GATRANEWS

Tali Temali Politik Daging Sapi

Jakarta, GATRAnews - Skandal suap pengurusan kuota importasi daging sapi yang dilakukan PT Indoguna Utama diduga tak hanya menyeret nama Luthfi Hasan Ishaaq. Dua petinggi PKS lainnya, Hilmi Aminuddin dan Suswono, mulai disebut-sebut. Anak Hilmi bernama Ridwan Hakim diduga ikut bermain. ---

Aula kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) di Jalan Tb. Simatupang, Jakarta Selatan, dipenuhi 20-an pengurus partai. Malam itu, 30 Januari lalu, seperti biasa DPP PKS menggelar rapat internal. Namun jalannya rapat mendadak terganggu oleh interupsi dari seorang pengurus. "Ini muncul inisial LHI dalam kasus impor daging, apakah ini inisial Anda?" ujarnya.

Luthfi Hasan Ishaaq, Presiden PKS yang mendapat pertanyaan itu, hanya menjawab singkat. "Tak ada masalah." Rapat pun kembali dilanjutkan. Tanpa diketahui peserta rapat, berita tentang skandal impor daging yang berawal dari penangkapan pengusaha Ahmad Fathanah, yang kedapatan membawa uang Rp 1 milyar, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Le Meridien malam sebelumnya, berkembang cepat. Nama Lutfhi Hasan Ishaaq mulai disebutkan dengan jelas.

Rapat pun lagi-lagi diinterupsi. Luthfi terpaksa menjelaskan kenapa namanya disebut-sebut dalam kasus itu. "Ada yang mencoba menyuap saya, tapi saya katakan saya tak berhak," katanya. Maka, sekali lagi rapat pun berjalan seperti semula. Tetapi ada kejutan lain yang menunggu. Sejak sore hari, kantor DPP PKS ternyata ditongkrongi delapan penyidik KPK.

Rupanya, dari penangkapan terhadap Ahmad Fathanah, Juard Effendy, dan Arya Abdi Effendy, direksi PT Indoguna Utama, sebuah perusahaan importir daging, KPK berhasil mencium keterlibatan Luthfi. Luthfi diduga menggunakan pengaruhnya untuk mengatur Menteri Pertanian, Suswono, yang juga kader PKS, agar memberikan kuota tertentu kepada pengusaha tertentu. Duit Rp 1 milyar yang ditaruh di dua kantong plastik warna merah bertulisan PT Indoguna Utama yang ada di tangan Fathanah itu rupanya berasal dari PT Indoguna Utama, yang rencananya diberikan kepada Luthfi.

Hanya saja, ketika itu, kabar tersebut belum tersiar di internal PKS. Usai rapat, Luthfi bahkan sempat menggelar jumpa pers. "Saya tidak tahu yang dimaksud siapa, tapi memang nama saya Lutfi Hasan Ishaaq yang biasa disebut LHI," katanya. Menurut Luthfi, jika yang dimaksud dengan LHI adalah dia, maka dia akan taat pada proses hukum.

Selang beberapa menit setelah konferensi pers selesai, sekitar pukul 22.00 mendadak dua penyidik KPK masuk ke aula. Mereka meminta Luthfi berbicara secara personal. Kemudian Luthfi ditemani Anis Matta dan Hidayat Nurwahid naik ke ruang kerja Luthfi di lantai II. Sumber GATRA menyebutkan, di ruangan itu kedua petugas KPK tadi memperdengarkan sebuah rekaman pembicaraan. "Isinya pembicaraan antara Fathanah dan Luthfi menyangkut adanya uang titipan dari PT Indoguna," kata sumber itu.

Usai memperdengarkan rekaman tersebut, kedua penyidik itu segera menunjukkan surat penangkapan kepada Luthfi. Menurut sumber GATRA, disodori surat penangkapan begitu rupa, Luthfi berang dan menolak. Ia beralasan, pengacara PKS, Muhammad Assegaf, saat itu sedang sakit. "Dia juga beralasan mau ganti baju dulu," ujar sumber itu.

