GATRANEWS

PKS Jakarta Desak Pimpinan Gelar Paripurna HMP
Friday, 17 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Fraksi PKS DPRD DKI mendesak pimpinan dewan menggelar rapat menentukan rapat...
Gerindra: Ahok Berlindung ke Jokowi
Wednesday, 15 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Fraksi Gerindra DKI Jakarta menuding Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sengaja...
Ahok Bantah Minta Pertolongan Jokowi
Friday, 10 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah meminta pertolongan...
Ahok Tantang DPRD Sampai ke MA
Tuesday, 07 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Panitia Hak Angket DPRD DKI Jakarta menyatakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama...
Ahok Bantah Main Mata dengan Hakim MA
Tuesday, 07 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan DPRD tidak bisa...
Haji Lulung Siap Pimpin HMP Ganjal Ahok
Monday, 06 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta BasukiTjahaja Purnama dinyatakan melanggar undang-undang...
Hak Angket: Ahok Dinyatakan Melanggar Undang-Undang
Monday, 06 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Panitia Hak Angket DPRD DKI Jakarta menyatakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama...
DPRD Tertawakan Kumpulan Video Kemarahan Ahok
Monday, 06 April 2015

Jakarta, GATRAnews - DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna penyampaian hasil investigasi...
Jadi Komedian, Rencana Ahok Jika Dimakzulkan DPRD
Monday, 06 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Panitia Hak Angket akan melaporkan hasil investigasi Rancangan APBD 2015 yang...
Kemendagri Ancam Ahok dan DPRD Tidak Menerima Gaji Lima Tahun
Thursday, 02 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Kementerian Dalam Negeri mengancam Gubernur dan DPRD DKI Jakarta tidak...
Pilih Komunikasi, DPP Instruksikan Stop Pemakzulan Ahok
Wednesday, 01 April 2015

Jakarta, GATRAnews - DPP PDI Perjuangan meminta Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta tidak ikut...
Gerindra: Paripurna Angket Diundur
Wednesday, 01 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Panitia Hak Angket DPRD DKI Jakarta menunda rapat paripurna hasil investigasi...
PPP Janjikan Nasib Ahok Seperti Soeharto
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta sesumbar nasib Gubernur Basuki Tjahaja Purnama...
Hasil Angket: Ahok Langgar Undang-Undang dan Etika
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Hasil investigasi Panitia Hak Angket DPRD DKI Jakarta, Gubernur Basuki Tjahaja...
Menteri Susi: Sektor Perikanan Tumbuh Signifikan
Saturday, 28 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menngungkapkan, dalam lima...
Tjipta Lesmana Patahkan Argumen DPRD untuk Gulingkan Ahok
Friday, 27 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Panitia Hak Angket DPRD DKI Jakarta memanggil pakar komunikasi politik Tjipta...
Berkata Kotor, Jokowi Harus Tegur Ahok
Thursday, 26 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing meminta Presiden Jokowi memberikan...
Gerindra Tolak Keluarkan Rekomendasi Pemakzulan Ahok
Wednesday, 25 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Fraksi Gerindra DKI Jakarta tidak merekomendasikan pemakzulan Gubernur DKI...
Hanura Tidak Jamin Ahok Lolos Hak Angket
Tuesday, 24 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua Hak Angket DPRD DKI Jakarta Muhammad Ongen Sangaji tidak menjamin hak...
Sejumlah Pakar Tata Negra Dipanggil Hak Angket APBD
Tuesday, 24 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Panitia Hak Angket DPRD DKI Jakarta akan memanggil sejumlah pakar tata negara...

"Super Trap" Trans TV Pasang Kamera di WC Umum

Super Trap (Dok. Trans TV)Jakarta, GATRAnews - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan sanksi teguran tertulis pada Trans TV atas tayangan "Super Trap Minggu" edisi "WC Umum" yang ditayangkan pada Minggu (25/11), karena telah melanggar ruang privat. "Kami mengingatkan lembaga penyiaran, bahwa dalam menggunakan ranah publik yang bernama penyiaran masyarakat berhak mendapat nilai-nilai yang mendidik dan mencerdaskan, bukan hal-hal sensasional semata," kata Ketua KPI Pusat Mochamad Riyanto, dalam siaran pers yang diterima GATRAnews, Rabu (28/11), di Jakarta.

Dijelaskan, pengaduan resmi yang masuk ke KPI Pusat berkaitan dengan Super Trap edisi WC Umum itu mencapai 1398 aduan, yang disampaikan melalui e-mail, SMS, telepon, dan Twitter.

Saat penyampaian sanksi kepada Trans TV, Riyanto juga menyatakan bahwa ada ruang privasi yang telah ditabrak oleh Trans TV dengan menampilkan aktivitas di dalam toilet ke televisi.

Ia mengkhawatirkan adanya permakluman di masyarakat, bahwa memungkinkan untuk memasang kamera tersembunyi di dalam toilet. “Ini sama saja mengajarkan untuk memajang ruang privat ke hadapan publik, lewat televisi,” ujarnya. Lebih jauh Riyanto menilai, adanya desensitisasi atau kehilangan sensitivitas pada kru "Super Trap" yang terbiasa menyiarkan candaan di layar televisi.

Hal senada disampaikan Nina Muthmainnah, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat. “Candaan yang keterlaluan ini telah menyebabkan desensitisasi,” ujar Nina.

Ia mengkhawatirkan desensitisasi ini dapat ditularkan kepada publik yang menonton Super Trap. Dalam analisa KPI, acara Super Trap ini diklasifikasikan sebagai tayangan remaja. Padahal, dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS), khususnya dalam pasal 37 ayat 4 SPS, ada larangan menampilkan muatan yang mendorong remaja berperilaku yang tidak pantas dan membenarkannya sebagai hal yang lumrah.

Untuk itu, Nina menyarankan, selain menyampaikan permintaan pada publik atas tayangan tersebut, Trans TV ikut mengedukasi masyarakat bahwa toilet adalah ruang privat yang sama sekali tidak boleh ada kamera tersembunyi di dalamnya.

Dalam acara yang juga dihadiri oleh wakil dari Trans TV dan kru "Super Trap", Koordinator Bidang Kelembagaan KPI Pusat, Azimah Subagijo, mengingatkan bahwa yang mengawasi media bukan hanya KPI tapi juga masyarakat.

“Monitoring KPI memang sudah 24 jam, tapi pengawasan dari masyarakat jauh lebih detil dan tajam,” ujar Azimah. Untuk itu, Azimah mengimbau agar seluruh insan media menggunakan nilai-nilai kesantunan dan kepatutan yang ada di masyarakat. “Bukan sekedar memenuhi sensasi kreativitas namun menabrak norma-norma yang berlaku”, tegas Azimah.

Sementara itu, Koordinator Bidang Perizinan KPI Pusat, Iswandi Syahputra mengingatkan soal mekanisme perpanjangan izin siaran bagi lembaga penyiaran. Salah satu bahan evaluasi untuk yang digunakan adalah laporan dari bidang pengawan isi siaran KPI. Dikatakan Iswandi, pelanggaran isi siaran yang mendapat perhatian publik sangat besar akan menjadi kredit poin negatif bagi lembaga penyiaran.

“Saya tidak berharap, izin Trans TV tidak diperpanjang lantaran banyaknya aduan publik atas kualitas tayangan mereka”, ujarnya. Secara tegas Iswandi berpesan, “silakan saja lembaga  penyiaran mengeksplorasi seluruh ide kreatif, tapi jangan sampai melukai perasaan publik!” (TMA)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?