GATRANEWS

Pemerintah Harus Ciptakan Lapangan Kerja Baru!‏
Tuesday, 19 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Anggota Komisi IX DPR RI Roberth Rouw menyambut baik kebijakan Menteri Tenaga...
HMI pun Bisa Berpartisipasi dalam Mengawal Integritas Penyelenggara Pemilu
Tuesday, 19 May 2015

  Surabaya, GATRAnews – Pelaksanaan Pemilukada serentak akan dilaksanakan pada akhir tahun ini....
Pengusaha Keberatan Sanksi Kurungan 8 Tahun Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan
Friday, 15 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Pengusaha mengaku keberatan akan aturan tentang sanksi yang diberikan jika...
Pertamina Akhirnya Likuidasi Petral
Wednesday, 13 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Badan Usaha Milik Negara Pertamina akhirnya membubarkan anak usahannya...
Tayangan Kuliner Daging Hiu Diprotes, Ini Jawaban RCTI
Wednesday, 13 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Stasiun televisi RCTI diprotes oleh sejumlah aktivis lingkungan. Protes yang...
KJB: Kartu Sakti Pecandu Esek-esek
Tuesday, 12 May 2015

Jakarta, ‎GATRAnews -Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama punya ide mendirikan apartemen...
Trans TV Rilis Sembilan Tayangan Baru
Tuesday, 12 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Memasuki Mei 2015, stasiun televisi merilis sembilan tayangan terbaru yang...
Pilkada 2015, Potensi Pelanggaran Semakin Canggih
Thursday, 07 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Anggota sekaligus Juru Bicara DKPP Nur Hidayat Sardini mengungkapkan...
Pemerintah Perlu Dorong Interkonektivitas Antar-Industri Keuangan
Thursday, 07 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Pengamat ekonomi dan politik Yanuar Rizki mengatakan, pemerintah perlu...
Pemerintah Perlu Dorong Interkonektivitas Antar-Industri Keuangan
Thursday, 07 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Pengamat ekonomi dan politik Yanuar Rizki mengatakan, pemerintah perlu...
Ahok Ragu Contek Cara Ridwan Kamil Tata PKL
Thursday, 07 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta enggan meniru cara Pemkot Bandung menertibkan...
Izin Investasi Benjina Resources Dicabut‏
Sunday, 03 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencabut izin prinsip investasi PT...
Trans TV ''Kembali Hidupkan'' Dangdut
Sunday, 26 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Trans TV kembali mencoba untuk "menghidupkan kembali" dangdut melalui sejumlah...
Terima Rapor Merah, Ahok: Mungkin Enggak Nurut (DPRD)
Thursday, 23 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tampak tenang ketika DPRD DKI...
Kadisdik Bantah Sekolah Jadi Sponsor Pesta Bikini
Thursday, 23 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Dinas Pendidikan DKI Jakarta membantah keterlibatan sekolah di Ibu Kota dalam...
Gerindra: 2014 Ahok Banyak Beretorika
Thursday, 23 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerima rapor merah atas...
Ini Sembilan Catatan Buruk Ahok di 2014
Thursday, 23 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Kinerja Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selama tahun 2014...
DPRD Berikan 11 Penilaian Merah Untuk Ahok
Thursday, 23 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Basuki Tjahaja Purnama dianggap gagal melakukan pembangunan selama tahun 2014...
PKS Jakarta Desak Pimpinan Gelar Paripurna HMP
Friday, 17 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Fraksi PKS DPRD DKI mendesak pimpinan dewan menggelar rapat menentukan rapat...
Gerindra: Ahok Berlindung ke Jokowi
Wednesday, 15 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Fraksi Gerindra DKI Jakarta menuding Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sengaja...

