 |
|
 |
|
NASIONAL |
|
| |
Gubernur BI
Gerindra Dukung Darmin Nasution
Jakarta, 30 Juli 2010 14:02
Fraksi Partai Gerindra menyatakan bersikap konsisten dengan keputusan Komisi XI DPR, yang secara aklamasi memilih Darmin Nasution sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).
Sikap konsisten itu, kata Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, ditunjukan oleh Fraksi Gerindra saat Rapat Paripurna Kamis (29/7) dengan menyetujui Darmin sebagai Gubernur Bank Indonesia.
"Gerindra menghargai teman-teman Komisi XI yang telah secara aklamasi memilih Darmin. Dan itu dibuktikan dengan menyetujui pengesahan Darmin di Rapat Paripurna," katanya.
Menurut dia, para anggota yang ada di Komisi XI DPR merupakan perpanjangan tangan dari masing-masing fraksi yang ada di DPR.
"Keputusan komisi sudah mencerminkan fraksi, Rapat Paripurna hanya mengesahkan meskipun Rapat Paripurna memiliki kewenangan khusus," kata Sekjen Gerindra itu.
Adanya sikap ketidakkonsistenan dari Fraksi PDIP dan Hanura merupakan pembelajaran demokrasi yang buruk bagi demokrasi di Indonesia.
"Pembelajaran demokrasi menjadi tidak baik untuk ke depan. Kami, Gerindra, sedang belajar konsisten demi kebaikan demokrasi," kata Muzani.
Namun demikian, Muzani menghargai apapun sikap yang telah ditunjukan oleh Fraksi PDIP dan Hanura.
"Kita hargai sikap Fraksi PDIP, mungkin karena ada pandangan yang mungkin tidak terokomodasi," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Gerindra Edy Prabowo mengatakan sikap PDIP yang menolak Darmin dalam Rapat Paripurna itu seharusnya dilakukan sebelum uji kepatutan dan kelayakan terhadap Darmin.
"PDIP harusnya menolak di komisi XI atau saat diajukannya nama Darmin oleh Presiden. Tindakan PDIP tidak konsisten, kecuali di komisi XI tidak selesai," kata Edy.
Berbeda dengan politisi dari Golkar, Roem Kono. Ia mengatakan apapun keputusan komisi bukan berarti keputusan DPR secara keseluruhan.
"Komisi adalah representatif dari fraksi dalam rangka pembahasan sesuatu yang nantinya diajukan ke paripurna. Ketika masuk ke paripurna tidak ada lagi hak komisi. Keputusan komisi tidak bisa jadi dasar hukum bersama," kata Roem Kono.
Politisi Golkar lainnya Firman Subagyo mengatakan, disahkannya Darmin Nasution menunjukan bukti bahwa DPR tidak memiliki sensitifitas terhadap respon masyarakat.
"Sebagai pemegang otoritas moneter dijabat oleh orang yang bemasalah, DPR seharusnya tidak mengesahkan nama Darmin," kata Firman.
Menurutnya, disahkannya Darmin akan menjadi beban berat bagi DPR karena masyarakat akan terus mempertanyakan soal Darmin.
"Gencarnya soal Bank Century jadi beban berat DPR, karena Darmin termasuk salah satu nama yang bermasalah dalam kasus Bank Century," katanya. [TMA, Ant]
|
|
|
Alkisah
