|
 |
|
 |
|
NASIONAL |
|
| |
Operasi TNI Terganjal Utang
 Ahad 11 Januari 2009, sekitar pukul 03.30, KM Teratai Prima tersedak air laut. Gelombang setinggi tiga meter memukul lambung kapal berpenumpang lebih dari 250 orang itu hingga bocor. Sebagian penumpang segera terjaga dari lelap tidur. Hanya butuh 15 menit, air langsung menggenangi geladak Teratai Prima dan menambatkannya ke dasar laut perairan Majene, Sulawesi Barat, untuk selamanya.
Peristiwa tenggelamnya KM Teratai Prima itu langsung terpantau di pusat komando TNI Angkatan Laut (AL). Kepala Staf TNI-AL (KSAL), Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno, menerima informasi SOS sesaat setelah kapal akan karam. Tanpa menunggu lama, perwira tinggi bintang empat itu segera berkoordinasi dengan anak buahnya di Pangkalan Utama TNI-AL (Lantamal) VI Makassar, Sulawesi Selatan.
Empat kapal perang: KRI Untung Suropati, KRI Kakap, KRI Hasan Basri, dan KRI Sri Johor, yang pada saat itu bersandar di Lantamal VI, langsung diperintahkan menuju lokasi kejadian, yang terletak kurang lebih 4 mil dari bibir pantai Majene. KSAL Tedjo memonitor langsung pergerakan armadanya dari pusat komando di Mabes TNI-AL. Tapi, hingga beberapa saat kemudian, Tedjo merasa heran. ''Kok, tidak ada kapal (TNI-AL) yang bergerak,'' kata Tedjo.
Ia kembali menghubungi Lantamal VI, menanyakan alasan belum bergeraknya unsur laut yang dia pimpin. ''Izin, kapal belum bergerak karena tak punya bahan bakar minyak. Mereka (Pertamina) minta tunai. Pertamina tak mau memberi karena kita masih punya utang,'' ujar Tedjo, menirukan alasan anak buahnya.
Mantan Dirjen Renahan Departemen Pertahanan (Dephan) itu tentu terkejut setengah mati. Dalam situasi genting, pihak Pertamina Unit Makassar menolak menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) ke kapal TNI. Terpaksa Tedjo Edhy langsung berkoordinasi dengan Dirjen Hubungan Laut Departemen Perhubungan, Sunarjo. Kebetulan Sunarjo yang berpangkat laksamana muda juga berasal dari TNI-AL.
KSAL Tedjo meminta Sunarjo menjamin pengisian BBM bagi kapal-kapal TNI-AL yang akan dikerahkan untuk membantu KM Teratai Prima. Atas jaminan Sunarjo-lah, akhirnya Pertamina bersedia mengisi BBM. ''Kita langsung berangkat, tapi kan sudah terlambat, orang sudah teriak-teriak minta ditolong, kita masih bingung masalah utang ini, gimana sih!'' kata Tedjo.
Keprihatinan itu muncul setelah untuk kesekian kalinya, PT Pertamina (Persero) mendesak TNI untuk melunasi "utang"-nya ke PT Pertamina. Kepada wartawan, Jumat pekan lalu, Sekretaris Perusahaan PT Pertamina, Toharso, kembali mengingatkan TNI untuk segera melunasi utangnya ke BUMN perminyakan tersebut.
Selain TNI, Pertamina juga mendesak PT PLN dan Garuda melunasi utangnya. Total utang tiga lembaga itu diperkirakan mencapai Rp 30 trilyun. ''Rencananya, (hasil pembayaran) itu digunakan untuk membayar setoran dividen Pertamina kepada pemerintah pada tahun ini,'' ujar Toharso.
TNI sendiri diperkirakan memiliki utang penggunaan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) lebih dari Rp 5 trilyun. Angka itu muncul akibat defisit anggaran yang terjadi di Dephan dan TNI. BMP yang diberikan pemerintah dengan kebutuhan riil sangat jauh berbeda. Kebutuhan BMP TNI untuk setiap triwulan mencapai Rp 750 milyar atau Rp 3 trilyun per tahun. Namun alokasi yang diberikan pemerintah hanya Rp 1,8 trilyun per tahun.
Tidak hanya itu. Menurut KSAL Tedjo Edhy, jatah alokasi BMP juga selalu diberikan dalam bentuk rupiah. Padahal, jumlah itu pasti berubah seiring dengan perubahan harga minyak dunia di pasar dan selisih kurs dolar. Maklum, harga jual BMP kepada TNI dipatok pada bahan bakar yang non-subsidi.
***
Dalam setahun, TNI-AL sebenarnya mengalokasikan dana BMP Rp 533 milyar per triwulan. Namun yang baru dapat dipenuhi pemerintah adalah Rp 90 milyar atau hanya 16,8%. Menurut dia, TNI, khususnya TNI-AL, tentu sulit melunasi utang itu. Meski pada awal tahun sempat muncul anggaran tambahan, jika itu digunakan untuk membayar utang BMP, ''Sampai kapan akan lunas. Mungkin dibayarnya satu, utangnya nambah dua,'' kata Tedjo Edhy.
Diakui Tedjo, TNI-AL menjadi pihak yang paling terpukul jika Pertamina menghentikan pasokan BMP-nya. Dari alokasi BMP yang ada, jumlahnya hanya bisa mendukung operasional TNI-AL selama delapan hari. Itu pun jika 40-50 kapal tiap hari beroperasi rutin. Dalam alokasi BMP selama tiga bulan, pasti sudah habis. Sedangkan pilihan lainnya, yaitu jika digunakan untuk masa tiga bulan, maka TNI-AL hanya bisa mengoperasikan lima unit kapal perangnya.
