Pilihan membentuk organisasi terpisah tak otomatis meredakan masalah. Konflik menahun di tubuh perkumpulan ''Al-Irsyad Al-Islamiyah'' memasuki babak baru setelah salah satu kubu membentuk organisasi tersendiri. Maret lalu, digelar muktamar pertama di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Terbentuklah wadah ''sempalan'' dengan nama mirip-mirip: ''Perhimpunan Al-Irsyad''.
Ketika masih sepayung organisasi, konflik lebih diwarnai perebutan pengurus yang sah lewat sengketa pengadilan. Ini berakhir setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan pada April 2005. Kubu yang kalah di pengadilan itulah kemudian membentuk Perhimpunan Al-Irsyad. Kini perseteruan di kalangan kaum pembaharu Islam yang mayoritas keturunan Arab itu mengarah ke sengketa kepemilikan aset dan logo organisasi.
Pengurus Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah mengeluarkan surat kepada pengurus wilayah, cabang, dan Yayasan Al-Irsyad agar tidak menyerahkan aset Al-Irsyad ke pihak lain. Surat tertanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani Abdullah Djaidi (ketua umum) dan Muhammad Noer (sekjen) itu menjelaskan, pihaknya tengah mengurus sengketa nama dan logo yang hampir sama.
Nama lengkap organisasi ini adalah ''Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah''. Wadah yang lama lebih kondang memakai nama ''Al-Irsyad Al-Islamiyah''. Sementara itu, organisasi yang baru dibentuk menggunakan nama ''Perhimpunan Al-Irsyad''. Logo keduanya sekilas sama saja. Yakni berupa perisai berbentuk hati yang dilengkapi sayap kiri-kanan.
Bedanya, Al-Irsyad Al-Islamiyah menggunakan warna dasar hitam, Perhimpunan Al-Irsyad memilih hijau. Huruf Arab di sisi kanan yang berbunyi ''Al-Irsyad Al-Islamiyah'' diganti jadi ''Jam'iyah Al-Irsyad''. Gambar obor merah di bagian atas diganti dengan bintang. Sedangkan gambar sisir di tengah diganti dengan bulan sabit.
Persoalan aset kini jadi sorotan krusial, karena Al-Irsyad memiliki sejumlah gedung sekolah, masjid, dan pesantren. Geys Amar, mantan Ketua Umum Al-Irsyad Al-Islamiyah empat periode (1982-2001), melansir tudingan bahwa pendiri Perhimpunan Al-Irsyad mengusung misi kampanye paham Wahabi di Nusantara. ''Mereka didukung Atase Agama Kedutaan Arab Saudi,'' katanya.
Jaringan Al-Irsyad dan berbagai aset pendidikan dan dakwahnya diincar sebagai instrumen untuk sosialisasi pandangan keagamaan puritan-ekstrem yang dianut Kerajaan Saudi itu. Masuknya pengaruh Wahabi, kata Geys, sudah berlangsung lama lewat berbagai sumbangan Saudi melalui Atase Agama di Jakarta.
Bantuan diberikan kepada sekolah, pesantren, dan masjid milik Al-Irsyad. Ada lagi sumbangan yang disalurkan lewat lembaga amil zakat di bawah Al-Irsyad. Banyak pula anggota Al-Irsyad yang memperoleh beasiswa ke Afghanistan. Paham Wahabi juga kental di Afghanistan, terutama zaman Taliban. Bantuan lain berupa kemudahan visa, layanan umrah, sampai sumbangan kurma.
''Mereka yang disekolahkan secara sadar atau tidak terbawa arus pemikiran Wahabi,'' ujarnya. Geys menyebut sampai pengaruh, mulai cara salat hingga gaya berpakaian dengan celana komprang menggantung di atas mata kaki, janggut lebat, serta perempuannya bercadar, dengan gamis warna gelap. ''Pemikiran mereka cenderung merasa benar sendiri,'' katanya.
''Hal itu tidak dapat dibiarkan di Indonesia yang plural dan multi-etnis,'' kata Geys. ''Ini hanya menjadi sumber perpecahan masyarakat. Selain itu, juga tidak sesuai dengan paham Al-Irsyad yang berdakwah secara modern,'' ujarnya kepada Jefira Valianti dari Gatra.
Kemelut di tubuh Al-Irsyad berawal dari reshuffle pengurus pada 1998, ketika Geys Amar menjadi ketua umum. Alasannya, pengurus tidak kompak. Keputusan itu menuai reaksi. Bergulirlah tuntutan muktamar luar biasa (MLB). Lalu muncul kepengurusan ganda: pimpinan Geys Amar dan Farouk Zein Bajabir.
