GATRANEWS

Muhaimin Geram TKI Taiwan Dibebani Bunga Tinggi

Jakarta, GATRAnews - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar geram dengan tingginya bunga pinjaman dan biaya administrasi yang kerap dikeluhkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan.

"Menakertrans merasa geram dan meminta kepada Kepala BNP2TKI sebagai pelaksana operasional agar turun tangan, segera fokus mengevaluasi tingginya bunga dan biaya administrasi tersebut," kata Staf Khusus Menakertrans, Dita Indah Sari, di Jakarta, Minggu (7/4).

Menurutnya, karena tingginya bunga dan biaya administrasi tersebut, maka keterlibatan lembaga-lembaga pembiayaan harus ditinjau kembali. "Buat apa dipertahankan jika merugikan TKI?" cetusnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, imbuh Dita, Menakertrans tengah mempertimbangkan usulan kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, juga Atase Naker di sana, agar diadakan tender terbuka untuk menentukan lembaga pemberi pinjaman pada TKI.

"Yang bunga dan biaya adminnya paling rendah itulah yang diberi kepercayaan. Atau kita kembalikan saja seluruhnya pada skema KUR TKI," ungkapnya.

Dita menuturkan, tingginya bunga dan biaya administrasi dikeluhkan para TKl di Taiwan kepada Kemenakertrans, khususnya untuk profesi care givers, perawat di panti jompo dan PRT. Jumlah TKI dengan profesi tersebut di Taiwan adalah 157.403 orang atau 82% dari total jumlah TKI di sana.

Bunga dan biaya administrasi bank yang harus dibayar TKI Taiwan, nilainya abnormal, berkisar antara 39-41 persen, dengan masa cicilan 9 bulan. Menurut Dita, ini sangat memberatkan TKI. Lembaga pinjaman harusnya bertindak sebagai pemberi solusi, bukannya memeras keringat TKI dengan dalih biaya administrasi dan bunga.

Sebagai contoh, bank China Trust mewajibkan TKI membayar Rp 27.970.353 untuk pokok pinjaman sebesar Rp 19.835.866. Berarti akumulasi bunga dan biaya administrasinya adalah Rp 8.132.705 atau sekitar 41% dari pokok utang. Sebagai perbandingan, patokan maksimal bunga kartu kredit dari BI per 2013 saja maksimal 35,4 persen per tahun.

Di samping China Trust, ungkap Dita, sejumlah lembaga pembiayaan yang memberikan pinjaman biaya penempatan TKI, antara lain BPR Sentra Dana Makmur, BPR Tata Karya Indonesia, Yudha Bank, Induk Koperasi Syariah, BPR Intidana Sukses Makmur, Huanan Commercial Bank, dan lainnya.

"Lembaga keuangan tersebut rata-rata menerapkan suku bunga dan biaya admin yang hampir sama," ungkapnya.

Untuk mengungkapnya, Kemenakertrans tengah menelusuri korelasi kemungkinan apakah para pemilik lembaga pembiayaan tersebut juga pemilik Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Penyedia Jasa Tenga Kerja Indonesia (PJTKI).

"Kami sedang menelusuri, apakah di balik pemilik lembaga-lembaga tersebut juga ada yang pemilik PPTKIS atau PJTKI. Menakertrans segera menyurati lagi Menteri Tenaga Kerja Taiwan, mempertanyakan hal tersebut," ujarnya.

Untuk itu, imbuh Dita, Kemenakertrans juga akan memanggil lembaga-lembaga pendanaan TKI tersebut, untuk merevisi hitungan biaya-biasa yang tinggi tersebut secepatnya. "Kredit mencekik leher ini tidak bisa ditolerir," pungkasnya. (IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?