|
 |
|
 |
|
NASIONAL |
|
| |
Batas Niat Baik dan Komoditas Politik
 POLEMIK Peraturan Daerah (Perda) Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang, Banten, merebak cepat. Wali Kota Tangerang, Wahidin Halim, pun terkesiap. Mengapa regulasi tingkat kota sampai jadi pergunjingan nasional. ''Wartawan dari Australia segala telepon saya,'' katanya. Ia tak sadar, spirit perda itu senapas dengan Rancangan Undang-Undang Anti-Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang tengah jadi kontroversi nasional.
Maka, arus perdebatan RUU APP yang sudah bergulir juga meluber ke Perda Nomor 8 Tahun 2005 itu. Bagi yang kontra dan pro, kasus perda Tangerang memberi efek bola salju tersendiri. Bagi barisan penolak, kasus perda Tangerang itu membuat mereka lebih nyaring menyerang perda-perda serupa di daerah lain. Makanya, Jumat lalu di Jakarta, sejumlah LSM membentuk Koalisi Anti-Perda Diskriminatif.
Mereka menilai perda Tangerang dan RUU APP punya benang merah: diskriminatif pada perempuan dan mengandung semangat formalisasi syariat Islam. ''RUU dan perda ini hanya pintu masuk penerapan syariat Islam,'' ujar Ni Gusti Sukma Dewi, anggota Fraksi PDIP DPR, dalam pertemuan konsolidasi anti-RUU APP di kantor Wahid Institute, Jakarta, Rabu pekan silam.
Kaukus itu mulai berpikir, ancaman diskriminasi bukan hanya dari regulasi nasional, melainkan juga daerah. ''Kalau tiap pemda bikin perda seperti ini, bisa sewenang-wenang,'' kata Ratna Batara Munti, Direktur LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) Jakarta. ''Dengan otonomi daerah, negara membiarkan raja-raja kecil yang melanggar konstitusi,'' ujar Ratna. ''Sebab perda tidak bisa memperluas delik kesusilaan dalam KUHP. Kitab ini tidak mengkriminalkan prostitusi.''
Di sisi lain, gugus pendukung RUU APP mendapat inspirasi berbeda dari perda Tangerang. Pelbagai daerah berbondong hendak membentuk perda sejenis. Kamis lalu, beberapa anggota DPRD Depok berkunjung ke DPRD Tangerang, belajar bikin perda serupa. Begitu pula Kabupaten Tangerang (tetangga Kota Tangerang) dan Kota Cilegon, Banten. ''Semoga citra masyarakat Banten yang agamis dapat dikembalikan,'' kata Irfan Maulidi, Ketua DPW PKS Banten. Di Bengkulu, gerakan pro-RUU APP mendesak DPRD setempat menyiapkan perda APP.
Kelompok penyokong itu menyangkal tudingan bahwa larangan pornografi dan pelacuran mendiskriminasi perempuan. ''Harkat dan martabat kaum wanita malah terangkat dengan perda pelacuran,'' ujar Kurnia Widiastuti, Ketua Persaudaraan Muslimah, yang menggelar aksi di Tangerang. Pangkal argumen mereka: pornografi, pornoaksi, dan pelacuran dapat merusak moral publik. Beberapa hari terakhir, aksi-aksi dukungan pada perda anti-pelacuran meramaikan halaman kantor Wali Kota Tangerang.
Reaksi keras atas perda ini bermula ketika berkembang pemberitaan salah tangkap yang menimpa Lilis Lindawati, 36 tahun. Ibu dua putri yang tengah hamil dua bulan ini ditangkap, Senin malam 27 Februari lalu, di Jalan Otista, Gerendeng, Tangerang. ''Waktu itu, saya pulang kerja, menunggu angkot, mau pulang ke rumah,'' tutur Lilis kepada Gatra.
Ia bekerja sebagai pelayan restoran di kawasan Cengkareng. Tiap hari pulang sore, tiba di rumah kontrakannya, daerah Sepatan, sekitar pukul 22.00. Dalam persidangan esoknya, Selasa 28 Februari, Lilis divonis sebagai pelacur, didenda Rp 300.000. Karena tak mampu bayar, ia dikenai kurungan tiga hari. Ia tak bisa menghadirkan suaminya sebagai saksi yang seharusnya dapat menyangkal dakwaan itu. ''Saya bukan pelacur,'' kata Lilis.
Perda itu mengandung pasal lentur. Hanya karena ''menimbulkan suatu anggapan bahwa ia pelacur'' bisa ditangkap. ''Penangkapan tidak bisa dilakukan atas dasar kecurigaan,'' kata Ratna Batara. ''Harus ada bukti permulaan yang cukup. Tramtib sudah sewenang-wenang.''
Dikonfirmasi soal salah tangkap ini, Wali Kota Tangerang, Wahidin Halim, balik bertanya, ''Apa Anda yakin Lilis bukan pelacur?'' Menurut Wahidin, Lilis ditangkap di Jalan Otista, tempat biasa mangkal para pekerja seks komersial. Ia ditangkap bersama tiga perempuan lain yang positif pelacur. Ketika diperiksa, keterangan Lilis berbelit-belit. Saat ditangkap, ia pakai singlet ketat. ''Itu bagi kami sudah bukti permulaan yang cukup,'' kata Wahidin.