Sempat terjadi perdebatan sekitar 10 menit sebelum akhirnya Luthfi menuruti keinginan dua petugas KPK itu. Drama penangkapan itu pun berjalan cepat. Malam itu juga Luthfi menjalani serangkaian pemeriksaan dan keesokan harinya KPK secara resmi menetapkan Luthfi sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan. Melalui pengacaranya, Muhammad Assegaf, Luthfi menyatakan pemunduran dirinya sebagai Presiden PKS kepada Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis Dewan Syuro PKS, melalui sambungan telepon.

***

Ditetapkannya Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka membuat para petinggi PKS gusar. Apalagi, sang presiden partai berlambang bulan sabit kembar itu langsung ditahan KPK. Ketua FPKS DPR-RI, Hidayat Nurwahid, bilang bahwa PKS sengaja disandera agar tidak lantang membongkar kasus korupsi. "Ini disandera, kondisi perlawanan terhadap korupsi, supaya tidak lantang membongkar korupsi, Century, BLBI, dan lainnya," katanya.

Pengacara Luthfi, Muhammad Assegaf, juga mempertanyakan penahanan itu. "Kenapa KPK memperlakukan berbeda. Ada yang sudah jadi tersangka tapi sampai saat ini belum ditahan," kata pengacara senior itu. Assegaf memprotes penyidik KPK yang memperlakukan kliennya seperti tersangka yang tertangkap tangan. "Luthfi tidak tertangkap tangan dan menerima duit. Kenapa penahanannya dilakukan seperti orang tertangkap tangan?" ujarnya.

Namun, menurut sumber GATRA di KPK, langsung ditahannya Luthfi memang bukan tanpa alasan. PKS, kata sumber itu, merupakan partai dengan sistem pengaderan yang kuat. KPK khawatir, jika kasus ini keburu diketahui para kader PKS, mereka akan bergerak membentengi dan melindungi Luthfi. "Bisa repot kalau sudah begini untuk menahannya," kata sumber itu.

Juru bicara KPK, Johan Budi, tak mau berkomentar banyak ketika dikonfirmasi soal alasan itu. Ia beralasan, penahanan Luthfi sudah sesuai dengan prosedur. "KPK sudah menemukan dua alat bukti yang cukup," ujarnya kepada Jennar Kiansantang dari GATRA. Sebelum menetapkan Luthfi sebagai tersangka, kata Johan, KPK melakukan gelar perkara kasus ini. Luthfi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 5 ayat 2 dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Luthfi diduga menerima suap dari PT Indoguna Utama melalui Ahmad Fathanah untuk memuluskan perusahaan tersebut mendapat tambahan kuota impor daging sapi. Dari penelusuran KPK diketahui, serah terima uang dari pihak Indoguna kepada Fathanah dilakukan di kantor PT Indoguna Utama sehari sebelum Luthfi ditangkap. Dari sinilah KPK mengendus keterlibatan Luthfi. "Ia diduga berada di posisi hilir aliran dana suap," kata Johan.

Menurut Johan, KPK sudah lama mengintai Lutfhfi. Penangkapan pada Rabu malam itu merupakan puncaknya saja. "Tentu sebelumnya diikuti oleh peristiwa lain," ujarnya. KPK menduga, Luthfi memanfaatkan pengaruhnya untuk mempermudah pengurusan izin impor daging di Kementerian Pertanian. Maklum, Menteri Pertanian Suswono juga kader PKS. Hanya saja, kaitan antara Luthfi dan Suswono memang belum bisa dijelaskan KPK. "Yang pasti, KPK tidak berhenti di Luthfi," kata Johan.

Selain Luthfi dan ketiga tersangka lainnya, KPK juga telah mengajukan surat cekal atas nama Elda Adiningrat. Elda adalah mantan Ketua Umum Asosiasi Benih Indonesia. Kaitan Elda dengan kasus ini masih menjadi tanda tanya. Johan enggan mengomentarinya. Namun seorang sumber menyebut Elda terkait dengan Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi, dua direktur PT Indoguna Utama. "Mereka dari kelompok yang sama," kata sumber itu.

