GATRANEWS

Akankah Tsunami Itu Terjadi?

Jakarta, GATRAnews - Para saksi dan tersangka kasus suap anggaran Kemendikbud dan Kemenpora menyiapkan "tsunami" bagi para anggota DPR. Nama-nama baru dibeberkan terkait proyek pemerintah yang ditangani perusahaan Muhammad Nazaruddin. Apa peran mereka? ---

Sembari menitikkan air mata, Mindo Rosalina Manulang memberikan kesaksian pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis lalu. Mantan Direktur Pemasaran Grup Permai itu hadir sebagai saksi untuk anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Angelina Sondakh, dalam kasus suap anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Angelina, yang akrab dipanggil Angie, kini duduk sebagai tersangka dengan dakwaan menerima pemberian atau komitmen berupa uang senilai total Rp 12 milyar dan US$ 2,3 juta dari Grup Permai, perusahaan milik politikus Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Gratifikasi itu berkaitan dengan praktek percaloan proyek di beberapa kementerian, sekitar tahun 2010.

Selain melontarkan keterangan yang membuat posisi Angie semakin terpojok, Rosa juga menonjok politisi DPR lagi dengan membuat pengakuan tambahan yang mengejutkan. Menurut dia, semua komisi di DPR melakukan praktek percaloan anggaran.

Wanita kelahiran Dolok Sanggul, Sumatera Utara, 2 Februari 1975, itu mengungkapkan bahwa perusahaan tempat ia bekerja selalu memanfaatkan jasa calo-calo para politikus Senayan untuk mendapatkan proyek dengan nilai besar. "Kami selalu menggunakannya untuk mendapatkan proyek pemerintah," katanya.

Rosa kemudian menyebut sejumlah proyek pelat merah yang pernah ditanganinya dengan cara itu. Antara lain proyek rumah sakit di Kementerian Kesehatan, sejumlah proyek di Kementerian Perhubungan, serta proyek pengadaan alat laboratorium dan perpustakaan madrasah tsanawiyah di Kementerian Agama.

Jasa calo-calo berdasi itu, menurut Rosa, diperlukan untuk mengawal anggaran proyek yang diincar perusahaannya. Dengan peran mereka di bagian hulu, dana bisa dipastikan bakal diketok dan spesifikasi proyek yang disetujui akan sesuai dengan yang diajukan pihak Grup Permai.

Terkait peran Angie mengawal proyeknya, Rosa mengaku menyetorkan sejumlah fee kepadanya, yang nilainya 5% dari total proyek atau sekitar Rp 610 milyar. Nilai fee itu, kata Rosa, bukan merupakan angka umum, karena biasanya Angie menerapkan fee 7% dari total nilai daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Nilai di bawah harga pasar ini diberikan karena Rosa mewakili perusahaan milik Muhammad Nazaruddin, rekan Angie di Fraksi Demokrat.

Penyerahan "success fee" dari Rosa kepada Angie dilakukan dalam beberapa kali pertemuan, antara lain di kantor Angie di Gedung DPR, pusat perbelanjaan FX Sudirman, dan Grand Lucky Superstore Sudirman, Jakarta. Rosa tidak merinci nilai tiap-tiap setoran. Tetapi ia menyebut salah satu transaksi yang terbesar, yaitu saat Angie meminta US$ 200.000 pada Juni 2010.

Nilai fee yang diterima Angie seluruhnya belum sejumlah yang dijanjikan Rosa. Sebab, dalam proses pengawalan tender itu, KPK menangkap Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharram, yang kemudian pengakuannya menyeret para politikus, termasuk Angelina Sondakh.

***

Kesaksian Rosa dan Yulianis, selain makin menyudutkan Angie, juga akan menciptakan keresahan baru di DPR, terutama bagi politisi yang duduk di Badan Anggaran. Beriringan dengan keterangan para saksi kunci itu, KPK mengintensifkan penyelidikan. "Intinya, sudah kami lakukan pendalaman," kata Wakil Ketua KPK, Zulkarnain.
Aksi KPK ini bisa jadi akan makan korban lagi. Sebelumnya, KPK meneliti lebih dari 2.000 laporan transaksi keuangan mencurigakan yang terjadi dalam sembilan tahun terakhir menyangkut rekening para politikus di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Hasilnya, ditemukan 10 anggota Banggar yang terindikasi melakukan transaksi mencurigakan.

Meski 10 nama itu belum pernah dimunculkan ke publik sampai sekarang, itu tidak sulit diketahui karena anggota Banggar DPR memang hanya 10 orang. Kesaksian terbaru Rosa menegaskan kembali bahwa perusahaannya memiliki sederet relasi di DPR yang selalu membantu perusahaan milik Muhammad Nazaruddin itu mendapatkan proyek yang diinginkan.

