GATRANEWS

Kasus Century: Boediono, next target?

Jakarta, GATRAnews - Benang kusut kasus Century kian terurai. Satu demi satu oknum pejabat yang terkait kasus tersebut mulai ditelisik. Baik oleh pansus DPR maupun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nama yang makin santer disebut-sebut keterlibatannya dalam kasus megakorupsi itu adalah wakil presiden Boediono. Selain itu ada dua mantan petinggi BI, yang saat itu menjabat Deputi Gubernur yakni Budi Mulya (BM) dan Siti Fadjriah (SCF) bakal sering diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kemungkinan BM yang bakal diperiksa KPK lebih awal mengingat SCF masih terbaring sakit. “Penetapan ini adalah awal dan dari penyidikan atau pemeriksaan dua tersangka ini, bisa saja ada hal baru," kata Abraham Samad dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (21/11/2012).

Untuk ketiga nama itu, kata Abraham, memang belum ada surat perintah penyidikan (sprindik) yang menegaskan penetapan tersangka. Para pimpinan KPK menjelaskan, surat perintah penyidikan hanya masalah administrasi. Alasannya, seseorang resmi jadi tersangka apabila dalam ekspose diputuskan bersama-sama bahwa yang bersangkutan dinyatakan sebagai tersangka.

Dari pemeriksaan atas BM dan SCF sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad menyatakan, Wakil Presiden Boediono memiliki peran dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ke Bank Century pada 2008. Selaku Gubernur Bank Indonesia saat itu, katanya, Boediono tentu mengerti soal pemberian FPJP tersebut.

"Kalau peran, Pak Boediono pastilah ada dalam pemberian FPJP. Selaku Gubernur Bank Indonesia yang tentunya tahu, tentu mengerti soal pemberian FPJP," kata Abraham.

Abraham juga mengatakan, KPK tidak pernah takut memeriksa orang per orang, termasuk seorang wakil presiden. KPK menganut prinsip equality before the law atau persamaan setiap orang di hadapan hukum. Mengenai kemungkinan KPK akan kembali memeriksa Boediono setelah menetapkan tersangka Century, Abraham mengatakan, hal itu akan diputuskan setelah KPK memeriksa BM dan SCF.

Abraham juga membantah bahwa KPK tak bisa menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi, jika dilakukan oleh wakil presiden. "Jangankan wakil presiden, presiden pun bisa diperiksa KPK jika menyangkut dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi," tegasnya.

Dengan penegasan KPK itu, Boediono menghadapi bahaya krisis legitimasi dan bisa mempengaruhi image Presiden SBY di hadapan rakyat, yang menuntut janji pemerintah agar amanah, bersih dan baik. Apalagi, pihak istana sudah mengamini keterlibatan orang nomor dua di pemerintahan itu.

Menurut Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi dan Informasi Heru Lelono, Wakil Presiden Boediono memenag terlibat dalam pengambilan kebijakan bailout Bank Century. "Kalau Pak Boediono dikatakan terlibat dalam mengambil keputusan penyertaan modal sementara kepada Bank Century, saya juga membenarkan," ujar Heru melalui pesan singkat kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (22/11/2012).

Namun, Heru menambahkan, Boediono sebagai pengambil kebijakan tidak melakukan pelanggaran dalam pengucuran dana talangan senilai Rp6,7 triliun itu. "Saya tidak sependapat kalau Pak Boediono langsung dikatakan menyeleweng sehingga merugikan uang negara," ucapnya.

Sebelumnya, Boediono juga menegaskan melalui akun Twitter-nya, @boediono. Menurutnya, kebijakan yang diambilnya sudah tepat. "Seperti yang dikatakan beliau (Boediono), bahwa penyelamatan Bank Century di dalam kondisi ekonomi masa itu, terbukti menyelamatkan perekonomian nasional hari ini," kata Heru.

Bahwa setelah Boediono mengeluarkan kebijakaan tersebut ada pihak lain yang menyalahgunakan, Heru menegaskan agar proses hukum berjalan. "Dengan kebijakan itu kemudian ada yang menyalahgunakan, sepantasnya diusut tuntas secara hukum," katanya.

Santernya nama Boediono dalam kasus Century, menjadi perhatian anggota Dewan. Untuk menjernihkan persoalan, beberapa anggota DPR menggalang Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Langkah HMP itu mencuat setelah peningkatan status hukum kasus Century dari penyelidikan ke penyidikan oleh KPK.

Inisiatif tersebut dinilai sebagai ikhtiar untuk mengakhiri polemik soal peran bekas Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono dalam kasus Bank Century. "Hak Menyatakan Pendapat justru sebagai upaya untuk mengakhiri penderitaan Boediono. Kalau berniat menzalimi, kita tidak perlu Hak HMP. Sangat tidak bijaksana, kalau fraksi tidak menuntaskan kasus Bodeiono ke HMP," ujar politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo dalam diskusi "Dialektika Demokrasi" di Gedung DPR, Kamis (22/11/2012).

Bambang mengatakan jika disepakati, laporan tim pengawas Century akhir Desember mendatang merekomkendasikan HMP. "Januari 2013 dimulai penggalangan tanda tangan, Maret penggalangan tanda tangan, jika disepakati dibawa ke Mahkamah Konstitusi," ujar Bambang.

Selanjutnya, MK dapat menyindangkan HMP dari DPR paling lama 90 hari untuk membuktikan keterlibatan Boediono dalam kasus Century. "Jika tidak terbukti, ya sudah selesai urusannya," papar Bambang.

Ide menggelar HMP itu disokong oleh aktivis sosial Adhie Massardi. Menurutnya, kerja Timwas Century selama dua tahun lebih tidak menghasilkan gol sama sekali. Oleh karenanya, perlu langkah politik untuk menuntaskan kasus Century dengan langkah HMP.

Namun inisiatif HMP ditentang oleh beberapa pihak. Di antaranya adalah anggota Komisi XI DPR RI Achsanul Qosasi. Ia menilai, proses hukum tengah berjalan di tiga lembaga penegak hukum yakni Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. "Lalu kenapa muncul HMP, putusan politik kasus Bank Century sudah diambil dalam sidang paripurna DPR, 3 April 2010," ujar kader Partai Demokrat itu.

Posisi Partai Demokrat, kata Achsanul, tidak dalam rangka menghalang-halangi upaya HMP yang digalang anggota DPR karena hal itu merupakan hak konstitusi anggota DPR. "Silakan kalau ada voting," cetusnya. (HP)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?