GATRANEWS

Panas-Dingin Hubungan Anas-Cikeas

Jakarta, GATRAnews - Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang, Anas menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat. Namun Anas juga menebar ancaman akan membuka kasus-kasus lain yang melibatkan petinggi Partai Demokrat, antara lain kasus Century. Ancaman itu dianggap sepi oleh pihak Cikeas. ---

Jumat malam pekan lalu, rumah Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, di Blok C4 Nomor 7, Kavling Angkatan Laut, Duren Sawit, Jakarta Timur, mendadak ramai. Sejak sore sekitar pukul 19.00, beberapa kader partai berlambang bintang mercy itu merapat ke rumah Anas. Tampak antara lain Gede Pasek Suardika, Umar Arsal, Saan Mustopa, dan belakangan Makmun Murod yang datang pukul 20.00. Seturut cerita Makmun, suasana di rumah Anas malam itu tidaklah setegang yang dibayangkan orang. "Mas Anas rileks. Istrinya juga rileks," katanya kepada GATRA.

Malam itu, sekitar pukul 19.00, Anas memang baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang. Anas pun langsung menggelar pertemuan dengan anggota keluarganya. Sejak pukul 19.00, Anas naik ke lantai II kediamannya bersama istri, anak-anak, dan ibundanya. "Mereka membahas masalah ini, dan Mas Anas meminta keluarganya tetap tenang," kata seorang kader Demokrat yang ikut hadir di rumah Anas.

Pertemuan keluarga yang dimulai pukul 20.00 itu berlangsung sekitar dua jam. Setelah itu, Anas langsung turun ke lantai I dan menemui para kolega yang sudah menunggunya. Anas lantas terlibat dalam pembicaraan serius tapi santai, membahas langkah-langkah yang akan diambilnya menghadapi masalah ini. Akhirnya, setelah pembicaraan panjang hingga pukul 02.00, Anas memutuskan satu langkah krusial: mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Pengunduran diri itu diumumkan Anas esok harinya, Sabtu siang sekitar pukul 14.00 di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. "Saya berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," kata Anas. Tapi, soal kasus hukum yang membelitnya, Anas menilai sebagai hasil rekayasa politik. "Saya baru mulai berpikir saya akan punya status hukum di KPK ketika ada semacam desakan agar KPK memperjelas status hukum saya," ujarnya. Penetapan itu, kata Anas, sudah ia duga sebelumnya, sejak ada kabar bocornya surat perintah penyidikan atas namanya sebagai tersangka.

Dalam kesempatan itu, Anas juga menyatakan, penetapan dirinya sebagai tersangka kasus Hambalang oleh KPK bukanlah akhir dari segalanya. "Hari ini saya nyatakan, ini baru sebuah awal langkah-langkah besar. Hari ini saya nyatakan, ini baru halaman pertama. Masih banyak halaman berikutnya yang akan kita buka dan baca bersama, tentu untuk kebaikan kita bersama," katanya.

***

Pidato Anas di DPP Demokrat itu, oleh banyak pihak, dianggap sebagai ancaman langsung terhadap kubu Cikeas. Sumber GATRA yang dekat dengan kubu Anas mengatakan, selama ini sebenarnya hubungan Anas dengan keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, berjalan baik. "Anas sesungguhnya disayang oleh Bu Ani, Pak SBY, apalagi sama Pak Hadi Utomo. Seperti anak sendirilah," ujarnya.

Ketertarikan SBY terhadap Anas, kata sumber itu, tak lepas dari sosok Anas yang dianggap cerdas. "Ada anak pintar yang mau membantu di Demokrat itu kan luar biasa," ujarnya lagi. Karena itulah, SBY tak segan menarik Anas masuk ke Partai Demokrat usai Pemilu 2004, meski masuknya Anas ini sempat dibanyangi adanya kecurigaan tertentu sebagai "balas jasa" atas kerja Anas di Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang membuat Demokrat sebagai partai baru mampu meraup suara sampai 8%.

Bisa ditebak, karier pria kelahiran Blitar, Jawa Timur, 15 Juli 1969, itu di Demokrat memang moncer. Anas pernah mengecap kedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR. Dalam posisi ini, Anas dianggap berprestasi ketika berhasil menggalang suara fraksi-fraksi besar untuk membendung gerakan hak angket kasus Century. Hal inilah yang kemudian mengantarkan Anas mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada kongres kedua partai itu di Bandung, tahun 2010.

