Teten Masduki: Pabrik Semen Rembang Stop Beroperasi, Tunggu Kajian Lingkungan

Jakarta, GATRAnews - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki telah menggelar pertemuan dengan pihak PT Semen Indonesia sebelum menerima para petani dari kawasan Pegunungan Kendeng yang melakukan aksi protes mengecor kaki mereka di kantornya, Senin (20/3) sore.

 

"Tadi pagi sebelum menerima mereka (petani) kami sudah memanggil PT Semen Indonesia lalu juga Kementerian BUMN. Mereka hadir dalam pertemuan tadi pagi," kata Teten di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (20/3).

 

Ia mengungkapkan, pertemuan itu turut dihadir Deputi Menteri BUMN untuk merespon demo dari masyarakat Kendeng yang menolak pabrik semen.

 

Hasilnya disepakati bahwa PT Semen Indonesia menghentikan untuk sementara proses penambangannya.

 

"Memang sudah mereka hentikan. Kedua, mereka akan melakukan perbaikan terhadap jalan-jalan yang rusak akibat alat-alat berat mereka. Ketiga, rencana peresmian pabrik mungkin ditunda dulu, termasuk juga beberapa proses hukum terhada masyarakat Kendeng ini akan dibicarakan dengan Kapolri dan Kapolda," jelas Teten.

 

Saat ini, pemerintah sedang menyelesaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang sedang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedianya, kajian itu akan selesai akhir bulan ini.

 

"Tentu akan ada membicarakan hasil KLHS ini dengan Kementerian BUMN, PT Semen Indonesia, Kementeian LHK dan Pemda, selain gubernur juga bupati. Kami mengumumkan hasil-hasil itu dan disampaikan ke para masyarakat Kendeng yang tadi hadir di KSP, supaya mereka bisa semua berhenti dulu tunggu hasil KLHS," tuturnya.

 

Untuk itu, pemerintah mengharapkan para petani menghentikan aksi demo dengan mengecor kaki dan aksi lainnya karena persoalan ini tidak bisa selesai dalam sehari dan dua hari.

 

"Pemerintah harus meninjau dari berbagai aspek, lain halnya kalau ini persoalan baru ini kan pabrik sudah dibangun. Kesepakatan dulu dengan Presiden adalah yang mau di KLHS adalah kawasan tambang. Jadi, antara pabrik dengan kawasan tambang kira-kira 10 km," tuturnya.

 

Setelah kajiannya selesai, maka pemerintah akan lebih mudah mengambil keputusannya meskipun harus dibicarakan antara Kementerian BUMN, Kemeterian LHK, dan Pemda setempat.

 

"Soal apakah menghentikan aksinya, tanya mereka. Intinya, kami sudah menjawab beberapa tuntutan mereka," ucapnya. 


Reporter: Ervan Bayu

Editor: Dani Hamdani

 

 

Share this article