|
 |
|
 |
|
NASIONAL |
|
| |
Seratus Hari, Seratus Janji
 HIDUP dalam kamp pengungsi memang pahit. Apalagi bagi warga Aceh yang baru didera musibah dahsyat akibat gempa dan badai tsunami. Mereka telah kehilangan segala-galanya, dan kini harus terdampar di tempat yang asing, apek, dan tak ramah pula. Ahmad Humam Hamid, sosiolog dari Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, mengaku heran dan jengkel melihat pemerintah yang seperti tidak berupaya lain kecuali membawa orang-orang yang menderita itu ke kamp pengungsi.
Langkah pemerintah membangun kamp-kamp pengungsi, dengan dukungan masyarakat internasional pula, dinilai Humam sebagai kurang hal peka. Kamp pengungsi seolah satu-satunya pilihan. "Pemerintah seperti tak kunjung mau memahami karakter dan sejarah Aceh," katanya. Perjalanan Aceh, katanya pula, penuh gejolak dan konflik, hal yang membuat solidaristas sosial telah melembaga. Tumpuannya adalah nilai kekerabatan dan kesamaan identitas.
Maka, perlu sentuhan lain. Bentuknya, tutur Humam, adalah pemberdayaan keluarga-keluarga Aceh sebagai tempat singgah sementara. Pilihan lainnya, mempertemukan para korban dengan sanak kerabat yang bisa menampung. "Pilihan ini dinafikan," tutur Humam. Memang tidak praktis. Namun, demi kemanusiaan, katanya pula, ikhtiar itu harus ditempuh.
Penanganan pengungsi baru satu hal. Masih banyak hal lain yang dikeluhkan Humam. Yakni menyangkut distribusi bantuan, koordinasi antarinstansi di Aceh, hingga adanya pembatasan-pembatasan gerak relawan. Pendek kata, Humam kecewa terhadap langkah-langkah pemerintah pasca-tsunami, 26 Desember lalu, itu.
"Kalau salah urus, mereka semakin menderita," kata Humam. Kekecewaan Humam itu ditumpahkannya dalam diskusi "Bencana Aceh sebagai Batu Uji 100 Hari Pemerintahan SBY-JK" oleh Reform Institute di Hotel Bidakara, Jakarta, 17 Januari lalu.
Hari itu, 10 pembicara membahas kaitan tsunami dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK). Ada Fachry Ali, Mahfud MD, Saurip Kadi, Revrisond Baswir, juga pengamat hukum Satya Arinanto. Mereka berbicara pelbagai hal. Satya menyoroti tertinggalnya proses legislasi. Karena "dikejar tayang", pemerintah lantas menyiasati dengan menerbitkan perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang).
Misalnya, 13 Januari lalu SBY meneken Perpu Nomor 1/2005 yang menunda berlakunya Undang-Undang Nomor 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mestinya, undang-undang ini berlaku 14 Januari lalu. Melalui perpu itu, masa berlakunya diundur setahun. Alasannya, "dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa". "Masalahnya, konstitusi tidak mendefinisikan hal itu," kata Satya.
Sebaliknya, dengan alasan yang sama, akan segera bergulir Perpu Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Perpu Rekonsiliasi. Masalahnya, kata Satya pula, benarkah saat ini dalam kondisi "kegentingan yang memaksa" itu? Pada akhir sesi, diskusi yang dipandu Ketua Dewan Pendiri Reform Insitute, Rosita Noer, itu menyepakati bahwa tsunami Aceh bukanlah batu uji melainkan batu sandung pemerintahan SBY-JK.
Politikus Partai Amanat Nasional, A.M. Fatwa, yang ikut hadir dalam diskusi itu, mengatakan bahwa bencana tsunami Aceh ini menggeser prioritas program SBY-Kalla. "Dengan tsunami Aceh ini, tidak penting lagi 100 hari pemerintahan SBY-JK," kata Wakil Ketua MPR itu.
Fatwa mengakui, persoalan di Aceh cukup pelik. Dua hari di Aceh, ia melihat masalah nyata. Keputusan dalam rapat-rapat koordinasi tiap malam ternyata sulit dilaksanakan di lapangan. Toh, bagi Fatwa, suasana tsunami justru bisa menjadi momentum mengerek citra SBY-JK. "Masalahnya, bisakah mereka memanfaatkan," ujarnya.
Jumat pekan ini, pemerintahan SBY-JK genap 100 hari. Setelah dilantik jadi Presiden dan Wakil Presiden RI, 20 Oktober lalu, duet SBY-JK segera menebar janji untuk 100 hari pertama pemerintahannya. Agenda 100 hari itu tidak lepas dari misi lima tahunannya, yaitu mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, adil, demokratis, dan lebih sejahtera.
