GATRANEWS

Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Industri 5,6-5,8% Semester I‏
Thursday, 24 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Menjelang akhir pemerintahan Kabinet Indonesia Bersat (KIB) II, Pemerintah...
Mendag Prediksi Neraca Perdagangan Juni Defisit, Ini Penyebabnya‏
Monday, 21 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi membenarkan perkiraan Bank Indonesia (BI)...
Presiden Terpilih Diminta Benahi Impor Subsidi BBM‏
Friday, 11 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Pasca-pemilihan umum (pemilu) Presiden terjadi penguatan ekonomi Indonesia di...
SKK Migas: 23 Proyek Mulai Produksi pada 2015
Friday, 11 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan...
Kontrak East Natuna Belum Diteken, Ini Alasan SKK Migas‏
Friday, 11 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK...
Lapangan Banyu Urip Bakal Produksi Minyak 165 ribu bph di 2015‏
Friday, 11 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK...
Neraca Perdagangan Non Migas Bulan Mei 2014 Kembali Surplus
Thursday, 03 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Neraca perdagangan bulan Mei 2014 mengalami surplus US$69,9 juta, terdiri...
Mendag: Neraca Perdagangan Surplus Ditopang Perbaikan Ekspor Non-Migas‏
Thursday, 03 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Neraca perdagangan Mei 2014 mengalami surplus US$ 69,9 juta, terdiri dari...
Nilai Ekspor Indonesia Mei 2014 Sebesar US$ 14,83 Miliar‏
Tuesday, 01 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai total ekspor periode Mei 2014...
Konsumsi Premium Selama Ramadhan dan Idul Fitri Naik 14%
Monday, 30 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Penggunaan BBM bersubsidi khususnya premium, mulai 12 Juli hingga 12 Agustus...
Pemerintah Jamin Pasokan Gas Pembangkit Listrik Smelter‏
Wednesday, 11 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah menjamin ketersediaan pasokan gas untuk tenaga listrik dalam negeri...
Amerika Serikat, "Si Pemborong" Aneka Kerajinan Bali‏
Monday, 09 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Amerika Serikat masih merupakan pembeli terbanyak aneka barang kerajinan Bali,...
Neraca Perdagangan Indonesia Defisit US$2 Milyar
Tuesday, 03 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Impor minyak dan gas (migas) yang sangat besar, sehingga membuat neraca...
Neraca Perdagangan April Defisit US$ 1,96 Miliar‏
Monday, 02 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Berdasarkan laporan bulanan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang neraca...
Kelola Blok Siak, PT Pertamina Hulu Gas Targetkan Produksi 71.000 Bpod‏
Monday, 02 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Pasca berakhirnya kontrak kerjasama antara Pemerintah dengan Chevron Siak...
BPS: Impor Indonesia Naik 11,93‏%
Monday, 02 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Meningkatnya produk alat komunikasi produk impor masuk ke Indonesia dinilai...
Pertamina Mulai Kelola Blok Siak
Monday, 02 June 2014

Jakarta, GATRAnews - PT Pertamina (Persero), melalui anak perusahaan, PT Pertamina Hulu Energi,...
Ekspor Indonesia April Turun 5,29%‏
Monday, 02 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Nilai ekspor Indonesia selama April 2014 mencapai US$ 14,29 miliar. Nilai...
Kementerian ESDM Gelar Festival Sadar Energi di Yogyakarta
Friday, 30 May 2014

Jakarta, GATRAnews - Kementerian ESDM, bekerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan...
Pemerintah Lelang 21 Blok Migas
Friday, 23 May 2014

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah melelang 21 blok minyak dan gas bumi, baik konvensional maupun...

BP Migas Bubar

Jakarta, GATRAnews - Setelah mendapat kritikan banyak pihak, akhirnya Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) 'dibubarkan'. Adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bahwa pasal yang mengatur tugas dan fungsi BP Migas yang diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki hukum mengikat.

MK menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Selanjutnya, fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya undang-undang yang baru yang mengatur hal tersebut," kata Ketua Majelis Hakim Mahfud MD, saat membacakan putusan pengujian UU Migas di Jakarta, Selasa (13/11).

MK juga menyatakan bahwa Frasa "dengan Badan Pelaksana" dalam Pasal 11 ayat (1), frasa "melalui Badan Pelaksana" dalam Pasal 20 ayat (3), frasa "berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 21 ayat (1), frasa "Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 49 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Mahfud.

Putusan MK itu berawal dari pengajuan Judicial Review oleh 30 tokoh dan 12 organisasi kemasyarakatan (ormas), di antaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, PP Persatuan Umat Islam, PP Syarikat Islam Indonesia, PP Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, PP Al-Irsyad Al-Islamiyah, PP Persaudaraan Muslim Indonesia, Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia, Al Jamiyatul Washliyah, Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha dan Karyawan (SOJUPEK), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dan IKADI.

Mereka menilai UU Migas membuka liberalisasi pengelolan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing. Para tokoh itu dibantu oleh kuasa hukum Dr Syaiful Bakhri, Umar Husin, dengan saksi ahli Dr Rizal Ramli, Dr Kurtubi dan lain-lain.

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, saat membacakan pertimbangan, mengatakan jika keberadaan BP Migas secara serta merta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan pada saat yang sama juga dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum.

"Hal demikian dapat menyebabkan kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak dikehendaki oleh UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah harus mempertimbangkan perlunya kepastian hukum organ negara yang melaksanakan fungsi dan tugas BP Migas sampai terbentuknya aturan yang baru," kata Hamdan. (HP)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?