Amal Herawan, staf Humas Pemkot Tangerang, menunjukkan foto Lilis saat ditangkap. Kostumnya persis keterangan Wahidin. Sayang, wajahnya tak terlihat. Sulit dipastikan, itu Lilis atau bukan. Lilis sendiri menyangkal berpakaian ketat ketika ditangkap. Ia mengaku pakai kaus berkerah dilapisi jaket blue jeans, dan bercelana katun panjang.
Lilis balik mengkritik kelakuan petugas Tramtib (Ketenteraman dan Ketertiban). Tahanan yang muda dan molek dipisahkan dan dibawa ke pojok ruangan. ''Oleh Tramtib yang piket malam, mereka diraba dan diciumi,'' tutur Lilis, geregetan. Kepala Dinas Tramtib Tangerang, Ahmad Lutfi, tidak percaya pada tudingan Lilis. ''Petugas saya secara moral bisa dipertanggungjawabkan,'' katanya.
Selain dikritik menyudutkan perempuan, perda itu juga diliputi gosip politik. Sejumlah pihak menyorotnya sebagai komoditas politik wali kota. ''Perda ini lebih sebagai sensasi Pemkot Tangerang menyongsong pilkada Banten 2007,'' tulis Forum Komunikasi Perempuan Banten. ''Wahidin ingin mendapatkan kendaraan gratis dari PKS untuk maju jadi Gubernur Banten,'' Wowok Hesti Prabowo, budayawan Tangerang, menimpali.
Wahidin marah menyikapi tudingan itu. ''Pengaitan itu sangat kejam,'' ujarnya, geram. ''Saya jadi aparat sejak dulu. Perda ini dibahas jauh sebelum hiruk-pikuk pilkada,'' adik kandung Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda ini menambahkan. ''Itu pikiran picik orang yang selalu memanipulasi niat baik untuk kepentingan politik. Itu menghina karya rakyat Tangerang.''
Yang jelas, saat ini PKS memang sedang menggadang-gadang Wahidin sebagai satu dari tiga calon Gubernur Banten. Dua calon lain yang sudah digodok adalah Usamah Hisyam dan Ismet Syadeli Hasan. ''Skor tertinggi pada Pak Wahidin,'' kata Irfan Maulidi, Ketua PKS Banten. ''Perda pelacuran ini jadi catatan positif kami karena satu ekspresi dengan PKS.'' Namun PKS belum resmi meminang Wahidin.
Polemik regulasi macam ini, bagi sosiolog dari Universitas Indonesia, Imam B. Prasodjo, adalah proses tawar-menawar wajar. ''Tuntutan regulasi itu biasa. Di mana-mana semua diatur,'' katanya dalam diskusi hasil survei radikalisme Islam, di Jakarta, Kamis lalu. ''Karena kita nggak biasa diatur, begitu ada gerakan mengatur, kita menyebutnya fundamentalisme.''
Saat ada pendulum ke kanan, katanya, pasti ada pendulum ke kiri. Kontroversi perda (juga RUU APP) ini semestinya dibaca sebagai mekanisme alamiah untuk mencapai keseimbangan di tengah keragaman.
Asrori S. Karni, Rita Triana Budiarti, dan Deni Muliya Barus
[Nasional, Gatra Edisi 19 Beredar Senin, 20 Maret 2006]
|
|
| | | | | KOMENTAR PEMBACA | | | | | | |
Asal Jangan Salah (indonesia_watch@ya..., 24/03/2006 02:45)
Sebenarnya semua peraturan niatnya utk kebaikan..
akan tetapi manusia yg melaksanakannya yg bikin rusak.
Nah sekarang gmn donk kalau ibu/istri/kakak/adik perempuan anda pulang malam.
Ya kalau org yg "punya" naik mobil urusan selesai.
Kalau org gak "punya" harus antri bis dipinggir jalankan?...apakah juga krn antri bis nantinya juga bisa kena "ciduk"..?
Ingatkan itu POL PP...mereka sekolah sampai apa sih? lihatlah pegawai kelurahan/kecamatan/dll anda? Sebagai warga indonesia melihat pegawa... <248 huruf lagi>
| | | | | | | |
Dan Tuhanpun akan melaknat pak "Wahiddin" dikemudain "hari" (bismillah_biz@ya..., 24/03/2006 02:39)
Tuhan mengganjar setiap perbuatan manusia sesuai dengan niat pelakunya.
11. Jika pak Wahiddin menyetujui UU itu dengan niat
politis semata, Tuhan mungkin menjadikan dia
seorang Gubernur karena memang dian berniat
menjadi seorang gubernur tetapi tak ada pahala
di sisinya untuk UU itu.
22. Jika pak Wahiddin berniat semata untuk menjaga
moral rakyat Tanggerang pasti cenderung terjaga
karena UU itu memang baik untuk semua agama.
