GATRANEWS

Pemerintah Minta Bonus Tanda Tangan Sebelum Kontrak Eksplorasi Migas
Wednesday, 18 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya...
Ekspor Nasional Anjlok 7,99%‏
Monday, 16 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Badan Pusat Statistik mengumumkan dalam laporan bulanan ekspor Indonesia...
Pemerintah Bahas ''Perpindahan Tangan'' Blok Mahakam
Sunday, 08 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah setingkat kementerian menggelar rapat tentang pembahasan lahan...
Ditjen Migas dan Pertamina Antisipasi Kelangkaan Elpiji 3 Kg
Saturday, 28 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Untuk mengatasi terjadinya kelangkaan LPG maupun BBM, Ditjen Migas dan PT...
Pemerintah Terus Dorong Peningkatan Barang dan Jasa di Sektor Hulu Migas
Wednesday, 25 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Pelaksana Tugas Dirjen Migas IGN Wiratmaja Pura, di Jakarta, Rabu (25/2),...
Kemenperin: Tingkatkan Kontribusi Industri Non-Migas Terhadap PDB
Tuesday, 24 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan kontribusi industri...
Kemenperin: Tingkatkan Kontribusi Industri Non-Migas Terhadap PDB
Tuesday, 24 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan kontribusi industri...
DPR Sepakati Cost Recovery US$ 16,5 Miliar
Wednesday, 11 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Satuan Kerja Khusus Hulu...
Rencana Pelabuhan Cilamaya Kian Ditentang
Saturday, 07 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Upaya pemerintah Jepang melalui Duta Besarnya Tanizaki Yasuaki menemui...
SKK Migas Revisi Aturan untuk Percepat Tender Migas
Wednesday, 04 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK...
Neraca Perdagangan Desember Catatkan Surplus US$ 186,8 Juta‏
Monday, 02 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Berdasarkan laporan bulanan Badan Pusat Statistik (BPS) neraca perdagangan...
Target Penerimaan Pajak Jadi Rp 1,4 Trilyun Selama 2015‏
Friday, 30 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati untuk meningkatkan target...
DPR Bisa Mintai Keterangan Menhub Soal Cilamaya
Friday, 30 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Anggota Komisi V DPR RI Eldie Suwandie mengatakan, komisinya bisa memanggil...
Pemerintah Putuskan Blok Mahakam, Februari Mendatang
Monday, 19 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan pemerintah...
Kurtubi: Minimal Butuh Empat Tahun untuk Hapus Premium
Monday, 19 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah tidak boleh memaksakan penghapusan premium dan mengalihkannya ke...
Menteri ESDM: Widjonarko Diberhentikan Atas Usul Kepala SKK Migas
Thursday, 15 January 2015

Jakarta, GATRANews - Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan pemberhentian dengan hormat Wakil Kepala...
Wakil Kepala SKK Migas Pamit Mundur Lewat Surat Terbuka
Thursday, 15 January 2015

Jakarta, GATRNews - "Rekan-rekan semua yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya pribadi dan...
Kemendag Perketat Pengawasan Ekspor Impor Migas
Saturday, 10 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengeluarkan aturan baru terkait lalu lintas...
Mendag Rachmat Gobel Perketat Ekspor-Impor Migas‏
Friday, 09 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Perdagangan Rachmat Gobel hari ini mengumumkan Peraturan Menteri...
KADIN: Susah Banget Bertemu Pejabat SKK Migas‏!
Wednesday, 07 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Miyak dan Gas Bumi (SKK Migas)...

BP Migas Bubar

Jakarta, GATRAnews - Setelah mendapat kritikan banyak pihak, akhirnya Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) 'dibubarkan'. Adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bahwa pasal yang mengatur tugas dan fungsi BP Migas yang diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki hukum mengikat.

MK menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Selanjutnya, fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya undang-undang yang baru yang mengatur hal tersebut," kata Ketua Majelis Hakim Mahfud MD, saat membacakan putusan pengujian UU Migas di Jakarta, Selasa (13/11).

MK juga menyatakan bahwa Frasa "dengan Badan Pelaksana" dalam Pasal 11 ayat (1), frasa "melalui Badan Pelaksana" dalam Pasal 20 ayat (3), frasa "berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 21 ayat (1), frasa "Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 49 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Mahfud.

Putusan MK itu berawal dari pengajuan Judicial Review oleh 30 tokoh dan 12 organisasi kemasyarakatan (ormas), di antaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, PP Persatuan Umat Islam, PP Syarikat Islam Indonesia, PP Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, PP Al-Irsyad Al-Islamiyah, PP Persaudaraan Muslim Indonesia, Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia, Al Jamiyatul Washliyah, Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha dan Karyawan (SOJUPEK), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dan IKADI.

Mereka menilai UU Migas membuka liberalisasi pengelolan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing. Para tokoh itu dibantu oleh kuasa hukum Dr Syaiful Bakhri, Umar Husin, dengan saksi ahli Dr Rizal Ramli, Dr Kurtubi dan lain-lain.

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, saat membacakan pertimbangan, mengatakan jika keberadaan BP Migas secara serta merta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan pada saat yang sama juga dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum.

"Hal demikian dapat menyebabkan kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak dikehendaki oleh UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah harus mempertimbangkan perlunya kepastian hukum organ negara yang melaksanakan fungsi dan tugas BP Migas sampai terbentuknya aturan yang baru," kata Hamdan. (HP)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?