KPK juga berencana memanggil Suswono dan beberapa pejabat Kementerian Pertanian dalam waktu dekat. "Bisa minggu ini, bisa minggu depan," tutur Johan. KPK, menurut Johan, telah melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Pertanian, Rabu pekan lalu.

***

Yusuf Supendi, anggota Majelis Syuro PKS periode 2000-2005, menyebut nama Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin, berada di balik kasus ini. Menurut pria kelahiran Bogor, 15 Mei 1958, itu, Hilmi, Anis, dan Luthfi merupakan tiga sejoli yang tak bisa dipisahkan. "Hilmi itu pimpinan tertinggi partai. Dia bisa menerima setoran dari mana saja," katanya kepada GATRA.

Kaki tangan Hilmi dalam bekerja adalah anaknya, Ridwan alias Iwan. Kata Yusuf, Iwan merupakan makelar sapi yang memuluskan perusahaan pengimpor sapi agar mendapatkan izin. Iwan mendapat fee Rp 5.000 per kilogram. Kata Yusuf, Iwan kerap berhubungan langsung dengan Menteri Pertanian, Suswono. Sang menterilah yang kemudian mengatur keluarnya izin-izin itu. "Izin kepada perusahaan merupakan bentuk komunikasi antara broker, yakni Iwan, dengan keuntungan Rp 5.000 per kilo," kata Yusuf Supendi.

Menurut dia, Iwan tidak mungkin bermain sendirian. "Saya tak tahu Luthfi mendapat berapa, partai mendapat berapa," katanya. Selaku presiden partai, Luthfi adalah nomor dua di partai. "Iwan dan Luthfi operator, Hilmi otaknya. Ini harus diperiksa, harus ke lumbung proyeknya di Lembang, yakni Hilmi," tutur Yusuf Supendi.

Ridwan Hakim alias Iwan memang banyak disebut-sebut dalam perkara ini. Iwan ditengarai mendapat perintah dari Hilmi untuk berkoordinasi dengan Luthfi dalam menangani bisnis importasi daging dan depo karantina di beberapa balai besar karantina pertanian di Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan. Luthfi sendiri ditengarai berperan mengoordinasi eksekusi berbagai proyek di Kementerian Pertanian, baik yang berasal dari APBN maupun non-APBN.

Luthfi juga ditengarai ikut cawe-cawe dalam penyusunan personalia di Kementerian Pertanian, terutama pejabat di eselon I (sekjen, dirjen, dan kepala badan), eselon II (direktur, kepala biro, kepala pusat), eselon III (kabag, kasubdit), hingga eselon IV (kasubag, kasi). Untuk urusan ini, kabarnya Luthfi dibantu Sekretaris Menteri Pertanian, Baran Wirawan.

Dengan begitu, Luthfi dan Iwan bisa leluasa memainkan jatah izin impor sapi kepada para importir. Untuk urusan berhubungan dengan para importir, Iwan diduga berhubungan dengan seorang pengusaha bernama Sengman Tjahya dan Elizabeth Liman, Direktur Utama PT Indoguna Utama. Sengman sendiri, menurut sumber GATRA, merupakan orang dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sengman diketahui pernah menjadi ketua tim sukses SBY di Sumatera Selatan pada 2009. Karena itu, kata sumber tadi, Sengman bisa dengan mudah diterima PKS. "Yah, dicoba diakomodasi sepanjang Sengman ini memberikan fee juga. Makanya, sampai rembukan bersama dengan Luthfi," ujar sumber itu.

Sengman bersama Elizabeth dan Ridwan inilah yang di lapangan memperjualbelikan surat rekomendasi importasi daging (SPP daging) dengan harga Rp 3.000 per kilogram. Jika dalam setahun kuota yang dikeluarkan mencapai 40.000 ton, bisa dipastikan Iwan cs mengantongi duit Rp 120 milyar. Selain menjual surat izin, Iwan cs juga ditengarai bermain dalam memuluskan perusahaan yang SPP-nya bermasalah.