Sempat diupayakan penyelesaian mediasi yang melibatkan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, tapi gagal. Sengketa berlanjut ke pengadilan sampai tingkat kasasi. Akhirnya, Maret lalu, kubu Farouk yang kalah di pengadilan membentuk organisasi sendiri, dengan nama dan logo yang mirip.
Ketua Umum Perhimpunan Al-Irsyad, Yusuf Utsman Baisa, menerangkan bahwa benih konflik itu bukan hanya berakar pada reshuffle tahun 1998, melainkan sejak pertengahan 1980-an, ketika rezim Orde Baru memberlakukan asas tunggal Pancasila. Ada kelompok yang memegang teguh khitah Al-Irsyad sebagaimana digariskan pendirinya, Syekh Ahmad Surkati. Di sisi lain, ada kelompok yang berkompromi dengan asas tunggal.
Perbedaan itu juga sempat memicu MLB. Pergesekan terus meruncing ketika Al-Irsyad mendirikan pesantren di Tengaran, Semarang, pada 1988. Pesantren ini digambarkan membangun model Islam garis keras. Benturan memuncak pada pertengahan 1990-an dan mencapai klimaks pada reshuffle tahun 1998. ''Kami, kelompok yang berpegang pada Islam secara kuat, disebut dengan golongan jenggot,'' Yusuf Utsman memaparkan.
Yusuf menilai, reshuffle itu terjadi akibat sikap curiga Geys yang berlebihan. ''Kami dicurigai ingin berkeras-keras dalam beragama. Tapi kami melihat mereka bermudah-mudah dalam beragama,'' kata Yusuf. Perpecahan Al-Irsyad belakangan ini, di mata Yusuf, lebih karena kecurigaan berlebihan. ''Termasuk mencurigai kami sebagai Wahabi. Kami tidak terikat dengan Wahabi,'' katanya kepada Sukmono Fajar Turido dari Gatra.
Perhimpunan Al-Irsyad, kata Yusuf, bermaksud mengembangkan program dakwah dan pendidikan untuk mengembalikan Al-Irsyad ke khitah pendiri. ''Syekh Ahmad Surkati kuat berpegang pada Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman As-Salafus Salih,'' ujar Yusuf. Al-Irsyad berdiri pada 1914 sebagai koreksi atas tradisi kaum Sayid, keturunan Nabi, yang tidak egaliter.
Soal asal sumbangan, menurut Yusuf, Perhimpunan Al-Irsyad menerimanya dari berbagai pihak. Tidak hanya Saudi, melainkan juga Uni Emirat Arab dan sumber dalam negeri, seperti Departemen Agama. Sumbangan itu tidak mengikat.
Atase Agama Saudi, kata Yusuf, pada prinsipnya memberikan sumbangan kepada ormas Islam apa pun. Dengan syarat, resmi diakui pemerintah. ''Kalau ada ormas Islam pecah menjadi dua, mereka juga menerima asalkan dua-duanya diakui pemerintah,'' Yusuf menjelaskan.
Yusuf menggarisbawahi bahwa Perhimpunan Al-Irsyad belum menerima sumbangan apa pun dari Atase Agama Saudi. Sebab Kedutaan Besar Saudi masih menunggu muktamar sebagai tanda organisasi ini diakui. ''Selama ini, kami cuma menerima Al-Quran,'' tutur Yusuf.
Muktamar Perhimpunan Al-Irsyad yang dibuka Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mare lalu, menghabiskan dana Rp 500 juta. ''Semua dari dalam negeri. Tidak ada dari atase, kedutaan, atau orang luar negeri mana pun,'' ujar Yusuf. ''Kami kuat bukan karena dana, melainkan karena keinginan dan semangat berjuang.''
Jumat siang pekan lalu, reporter Gatra Jefira Valiant mendatangi kantor Atase Agama Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Ibrahim Nughaimsyi, untuk konfirmasi. Ternyata Ibrahim tengah pulang ke Saudi karena ada kerabatnya yang meninggal. Asistennya, Nurman, membantah keterlibatan atase dalam perpecahan Al-Irsyad.
Yusuf Utsman berharap, kemelut ini tidak berlarut-larut. Pada saat ini, situasi untuk rekonsiliasi dirasakan lebih kondusif. Tidak perlu terus mengembangkan kecurigaan. Kalaupun dua organisasi ini tidak bisa bersatu, keduanya bisa saling menghormati. ''Diperlukan sikap dewasa dan tak gampang curiga dalam menyikapi friksi,'' kata Yusuf.
Asrori S. Karni
[Agama, Gatra Nomor 26 Beredar Kamis, 7 Mei 2009]URL: http://www.gatra.com/2009-05-15/versi_cetak.php?id=126063