Sebelumnya memang sempat muncul kabar adanya "ancaman" bahwa Pertamina akan menghentikan distribusi BMP bagi TNI jika utangnya tidak dilunasi. Namun kabar itu dibantah pihak Pertamina. Meski tetap berutang, Pertamina dipastikan tetap memasok kebutuhan TNI. ''Kami cuma menjalankan tugas negara. Kami nggak tahu hitung-hitungan profit dan sebagainya. Kalau mendukung tentara, kan memang enggak ada profitnya. Tapi profitnya apa? Rasa aman, rasa kesatuan, persatuan, rasa kerukunan, orang berusaha di laut dengan tenang, kegiatan ekonomi lancar. Itu profitnya,'' Tedjo Edhy menguraikan.
Pemerintah pun telah berusaha menyelesaikan tunggakan utang itu. Menurut Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono, pemerintah sedang menyusun skema untuk secara bertahap melunasi utang tersebut. Namun skema itu belum menjelaskan, apakah dana untuk mencicil itu diambil dari anggaran Dephan/TNI atau dari sumber lain tersendiri, yakni Departemen Keuangan. ''Kita lihat mana yang terbaik,'' ujar Juwono.
Selama ini, Juwono menambahkan, biaya untuk mencicil utang Dephan/TNI ke Pertamina diambil dari anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk Dephan dan TNI. Padahal, anggaran pertahanan selama ini sangat minim. Pada 2009 ini, anggaran pertahanan hanya Rp 34,7 trilyun. Sedangkan untuk tahun 2010, pemerintah mengalokasikan anggaran pertahanan Rp 40,7 trilyun --angka yang masih jauh dari ideal.
Berdasarkan data Dephan, sejak 2004 utang Dephan-TNI ke Pertamina terus meningkat (lihat: Utang TNI ke Pertamina). Padahal, dibutuhkan minimal Rp 3 trilyun dari BMP. Sementara itu, dari kebutuhan itu, hanya disetujui Rp 1,8 trilyun atau terjadi defisit Rp 1,2 trilyun. "Penggunaannya dilaporkan per kuartal. Masalahnya, TNI kadang harus dihadapkan pula pada kondisi darurat, seperti penanganan bencana alam yang menjadi kebutuhan tidak terduga, yang rata-rata mencapai 10% dari alokasi yang diberikan," tutur Juwono.
Hendri Firzani
[Nasional, Gatra Nomor 41 Beredar Kamis, 20 Agustus 2009]
|
|
| | | | | KOMENTAR PEMBACA | | | | | | |
YANG MENJADI MASALAH (drgemblung@ao..., 27/08/2009 18:00)
Pertamina itu khan hanya namanya doang, tapi yang punya bukan RI, sudah di kontrak atau dijual oleh orang asing. Kata lain, nama sih sama Indonesia, tapi duit bukan saling milik bersama. Oleh karena itulah maka segala utang-piutang harus diselesaikan.
Kalau toh itu pertamina sahamnya milik RI, jelas soal BBM untuk TNI bukan menjadi persoalan mengingat TNI adalah satu satunya alat negara yang dapat menjaga wilayah NKRI. Kalau benar benar BBM distop artinya TNI jadi Gempor, NKRI bubar jalan.
... <411 huruf lagi>
| | | | | | | |
dasar pertamina (indramulia82@ya..., 26/08/2009 13:49)
penlah pertamina pelit, prtamina dh bnyk uang pun hasil dr penjualan bbm, kl manusia ny begini smua bs bahaya ne negaraku indonesia, aduhhhhhhhhhhh...
| | | | | | | |
Kasihan TNI (graha.pinasti@gm..., 26/08/2009 13:06)
Kasihan TNI kalau utk bergerak saja mrk tdk punya dana utk beli BBM.,hendaknya Pertamina memberikan kemudahan kepada TNI..walau bagaimanapun TNI itu aset negara...krn pertamina sendiri perlu pengamanan dari TNI...klu boleh Bonus2 para petinggi Pertamina dikurangi saja..utk bantuan pembelian BBM bagi TNI...atw korupsi di Pertamina dibabat habis..agar TNI dpt subsidi minyak dr Pertamina..gimana...adil kan?
| | | | | | | |
ada yg naeh (john_johndoel@ya..., 26/08/2009 12:09)
rasanya ada yg gak beres dg aturan negara ini.. mestinya segala kekayaan alam dan sumberdaya negara ini adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kehormatan rakyat dan negerinya.
demi kepentingan negara mestinya ada mekanisme aturan PEMENUHAN kebutuhan operasional yg dijamin oleh negara. instansi pertamina atau siapapun adalah pelaksana atau alat negara dalam mekanisme itu.. mosok pake mekanisme pasar en utang-piutang.
dasar belegug... tetap aja belegug
| | | | | | | |
bisa gawat nie... (kopimbahsurip@Gm..., 26/08/2009 02:40)
Gimana Indonesia mau mempertahankan wilayahnya dan gimana pertamina mau aman seandainya semua kapal perang tidak bisa jalan bisa gawat nie semua lahan pengeboran dilepas pantai bisa dijamah perompak atau teroris apa mereka gak fikir ke situ yg difikirkan utang melulu dan wilayah Indonesia bisa diambil oleh negara lain contohnya oleh malaysia negeri kecil nan licik semua pimpinan pertamina mikirnya gak jauh hanya utk perut sendiri bukannya utk keamanan wilayah Indonesia, semua negara didunia men... <82 huruf lagi>
| |
|
|
Alkisah