Kongres itu, menurut sumber GATRA, menjadi titik balik hubungan Anas dengan keluarga Cikeas. Ketika itu, SBY yang melihat gelagat Anas berambisi menjadi ketua umum mencoba meredam keinginan Anas. "Kamu itu nanti dulu. Umurmu kan masih muda. Andi Mallarangeng dulu," kata SBY. Rumor yang berkembang menyebutkan, SBY memang lebih menginginkan Andi karena dinilai lebih bisa diatur, sedangkan Anas tidak.

Soal ini dibenarkan Ulil Abshar Abdalla, Ketua DPP Partai Demokrat. Menurut dia, dalam skenario awal yang dirancang SBY, ketua umum dipegang Andi, sedangkan Anas menjadi sekretaris jenderak (sekjen). "Seandainya skenario itu terjadi, Demokrat tidak akan seperti sekarang. Ibas juga nggak jadi sekjen dan nggak ada tuduhan ini partai keluarga. Karena tidak mengikuti skenario itu, akhirnya rusak partai ini," kata Ulil kepada GATRA.

Namun sumber GATRA itu menyebutkan, sebenarnya pemikiran SBY tidak sesederhana itu. "Saat itu, SBY ingin memosisikan Anas sebagai sekjen dulu, karena SBY membaca gelagat soal Nazaruddin," ujarnya. Ketika itu, M. Nazaruddin memang dekat dengan kubu Anas. Namun SBY, kata sumber itu, tidak suka kepada Nazaruddin lantaran rekam jejaknya dianggap buruk.

Pada 2005, Nazaruddin pernah tersangkut kasus pemalsuan surat, yang membuatnya ditahan Polda Metro Jaya. Ketika itu, perusahaan milik Nazar diduga memalsukan bank guarantee Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru. Nazar melakukan itu untuk ikut tender proyek di Departemen Perindustrian. Gara-gara kasus ini, perusahaan Nazar gagal menang.

Kasus ini rupanya dicermati SBY. Nazar loncat ke Demokrat setelah gagal jadi caleg PPP pada Pemilu 2004 dari daerah pemilihan Riau. "Nazar di mana-mana mengatasnamakan Anas dan Demokrat. Itu bukan pintar, melainkan cerdik. Nazar sebenarnya bermain sendiri," katanya. Sejak awal, kata sumber itu, SBY menduga, faktor Nazar akan menjadi masalah bagi Anas di kemudian hari. SBY, yang ingin menjaga Anas, tak mau karier Anas di Demokrat layu terlalu cepat.

Sayangnya, Anas tetap kukuh maju dalam kongres itu dan akhirnya berhasil meraih posisi ketua umum. Dalam pembentukan formatur, Anas kemudian menempatkan Nazaruddin, yang mejadi salah satu pendukungnya di kongres, pada pos bendahara umum. "Ketika itu, Anas memang masih berbaik sangka terhadap Nazaruddin sehingga tidak curiga," tutur sumber itu.

Belakangan, Anas mulai menyadari perilaku Nazar. Sayangnya, ketika itu Anas tak bisa berbuat banyak untuk melakukan perombakan. "Karena saat itu formatur di DPP baru berjalan enam bulan," kata sumber itu pula. Menurut dia, beberapa bulan setelah Nazar ditetapkan sebagai bendahara umum, tidak ada komunikasi sama sekali antara Anas dan Nazaruddin. "Laporan keuangan juga ndak ada dalam satu tahun itu, 2010-2011. Menurut etika organisasi, mestinya ada laporan itu," ujarnya.

Menanggapi tudingan ini, kuasa hukum Nazaruddin, Elza Syarief, hanya berkomentar ringan. "Saya no comment aja-lah. Sekarang kan sudah sama-sama korban, jadi nggak usah dikomentarilah, kasihan," kata Elza kepada Ade Faizal Alami dari GATRA. Hanya saja, sejak Nazaruddin tertangkap KPK dan mulai buka mulut soal Hambalang, posisi Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat mulai kritis.

Kabarnya SBY, yang sejak awal mewanti-wanti soal itu, mulai kecewa pada Anas. Hubungan di antara keduanya mulai panas-dingin. Terlebih, di internal Demokrat banyak yang tak suka atas melesatnya karier Anas. Mereka mulai menyusun kekuatan untuk mendongkel Anas dari posisinya. Selain soal karier, para penentang Anas itu juga tak suka dengan gerakan Anas yang membawa gerbong Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke Demokrat.