"Super Trap" Trans TV Pasang Kamera di WC Umum

Super Trap (Dok. Trans TV)Jakarta, GATRAnews - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan sanksi teguran tertulis pada Trans TV atas tayangan "Super Trap Minggu" edisi "WC Umum" yang ditayangkan pada Minggu (25/11), karena telah melanggar ruang privat. "Kami mengingatkan lembaga penyiaran, bahwa dalam menggunakan ranah publik yang bernama penyiaran masyarakat berhak mendapat nilai-nilai yang mendidik dan mencerdaskan, bukan hal-hal sensasional semata," kata Ketua KPI Pusat Mochamad Riyanto, dalam siaran pers yang diterima GATRAnews, Rabu (28/11), di Jakarta.

Dijelaskan, pengaduan resmi yang masuk ke KPI Pusat berkaitan dengan Super Trap edisi WC Umum itu mencapai 1398 aduan, yang disampaikan melalui e-mail, SMS, telepon, dan Twitter.

Saat penyampaian sanksi kepada Trans TV, Riyanto juga menyatakan bahwa ada ruang privasi yang telah ditabrak oleh Trans TV dengan menampilkan aktivitas di dalam toilet ke televisi.

Ia mengkhawatirkan adanya permakluman di masyarakat, bahwa memungkinkan untuk memasang kamera tersembunyi di dalam toilet. “Ini sama saja mengajarkan untuk memajang ruang privat ke hadapan publik, lewat televisi,” ujarnya. Lebih jauh Riyanto menilai, adanya desensitisasi atau kehilangan sensitivitas pada kru "Super Trap" yang terbiasa menyiarkan candaan di layar televisi.

Hal senada disampaikan Nina Muthmainnah, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat. “Candaan yang keterlaluan ini telah menyebabkan desensitisasi,” ujar Nina.

Ia mengkhawatirkan desensitisasi ini dapat ditularkan kepada publik yang menonton Super Trap. Dalam analisa KPI, acara Super Trap ini diklasifikasikan sebagai tayangan remaja. Padahal, dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS), khususnya dalam pasal 37 ayat 4 SPS, ada larangan menampilkan muatan yang mendorong remaja berperilaku yang tidak pantas dan membenarkannya sebagai hal yang lumrah.

Untuk itu, Nina menyarankan, selain menyampaikan permintaan pada publik atas tayangan tersebut, Trans TV ikut mengedukasi masyarakat bahwa toilet adalah ruang privat yang sama sekali tidak boleh ada kamera tersembunyi di dalamnya.

Dalam acara yang juga dihadiri oleh wakil dari Trans TV dan kru "Super Trap", Koordinator Bidang Kelembagaan KPI Pusat, Azimah Subagijo, mengingatkan bahwa yang mengawasi media bukan hanya KPI tapi juga masyarakat.

“Monitoring KPI memang sudah 24 jam, tapi pengawasan dari masyarakat jauh lebih detil dan tajam,” ujar Azimah. Untuk itu, Azimah mengimbau agar seluruh insan media menggunakan nilai-nilai kesantunan dan kepatutan yang ada di masyarakat. “Bukan sekedar memenuhi sensasi kreativitas namun menabrak norma-norma yang berlaku”, tegas Azimah.

Sementara itu, Koordinator Bidang Perizinan KPI Pusat, Iswandi Syahputra mengingatkan soal mekanisme perpanjangan izin siaran bagi lembaga penyiaran. Salah satu bahan evaluasi untuk yang digunakan adalah laporan dari bidang pengawan isi siaran KPI. Dikatakan Iswandi, pelanggaran isi siaran yang mendapat perhatian publik sangat besar akan menjadi kredit poin negatif bagi lembaga penyiaran.

“Saya tidak berharap, izin Trans TV tidak diperpanjang lantaran banyaknya aduan publik atas kualitas tayangan mereka”, ujarnya. Secara tegas Iswandi berpesan, “silakan saja lembaga  penyiaran mengeksplorasi seluruh ide kreatif, tapi jangan sampai melukai perasaan publik!” (TMA)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?