Informasi ini klop dengan kesaksian rekan sekantor Rosa, Yulianis. Saat memberikan keterangan dalam persidangan Angelina Sondakh di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis pekan lalu, Yulianis membeberkan sejumlah nama politikus yang menjadi langganannya. "Untuk proyek kejaksaan, Aziz Syamsuddin, anggota Komisi III," ujarnya.

Ia melanjutkan, "Zulkarnaen (Djabar) yang di Komisi Agama. Ada juga Pak (Abdul Kadir) Karding, Pak Olly Dondokambey (PDI Perjuangan), dan Pak Said (Abdullah)," katanya. "Kalau di Komisi Kesehatan, ke bapak yang orang Partai Keadilan Sejahtera itu," katanya tanpa menyebut nama.

Para politikus itu, kata Yulianis, dipakai jasanya sejak 2009, ada juga yang baru bergabung dengannya sejak 2010. Nama-nama itu baru terungkap dari penuturan Yulianis dalam dua persidangan terakhir di Pengadilan Tipikor.

Nama-nama yang disebutkan Yulianis itu menambah panjang deretan nama yang terseret kasus ini. Sebelumnya, sejumlah nama telah disebut keterlibatannya. Mereka adalah anggota Banggar DPR I Wayan Koster, anggota Fraksi Demokrat Mirwan Amir, dan Wakil Ketua Banggar Tamsil Linrung.

Nama-nama baru yang diseret Yulianis itu disebutnya terlibat penggiringan anggaran dalam beberapa proyek di Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peran para politikus ini lebih-kurang, yaitu mengawal mata anggaran hingga digodok seperti yang dikehendaki pihak Yulianis.

Modus yang digunakan dalam serangkaian praktek penggiringan proyek ini, yang pertama mengambil inisiatif adalah Grup Permai. Perusahaan inilah yang menawarkan beberapa jenis proyek untuk pemerintah pusat yang sebelumnya telah disesuaikan dengan prioritas APBN yang sudah ada. Biasanya yang membuat daftar proyek adalah Nazaruddin. Bila tawaran ini bersambut, tim dari Grup Permai menyiapkan proposalnya secara rinci, disertai kebutuhan angaran yang diperlukan.

Presentasi yang kerap dilakukan tim marketing Grup Permai biasanya disertai lobi-lobi khusus yang membicarakan besaran fee proyek untuk pejabat terkait, agar tidak jatuh ke tangan kompetitor. Grup Permai juga bertindak sebagai pelobi di tingkat parlemen agar mata anggaran disetujui.

Bila semuanya beres, maka proses berikutnya berjalan sebagai formalitas saja. Tentang berapa nilai proyeknya, siapa pemenangnya, dan berapa komisinya telah diatur dengan rapi oleh tim dari Grup Permai.

Dalam proyek di lima departemen yang diceritakan Yulianis, terdapat catatan rinci ke mana uang pelicin itu disetorkan. Data itu tercantum dalam catatan keuangan Grup Permai yang disita KP, April tahun lalu.

Berkat kawalan para politikus itu, nilai proyek yang diraup Grup Permai cukup besar. Sepanjang tahun 2010 saja, perusahaan yang didirikan Muhammad Nazaruddin dan Anas Urbaningrum itu berhasil memenangkan 31 tender pemerintah di lima kementerian, yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan.

Pada masa dipegang Nazaruddin, Grup Permai merupakan kelompok bisnis yang paling berpengaruh dalam tender-tender pelat merah. Yulianis pernah menyebutkan, terdapat sekitar 10 kompetitor yang juga bermain dalam tender-tender pemerintah. Namun posisi Grup Permai sangat kuat karena di-back up politisi dari partai berkuasa. Dalam satu tahun, grup yang berisi 150-an perusahaan yang terafiliasi ini bisa menangani tender berbagai bidang, dengan nilai total mencapai Rp 4 trilyun dan keuntungan 16%.

Kesaksian Yulianis yang semakin melebar itu menempatkan orang-orang DPR pada posisi yang makin panas. Padahal, sebelumnya, Angelina Sondakh pernah melemparkan ancaman akan membuat "nyanyian" lebih keras dan meyeret lebih banyak nama rekannya di DPR.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Angie pernah menemui Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Kepada Anas, Angie meminta tidak dikorbankan sendirian dalam perkara ini. Jika tidak, wanita berdarah Manado kelahiran 28 Desember 1977 itu akan membuat "tsunami" lebih dahsyat daripada "nyanyian" Muhammad Nazaruddin.

