GATRANEWS

Pertamina Akan Bubarkan Petral
Thursday, 23 April 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Pertamina akan membubarkan unit usahanya, PT Pertamina Energy Trading...
Menperin: IKM Perkuat Struktur Industri Nasional
Wednesday, 22 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin mengatakan, Industri Kecil dan...
Menperin: IKM Perkuat Struktur Industri Nasional
Wednesday, 22 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin mengatakan, Industri Kecil dan...
Tim Reformasi Migas: Pertalite Tidak Sesuai Rekomendasi!
Monday, 20 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Salah satu rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas)...
Rachmat Gobel: Ekspor Non Migas Maret Jadi Primadona‏
Friday, 17 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Kinerja perdagangan Maret 2015 mencatatkan surplus hingga US$ 1,13 miliar....
Kemendag Harapkan Neraca Perdagangan Terus Surplus
Friday, 17 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Kementerian Perdagangan mengharapkan neraca perdagangan Indonesia sepanjang...
Surplus Neraca Perdagangan Indonesia Maret 2015 Meningkat
Friday, 17 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Neraca perdagangan Indonesia pada periode Maret 2015 mencatat peningkatan...
Wakil Ketua Komisi IV: Bulog Tak Boleh Dibubarkan
Thursday, 16 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron, tidak setuju dengan rencana...
Neraca Perdagangan Indonesia Tercatat Surplus US$ 1,13 Miliar Periode Maret‏
Wednesday, 15 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan Neraca perdagangan Indonesia...
Menteri ESDM: Indonesia Importir Minyak, Tapi Merasa Kaya Migas
Wednesday, 15 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Sejak tahun 2008 Indonesia resmi menjadi net importir minyak akibat tingginya...
Kejar Target Ekspor Nonmigas US$ 192,5 Milyar, Kemendag Gandeng Apindo
Monday, 13 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Perdagangan Rachmat Gobel merencanakan peningkatan ekspor hingga tiga...
Revisi UU Migas Harus Mampu Dongkrak Penerimaan Negara‏
Thursday, 09 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah bersama DPR sedang melakukan pembahasan mengenai Revisi Undang...
Pertamina Catat Peningkatan Tipis Produksi Migas
Thursday, 09 April 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Pertamina Persero mencatat produksi minyak dan gas (migas) meningkat tipis...
PGN Setor Rp 30,5 Trilyun ke Negara
Thursday, 02 April 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) menyetor dividen, pajak, dan...
Pertamina Bantah Klaim Kemenhub Setujui Proyek Cilamaya
Thursday, 02 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Pertamina membantah pernyataan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementrian...
Setoran PGN ke Pemerintah dari 2007 Capai Rp 30,488 Trilyun
Thursday, 02 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Peningkatan pemanfaatan gas bumi di Indonesia terus tumbuh cukup besar. Hal...
Pertamina Konsisten Tingkatkan Produksi Migas
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Pertamina (Persero) sukses tingkatkan produksi minyak dan gas bumi...
Pertamina Konsisten Tingkatkan Produksi Migas
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Pertamina (Persero) sukses tingkatkan produksi minyak dan gas bumi...
Logindo Catat Kontrak US$ 166 Juta
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Perusahaan pelayaran PT Logindo Samudramakmur Tbk mencatat kontrak berjalan...
Pemerintah Minta Bonus Tanda Tangan Sebelum Kontrak Eksplorasi Migas
Wednesday, 18 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya...

BP Migas Bubar

Jakarta, GATRAnews - Setelah mendapat kritikan banyak pihak, akhirnya Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) 'dibubarkan'. Adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bahwa pasal yang mengatur tugas dan fungsi BP Migas yang diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki hukum mengikat.

MK menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Selanjutnya, fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya undang-undang yang baru yang mengatur hal tersebut," kata Ketua Majelis Hakim Mahfud MD, saat membacakan putusan pengujian UU Migas di Jakarta, Selasa (13/11).

MK juga menyatakan bahwa Frasa "dengan Badan Pelaksana" dalam Pasal 11 ayat (1), frasa "melalui Badan Pelaksana" dalam Pasal 20 ayat (3), frasa "berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 21 ayat (1), frasa "Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 49 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Mahfud.

Putusan MK itu berawal dari pengajuan Judicial Review oleh 30 tokoh dan 12 organisasi kemasyarakatan (ormas), di antaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, PP Persatuan Umat Islam, PP Syarikat Islam Indonesia, PP Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, PP Al-Irsyad Al-Islamiyah, PP Persaudaraan Muslim Indonesia, Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia, Al Jamiyatul Washliyah, Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha dan Karyawan (SOJUPEK), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dan IKADI.

Mereka menilai UU Migas membuka liberalisasi pengelolan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing. Para tokoh itu dibantu oleh kuasa hukum Dr Syaiful Bakhri, Umar Husin, dengan saksi ahli Dr Rizal Ramli, Dr Kurtubi dan lain-lain.

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, saat membacakan pertimbangan, mengatakan jika keberadaan BP Migas secara serta merta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan pada saat yang sama juga dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum.

"Hal demikian dapat menyebabkan kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak dikehendaki oleh UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah harus mempertimbangkan perlunya kepastian hukum organ negara yang melaksanakan fungsi dan tugas BP Migas sampai terbentuknya aturan yang baru," kata Hamdan. (HP)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?