GATRANEWS

Kompensasi Kenaikan BBM, PU Bangun Desa

Jakarta, GATRAnews - Kenaikan BBM kali ini tampaknya tak akan ditunda tunda lagi. Paling tidak itu Nampak dari beberapa departemen yang menyiapkan sejumlah program untuk mengurangi dampaknya bagi rakyat miskin.
 
“Pemerintah memahami kalau BBM naik maka masyarakat miskin akan mengalami dampak negatif," kata Menteri PU Djoko Kirmanto dikutip dari situs Kementerian PU, Jumat (17/5).
 
Untuk menyediakan biaya kompensasi bagi masyarakat miskin, pemerintah memangkas anggaran belanja 2013 ini sebesar Rp 24,6 triliun. Kementerian PU sendiri dipangkas sebesar Rp 6,1 triliun.
 
“Jadi nanti BBM akan naik, anggaran semua Kementerian dipotong, lalu anggaran terkumpul itu untuk memberikan bantuan pada masyarakat miskin dan sisanya akan dipakai untuk infrastruktur dasar yang akan bermanfaat untuk masyarakat juga mengurangi beban masyarakat,” tutur Djoko Kirmanto.
 
Kementerian PU, menurut Djoko, telah menyiapkan tiga program kompensasi kenaikan BBM “Pertama adalah untuk rakyat miskin terutama di desa rawan air," katanya. Seperti di kampung nelayan, pelabuhan perikanan yang tidak ada air.
 
Program tersebut masuk kedalam Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan SPAM (P4-SPAM), yang akan mencakup:
 
  • Masyarakat di desa nelayan (termasuk Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan) di 159 kawasan pada 28 provinsi dengan target tambahan kapasitas produksi sebesar 318 l/dt untuk pelayanan 159 ribu jiwa.
  • Masyarakat di daerah rawan air di 260 desa di 29 provinsi, dan 35 IKK di 10 provinsi dengan target tambahan kapasitas produksi sebesar 1.130 l/dt untuk pelayanan untuk 490 ribu jiwa.
  • Masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan melalui pemanfaatan sisa kapasitas 2.350 l/dt di 341 kawasan di 31 provinsi dengan target pelayanan 940 ribu jiwa.
 
Program kedua masih soal air tapi ini untuk kawasan pertanian. “Kedua adalah jaringan irigasi di desa-desa, selain itu juga embung yang sangat disarankan karena i sangat penting untuk persediaan air,” tambah Djoko.
 
Untuk program kedua tersebut masuk ke dalam Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur SDA (P4-ISDA), yang mencakup:
 
  • Masyarakat miskin di daerah rawan air (pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana penyedia Air Baku sebesar 5,02 M3/detik) di 27 Propinsi.
  • Masyarakat miskin di perdesaan (dukungan layanan irigasi dan rawa seluas 140.803 Ha serta pembangunan 111 buah embung) di 26 Propinsi.
  • Masyarakat miskin di kampung nelayan (pembangunan pengaman pantai dan normalisasi sungai) di dua provinsi.
 
Dan program ketiga juga masih untuk masyarakat desa tapi berupa infrastruktur. “Ketiga adalah pembangunan infrastruktur pedesaan,” tambah Djoko.
 
Program tersebut masuk ke dalam Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP) yang cakupannya:
 
  • Masyarakat miskin di 2.450 desa (2.450 desa dari 8.230 desa dengan tingkat kemiskinan diatas 50%), sebesar Rp 350 juta/desa.
  • Masyarakat miskin di 1.200 kelurahan (1.200 kelurahan dari 1.435 kelurahan dengan tingkat kemiskinan di atas 40%), sebesar Rp 350 juta/kelurahan.
  • Masyarakat miskin di 6.040 desa penerima program PPIP Reguler 2013; sebesar Rp 100 juta/desa.
 
(*/DKu)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?