Tak mudah mengukur keberhasilan program 100 hari itu. Meski tidak dibikin untuk maksud ini, survei oleh Muhammad Asfar, dosen Faktultas Ilmu Sosial dan Politik Univesitas Airlangga, Surabaya, mencoba meraba perspektif masyarakat terhadap pemerintahan. "Tapi hasilnya mencerminkan kinerja 100 hari pemerintahan SBY-Kalla," kata Asfar, Direktur Pusat Studi Demokrasi dan HAM ini. Dalam survei itu, masyarakat tak cuma merspons kebijakan pemerintah daerah, juga beleid pemerintah pusat.
Survei "Evaluasi Masyarakat terhadap Kinerja Pemda" itu digelar Oktober-25 Desember 2004, dengan 6.000 responden dari 800 desa di Jawa Timur. Mayoritas petani. Di luar itu juga dilakukan wawancara mendalam terhadap 100 orang terdidik, seperti politisi, akademisi, profesional, dan penggiat aksi masyarakat.
Ada 30 item yang ditanyakan, dari pengentasan kemiskinan, demokratisasi, penegakan hukum, harga gabah, hingga pelayanan kesehatan. Hasilnya, masyarakat menilai 23 item (77%) sudah dilakukan dengan baik oleh pemda. "Cuma, ihwal yang memuaskan itu bukan kebijakan vital, melainkan sekunder," tutur Azwar. Contoh nilai bagus itu menyangkut demokratisasi dan penegakan hak asasi manusia (HAM).
Ada tujuh item (23%) yang dinilai buruk. Masalahnya, ketujuh item itu menyangkut hal-hal yang mudah memantik sentimen publik, seperti praktek KKN, pengentasan kemiskinan, perlindungan TKI, dan harga kebutuhan bahan pokok. Ini membuat popularitas pemda menurun. Menurut Asfar, melorotnya popularitas pemda ini turut mengganggu popularitas SBY. "Penggerogotan itu yang sedang terjadi," kata Asfar.
Sebetulnya, kemerosotan popularitas SBY sudah terekam sebelumnya. Dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang menjaring 1.200 reponden, 7-8 Desember lalu, hanya dalam tempo sebulan popularitas SBY melorot 13%. Pada survei November, 80% publik puas terhadap kerja SBY. Namun, pada survei Desember, angkanya menjadi tinggal 66,4%. "Padahal, era bulan madu (100 hari pertama) belum berakhir," kata Mohammad Qodari dari LSI.
Menurut Direktur Survei LSI itu, kemerosotan terutama terjadi di perkotaan. Bahkan, katanya pula, sekarang sudah tercipta jarak antara keyakinan publik atas presiden baru dan penilaian setelah SBY bekerja. Sebelum terpilih, SBY diyakini mampu menangani segala macam urusan bangsa, seperti mengurangi pengangguran, melindungi TKI, dan mendongkrak penghasilan. Harapan ini terekam dari survei LSI pada 20 September lalu.
Nah, dalam survei Desember itu, kepuasan publik melorot pada semua soal bangsa yang ditanyakan, kecuali soal pemberantasan korupsi yang naik 1,4%. Contohnya, keyakinan SBY bakal mampu meningkatkan penghasilan kini mulai luntur. Hal serupa terjadi pada tema pengangguran dan TKI.
Survei Asfar mendapati hasil serupa. Ada tiga hal terpenting yang oleh publik diberi nilai paling buruk, yakni upaya pemda mengurangi penganguran, penyelamatan harga gabah dan pupuk, serta perlindungan pada TKI. Padahal, tiga hal itu bukan kebijakan pemda, melainkan beleid pemerintah pusat. Maka, bisa dimaklumi bila susutnya kepercayaan publik pada pemdanya bakal berimbas ke SBY.
Penghapusan KKN yang kini gencar dilakukan, bahkan merambah ke daerah-daerah, kata Asfar, belum ditangkap masyarakat sebagai upaya serius. Masyarakat melihat hukum masih terseok-seok melawan korupsi. Apalagi, upaya memberantas korupsi masih tampak parsial dan pilih-pilih bulu. "Banyak yang protes, mengapa yang disikat itu, kok bukan yang ini," kata Asfar.
Tentang pemberantasan KKN itu, Asfar mewawancarai kalangan terdidik dan pakar. Persepsi yang muncul, target 100 hari ini bukan koruptor kakap, melainkan mereka yang teri. Dari sumber yang diinterviu terungkap bahwa setiap kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi ditarget bisa membongkar minimal tiga kasus. Ini, kata Asfar, membuat mereka membabi buta.