Ancaman yang dilontarkan secara tertutup itu kemudian bocor melalui mulut Mindo Rosalina Manulang, saat diperiksa penyidik KPK. Keterangan Rosa yang ditulis dalam berita acara pemeriksaan penyidik KPK ini kemudian muncul di persidangan Angie saat Rosa duduk sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis lalu.

Jaksa KPK, Kiki Ahmad Yani, dalam persidangan itu mengulang pernyaatan Rosa yang intinya, pada 26 April 2011 Angelina Sondakh menjenguknya di Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Rosa mendekam di penjara khusus wanita itu setelah divonis dua tahun enam bulan penjara dalam kasus suap Wisma Atlet SEA Games. Dalam kunjungan itu, Angie memohon agar Rosa tidak lagi menyebut-nyebut namanya dalam persidangan berikutnya.

Seperti diketahui, nama Angelina Sondakh pertama kali diseret dalam kasus ini setelah Rosa menyebutnya dalam persidangan. Karena itu, Angie meminta Rosa tidak lagi menyeret namanya.

"Aduh, saya lagi stres banget nih, Mbak. Seolah-olah semua ini saya," kata Angie. "Tolonglah, Mbak, bantu saya. Mudah-mudahan setelah Mbak bebas, kita cari perkerjaan yang benar saja," Rosa menirukan Angelina seperti dalam keterangannya yang dibacakan Jaksa Kiki.

Angelina mengaku kepada Rosa bahwa dia baru dari rumah Anas. Kepada Rosa, Angelina mengatakan tidak mau dikorbankan sendirian atau ia akan marah besar. "Senayan bisa saya bikin 'tsunami' lebih dashyat daripada Nazar," ucapnya.

Rosa menjawab, "Saya siap menanggung ini. Tapi, kalau disuruh bantu Mbak, saya tidak tahu cara bantunya karena semua data yang tersimpan di hard disk dan ponsel disita KPK semua." Selain itu, banyak orang kantor Grup Permai yang dipanggil." Angelina pun tetap memohon untuk dibantu. "Paling tidak, Mbak Rosa bantu saya. Kita sama-sama seorang ibu," katanya.

***

Para politikus yang namanya diseret Yulianis ramai-ramai membantahnya. Wakil Ketua Banggar DPR, Olly Dondokambey, malah mengaku tak mengenal Yulianis. Ia menegaskan tak pernah berurusan dengan perusahaan milik Nazaruddin, apalagi melakukan penggiringan anggaran. "Menggiring proyek? Caranya bagaimana?" tanya Olly. Ia mengaku baru tahu nama Grup Permai setelah kasus yang menjerat Nazar dan Angie ramai diberitakan.
Wakil Ketua Komisi III DPR-RI dari Fraksi Golkar, Aziz Syamsuddin, ketika dihubungi GATRA tidak mengangkat ponselnya. Pesan singkat yang dikirim GATRA kepadanya hanya dibalas dengan emoticon senyuman. Pesan GATRA berikutnya tidak ia balas.

Anggota Komisi VIII dari Fraksi Golkar, Zulkarnaen Djabar, anggota DPR PKB Abdul Kadir Karding, dan legislator PDIP Said Abdullah juga tak merespons permintaan konfirmasi GATRA. Said Abdullah sebelumnya mengatakan tak gentar atas pernyataan Yulianis dan siap memberikan keterangan jika diminta. "Saya menghormati hukum. Jika benar saya melakukan pelanggaran hukum, KPK pasti akan menindak saya," ujarnya.

Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan, menjelaskan kepada GATRA bahwa nama-nama politikus dari partainya pernah dimintai keterangan di internal partai. Tetapi dua orang itu, Olly Dondokambey dan Said Abdullah, membantah tudingan Yulianis. "Mereka bilang nggak ada itu," katanya kepada Sandika Prihatnala dari GATRA.

Menurut Trimedya, keterangan Yulianis itu mestinya dimuat dalam BAP di KPK sebelum Yulianis ngomong di sidang. Seandainya petunjuk itu positif, ia yakin, KPK sudah menindaklanjutinya tanpa harus menunggu dibunyikan di sidang tipikor.

Ia menambahkan, sebagai partai oposisi sudah tak heran jika ada isu-isu yang dilontarkan pihak-pihak tertentu dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki. "Bisa saja KPK dijadikan alat untuk kepentingan penguasa, toh?" ujarnya. Akankah ancaman Angie yang bakal men-tsunami-kan Senayan benar terjadi? (Mujib Rahman, Deni Muliya Barus, dan Ageng Wuri R.A)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?