Sumber GATRA menyebutkan, Iwan menggandeng seorang pegawai karantina pertanian bernama Robert Situmorang untuk memuluskan keluarnya daging bermasalah dari tahanan Bea dan Cukai. Salah satunya, ketika Iwan bersama Robert mengurus izin bagi PT Karunia Segar Utama, yang SPP-nya bermasalah, sehingga 118 kontainer daging seberat 2.360 ton milik perusahaan itu tertahan. Peristiwa ini terjadi pada 2011.

Ketika itu, Iwan dan Sengman mengurus izin PT Karunia dengan imbalan Rp 5.000 per kilogram dan sebagian dipakai untuk memuluskan izin SPP di Kementerian Pertanian. Setelah izin kelar, Robert segera mengurus pengeluaran barang itu dari Bea dan Cukai. Dari proyek ini, Iwan dan Sengman disebut meraup untung Rp 11,8 milyar.

Selain itu, Iwan bersama Sengman juga diduga mengambil untung dari pungutan karantina dari depo karantina Manguni, Arkola, dan Transportindo. Setidaknya, menurut sumber GATRA, dalam satu bulan ada sekitar 20.000 kontainer yang mampir ke depo-depo tersebut. Jika dalam sebulan ada pungutan karantina Rp 6 milyar, maka Iwan cs bisa meraup Rp 72 milyar dalam setahun. Dana-dana inilah yang diduga disetorkan kepada Hilmi Aminuddin untuk menggemukkan kas PKS.

Sayangnya, kebenaran berita ini belum bisa dikonfirmasikan kepada yang bersangkutan. Baran Wirawan, misalnya, sejak kasus ini terungkap tak lagi masuk kantor. Ruang kerjanya di lantai II gedung utama Kementerian Pertanian, yang berdekatan dengan ruangan Suswono, tampak terkunci. Ia pun tak mengangkat telepon ataupun SMS GATRA yang menanyakan kasus ini. E-mail GATRA kepadanya lewat akun This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. juga tak dibalas.

Demikian pula dengan Robert Situmorang. Wartawan GATRA Flora Libra Yanti mencoba menghubungi tiga nomor telepon genggam milik Robert, tetapi tak satu pun dijawab. SMS yang dikirim GATRA berulang kali juga tak dibalas oleh yang bersangkutan.

Selain itu, Sengman, yang disebut sebagai partner Iwan, tidak merespons telepon maupun pertanyaan yang diajukan GATRA via pesan singkat ke telepon genggamnya. Senin lalu, telepon genggamnya masih bisa dihubungi, meski tidak dijawab. Ketika ditindaklanjuti esok harinya, ia tidak bisa lagi dijangkau.

***

Terkait kasus Indoguna yang sedang diselidik KPK, diduga Elizabeth Liman berupaya menggunakan pengaruh Luthfi untuk mendapatkan kuota tambahan. Kabarnya, Indoguna menyediakan fee Rp 3.000 per kilogram untuk jatah kuota sebanyak 15.000 ton pada tahun ini. Jika kuota ini benar dikabulkan, tentu sangat luar biasa. Sebab data resmi Kementerian Pertanian menyebutkan, jatah impor keseluruhan untuk tahun 2013 hanya 32.000 ton. Jatah resmi Indoguna sebesar 3.420 ton alias 11% kuota. Kalau jatah 15.000 ton dipenuhi, artinya Indoguna menguasai nyaris 50% kuota tahun 2013.

Terlebih, Indoguna ternyata pernah diusulkan agar di-blacklist oleh Komisi IV DPR-RI lantaran terlibat masalah izin impor 51 kontainer daging pada 2011. Daging tanpa izin itu akhirnya diputuskan untuk diekspor kembali. Tak hanya Indoguna, anak perusahaannya, yaitu CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi, juga masuk dalam rekomendasi daftar hitam.

