ingat semua menyangkut inpres (mriki_kucir@pl..., 11/05/2006 12:42)
Selama inpres ttg perbaikan investasi masih bicara tentang ketenagakerjaan, maka UUK No 13 tetap di revisi dan lagi2 berpihak pada pengusaha.
Negara tetap berpihak pada pengusaha.
| | | | | | | |
PARPOL JANGAN TUNGGANGI BURUH (erryb2@ya..., 29/04/2006 09:21)
Saya sangat prihatin dengan Rencana Unjuk Rasa Besar-besaran Buruh tanggal 1 Mei, Mudah mudah Lembaga Tripartit memutuskan untuk tidak melakukan turun kejalan. apalagi rencana tersebut telah dicampuri Parpol, sehingga perjuangan buruh sudah tidak murni lagi. Yang namanya Parpol mempunyai Kepentingan Politis. dan dikuatirkan ada Parpol lain yang tidak suka bermain di Lapangan sehingga akan terjadi perbuatan Anarkis. Pada tanggal tersebut sebaiknya Perusahaan tetap berjalan menyerahkan Daftar Had... <893 huruf lagi>
| | | | | | | |
Politik dan Buruh (imamprasetyo@ya..., 29/04/2006 02:10)
mBak Dita,
Mempolitisasi persoalan buruh sih boleh aja dan berakhir dengan eksisnya partai Buruh seperti yang ada di negara2 maju. Namun yang harus diklarifikasi terlebih dahulu adalah afiliasi PRD dalam berpolitik, dalam hal ini merujuk kepada nilai mana; sosialis, marxis, komunis, liberalis, kapitalis, pancasilais atau agamis?
Karena sampai saat ini PRD masih malu-malu menyatakan jenis kelaminnya.
Dan buruh bukanlah barang dagangan bagi kaum oportunis. Kita sudah dikooptasi oleh banyak kepe... <171 huruf lagi>
| | | | | | | |
Ramon............... (MHDimanggis@gm..., 28/04/2006 23:22)
Mbak Dita,
Menerima Ramon Mangga........ ngak usah di bilang-bilang, apa hubungannya dengan penderitaan buruh, TKW,TKI??????????. Orang ngak peduli... atuh.
| | | | | | | |
Hati-hati.... (jasir71@ya..., 28/04/2006 21:53)
Hati-hati kalau bicara, apalagi ini forum umum. Jangan memprovokasi masalah yang sudah ada. biasanya TONG KOSONG NYARING BUNYINYA. Masyarakat yang baca tulisan ini harus jeli, jangan mau di adu domba, ingat banyak orang berkepentingan didalamnya yang mau ambil keuntungan. Salah-salah buruh sendiri yang sudah kejepit makin kejepit.
| |
|
|
Alkisah
