GATRANEWS

Implementasikan PTA, Indonesia-Pakistan Pererat Hubungan Dagang‏
Tuesday, 26 August 2014

Jakarta, GATRAnews - Kementerian Perdagangan bersama pemerintah Pakistan mengimplementasikan...
Pembangunan Pelabuhan Cilamaya Ancam Perberat APBN
Thursday, 21 August 2014

Jakarta, GATRAnews - APBN terancam membengkak, atau bahkan terancam jebol, jika pemerintah...
SKK Migas Integrasikan Proses Bisnis Internal
Wednesday, 20 August 2014

Jakarta, GATRAnews - Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)...
Dahlan: Dirut Pertamina Harus Berintegritas Tinggi
Wednesday, 20 August 2014

Jakarta, GATRAnews - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengungkapkan kriteria...
Pengunduran Diri Dirut Pertamina Masih Meninggalkan Masalah‏
Wednesday, 20 August 2014

Jakarta, GATRAnews - Pengamat perminyakan dan gas Kurtubi menyayangkan pengunduran diri Direktur...
Surplus Neraca Pembayaran Indonesia US$ 2,2 Miliar‏
Saturday, 16 August 2014

Jakarta, GATRAnews - Bank Indonesia (BI)mencatat kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan...
Ancam Produksi Migas, Pembangunan Pelabuhan Cilamaya Harus Dihentikan
Thursday, 14 August 2014

Jakarta, GATRAnews - Rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat,...
Pemerintah Jangan Gampang Naikan Harga BBM
Thursday, 14 August 2014

Jakarta, GATRAnews - Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Barat meminta pemerintah jangan enteng...
Ketum Apemindo Tawarkan Rp 421 T untuk Indonesia
Thursday, 07 August 2014

Jakarta, GATRAnews - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Poltak Sitanggang...
Wamendag: Surplus Perdagangan Non Migas Tahun Ini Bisa US$ 11 Miliar‏
Tuesday, 05 August 2014

Jakarta, GATRAnews - Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menyatakan yakin perdagangan non...
Kemendag Masih Optimis Bisa Kejar Target Ekspor US$ 190 Miliar‏
Tuesday, 05 August 2014

Jakarta, GATRAnews - Kementerian Perdagangan mengungkapkan, defisit neraca perdagangan hingga US$...
Impor Melonjak, Neraca Perdagangan Juni Defisit US$ 305,1 Juta‏
Monday, 04 August 2014

Jakarta, GATRAnews - Neraca perdagangan Indonesia mencatatkan defisit pada Juni. Badan Pusat...
BPS: Ekspor Nonmigas ke Tiongkok Turun 7,99%‏
Monday, 04 August 2014

Jakarta, GATRAnews - Tiongkok sebagai salah satu negara penyerap komoditas nonmigas dari Indonesia...
Impor Indonesia Juni Meningkat US$ 950,8 Juta‏
Monday, 04 August 2014

Jakarta, GATRAnews - Nilai impor Indonesia pada Juni 2014 meningkat sebesar 6,44% dibanding Mei...
Ditopang Sektor Nonmigas, Ekspor Juni Meningkat 4%‏
Monday, 04 August 2014

Jakarta, GATRAnews - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) total ekspor Indonesia pada Juni...
Pertamina Batasi Penjualan BBM Bersubsidi‏!
Saturday, 02 August 2014

Jakarta, GATRAnews - PT Pertamina mulai membatasi penjualan BBM subsidi untuk menjaga konsumsi agar...
Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Industri 5,6-5,8% Semester I‏
Thursday, 24 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Menjelang akhir pemerintahan Kabinet Indonesia Bersat (KIB) II, Pemerintah...
Mendag Prediksi Neraca Perdagangan Juni Defisit, Ini Penyebabnya‏
Monday, 21 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi membenarkan perkiraan Bank Indonesia (BI)...
Presiden Terpilih Diminta Benahi Impor Subsidi BBM‏
Friday, 11 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Pasca-pemilihan umum (pemilu) Presiden terjadi penguatan ekonomi Indonesia di...
SKK Migas: 23 Proyek Mulai Produksi pada 2015
Friday, 11 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan...

BP Migas Bubar

Jakarta, GATRAnews - Setelah mendapat kritikan banyak pihak, akhirnya Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) 'dibubarkan'. Adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bahwa pasal yang mengatur tugas dan fungsi BP Migas yang diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki hukum mengikat.

MK menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Selanjutnya, fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya undang-undang yang baru yang mengatur hal tersebut," kata Ketua Majelis Hakim Mahfud MD, saat membacakan putusan pengujian UU Migas di Jakarta, Selasa (13/11).

MK juga menyatakan bahwa Frasa "dengan Badan Pelaksana" dalam Pasal 11 ayat (1), frasa "melalui Badan Pelaksana" dalam Pasal 20 ayat (3), frasa "berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 21 ayat (1), frasa "Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 49 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Mahfud.

Putusan MK itu berawal dari pengajuan Judicial Review oleh 30 tokoh dan 12 organisasi kemasyarakatan (ormas), di antaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, PP Persatuan Umat Islam, PP Syarikat Islam Indonesia, PP Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, PP Al-Irsyad Al-Islamiyah, PP Persaudaraan Muslim Indonesia, Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia, Al Jamiyatul Washliyah, Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha dan Karyawan (SOJUPEK), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dan IKADI.

Mereka menilai UU Migas membuka liberalisasi pengelolan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing. Para tokoh itu dibantu oleh kuasa hukum Dr Syaiful Bakhri, Umar Husin, dengan saksi ahli Dr Rizal Ramli, Dr Kurtubi dan lain-lain.

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, saat membacakan pertimbangan, mengatakan jika keberadaan BP Migas secara serta merta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan pada saat yang sama juga dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum.

"Hal demikian dapat menyebabkan kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak dikehendaki oleh UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah harus mempertimbangkan perlunya kepastian hukum organ negara yang melaksanakan fungsi dan tugas BP Migas sampai terbentuknya aturan yang baru," kata Hamdan. (HP)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?