|
 |
|
 |
|
NASIONAL |
|
| |
Tak Ada yang Tak Mahal
 Tambahan cap "Bersubsidi" yang tertera pada karung pupuk urea itu sama sekali tak bermakna. Terkhusus untuk Iman Purba, petani kelapa sawit di Desa Ujung Rambe, Kecamatan Bangun Purba, Deli Serdang, Sumatera Utara. "Toh, harganya tetap mahal," kata pria berusia 37 tahun ini kepada Gatra.
Memang harga pupuk di tingkat petani boleh dibilang gila-gilaan. Harga eceran tertinggi urea, sebagaimana ditetapkan pemerintah, mestinya Rp 1.200 per kilogram alias Rp 60.000 per sak. Namun Iman kudu merogoh kocek lebih dalam. Ia mesti membayar Rp 1.700 per kilogram. Itu harga kiloan yang dia beli per sak. Kalau dia membeli eceran, harga di tingkat pengecer bisa sampai Rp 2.000.
Selisih gopek, buat Iman, bila dikalikan dengan jumlah pohon sawit yang dimilikinya, menjadi sangat besar. Biasanya satu hektare lahan berisi 125 batang. Setiap batang butuh tiga kilogram. Jadi, setidaknya Iman mengeluarkan duit Rp 637.000 untuk sekali pemupukan. Apa lacur, duit tak ada. Solusinya? "Kami kurangi pemupukan, malah ada petani yang memupuk lahannya sekali setahun," katanya.
Itu pula yang dilakukan Iman. Kebun sawit seluas 1,3 hektare miliknya hanya dipupuk dua kali setahun. Padahal, seharusnya tiga kali setahun dengan tiga jenis pupuk: urea, SP, dan KCl. Kebun Iman hanya dirabuk dengan urea dan SP. Enam bulan disuap urea, semester berikutnya diasup pupuk SP. Takarannya pun dikurangi. "Mampunya segitu. Tak sanggup menuruti kemauan sawit. Bisa nggak makan apa-apa," tuturnya.
Iman mengakui, pemupukan seperti itu menyalahi aturan. Efeknya, produktivitas sawit menurun. "Kalau sawit diberi banyak pupuk, otomatis dia kasih kita banyak," katanya. Selain berdampak menciutnya besar tandan, pengurangan pupuk juga menyebabkan masa trek (tidak berbuah) lebih lama hingga tiga bulan.
Menurut Iman, mahalnya harga pupuk sangat terasa sepanjang tahun 2006. "Kenaikan harga pupuk yang mencapai 20% tidak sebanding dengan harga buah sawit," ujarnya. Harga tandan buah segar (TBS) sawit selalu naik-turun, tergantung musim buah. Di saat trek, harga TBS di tingkat agen lumayan tinggi karena pasokan berkurang.
Di kawasan Bangun Purba, harga sawit saat trek di tingkat agen bisa mencapai Rp 700 hingga Rp 800 per kilogram. Dengan harga itu, Iman hanya mengantongi uang paling banyak Rp 100.000. Kala panen, petani sawit sejak 10 tahun lalu ini bisa meraup untung hingga Rp 750.000. "Itu pun habis untuk membayar utang pupuk," Iman mengeluh.
Iman jelas tidak pandai berteori. Yang ia tahu, penghasilannya akan meningkat bila produktivitas sawit tinggi. Dan, itu hanya bisa terjadi jika pemupukan dilakukan secara baik. Namun, apa daya, sejak 1997 harga pupuk ternyata terus meroket dan tidak terbeli. Dengan masygul, Iman pun berucap, "Petani kecil itu tidak bisa kaya. Ketika harga tinggi, penghasilan justru berkurang. Pas buahnya banyak, harga turun. Itu sudah hukum alam."
***
"Mahal" memang menjadi kosakata yang kerap digunakan akhir-akhir ini. Kalau menengok Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mahal berarti "tinggi harganya" dan "susah didapat". Klop dengan situasi saat ini. Tak ada yang murah. "Tinggal harga diri saja kali yang murah," kata seorang kawan dengan sengit.
Dan di Indonesia, indikator penentu kemahalan tentu ditengok dari harga-harga sembilan bahan pokok (sembako). Sembako adalah sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 155/mpp/kep/2/1998, tanggal 27 Februari 1998. Kesembilan bahan itu adalah beras, gula pasir, minyak goreng dan margarin, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, serta garam beryodium.
Petani sawit macam Iman tidak saja menghadapi harga pupuk yang mahal, melainkan juga harga sembako yang kian tinggi. Dalam tiga pekan terakhir, kenaikan harga sembako telah membuat masyarakat menjerit. Beberapa kalangan menyebut kenaikan harga sembako mencapai 20% hingga 40%.