Entah kenapa, rekomendasi itu tak dilaksanakan Kementerian Pertanian. Ketua Komisi IV DPR-RI, Romahurmuzy, mengatakan bahwa untuk urusan kuota itu, pihaknya tidak bisa ikut campur karena murni domain eksekutif. "Mereka (Kementerian Pertanian --Red.) yang memutuskan kuota total nasional setiap tahun, termasuk apabila ada penambahan-penambahan ada di situ," katanya kepada GATRA.

Urusan kuota ini, kata Romy, memang sesuai dengan rencana strategis Kementerian Pertanian yang disetujui DPR, yaitu pada 2014 mencapai swasembada daging. Targetnya, pada akhir 2014, populasi sapi potong mencapai 14,2 juta ekor. "Ternyata di 2011 target itu sudah tercapai," ujarnya. Harusnya, menurut Romy, impor daging tidak perlu lagi. Tetapi kenyataannya memang tak semudah itu.

Meski jumlah sapi cukup, ternyata pasokan dalam negeri terkendala karena konsentrasi sapi nasional ada di provinsi-provinsi yang akses transportasinya susah, seperti di NTB dan NTT. Sementara itu, di Jawa Timur, yang jadi masalah adalah bobot sapi yang belum mencapai 450 kilogram per ekor. "Jadi, serba-susah juga," tutur Romy. Karena itulah, keran impor tetap dibuka. Maka, kuota impor pun menjadi barang seksi yang diperebutkan banyak importir.

Benar atau tidaknya tudingan-tudingan yang mengarah kepada beberapa petinggi PKS itu memang masih harus dibuktikan. Kuasa hukum Luthfi Hasan Ishaaq, Muhammad Assegaf, ketika ditemui GATRA di Markas Pomdam Jaya di Guntur, Jakarta Pusat, Senin siang lalu masih belum mau banyak berkomentar. "Yang jelas, kami sudah banyak mendapat masukan dari klien kami (Luthfi --Red.). Nanti ini dijadikan sebagai alasan menangkis dakwaan yang bakal diajukan KPK," ujarnya.

Muhammad Assegaf menyayangkan KPK yang tidak pernah mau membuka materi penyidikan terhadap Luthfi. "Apakah benar ada alasan untuk mengatakan dia (Luthfi --Red.) menerima, memberikan, atau menjanjikan sesuatu? KPK juga tidak pernah membukanya ke masyarakat luas. Lihat saja nanti di pengadilan. Kita fokus di situ," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Suswono tegas membantah dirinya ikut terlibat kasus ini. "Tanggal 22 Januari, saya krim surat ke Menko Perekonomian, jangan ada wacana tambahan impor lagi," katanya ketika dicegat wartawan GATRA Sandika Prihatnala. Ia mengaku bingung dan mempertanyakan motif apa di balik kasus ini. "Ini belum jelas betul. Sejauh ini masih percaya dengan kredibilitas KPK," katanya lagi. (M. Agung Riyadi, Rach Alida Bahaweres, Deni Muliya Barus, dan Gandhi Achmad)

--------------------

Mengintip Istana Ustad Hilmi


Sebuah mobil Mitsubishi Pajero putih dari kejauhan terlihat memasuki sebuah rumah bergerbang besi warna hitam di kawasan Lembang, Bandung Barat, Senin kemarin. Di atas gerbang besi itu, terdapat sebuah gapura bertulisan "Padepokan Madani--Madani Center". Saat GATRA bermaksud masuk ke dalam padepokan, dua penjaga gerbang segera mencegah.

Padepokan Madani itu berada di Kampung Babakan Bandung, Desa Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sekitar setengah jam dari Pasar Lembang. Di sekitar padepokan, terhampar kebun sayuran nan hijau. Padepokan Madani ini dimiliki Ustad Hilmi Aminuddin, Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebelum masuk gerbang, terdapat sebuah bengkel dengan beberapa mobil jip di sana. Tapi aktivitas di sana sepi. "Sekarang di sini sepi aktivitas, Mas. Ustad Hilmi sudah pindah ke Jakarta," kata satpam yang menjaga.