Pasca-terpilih, Anas yang mantan Ketua Umum PB HMI ini memang langsung bergerak cepat membawa gerbongnya di HMI. Menurut sumber GATRA, dari 33 ketua DPD Demokrat, lebih dari 20 DPD dikuasai orang-orang Anas di HMI. "Untuk cabang, setidaknya lebih dari 50% dikuasai orang Anas," katanya.

Kondisi ini, menurut sumber itu, membuat kubu mantan jenderal dan kalangan non-Islam di Demokrat gerah. Anas pun makin tak disukai kalangan itu. Soal adanya ketidaksukaan ini pernah disinggung Anas dalam pidatonya di DPP, Sabtu kemarin. "Anas adalah bayi yang lahir tidak diharapkan. Tentu rangkaiannya menjadi panjang. Rangkaian itu saya rasakan dan saya alami, menjadi rangkaian politik dan organisasi di Partai Demokrat," ujarnya.

***

Gerakan mendongkel Anas itu semakin menemukan muaranya ketika kasus Hambalang mulai membelit Anas. Beberapa kubu, seperti kubu Marzuki Alie, Djoko Suyanto, dan beberapa kubu lainnya, mulai memberi masukan agar SBY segera memakzulkan Anas, supaya Partai Demokrat tidak tersandera oleh kasus Hambalang. Yang paling getol menyuarakan hal ini, kata sumber itu, adalah kubu Djoko Suyanto yang dimotori Ulil Abshar dan Rachlan Nashidik.

Sumber itu menyebutkan, sinyal tersebut bisa dilihat pada komentar Ulil yang meminta Anas mundur. "Ini pasti pesanan menteri besar. Artinya, Menko Polhukam itu kan menteri besar," katanya. Menurut dia, Djoko sebenarnya tidak begitu berambisi. Hanya saja, ada yang mencoba menarik mantan Panglima TNI itu ke pusat kekuasaan Demokrat.

Kabar ini dibantah Ulil. "Nggak ada itu," tuturnya. Soal Djoko Suyanto, menurut dia, masing-masing pihak boleh punya opini siapa yang bisa menjadi figur baru di Demokrat. Ia pun mengaku tak bermusuhan dengan Anas. "Saya sahabat yang baik, kadang juga ngobrol dengan Anas," katanya. Meski bersahabat, persoalan partai bukan persoalan orang per orang. Jika partai terancam, lembaga itu harus dipikirkan juga. "Persahabatan tetap persahabatan, tapi partai harus diselamatkan juga," ia menegaskan.

Namun kubu Anas rupanya kadung jengkel pada ulah para pembisik di belakang SBY. Anas pun kemudian ikut jengkel kepada SBY. Anas menganggap SBY lebih mendengarkan bisikan-bisikan pihak yang disebutnya sebagai "Sengkuni", tokoh antagonis dalam kisah Mahabharata, yang kerjanya mengadu domba pihak Kurawa dan Pandawa.

SBY, misalnya, meminta KPK segera memastikan status Anas. Selain itu, juga ada manuver pakta integritas, yang isinya dinilai akan menyandera Anas karena ada klausul pernyataan mundur jika tersangkut kasus hukum. Sikap ini, oleh kubu Anas, dinilai sebagai sikap berat sebelah.

Kabarnya, dalam rapat di DPP Demokrat, Senin kemarin, persoalan ini sempat mencuat, yang membuat suasana rapat yang dipimpin Sekjen Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, memanas. "Tolong, ya, Pak SBY jangan mendengar pembisik-pembisik yang ndak bener," kata Mirwan Amir, yang juga dikenal dekat dengan Anas.

Ibas lantas membantah tudingan itu. "Pak SBY itu orang yang sudah berpengalaman, ndak mungkinlah (mendengar bisikan yang tidak benar --Red.). Memang ada bisikan-bisikan berupa fitnah,adu domba, yang ndak bener," kata sumber itu menirukan jawaban Ibas. Hanya saja, usai rapat, Mirwan Amir membantah adanya ketegangan itu. "Itu hanya rapat biasa membicarakan pilkada dan kesiapan menghadapi pemilu," ujarnya.

