GATRANEWS

Pemerintah Telah Putuskan Nasib Empat Blok Minyak‏
Saturday, 22 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah telah memutuskan status empat blok minyak dan gas bumi yakni Pase,...
Energy Watch Minta Jokowi Tolak Calon Dirut Pertamina Pilihan Assesor
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Direktur Executive Energy Watch, Ferdinand Hutahaean mendesak Presiden Joko...
Amien Sunaryadi akan Benahi SKK Migas
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) Amien...
Kadin: Benahi Data Center Ekspor-Impor Migas
Thursday, 20 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa penyeludupan minyak...
Kementerian BUMN-ESDM Selidiki Peran Petral‏
Wednesday, 19 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Berdasarkan instruksi dari Presiden Joko Widodo, Menteri Energi dan Sumber...
Tunjuk SKK Migas Baru, Menteri ESDM Ingin Kembalikan Kepercayaan Publik‏
Wednesday, 19 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Terpilihnya Amien Sunaryadi sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana...
Jadi Ketua SKK Migas, Ini Cara Amien Suryanadi Tingkatkan Produksi Minyak‏
Wednesday, 19 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Presiden Joko Widodo baru saja menunjuk Amien Sunaryadi, Wakil Ketua Komisi...
Kadin: Penyelundupan Migas Terjadi Akibat Data Tidak Lengkap‏
Wednesday, 19 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa penyeludupan minyak...
Menteri ESDM: SKK Migas Dipimpin Pejuang, Mantan Wakil Ketua KPK Amien Sunaryadi
Wednesday, 19 November 2014

Jakarta,, GATRA News - Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan berdasaran keputusan presiden maka...
Calon Dirut Pertamina Dinilai Harus Kuasai Sektor Niaga dan Tata Kelola Migas
Tuesday, 18 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Jabatan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) hingga kini masih...
Tugas Pertama Tim Anti Mafia Migas ESDM: Mengkaji Perizinan dari Hulu ke Hilir
Monday, 17 November 2014

Jakarta, GATRAnews- Guna memberangus praktik mafia migas di Tanah Air dengan harapan Indonesia...
Tugas Terberat Kemen ESDM Adalah Mengelola Migas dengan Transparan
Monday, 17 November 2014

Jakarta, GATRAnews- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said telah menunjuk...
Faisal Basri Ditunjuk Jadi Ketua Tim Pemberantasan Mafia Migas
Monday, 17 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Ekonom yang selama ini kritis pada pemerintah Faisal Basri ditunjuk menjadi...
Indonesia Perkuat Surplus Ekspor Nonmigas
Friday, 14 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) Kementerian...
Rini Akui Rinaldi Masuk Bursa Direksi Pertamina
Tuesday, 11 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Rini Soemaro mengakui nama Rinaldi...
Pertamina Butuh Sosok Berlatar Migas
Sunday, 09 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Pengamat Energi Marwan Batubara, di Jakarta, Minggu (9/11), menilai, Pertamina...
PDIP Dukung Jokowi Naikkan Harga BBM
Friday, 07 November 2014

Jakarta, GATRAnews - PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya sebagai partai yang mendukung...
Pejabat Dilarang Naik Penerbangan Kelas Bisnis, Direktur Garuda: Saya Mau Naik Bisnis‏
Thursday, 06 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Mendorong efesiensi dana pengeluaran di lingkungan Badan Usaha Milik Negara...
Pemerimtah Diminta Beri Kepastian Hukum pada Sektor Hulu Migas‏
Thursday, 06 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Industri hulu migas kembali menjadi sorotan publik berkenaan dengan rencana...
Menteri ESDM: 1-2 Minggu Lagi Sudah ada Kepala SKK Migas
Thursday, 06 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sudirman Said telah menyerahkan...

BP Migas Bubar

Jakarta, GATRAnews - Setelah mendapat kritikan banyak pihak, akhirnya Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) 'dibubarkan'. Adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bahwa pasal yang mengatur tugas dan fungsi BP Migas yang diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki hukum mengikat.

MK menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Selanjutnya, fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya undang-undang yang baru yang mengatur hal tersebut," kata Ketua Majelis Hakim Mahfud MD, saat membacakan putusan pengujian UU Migas di Jakarta, Selasa (13/11).

MK juga menyatakan bahwa Frasa "dengan Badan Pelaksana" dalam Pasal 11 ayat (1), frasa "melalui Badan Pelaksana" dalam Pasal 20 ayat (3), frasa "berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 21 ayat (1), frasa "Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 49 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Mahfud.

Putusan MK itu berawal dari pengajuan Judicial Review oleh 30 tokoh dan 12 organisasi kemasyarakatan (ormas), di antaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, PP Persatuan Umat Islam, PP Syarikat Islam Indonesia, PP Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, PP Al-Irsyad Al-Islamiyah, PP Persaudaraan Muslim Indonesia, Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia, Al Jamiyatul Washliyah, Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha dan Karyawan (SOJUPEK), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dan IKADI.

Mereka menilai UU Migas membuka liberalisasi pengelolan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing. Para tokoh itu dibantu oleh kuasa hukum Dr Syaiful Bakhri, Umar Husin, dengan saksi ahli Dr Rizal Ramli, Dr Kurtubi dan lain-lain.

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, saat membacakan pertimbangan, mengatakan jika keberadaan BP Migas secara serta merta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan pada saat yang sama juga dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum.

"Hal demikian dapat menyebabkan kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak dikehendaki oleh UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah harus mempertimbangkan perlunya kepastian hukum organ negara yang melaksanakan fungsi dan tugas BP Migas sampai terbentuknya aturan yang baru," kata Hamdan. (HP)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?