Protes yang tidak kalah seru dari para responden adalah mengenai kenaikan harga BBM dan berbagai tarif, termasuk tarif listrik. Sebab kenaikan ini tidak cuma mengerek inflasi, juga membuat daya beli menurun. Harga barang-barang akan merangkak naik, dan itu mengundang ketidakpuasan di daerah. "SBY mesti hati-hati. Kalau diteruskan, bisa-bisa makin jeblok," ujar Asfar.
Kinerja SBY dalam menangani kasus HAM juga dipertanyakan. Survei LSI menemukan, kepuasan atas pemerintahan SBY terdegradasi, terutama pada kalangan terdidik yang tinggal di perkotaan dan berpenghasilan mapan.
Apa penyebab terjun bebasnya popularitas SBY ini? Menurut Mohammad Qodari, dari survei ia menangkap ada empat penyebab. Pertama, keyakinan publik terhadap presiden baru tergolong tinggi: semua item berada di atas 50%. Kerinduan akan perubahan dan kecemasan menghadapi krisis membuat publik percaya pada figur baru. Persoalan muncul, karena makin tinggi harapan semakin terbuka untuk kecewa apabila harapan tidak terpenuhi.
Kedua, publik sendiri tidak sabar menunggu perubahan. Mereka menghendaki perubahan sudah bisa terjadi dan dirasakan pada tiga-enam bulan. Sentimen serba ingin cepat ini membuat sebagian publik tidak memedulikan kompleksitas masalah. Mereka berharap Presiden SBY seperti "Superman" yang bergerak trengginas mewujudkan Indonesia yang adil, aman, dan sejahtera --tiga janji SBY-JK.
Publik, kata Qodari, juga skeptis terhadap kemampuan 32 menteri SBY di Kabinet Indonesia Bersatu. Mereka yakin, para menteri SBY tetap berkubang dalam praktek KKN. Tak tanggung-tanggung, skor ketidakpercayaan itu mencapai 70%. Ketiga hal ini makin komplet ketika seni public relations pemerintahan SBY dalam merespons isu-isu populer juga payah.
Yang tergolong parah, antara lain, responsnya atas kecelakaan di tol Jagorawi. Musibah itu terjadi setelah jalur jalan distop menjelang iring-iringan Presiden SBY melintas. Responden tak puas. Lalu kasus kematian aktivis HAM Munir dalam perjalanan menuju Belanda, September lalu, juga memberi dampak buruk. SBY dianggap baru meresponsnya dengan membentuk tim kasus Munir setelah didesak berbagai pihak.
"Matahari kembar" di kabinet seolah duri dalam daging pemerintahan SBY. Menurut Qodari, dari survei LSI bulan Desember terungkap bahwa hanya 49,8% publik yang memberi nilai SBY lebih menonjol perannya ketimbang JK. Perlahan-lahan, JK yang tak mau diperlakukan "ban serep" itu sinarnya makin mencorong. Terbukti, sebanyak 37,1% publik menilai peran SBY-JK sama menonjolnya. Padahal, survei dilakukan sebelum JK terpilih sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Akbar Tandjung.
Kuatnya posisi JK, bagi Qodari, tak ubahnya pedang bermata dua. JK bisa mengisi titik-titik lemah SBY, terutama dalam mengontrol parlemen. Namun moncer-nya peran JK juga bisa menciptakan dualisme kepemimpinan. Belum genap usia 100 hari pemerintahan SBY-JK, fenomena "matahari kembar" ini beberapa kali mencuat dan jadi tontonan publik.
Dalam penanganan bencana gempa dan tsunami di Aceh, misalnya, "Pemerintah sangat lamban," kata sosiolog Humam Hamid. Bagi Mahfud MD, pemerintah dalam tiap zaman selalu berhadapan dengan situasi serba salah. Mau cepat dicap mencari popularitas dan melanggar prosedur. Kalau diam, dinilai tak berkutik. "Siapa pun yang memerintah, situasinya seperti itu," kata Ketua Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Seorang menteri Kabinet Indonesia Bersatu membuat amsal soal karakter kepemimpinan SBY. Suatu kali terjadi kecelakaan di jalan. Jika menyaksikan itu, seorang Kwik Kian Gie akan bertanya, "Ini ulah konglomerat hitam atau bukan?" SBY akan bertanya lain, "Apa implikasinya?" Sedangkan Jusuf Kalla merespons secara pragmatis: panggil ambulans, bawa korban ke rumah sakit.
