GATRANEWS

Dahlan Usulkan Bentuk BUMN Outsourcing

Jakarta, GATRAnews - Setelah empat kali pembehasan masalah perburuhan, terutama masalah tenaga alih daya (outsourcing) di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertunda, akhirnya Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan memenuhi panggilan Komisi IX DPR RI. Di depan anggota dewan, Dahlan mengusulkan pembentukan anak perusahaan BUMN outsourcing (alihdaya).

"Setelah empat kali tertunda karena ketidakhadiran Dahlan Iskan, akhirnya hari ini Komisi IX mengadakan rapat kerja bersama dengan Menteri BUMN dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nova Riyanti Yusuf (Noriyu) di Jakarta, Rabu, (10/4).

Menurutnya, rapat kerja tersebut diadakan Komisi IX DPR RI karena banyaknya pengaduan buruh yang bekerja di berbagai BUMN mengenai permasalahan perburuhan, khususnya tentang masalah outsourcing.

Terlepas dari ketidakhadirannya pada rapat terdahulu, Noriyu mengapresiasi langkah Dahlan yang hadir dalam rapat hari ini. Tidak hanya menunjukkan empati, tapi Dahlan juga paham permasalahan outsourcing.

"Semoga kehadiran Menteri BUMN tersebut dapat menjadi langkah awal dari penyelesaian masalah outsourcing di dalam BUMN," harap Noriyu.

Pada rapat tersebut, Noriyu mengaku tertarik dengan penjelasan Dahlan yang merencanakan membentuk anak perusahaan BUMN yang bergerak khusus di bidang outsourcing. Ia berharap, jika Kementerian BUMN jadi membentuk itu, maka perusahaan tersebut dapat memberikan kepastian bagi para buruh BUMN dalam kaitannya dengan jenjang karier, jaminan pensiun, dan kepastian waktu bekerja.

"Saya juga mengingatkan kembali kepada para direksi BUMN, pernyataan Dahlan yang mendesak seluruh direksi BUMN untuk senantiasa mematuhi semua peraturan yang berlaku, khususnya peraturan tentang masalah outsourcing yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Komisi IX DPR RI akan terus mengawasi dan memantau berbagai kasus perburuhan di BUMN," tandas Noriyu.

Selain itu, Noriyu juga mengaku tertarik dengan pernyataan Dahlan yang mengatakan, tidak ada caranya PT Inhealth dapat menjadi BUMN, karena hal tersebut dilarang oleh UU BPJS. Selain itu, juga mengenai kemungkinan penggunaan Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN untuk dapat lebih dimanfaatkan bagi kepentingan para karyawan BUMN yang tidak mampu dan memang membutuhkannya.

"Adapun kesimpulan rapat hari ini, Komisi IX akan membentuk Panja Outsourcing BUMN dalam rangka penyelesaian masalah-masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan BUMN. Panja akan mulai bekerja pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013, setelah ada kesepakatan dalam rapat pleno Komisi IX," pungkasnya.(IS)

 

 

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?