 |
|
 |
|
SEHAT |
|
| |
15 Produsen Makanan Bayi Langgar Kode Internasional
Jakarta, 13 Agustus 2006 00:52
Badan Kerja Peningkatan Penggunaan Air Susu Ibu (BK.PP-ASI) telah menemukan 15 produsen makanan bayi yang diduga melanggar kode etik pemasaran dan promosi produk yang telah ditetapkan dalam kode etik internasional oleh Dewan Kesehatan Dunia (World Health Assembly/WHA) dan Pemerintah Indonesia.
"Pengawasan terhadap sistem pemasaran dan promosi para produsen makanan bayi itu dilakukan sejak 2003. Dan hingga tahun 2006 ini, kami menemukan sebanyak 15 produsen makanan bayi dan 16 produsen botol dan dot bayi telah melanggar Kepmenkes (Keputusan Menteri Kesehatan --Red) Nomor 237 tahun 1997 tentang pemasaran pengganti air susu ibu," ujar Ketua BK.PP-ASI, Dien Sanyoto Besar, di Jakarta, Sabtu (12/8).
Selain itu, kata dia, para produsen makanan bayi bukan hanya melanggar Kepmenkes tersebut, tetapi juga melanggar sedikitnya enam resolusi WHA yang diatur dalam kode etik internasional pemasaran makanan pengganti ASI.
Menurut dia, beberapa kode etik internasional dan Kepmenkes tersebut diantaranya berisi tentang larangan iklan dan promosi makanan pengganti ASI kepada publik, larangan pemberian contoh produk dan hadiah kepada ibu menyusui serta petugas kesehatan seperti bidan, dokter, penyuluh kesehatan dan perawat.
Larangan lain yang tercantum dalam kode etik internasional dan Kepmenkes tersebut juga meliputi larangan bagi para produsen makanan bayi melakukan promosi di tempat pelayanan kesehatan serta memberikan contoh pruduk secara gratis dan memberikan harga murah kepada ibu hamil dan menyusui, katanya.
Ia mengatakan pelanggaran oleh para produsen makanan bayi itu, ternyata lebih banyak ditemukan pada produsen susu formula bayi.
"Indonesia merupakan negara ke-4 dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, dan sekitar 4,4 juta kelahiran bayi setiap tahun ada di negeri ini. Dengan latar belakang kelahiran itulah, para perusahaan makan bayi lokal maupun multinasional bersaing merebut pangsa pasar yang menjanjikan ini," ujar Dien.
Menurut dia, di Indonesia terdapat sekitar 24 jenis merek dagang susu formula, 29 jenis produk susu lanjutan dan 19 jenis makanan bayi yang sedang gencar bersaing mempromosikan keunggulan produk mereka. Oleh karena itu, tidak sedikit pula produsen yang melanggar kode etik internasional yang sudah diratifikasi oleh Departemen Kesehatan.
Ia mengatakan pelanggaran kode etik internasional dapat berpotensi pada terancamnya kesehatan bayi, penurunan tingkat ekonomi keluarga karena harus membeli susu formula, serta dapat berimbas pada terpuruknya ekonomi negara karena harus menanggung beban biaya kesehatan.
Ia menyebutkan perusahaan makanan bayi ataupun susu pengganti ASI yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah perusahaan Nestle, Wyeth, Mead Johnson, Nutricia dan Sari Husada. Selain itu, masih ada sekitar sepuluh perusahaan yang melanggar etika pemasaran dan promosi yang telah ditetapkan dalam kode etik internasional dan Kepmenkes.
Ia menjelaskan jenis pelanggaran yang paling banyak dilakukan adalah memberikan produk susu formula dan makanan bayi secara gratis kepada para ibu yang baru saja melahirkan.
"Bukan hanya memberi produk gratis saja, memberikan fasilitas seperti jam dinding, papan nama serta kartu pendaftaran pasien di klinik kesehatan juga sering dilakukan oleh para produsen susu formula dan makanan bayi," katanya.
Selain itu, katanya, pada Mei 2006 lalu, BK.PP-ASI bekerjasama dengan IBFAN (organisasi Internasional yang mengurusi pengawasan pemasaran produk bayi dengan beranggotakan 90 negara dunia) menemukan modus promosi terselubung yang dilakukan produsen susu formula, yakni dengan cara memberikan susu bayi gratis kepada para ibu korban gempabumi 27 Mei 2006 di Yogyakarta.
"Kebanyakan para produsen susu bayi memanfaatkan `momentum` bencana untuk berpromosi. Dan ini bukan yang pertama kali dilakukan mereka, tsunami di Aceh pun tidak luput dari kegiatan promosi. Untuk itu pengawasan ketat pemerintah sangat diperlukan, agar angka kematian bayi yang kini sudah mencapai sekitar 33 persen dapat diminimalisir," ujar dokter spesialis anak itu.
Menurut dia, pelanggaran kode etik promosi oleh para produsen susu formula ataupun makanan bayi di Yogyakarta ditemukan setelah pemerintah banyak mencatat kasus diare pada bayi dan anak-anak di daerah terkena gempa itu. "Pemberian susu formula dan makanan bayi yang tidak tepat, yakni diberikan pada bayi dibawah usia enam bulan dapat menyebabkan diare, bahkan kematian," ujar dia. [EL, Ant]
|
|
| | |
|
| KOMENTAR PEMBACA |
|
| | |
| |
Biasa Namanya Juga "BISNIS" (crv_rosa06@ya..., 05/09/2006 03:19)
Ya hal ini sebenarnya cukup merugikan konsumen, tapi sebenarnya kalau kita telaah lebih jauh, pemerintah mellaui Depkes serta Balai POM yang seharusnya selalu Pro Aktif. Kalau yang namanya perushaan sudah seharusnya melakukan tanggung jawab moral dan etika penuh. Dengan menjunjung tinggi memproduksi untuk kesehatan dan keselamatan umat manusia, bukan sebaliknya. kalau masalah detailer itu sah sah saja mereka juga bisnis .
| |
|
| | |
| |
KOk baru sekarang..? (ayu_haryoko@ya..., 22/08/2006 23:47)
Telat pak...kalo sekarang baru dibahas harusnya sih dulu sebelum berkembang biak produsen susu yang katanya punya colostrum......punya segala vitamin yg menyamai..ASI...Sudah menjamur baru deh heboh...
RS ato RB mana sih yang gak mau disponsori????? Jaman sekarang ini jamannya "SIMBIOSIS MUTUALISME" gitu lho pak...
| |
|
| | |
| |
sudah bukan rahasia lagi tuh (masaji_masalex@ya..., 15/08/2006 23:55)
sudah bukan rahasia lagi kalau banyak kejanggalan yang dilakukan oleh produsen obat, susu & nutrisi. sebagai contoh aza banyaknya para detailer yang lalu lalang di rumah sakit2, di klinik2 maupun di tempat praktek dokter.tujuan mereka jelas untuk memasarkan produk perusahaan tempat mereka bekerja. sudah menjadi rahasia umum juga kalau para ujung tombak produsen obat, susu&mutrisi tersebut melakukan deal2 khusus dengan dokter ( terutama untuk produk baru ). yang ujung2nya adalah pasien dipakai do... <318 huruf lagi>
| |
|
Alkisah