Dan pahala disisi pak Wahiddin karena niat itu
memang b... <652 huruf lagi>
| | | | | | | |
pernahkah ....? (emsach@at..., 23/03/2006 11:10)
pernah dan adakah lelaki hidung belang yang tertangkap?
pernah dan adakah data mengenai ....... kenapa mereka melacurkan diri?
pernah dan adakah pelacur2 kelas tinggi/call girl yang
prakteknya di hotel2 mahal, yang tamunya juga pasti orang berduit/pejabat ...... di razia dan dimasukan ke truk/bus?
pernahkah seorang pejabat di indonesia mengakui bikin kesalahan (misalnya salah tangkap) ?
well ....... kalau anda pergi ke tanggerang jangan lebih dari jam 6 sore atau sesudah jam 8 pagi .....
... <90 huruf lagi>
| | | | | | | |
siapa di balik pejuang wanita ini (alsidqi_hasan@ya..., 23/03/2006 09:04)
Saya curiga, siapa dibalik pejuang wanita ini....Kemungkinan besar adalah para pecinta chaos dan pengacau keamanan...
Yang namanya pelacuran, di Amerika sekalipun pelacuran adalah kriminal...(jangan sok tahu, atau memang tujuan mereka memperbodoh rakyat indonesia)
Warga negara indonesia jangan sampai mudah dibohongi oleh gerakan yang mengatas namakan pejuang wanita ini seperti ini...
| | | | | | | |
Perang Sipil Aja Yuk.... (pondokungu2003@ya..., 23/03/2006 04:52)
ude yg mendukung & yang keberatan maksiat diberantas di Tangerang siapin gelar pasukan masing2...ntar keliatan kok yg mana2 tampang2 munafik,para pria suka iseng..dan yang benar2 ikhlas mendukungnya...militer/polisi nggak usah ikut campur cukup melihat saja dari pinggir lapangan..penduduk republik ini ude banyak..kalo karena yg bejat2 rusak satu wilayah.sampe ke negara....mending dimampusin aja..biar yg hidup hanya yg baik2...aja...susah kalo ngajak diskusi orang yg hidupnya dari jualan lendir ,... <370 huruf lagi>
| | | | | | | |
Pro, kontra atau voting (johndoel@sc..., 23/03/2006 04:45)
Konon wajar di alam demokrasi ada pro kontra utk setiap kebijakan. Cuman ada yg pandai berargumen dan nyaring bunyinya karena di blow up sama media.
Gimana kalo kita voting aja. Pasti yg ini lebih adil utk mengekspresikan ASPIRASI SETIAP ORANG. Biayanya memang besar tapi hasilnya paten.
| | | | | | | |
Bravo Pak Wahidin dan Warga Tangerang (baigas@ya..., 23/03/2006 04:40)
Sebagai seseorang yang bermukim di Tangerang saya bangga denga Pak Wahidin dan DPRD Tangerang yang telah membuat Perda yang bagus sekali. Maju terus pak Wahidin, wargamu mendukungmu, saya telah banyak berkeliling Tangerang dan tidak pernah mendengar ada warga yang menolak Perda itu. Mudah-mudahan Tangerang akan mendapat Ridho Tuhan.
| | | | | | | |
Smoga Pak Walikota istiqomah (bay_almurobby@ya..., 23/03/2006 03:36)
Aneh sungguh aneh. Mau dihargai koq malah sewot. Wahai para "pejuang" wanita, berfikirlah dengan nurani. Perda ini ingin menjaga wanita dari kebuasan kaum pria. Bukan juga untuk menyudutkannya.
Insyaalloh perda ini efektif.
| | | | | | | |
Dukung RUU APP (s_wahyuningsih@te..., 23/03/2006 01:59)
Weleh...weleh...weleh.....
Orang mau ngajak kejalan lurus koq dijegal + ditentang...?
Sudah demikian parahkah moral kita ?
Dengan alasan kebebasan (..semu), mereka (penentang RUU APP) selalu mengatakan bahwa RUU APP fundamentalis, kolot, Taliban, dll.
Janganlah karena sok maju (barat), membuat kita jadi kehilangan jati diri sendiri. Ibarat makan nangka maknlah nangkanya, buanglah getahnya. Kalo ingin maju bolehlah kita meniru dan menimba ilmu dari sana (barat), tapi buanglah segi negatifnya ... <130 huruf lagi>
| | | | | | | |
Mendukung RUU APP = mendukung skenario Bush (cukupcinta@ya..., 23/03/2006 01:26)
Skenario Bush dengan rencana dominasi Amerika tampaknya lebih kuat di Indonesia sekarang ini. Setelah insiden kartun nabi Muhammad saw dengan protes-protes yang cukup keras, RUU APP menjadi salah satu alat untuk menstigmatisasi Islam. RUU APP menjadi alat untuk mencap Islam sebagai agama yang kaku, emosional, keras dan tidak memperhatikan HAM. Bush ingin menjadikan Islam sebagai agama yang mengerikan. Dugaan ini bisa dilihat dari kedekatan Bush yang sebenarnya dengan Taliban (buat yang sudah men... <1768 huruf lagi>
| | | | |  Daftar Seluruh Komentar
| |
|
|
Alkisah