Kenaikan harga yang signifikan terlihat pada beras, minyak goreng, daging sapi dan ayam. Lonjakan harga juga terjadi pada komoditas lain, seperti cabe rawit, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan beberapa jenis sayur. Penyebab kenaikan harga ini bervariasi, antara lain karena melemahnya pasokan, faktor cuaca, dampak bencana alam, dan permainan harga oleh sejumlah pemasok.
Kita tengok yang pedas-pedas. Harga cabe rawit merah di Yogyakarta melonjak tajam dari Rp 10.000 menjadi Rp 14.000 per kilogram (naik 40%). Sedangkan harga bawang merah dari Brebes kini mencapai Rp 8.500 dari Rp 7.000 per kilo.
Beralih ke makanan pokok bangsa ini, beras. Kenaikan harga yang terjadi tak kalah bikin miris. Di Solo, nyaris saban hari terjadi lonjakan harga beras sebesar 100 perak. Jenis beras menthik wangi dan C4 super harus dibeli masyarakat pada kisaran harga Rp 5.200-Rp 5.400 per kilogram. Sebelumnya, cukup mengeluarkan uang Rp 4.600 untuk membeli beras satu kilogram.
Kenaikan serupa terjadi di Semarang, Yogyakarta, Ambon, Makassar, DKI Jakarta, dan Palembang. Di Palembang, harga beras rata-rata di atas Rp 5.100 per kilogram. Dua pekan ini, harga beras naik Rp 300 per kilo. Di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, harga beras kualitas baik naik rata-rata Rp 100-Rp 200 per kilo. Kenaikan harga yang terjadi sejak awal Januari disebabkan rendahnya pasokan beras ke Ibu Kota.
Dan inilah ironi Indonesia. Ada komoditas langka, barang mahal, penyelesaiannya impor. Mahalnya produk pertanian lokal membuat para penjual berpaling mencari pasokan barang impor, meski mutu barang pertanian yang didatangkan kalah dari produk lokal. Para pedagang itu beralasan, demi memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau.
Memang itu belum membuat petani lokal menjerit. Lihat saja para petani bawang merah di Brebes. Mereka tengah menikmati kondisi salah musim yang terjadi saat ini. Musim hujan yang terlambat datang membawa berkah buat mereka. "Bawang Brebes masih bisa ada di pasaran hingga Mei atau bahkan Juli," kata seorang petani, Haji Djarwi, kepada Gatra.
Meski di pasar-pasar daerah lain harga bawang Brebes mencapai Rp 8.000 per kilo, berdasar pemantauan Gatra, di markas Paguyuban Petani Pedagang Bawang Merah Brebes, harga per kilogram mutu bagus hanya Rp 3.600. Harga yang lebih tinggi, mencapai Rp 4.800 per kilo, terjadi pada bawang merah dengan tingkat kekeringan sangat baik.
Mekanisme pasar bawang merah di Brebes, menurut Djarwi, berlangsung secara alami. Proses jual-beli bawang sebanyak 200 ton per hari itu berlangsung singkat, hanya dua setengah jam. "Puluhan tahun berjalan sendiri, sama sekali tanpa perhatian atau campur tangan pemerintah," katanya.
Iming-iming bantuan dana atau pembelian bawang merah oleh pemerintah, bagi Djarwi, tak banyak membantu. Dengan skeptis, pria berusia 62 tahun ini mengatakan, bantuan dana tak pernah utuh mereka terima. "Pasti habis dimakan duluan oleh mereka di atas," tuturnya sambil tertawa.
Djarwi menyarankan, kalau memang mau membantu petani, pemerintah hendaknya menyediakan pupuk yang murah, jaminan ketersediaan obat berikut keasliannya, dan hal-hal riil lainnya. "Percuma kami habis duit banyak untuk beli obat dan pupuk dan ternyata palsu. Akibatnya, ya, bawang tidak bisa dipanen," katanya.
Usulan Djarwi didukung Suherman, petani tembakau di kaki Gunung Sumbing, Temanggung. Masalah di dunia pertanian Indonesia adalah harga pupuk yang terus melambung. Pria berusia 37 tahun itu menghabiskan duit hingga Rp 40 juta untuk sekali masa tanam tembakau pada lahan seluas tiga hektare. Uang itu sebagian besar tersedot untuk membeli pupuk, obat-obatan, dan bibit. "Untuk biaya produksi pun ngutang sana-sini," ujarnya kepada Sawariyanto dari Gatra.