Anekdot ini seperti menegaskan perbedaan kepemimpinan antara SBY dan Kalla dalam 100 hari pemerintahannya. Bahkan, lebih jauh nuansa yang muncul adalah persaingan. "Mata telanjang pun bisa melihat itu," kata Asfar. Misalnya, untuk penanganan tsunami Aceh, menurut SBY, yang diperlukan alat-alat berat. Kalla berpandangan lain. Ia langsung membawa Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Alwi Shihab, ke Aceh. Alwi juga diefektifkan menjadi Ketua Pelaksana Harian Bakornas Penanggulangan Bencana dan Pengungsi, lembaga yang diketuai JK.
Kepada Gatra, Kalla menepis adanya rivalitas itu. "Alah... tiap harinya, lima sampai enam kali saya ditelepon presiden," ujar JK. Hubunganya dengan SBY baik-baik saja. Ia membantah adanya "blok menteri SBY" dan "blok menteri JK". Ia mencontohkan betapa ributnya publik saat ia mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Wakil Presiden/Ketua Bakornas tentang Susunan Tim Nasional Penanganan Bencana Aceh, 30 Desember lalu. "Padahal, itu cuma soal setrip (/) dan 'selaku', sementara Anda tak persoalkan berapa yang mati di Aceh," kata JK.
SK itu jadi masalah karena JK meneken selaku Wapres/Ketua Bakornas. Padahal, dalam kamus tata negara tak dikenal keputusan wapres. Kontroversi pun merebak. Bahkan SK itu dispekulasikan sebagai indikasi rivalitas antara SBY dan JK. Bagi JK, karena tsunami Aceh kasus darurat, maka prosedurnya darurat. Tak banyak cincong, ia cepat menunjuk pembantu-pembantunya. "Coba bayangin, kalau saya tak bikin instruksi cepat, apa tulis media. Wapres diam, lambat," kata JK.
Bagi Asfar, yang paling menonjol pada SBY adalah keberaniannya melempar janji dan membuat komitmen. Setiap satu momentum, satu komitmen. Seratus hari kalau perlu seratus janji. Tindak lanjut urusan nanti. Itu sebabnya, katanya, dalam 100 hari pemerintahannya, SBY baru melakukan show of force. "Ikhtiar SBY belum menyentuh substansi," katanya.
Toh, bukan berarti tak ada harapan pada duet SBY-JK. Dari survei LSI bulan Desember, kata Qodari, terungkap bahwa SBY dipersepsikan sebagai presiden yang tegas, punya program kerja, mampu mengendalikan menterinya, dan bisa menjalin hubungan baik dengan DPR. Di antara para tokoh yang disebutnya "pandawa lima" (SBY, Megawati, Gus Dur, Amien Rais, dan Akbar Tandjung), SBY dinilai paling berpengaruh.
SBY sendiri bisa menerima semua penilaian atas pemerintahannya. Ia menyadari, harapan rakyat yang ditaruh di pundaknya demikian tinggi. "Barangkali terlalu tinggi, sehingga kami tidak bisa memenuhi semua yang diinginkan," katanya dalam berbagai kesempatan. Ia berjanji harapan itu bakal dijadikan pendorong untuk melakukan tugas.
Khudori, Rachmat Hidayat, dan Mujib Rahman (Surabaya)
[Nasional, Gatra Nomor 12 Beredar Jumat, 28 Januari 2005]
|
|
| | | | | KOMENTAR PEMBACA | | | | | | |
one man show (muhd_lukmans@ya..., 05/02/2005 11:20)
SBY adalah "One Man Show".... SBY kerja sendiri, contoh kecil aja kenapa harus Presiden turun tangan masalah Adiguna..??? Kapolrinya kemana..??? Kayaknya yg komit cuma SBY, gak ada dukungan.....
| | | | | | | |
Bungkam Saja Biar Enak (myuds_2004@ya..., 02/02/2005 05:48)
Saya merasa kasihan terhadap orang yang mendukung secara fanatik dan membabi buta. Padahal kinerja pemerintah sudah jelas seperti itu. Misalnya koruptor yang ditangkap kelas teri. Bahkan Hamid Awaluddin hanya mindah tanahan koruptor. Coba SBY-JK berani mengadili para koruptor kelas kakap. Siapapun akan salut. Lah, nyalinya kecil, sementara pendukungnya malah minta tak dikritisi. Kok aneh. Memangnya negeri ini punya siapa? Kalau gitu bungkam saja semua, biar tak ada komentar dan koreksi.
