GATRANEWS

Kemenperin Dorong Pemerataan Pembangunan Industri Nasional
Monday, 14 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Salah satu misi pembangunan industri nasional adalah mendorong penyebaran...
Neraca Perdagangan Indonesia pada Februari Surplus
Friday, 04 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2014 kembali surplus sehingga...
Pertumbuhan Industri Non Migas Dorong RI Jadi Negara Industri
Tuesday, 01 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan industri non-migas Indonesia lebih...
Ketergantungan Impor Migas Membahayakan Kedaulatan
Sunday, 30 March 2014

Bojonegoro, GATRAnews – Juru kampanye nasional Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo (HT) menyatakan,...
Penghasil Batubara Kok Impor Listrik?
Monday, 24 March 2014

Balikpapan, GATRAnews - Indonesia harus impor listrik untuk memenuhi kebutuhannnya. Irionisnya...
‪Proyek Kalija‬ Akhirnya Diakuisisi PGN
Friday, 14 March 2014

Semarang, GATRAnews - Proyek pipa transmisi Kalimantan Jawa (Kalija) yang sudah delapan tahun...
Kurtubi: Bentuk Tim Independen Usut Penjualan Gas ke Cina
Thursday, 13 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Pengamat perminyakan Kurtubi mengatakan, perlu dibentuk tim independen untuk...
Kurtubi: Formula Harga Penjualan Gas ke Cina Salahi Ketentuan
Wednesday, 12 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Penjualan gas alam cair alias Liquefied Natural Gas (LNG) murah ke perusahaan...
Kurtubi: Hentikan Penjualan Gas Murah ke Cina
Wednesday, 12 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Pengamat perminyakan dan gas (migas), Kurtubi, menegaskan, sudah saatnya...
BPH Migas Dukung PGN Garap Jaringan Distribusi Gas Jawa Tengah
Wednesday, 12 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas (BPH Migas) mendukung langkah PT...
SKK Migas: Tantangan Industri Hulu Migas Makin Berat
Wednesday, 12 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK...
Neraca Perdagangan Januari Defisit 430,6 juta USD
Monday, 03 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Impor migas kembali membuat neraca perdagangan minus. Badan Pusat Statistik...
Deviden Pertamina Tahun Ini Naik 18,21%
Thursday, 27 February 2014

Jakarta, GATRAnews - PT Pertamina (Persero) menyetor deviden dan pada sebesar Rp 78,22 triliun...
Produksi Migas Pertamina 2013 Naik Tipis‏
Thursday, 27 February 2014

Jakarta, GATRAnews - Produksi minyak dan gas Pertamina tahun 2013 meningkat tipis sekitar 4.000...
Kemenperin Berupaya Jadi Motor Penggerak Pembangunan Industri Nasional
Thursday, 06 February 2014

Jakarta, GATRAnews - Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, kementerian yang dipimpinnya...
BPS: Surplus Perdagangan Desember 2013 Tertinggi Sejak 2011
Tuesday, 04 February 2014

Jakarta, GATRAnews - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia selama...
Akuisisi PGN Dinilai Akan Buat Pertamina Makin Tak Efisien‬
Wednesday, 29 January 2014

Jakarta, GATRAnews - Menanggapi berita tentang akuisisi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) oleh PT...
Reforminer: Kriminalisasi "Sandera" Investasi Sektor Migas
Sunday, 26 January 2014

Jakarta, GATRAnews - Indonesia tak bisa lagi berharap meningkatkan produksi minyak dan gas bumi...
Mendag: Pemulihan Ekonomi Global Dorong Ekspor Nonmigas
Thursday, 09 January 2014

Jakarta, GATRAnews - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, seiring dengan mulai membaiknya...
Sebanyak 13 Proyek Migas Mulai Produksi pada 2014
Tuesday, 07 January 2014

Jakarta, GATRAnews – Sebanyak 13 proyek minyak dan gas bumi (migas) akan berproduksi pada 2014....

BP Migas Bubar

Jakarta, GATRAnews - Setelah mendapat kritikan banyak pihak, akhirnya Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) 'dibubarkan'. Adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bahwa pasal yang mengatur tugas dan fungsi BP Migas yang diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki hukum mengikat.

MK menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Selanjutnya, fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya undang-undang yang baru yang mengatur hal tersebut," kata Ketua Majelis Hakim Mahfud MD, saat membacakan putusan pengujian UU Migas di Jakarta, Selasa (13/11).

MK juga menyatakan bahwa Frasa "dengan Badan Pelaksana" dalam Pasal 11 ayat (1), frasa "melalui Badan Pelaksana" dalam Pasal 20 ayat (3), frasa "berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 21 ayat (1), frasa "Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 49 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Mahfud.

Putusan MK itu berawal dari pengajuan Judicial Review oleh 30 tokoh dan 12 organisasi kemasyarakatan (ormas), di antaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, PP Persatuan Umat Islam, PP Syarikat Islam Indonesia, PP Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, PP Al-Irsyad Al-Islamiyah, PP Persaudaraan Muslim Indonesia, Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia, Al Jamiyatul Washliyah, Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha dan Karyawan (SOJUPEK), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dan IKADI.

Mereka menilai UU Migas membuka liberalisasi pengelolan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing. Para tokoh itu dibantu oleh kuasa hukum Dr Syaiful Bakhri, Umar Husin, dengan saksi ahli Dr Rizal Ramli, Dr Kurtubi dan lain-lain.

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, saat membacakan pertimbangan, mengatakan jika keberadaan BP Migas secara serta merta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan pada saat yang sama juga dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum.

"Hal demikian dapat menyebabkan kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak dikehendaki oleh UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah harus mempertimbangkan perlunya kepastian hukum organ negara yang melaksanakan fungsi dan tugas BP Migas sampai terbentuknya aturan yang baru," kata Hamdan. (HP)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?