GATRANEWS

SKK Migas Nyatakan Siap Diawasi
Tuesday, 14 October 2014

Jakarta, GATRAnews - SKK Migas mempersilakan Pemerintah Daerah dan media massa untuk ikut...
Migas Lebih Strategis Ketimbang Industri Otomotif
Monday, 13 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Pengamat ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang, Dahnil...
Indostrategi: Iwan Ratman Layak Jadi Calon Menteri ESDM
Saturday, 11 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Direktur Indostrategi Andar Nurbowo menilai, Iwan Ratman merupakan sosok yang...
Lebih Murah: Ribuan Rumah di Cirebon Segera Memasak dengan Gas Bumi
Wednesday, 08 October 2014

Cirebon, GATRAnews -  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), Pemerintah...
Jangan Pillih Kandidat Dirut Pertamina Yang Pernah Diperiksa KPK
Tuesday, 07 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi...
Dahnil: Ari dan Widyawan Tak Layak Masuk Bursa Dirut Pertamina
Sunday, 05 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Dahnil Anzar, pengamat ekonomi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,...
MAKI: Ari Tak Layak Pimpin Pertamina
Saturday, 04 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), menilai...
EWI: Darurat Energi Akibat Permainan Politik?
Friday, 03 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Indonesia saat ini dalam kondisi darurat energi, entah akibat pemangku...
Harga CPO & Batubara Jatuh, Target Ekspor Akan Diturunkan
Friday, 03 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan, pihaknya akan merevisi target...
Dirjen Migas Dukung Ungkap Mafia Tender Pipa Sulteng
Friday, 03 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Direktorat Jederal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya...
Widyawan Bakal Jadi Dirut Pertamina?
Friday, 03 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Setelah beberapa nama mengemuka dalam bursa calon direktur utama (dirut) PT...
Harga CPO dan Batubara Jatuh, Target Ekspor Akan Diturunkan‏
Thursday, 02 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan, pihaknya akan merevisi target...
Kemendag: Impor pada Agustus Meningkat 5,1%
Thursday, 02 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat, pada Agustus 2014, total impor...
Walau Defisit US$ 318,1 Juta, BI Perkirakan Neraca Perdagangan Masih Aman‏
Thursday, 02 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Neraca perdagangan Indonesia tercatat defisit US$ 318,1 miliar pada Agustus....
Untuk Kelima Kalinya, Neraca Perdagangan Defisit US$ 318,1 Juta‏
Wednesday, 01 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia...
Pertamina Targetkan Pembelian Blok Migas di Malaysia pada 2015
Wednesday, 01 October 2014

Jakarta, GATRAnews - PT Pertamina (Persero) menargetkan pembelian aset minyak dan gas di Malaysia...
Harga Avtur Pertamina Mahal, Gara-gara Monopoli?‏
Monday, 29 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Pasokan bahan bakar avtur untuk pesawat dipegang oleh PT Pertamina sebagai...
Buruh Desak SKK Migas Hentikan Praktik Mafia Migas
Thursday, 25 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Sekitar 200 buruh PT Cladtex BI-Metal Manufacturing (PT Cladtek) yang...
Pembekuan Petral Dinilai Tepat‏
Tuesday, 23 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla berencana...
Pemerintah Targetkan Penerimaan Sektor Migas Rp 299,1 Triliun‏
Monday, 22 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah menargetkan penerimaan pemerintah melalui sektor migas sebesar Rp...

BP Migas Bubar

Jakarta, GATRAnews - Setelah mendapat kritikan banyak pihak, akhirnya Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) 'dibubarkan'. Adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bahwa pasal yang mengatur tugas dan fungsi BP Migas yang diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki hukum mengikat.

MK menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Selanjutnya, fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya undang-undang yang baru yang mengatur hal tersebut," kata Ketua Majelis Hakim Mahfud MD, saat membacakan putusan pengujian UU Migas di Jakarta, Selasa (13/11).

MK juga menyatakan bahwa Frasa "dengan Badan Pelaksana" dalam Pasal 11 ayat (1), frasa "melalui Badan Pelaksana" dalam Pasal 20 ayat (3), frasa "berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 21 ayat (1), frasa "Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 49 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Mahfud.

Putusan MK itu berawal dari pengajuan Judicial Review oleh 30 tokoh dan 12 organisasi kemasyarakatan (ormas), di antaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, PP Persatuan Umat Islam, PP Syarikat Islam Indonesia, PP Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, PP Al-Irsyad Al-Islamiyah, PP Persaudaraan Muslim Indonesia, Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia, Al Jamiyatul Washliyah, Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha dan Karyawan (SOJUPEK), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dan IKADI.

Mereka menilai UU Migas membuka liberalisasi pengelolan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing. Para tokoh itu dibantu oleh kuasa hukum Dr Syaiful Bakhri, Umar Husin, dengan saksi ahli Dr Rizal Ramli, Dr Kurtubi dan lain-lain.

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, saat membacakan pertimbangan, mengatakan jika keberadaan BP Migas secara serta merta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan pada saat yang sama juga dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum.

"Hal demikian dapat menyebabkan kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak dikehendaki oleh UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah harus mempertimbangkan perlunya kepastian hukum organ negara yang melaksanakan fungsi dan tugas BP Migas sampai terbentuknya aturan yang baru," kata Hamdan. (HP)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?