Padahal, GATRA datang ke sana untuk menemui sang ustad, guna mengonfirmasikan kebenaran cerita soal keterlibatan sang ustad bersama anaknya, Ridwan Hakim, dalam kasus impor sapi yang sedang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tapi sang penjaga melarang GATRA masuk. Ia mengaku diminta Ustad Hilmi melarang wartawan masuk ke padepokan.

GATRA pun mencoba mengintip melalui celah-celah pagar. Di dalam pekarangan terlihat sepi aktivitas, tak terlihat orang mondar-mandir. Namun beberapa mobil mewah jenis jip terlihat terparkir di sana. Seorang ibu yang tidak mau disebut identitasnya berujar, Ustad Hilmi memang jarang terlihat. "Kalau padepokan ini memang untuk pendidikan dan pelatihan," katanya.

Sang ibu berujar, Ustad Hilmi lebih sering mengunjungi peternakan sapi miliknya di daerah Cibodas, yang berjarak sekitar satu jam perjalanan dari Lembang. "Sapi Pak Ustad jumlahnya ratusan, Mas," katanya lagi. GATRA pun segera meluncur ke sana. Desa Cibodas di Jalan Maribaya Timur dikelilingi perbukitan yang di lerengnya banyak ditanami sayuran milik penduduk.

Di kawasan itulah peternakan milik Ustad Hilmi Aminuddin terletak. Dipagari tembok setinggi 2 meter dan hanya memiliki satu gerbang, sangat sulit untuk mengintip ke dalam. Saat mencoba masuk, GATRA dicegat seorang satpam. "Di sini memang peternakan dan penggemukan sapi milik Pak Hilmi," tuturnya.

Ia bercerita, di peternakan seluas 4 hektare itu, Ustad Hilmi dan anaknya, Ridwan Hakim, memelihara ratusan ekor sapi potong dan sapi perah. "Tetapi mereka jarang menengok ke sini," katanya. Ia mengaku tak tahu apakah sapi-sapi ini sapi impor atau bukan. Tapi, menurut warga sekitar, jumlah sapinya mencapai lebih dari 1.000 ekor.

Seorang warga menyebutkan, jika datang ke sana, Ustad Hilmi selalu dikawal polisi dari depan dan belakang. "Biasanya sapi datang dari Jawa dan ada juga dari luar negeri. Sapinya tidak biasa. Pembelinya datang dari Jakarta, Palembang, dan Kalimantan. Di sini untuk pembesaran sapi juga, lalu dijual," kata warga itu.

Menurut dia, hampir 80% tanah di Desa Cibodas adalah milik Hilmi dan PKS. "Ada yang jual sedikit, dibeli oleh PKS," ungkapnya. Di Desa Cibodas juga terdapat Boarding School Nurul Fikri miliki Hilmi dan peternakan kambing seluas lebih-kurang 2 hektare. Hilmi dikenal tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga. "Semua usahanya ditembok tinggi-tinggi," kata sumber itu.

Untuk pekerja pun, kini hanya 20% warga lokal yang bekerja di situ. "Kebanyakan pekerja dari Jawa," ujarnya. Warga, kata sumber itu, sebenarnya keberatan dengan peternakan tersebut karena terganggu oleh bau kotoran sapi. Tapi, mau protes, warga tak berani karena Hilmi selalu dikawal.

Sayang, Ustad Hilmi dan Ridwan tak bisa ditemui untuk klarifikasi. Nomor ponsel Hilmi dan Ridwan berulang kali dikontak, tetap tak ada jawaban. Setelah itu, nomor-nomor ponsel tersebut tak aktif lagi. (M. Agung Riyadi, dan M. Diaz Bonny S/Bandung)

Laporan Utama Majalah GATRA edisi 19/14, terbit Kamis 7 Januari 2013

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?