GATRANEWS

Akademisi Nilai Wacana Pembubaran Bulog Berbahaya
Saturday, 30 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Hermanto Siregar, menilai wacana...
Industri Makanan dan Minuman Tumbuh 8,16% Sepanjang Triwulan I‏
Tuesday, 26 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Kementerian Perindustrian mencatat industri makanan dan minuman (mamin)...
Triwulan I/2015, Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman 8,16%
Tuesday, 26 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Industri makanan dan minuman (mamin) nasional memberikan kontribusi besar...
Pemerintah Kaji Kerja Sama Energi dengan Iran
Monday, 25 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan A. Djalil dan Menteri Energi Dan...
Pertamina Tandatangani Tiga PSC Migas
Friday, 22 May 2015

Jakarta, GATRAnews  – PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Hulu Energi hari ini secara...
Realisasi Pendapatan Negara Rp502,7 Trilyun
Friday, 22 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, realisasi pendapatan negara...
Realisasi Pendapatan Negara Rp502,7 Trilyun
Friday, 22 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, realisasi pendapatan negara...
Komite Eksplorasi Diharapkan Dorong Peningkatan Cadangan Migas
Thursday, 21 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said mengharapkan, Komite...
Menteri ESDM Serahkan Pendelegasian Wewenang Perijinan Migas ke BKPM
Wednesday, 20 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan surat pendelegasian...
Industri Migas jadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi
Wednesday, 20 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, pada penyelenggaraan...
Komite Eksplorasi Masifkan Eksplorasi Migas
Wednesday, 20 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Untuk mendapatkan cadangan migas baru, maka kegiatan eksplorasi harus intensif...
Indonesia Pertahankan Tren Surplus Neraca Perdagangan
Monday, 18 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Kinerja perdagangan Indonesia makin menggembirakan. Kementrian Perdagangan...
Petral Dibubarkan, Petamina Hemat Rp250 Milyar
Sunday, 17 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Setelah pemerintah mengumumkan pembubaran Petral (Pertamina Energy Trading...
Ekspor Makanan dan Minuman ke Korsel Ditargetkan Tumbuh 30%
Sunday, 17 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Kementerian Perdagangan menargetkan pertumbuhan ekspor produk makanan dan...
Pembubaran Petral Dalam Tahap Audit
Sunday, 17 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, proses...
Neraca Perdagangan April Tercatat Surplus US$ 454,4 Juta
Sunday, 17 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan Indonesia selama...
Besok Pertamina Resmikan Kantor di Kualalumpur Malaysia
Sunday, 17 May 2015

Jakarta, GATRANews - PT Pertamina (Persero) akan meresmikan kantor unit usahanya di Malaysia,...
Menperin: Industri Pengolahan Non-Migas Tumbuh 5,21% di Triwulan I-2015
Friday, 15 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin menyatakan, industri pengolahan...
Pertamina Akhirnya Likuidasi Petral
Wednesday, 13 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Badan Usaha Milik Negara Pertamina akhirnya membubarkan anak usahannya...
Kopi dan CPO Indonesia Diburu Hingga Pasar Hongaria‏
Monday, 11 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan...

BP Migas Bubar

Jakarta, GATRAnews - Setelah mendapat kritikan banyak pihak, akhirnya Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) 'dibubarkan'. Adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bahwa pasal yang mengatur tugas dan fungsi BP Migas yang diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki hukum mengikat.

MK menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Selanjutnya, fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya undang-undang yang baru yang mengatur hal tersebut," kata Ketua Majelis Hakim Mahfud MD, saat membacakan putusan pengujian UU Migas di Jakarta, Selasa (13/11).

MK juga menyatakan bahwa Frasa "dengan Badan Pelaksana" dalam Pasal 11 ayat (1), frasa "melalui Badan Pelaksana" dalam Pasal 20 ayat (3), frasa "berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 21 ayat (1), frasa "Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 49 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Mahfud.

Putusan MK itu berawal dari pengajuan Judicial Review oleh 30 tokoh dan 12 organisasi kemasyarakatan (ormas), di antaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, PP Persatuan Umat Islam, PP Syarikat Islam Indonesia, PP Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, PP Al-Irsyad Al-Islamiyah, PP Persaudaraan Muslim Indonesia, Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia, Al Jamiyatul Washliyah, Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha dan Karyawan (SOJUPEK), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dan IKADI.

Mereka menilai UU Migas membuka liberalisasi pengelolan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing. Para tokoh itu dibantu oleh kuasa hukum Dr Syaiful Bakhri, Umar Husin, dengan saksi ahli Dr Rizal Ramli, Dr Kurtubi dan lain-lain.

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, saat membacakan pertimbangan, mengatakan jika keberadaan BP Migas secara serta merta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan pada saat yang sama juga dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum.

"Hal demikian dapat menyebabkan kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak dikehendaki oleh UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah harus mempertimbangkan perlunya kepastian hukum organ negara yang melaksanakan fungsi dan tugas BP Migas sampai terbentuknya aturan yang baru," kata Hamdan. (HP)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?