Giliran Abdul Malik Haramain Buka Suara Soal e-KTP

Jakarta, GATRAnews - Giliran anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Periode 2009-2014, Abdul Malik Haramain buka suara terkait skandal korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Nama Abdul Malik turut disebut dalam surat dakwaan yang dibacakan pada sidang di Pengadilan Tipikor,  Kamis (9/3) pekan lalu.

 
"Sebagai anggota Komisi II (2009-2014), saya mengikuti pembahasan e-KTP di Komisi II. Saya terlibat dalam rapat-rapat resmi yang dijadwal oleh Sekretariat Komisi II. Saya tidak pernah ikut dan tidak pernah terlibat pada rapat-rapat di luar rapat yang diselenggarakan oleh Komisi II," tegasnya dalam pesan elektronik yang diterima media, Rabu (15/3) malam.
 
Abdul membantah isi dakwaan yang menyebutkan dia turut menerima 'uang panas' dalam proyek yang menghabiskan uang negara Rp 5,9 trilyun ini. Dia pun baru mengetahui ada korupsi dalam kasus ini saat kasus digelar di pengadilan.
 
"Saya terkejut mendengar isi dakwaan jaksa yang terkait dengan saya. Saya tidak pernah menerima uang sebagaimana disebut dalam dakwaan.  Saya baru mendengar pembicaraan tentang uang belakangan setelah sidang pengadilan," kata dia.
 
Abdul sendiri akan menghormati proses hukum yang berjalan saat ini. Selain dia, beberapa politisi juga turut disebut dalam dakwaan ini. Pertama, Ketua DPR RI Setya Novanto yang menerima uang Rp 500 milyar lebih, Ganjar Pranowo selaku Wakil Ketua Komisi II DPR sebesar USD 500 ribu, Arief Wibowo sebesar USD 100 ribu dan Taufik Effendi sebesar USD 50 ribu.


Reporter: Wem Fernandez
Editor: Arief Prasetyo

Last modified on 15/03/2017

Share this article

Tagged under

K2_AUTHOR