| | | | | | | |
Pengamat adalah racun (enzo@sl..., 01/02/2005 06:21)
Kita harus Hati2 dalam menyikapi hasil kinerja SBY-JK, jangan langsung terkesima dengan komentar negatif dari para pengamat, hanya orang goblog yang menilai keberhasilan pemerintah dalam 100 hari, minimal 1 tahun sudah kelihatan hasil kerja pemerintah. jadi jangan terpesona akan para pengamat2 oportunis yang ngga tau isu yang sebenarnya tapi main tembak aja, mereka itu sebenarnya racun untuk masyarakat setuju..
| | | | | | | |
Rakyat Jangan Dibodohi Janji (myuds_2004@ya..., 01/02/2005 05:05)
pengamat kadang memang tak netral. Tapi kalau hanya menyalahkan pengamat, sementara kenerja SBY-JK tak sesuai janji-janjinya. apa harus dipuji. Walau pendukung SBY-JK ya harus rasional. Saya menyaksikan komentar yang pro sudah keterlaluan tak rasional. Kalau memang tak mampu kenapa SBY-JK obral janji ketika kampanye. Apa rakyat dianggap bodoh? Saya kira pernyataan SBY bahwa rakyat tak mempersoalkan 100 hari hanya manipulasi dan kamuflase dari ketakmampuan menunjukkan prestasi. Kalau yang menjadi... <215 huruf lagi>
| | | | | | | |
bukan langkah awal tapi langkah akhir (tomy_7775@ya..., 01/02/2005 03:41)
membenahi suatu suatu organisasi bukanlah mudah apalagi pemerintah pak sby telah kita pilih kita berdoa saja dan yakin bahwa tidak ada orang yang inginkan kehancuran suatu negara yang dipimpinnya
| | | | | | | |
bersabarlah (herpras3448@ya..., 01/02/2005 03:36)
Orang yang besar adalah orang yang bisa menerima kekurangan dan kelebihannya dengan sabar dan tawakal. mengelola roda pemerintahan yang sudah kacau balau tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang singkat dengan 100 hari, tapi harus melalui tahapan-tahapan dan juga dukungan dari rakyat yang ingin negaranya berubah. Banyak orang atau kelompok yang menginginkan pemerintah cepat memberantas KKN, dan tidak menaikan harga BBM dan itu sudah dilakukan pemerintah sedikit demi sedikit, karena tidak mudah m... <1479 huruf lagi>
| | | | | | | |
Dasarnya pengamat... (muchlis62@ya..., 31/01/2005 23:37)
Pengamat ditakdirkan untuk berkomentar dan berprasangka. Pengamat dilahirkan utk menjadi seorang yang meyakini hanya dirinya yang 100 persen benar. Pengamat bekerja dengan lidah, bibir dan pita suara dan sedikit memori di otaknya. Pengamat adalah orang yang dengan data sedikit, pengamatan selintas tapi bicaranya panjang lebar seluas samudera. Pengamat adalah orang yang mengambil kesimpulan dari asumsinya sendiri dan seringkali terbukti keliru..kasian deh lo...
Coblah si pengamat mendirikan pa... <276 huruf lagi>
| | | | | | | |
Variabel 100 hari ataupun Variabel 5 tahun kedepan bukan janji lagi tapi kerjakan sekarang juga !!! (agustian_98@ya..., 31/01/2005 22:32)
Aceh dengan Musibah Tsunaminya dan masih banyak bencana ditempat lain di seluruh wilayah Negara keatuan RI dan masih banyak korban yang belum tertolong, jelas pemerintah harus semakin giat untuk lebih giat bekerja lagi, kita hanya terpaku pada 100 hari semuanya bisa berubah ….. Indonesia jadi sejahtera serta Adil dan Makmur !!!! itu yang masuk ke sanubari rakyat kita , hal seperti ini perlu diluruskan, jelas ngga mungkin dalam 100 hari bisa merubah seperti yang diharapkan, butuh waktu dan kerja... <1483 huruf lagi>
| | | | | | | |
SELAMAT BUAT GATRA YG MENURUNKAN PENILAIAN IMBANG (XSAN375@HO..., 31/01/2005 20:06)
Bagus, bagus dan bagus Gatra!
Selamat buat Gatra yang saya nilai telah menurunkan tulisan kumpulan evaluasi kabinet SBY yang agak imbang.
Walaupun yang dinamakan system pemerintahan hasil pemilu 2004 itu sebetulnya bukan saja "SBY - MJK" tapi semua yang terkait dalam jajaran kabinetnya dan Parlemen, coba saya dalam pemerintahan SBY ada menteri dari berbagai parpol dan kalangan profesional.
Tidaklah mudah memenahi birokrasi yang rapuh dan kurang terkoordinafif bagi menteri-menteri yang b... <1256 huruf lagi>
| |
|
|
Alkisah
