GATRANEWS

Ditjen PEN Gelar Buying Mission di Kesultanan Oman
Wednesday, 17 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Target peningkatan ekspor yang ditetapkan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel...
Indonesia Tingkatkan Ekspor Non-Migas ke Oman
Wednesday, 17 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjadikan...
Sebanyak 32 Blok Migas Akan Habis Kontrak
Monday, 15 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat...
SKK Migas Setuju ''Lifting'' Minyak Mencapai 849.750 Bpd‏
Friday, 12 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyetujui...
Menteri ESDM Uji Coba Operasional Pipa Gas Arun-Belawan
Thursday, 11 December 2014

Belawan, GATRAnews – PT Pertamina Gas (Pertagas) mulai mengoperasikan Pipa Arun Belawan. Untuk...
Kemendag: Desain Produk Tentukan Ekspor Lebih Kompetitif‏
Thursday, 11 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) Kementerian...
Dawam Tak Setuju Pertamina Dicap Sarang Mafia Migas
Thursday, 11 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Rektor Universitas Proklamasi (UP) 45, Yogyakarta, Profesor Dawam Rahardjo,...
Kebijakan Migas Pemerintahan Baru Belum Sentuh Sektor Hulu
Wednesday, 10 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Kebijakan pemerintahan Jokowi tentang ketahanan energi tampaknya butuh kerja...
Indonesia Tingkatkan Ekspor ke Mesir‏
Wednesday, 10 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Kementerian Perdagangan menjadikan Mesir sebagai pasar penting ekspor...
Kemendag Perkuat Ekspor Nonmigas ke Mesir
Tuesday, 09 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) Kementerian...
Ditopang CPO, Ekspor Nonmigas Menguat US$ 12,9 Miliar‏
Wednesday, 03 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Menjelang akhir tahun, ekspor nonmigas Indonesia pada Oktober mencatatkan...
Akibat Aturan Tumpang Tindih, Produktivitas Migas Terhambat
Wednesday, 03 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Seiring pertumbuhan ekonomi, kebutuhan energi juga akan meningkat. Permintaam...
Menteri ESDM Nilai Banyak Perusahaan Migas Tidak Lapor Hasil Ekspor
Tuesday, 02 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengatakan masih...
Perusahaan Minyak ASEAN Komit Perkuat Konektivitas Energi di Kawasan
Friday, 28 November 2014

Denpasar, GATRAnews - Perusahaan migas nasional (National Oil Company/NOC) di negara-negara ASEAN...
Pertamina Siap Kelola Blok Mahakam
Friday, 28 November 2014

Jakarta, GATRAnews - PT Pertamina (Persero) menegaskan kesiapannya untuk mengelola wilayah kerja...
Pemerintah Telah Putuskan Nasib Empat Blok Minyak‏
Saturday, 22 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah telah memutuskan status empat blok minyak dan gas bumi yakni Pase,...
Energy Watch Minta Jokowi Tolak Calon Dirut Pertamina Pilihan Assesor
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Direktur Executive Energy Watch, Ferdinand Hutahaean mendesak Presiden Joko...
Amien Sunaryadi akan Benahi SKK Migas
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) Amien...
Kadin: Benahi Data Center Ekspor-Impor Migas
Thursday, 20 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa penyeludupan minyak...
Kementerian BUMN-ESDM Selidiki Peran Petral‏
Wednesday, 19 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Berdasarkan instruksi dari Presiden Joko Widodo, Menteri Energi dan Sumber...

BP Migas Bubar

Jakarta, GATRAnews - Setelah mendapat kritikan banyak pihak, akhirnya Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) 'dibubarkan'. Adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bahwa pasal yang mengatur tugas dan fungsi BP Migas yang diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki hukum mengikat.

MK menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Selanjutnya, fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya undang-undang yang baru yang mengatur hal tersebut," kata Ketua Majelis Hakim Mahfud MD, saat membacakan putusan pengujian UU Migas di Jakarta, Selasa (13/11).

MK juga menyatakan bahwa Frasa "dengan Badan Pelaksana" dalam Pasal 11 ayat (1), frasa "melalui Badan Pelaksana" dalam Pasal 20 ayat (3), frasa "berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 21 ayat (1), frasa "Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 49 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Mahfud.

Putusan MK itu berawal dari pengajuan Judicial Review oleh 30 tokoh dan 12 organisasi kemasyarakatan (ormas), di antaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, PP Persatuan Umat Islam, PP Syarikat Islam Indonesia, PP Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, PP Al-Irsyad Al-Islamiyah, PP Persaudaraan Muslim Indonesia, Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia, Al Jamiyatul Washliyah, Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha dan Karyawan (SOJUPEK), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dan IKADI.

Mereka menilai UU Migas membuka liberalisasi pengelolan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing. Para tokoh itu dibantu oleh kuasa hukum Dr Syaiful Bakhri, Umar Husin, dengan saksi ahli Dr Rizal Ramli, Dr Kurtubi dan lain-lain.

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, saat membacakan pertimbangan, mengatakan jika keberadaan BP Migas secara serta merta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan pada saat yang sama juga dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum.

"Hal demikian dapat menyebabkan kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak dikehendaki oleh UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah harus mempertimbangkan perlunya kepastian hukum organ negara yang melaksanakan fungsi dan tugas BP Migas sampai terbentuknya aturan yang baru," kata Hamdan. (HP)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?