***
Nasib petani padi pun tidak jauh beda dari petani bawang. Meski harga beras selangit di pasar, kehidupan mereka tetap kembang-kempis. Terlebih manakala beras impor menyodok. Betapa tidak, harga pupuk, pestisida, dan benih untuk kegiatan bertani semuanya mahal. Belum lagi tenaga penggarapnya. Seringkali, supaya irit, sang petani terjun sendiri menggarap sawahnya. "Maksudnya sih ngirit, tapi tetap saja hasilnya mepet," kata Sumardi, petani di Kampung Seturan, Kelurahan Caturtungal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
Lalu bapak dua anak berusia 39 tahun itu mengisahkan pengalamannya tujuh tahun mengelola sawah milik orangtuanya. Di lahan seluas 2.000 meter persegi itu, setiap empat bulan musim tanam, dia hanya mendapat keuntungan Rp 1 juta. "Itu kalau hasilnya cukup baik, sekitar dua kuintal beras," katanya kepada Sigit Indra dari Gatra.
Setiap musim tanam, Sumardi harus mengeluarkan modal setidaknya Rp 1 juta. Uang itu digunakan untuk membeli bibit padi, pupuk urea, pestisida, dan zat TS pelembut tanah. Biaya lain dia keluarkan untuk membajak sawah, ongkos tenaga tanam dan tenaga panen, serta irigasi. Pria lulusan SMEA itu juga harus membayar iuran kas desa dan biaya perawatan sawah. "Sekarang makin sulit mencari keuntungan dari menanam padi," tuturnya.
***
Berbagai solusi sebenarnya telah disiapkan pemerintah. Untuk mengatasi berlarutnya masalah pertanian ini, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, punya dua trik yang harus segera dilakukan.
Menurut politisi Partai Golkar itu, mereka yang bekerja di sektor pertanian kebanyakan berketerampilan rendah, yang setelah musim tanam selesai, kebanyakan menganggur atau bekerja di sektor informal lain. Langkah pertama, menyiapkan pekerjaan buat petani yang menunggu masa panen. "Bappenas telah menyiapkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)," katanya kepada Gatra.
PNPM ini merupakan program pembangunan infrastruktur yang berlangsung secara nasional. Menurut Paskah, program itu mulai berlangsung Februari ini di 2.700 kecamatan. "Dan menyerap sekitar dua juta tenaga kerja," ujarnya.
Pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah ini, menurut Paskah, menjadi awal dimulainya pembangunan infrastruktur besar. Dalam waktu dekat, menurut dia, pembangunan jalan tol, crash program pembangunan listrik 10.000 megawatt, serta rehabilitasi sarana dan prasarana segera dimulai. "Proyek-proyek ini juga menyerap banyak tenaga kerja," katanya.
Langkah kedua yang ditawarkan Paskah adalah meningkatkan aktivitas yang tidak langsung berkaitan dengan lahan pertanian. Dia memisalkan, pengembangan kegiatan pengolahan hasil pertanian dan pengembangan perdagangan hasil pertanian. "Kegiatan ini tak hanya bermanfaat buat petani, melainkan juga bagi tenaga kerja pedesaan secara umum," paparnya.
Masalah permodalan yang dialami petani tak luput dari perhatian Paskah. Dia menilai, pertanian merupakan salah satu sektor yang punya hambatan dalam memperoleh akses permodalan. Padahal, fungsi intermediasi bank saat ini masih rendah. Paskah mengatakan, perbankan hanya menyalurkan 62% dana pihak ketiga yang dihimpun. Untuk menunjang sektor pertanian, "Perlu ada insentif khusus untuk mengembangkannya," kata Paskah kepada wartawan Gatra Hatim Ilwan.
Paskah meyakinkan, program-program yang disorongkannya tidak akan menambah catatan kurang klopnya rencana dan realisasi program pemerintah. Soalnya, setiap rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) harus berpedoman pada rencana kerja pemerintah (RKP). Di dalam RKP ini termuat prioritas pembangunan nasional, komplet dengan program dan kegiatannya. "RKP akan menjadi bagian dari Undang-Undang APBN. Jadi, program yang dilakukan pemerintah harus sesuai dengan perencanaan," katanya.
Hanya saja, masyarakat kini tak lagi cukup dengan janji di mulut semata. Bukti kongkret sangat dinanti: barang kebutuhan cukup tersedia dan tentu dengan harga terjangkau. Syukur-syukur harganya semakin turun. Semoga!
Arief Ardiansyah, Rizal Harahap (Medan), dan Imung Yuniardi (Semarang)
[Laporan Utama, Gatra Nomor 11 Beredar Kamis, 25 Januari 2007]
|
|
|
|
Alkisah
