GATRANEWS

Pertumbuhan Konstruksi Didorong Capai 15 persen

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah mendorong pertumbuhan sektor konstruksi hingga 10-15 persen per tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan sektor konstruksi pada 2012 baru sebesar 7,5 persen. Angka tersebut masih kalah dari pertumbuhan dua sektor lainnya, yaitu transportasi dan komunikasi (9,98 persen), serta perdagangan, hotel dan restoran (8,11 persen).

Saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pembina Jasa Konstruksi di Jakarta, Kamis (30/5), Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Hermanto Dardak menyebutkan bahwa upaya mendorong percepatan pertumbuhan konstruksi di antaranya melalui program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI). “Konsep ini diharapkan mampu membuat pembangunan ekonomi Indonesia kian meningkat dan terus tumbuh,” kata Hermanto Dardak, dalam situs Kementerian PU, Kamis.

Selain melalui skema MP3EI, menurut Hermanto Dardak, alokasi anggaran pembangunan infrastruktur mempunyai kecenderungan naik dengan signifikan. Dana Kementerian PU pada 2010 sebesar Rp 37,7 triliun dan pada 2013 meningkat menjadi Rp 78,1 triliun. Jumlah tersebut berarti mengalami kenaikan sebesar 107 persen dalam empat tahun.

Sementara itu, Kepala Badan Pembina (BP) Konstruksi, Hediyanto Husaini meyakini target pertumbuhan sektor konstruksi 10-15 persen dapat dicapai dalam tiga tahun ke depan. Kondisi tersebut dapat diwujudkan bila Pemerintah menyehatkan kondisi fiskal. Untuk tahun ini sendiri, Hediyanto meyakini pertumbuhan konstruksi akan mendekati 8 persen.

Hermanto Dardak mengatakan, pertumbuhan sektor konstruksi sangat penting mengingat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai studi menunjukkan, elastisitas infrastruktur terhadap perubahan output atau Produk Domestik Bruto (PDB) berkisar 0,07 – 0,44 persen.

Menurut Hediyanto selain besarnya alokasi pembangunan infrastruktur, hal yang patut direalisasikan ialah regulasi yang layak agar swasta dapat berperan dalam sektor konstruksi. “Tidak mungkin semuanya dilakukan Pemerintah. Mari kita dorong lagi swasta dengan membuat regulasi yang mereka suka,” ajak Hediyanto.

Hediyanto menambahkan, di negara berkembang seperti Indonesia peran Pemerintah memang masih besar dibandingkan swasta. Situasi tersebut dapat dimaklumi karena swasta memang ingin melihat terlebih dahulu keseriusan dan prioritas Pemerintah dalam sektor infrastruktur baru kemudian mereka berperan. “Memang kalau di negara maju, 30-40 persen nya Pemerintah dan sisanya yang besar itu sudah swasta,” sebut Kepala BP Konstruksi. (*/DKu)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?