Namun ketegangan antara Anas dan Cikeas sepertinya tidak bisa ditutupi lagi. Anas akhirnya memutuskan untuk sekalian menantang Cikeas. Menurut sumber di kubu Anas, lembar kedua yang akan dibuka Anas memang tidak hanya akan menohok pihak-pihak yang disebut Anas sebagai Sengkuni tadi, melainkan juga keluarga Cikeas.

Kabarnya, lembaran kedua itu, selain menyangkut kasus Ibas di Hambalang, juga terkait masalah IT KPU dan Century. "Anas banyak pegang kartu soal ini. Dia tahulah, di balik kenaikan signifikan suara Demokrat pada 2009 dari 8% ke 21%, itu kerja bener atau hasil kerja nggak bener?" kata sumber tadi.

Sinyal soal Century sendiri berkembang setelah adanya pertemuan Anas dengan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Anwar Nasution, Minggu malam kemarin. Saat di BPK, Anwar memang pernah memimpin audit investigasi kasus Century. Selain Anwar, malam itu Ketua Timwas Century, Priyo Budi Santoso, dan politikus Hanura, Yudy Chrisnandi, ikut hadir. Hanya saja, Priyo dan Yudi bertemu Anas setelah Anwar. "Sebelum kami bicara lembar kedua itu, masih ada Pak Anwar Nasution dengan satu orang sesepuh kami (di HMI --Red.). Saya tidak tahu dia bawa apa ke dalam. Kami bertiga lalu bicara soal lembar kedua itu," katanya.

***

Sinyal perlawanan Anas ini memang masih harus dibuktikan. Untuk satu soal, yaitu ancaman mundurnya gerbong Anas dari Demokrat, saat ini malah tidak terbukti. Yang mundur sejauh ini baru Ketua DPC Demokrat Cilacap, Tridianto. Selain itu, di DPP ada Wakil Direktur Eksekutif, M. Rahmat, yang juga menyatakan demikian. "Ini pilihan politik pribadi, bukan urusan jamaah," katanya kepada Fitri Kumalasari dari GATRA.

Soal ancaman mundur itu, menurut sumber GATRA, Anas malah menyatakan sebaliknya agar para pendukungnya di Demokrat jangan mundur. Perhitungannya, pasca-mundurnya Anas, Demokrat akan kesulitan menemukan figur yang pas untuk posisi ketua umum dalam kongres luar biasa nanti. "Di sinilah Mas Anas minta para pendukungnya bisa mengajukan calon ketua umum," ujarnya.

Perhitungannya, tokoh seperti Marzuki Alie dan Djoko Suyanto tentu tak mau bertaruh jabatan di DPR dan Menko Pohukam. Sedangkan kalau memaksakan Ibas atau Pramono Edhie Wibowo SBY, akan tersandera karena Demokrat bakal menjadi partai keluarga. "Orang mau ngomong apa soal Demokrat. Dewan pembinanya, majelis tingginya, dewan kehormatannya SBY. Ketuanya, saudaranya. Sekjennya anaknya. SBY pusing juga," katanya.

Ancaman Anas soal lembar kedua itu juga tampaknya dianggap sepi oleh pihak Cikeas. Menurut sumber GATRA, pertemuan yang digelar Majelis Tinggi Demokrat, Sabtu malam kemarin, memang membahas soal pengunduran diri Anas. Namun soal ancaman lembar kedua malah ditanggapi dengan santai. "Jangan-jangan, halaman kedua, ketiga, dan seterusnya juga untuk dia (Anas --Red.)," kata seorang anggota majelis tinggi, berseloroh.

Menurut anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarief Hasan, para petinggi Demokrat sama sekali tidak risau atau kaget. Partai Demokrat, kata Syarief, memang sudah memprediksi sikap Anas jika dia dijadikan tersangka oleh KPK. "Biasanya hal-hal demikian akan dialami orang yang dalam situasi seperti itu. Halaman-halam baru itu kami imbau untuk dibuka saja, asalkan dengan bukti," tutur Syarief.

Rapat majelis tinggi sendiri memutuskan, tanggung jawab Ketua Umum Partai Demokrat saat ini dipegang empat orang, yaitu dua wakil ketua umum, yakni Max Sopacua dan Jhonny Alen Marbun, Direktur Eksekutif Toto Riyanto, dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono. Posisi ini, menurut Syarief, telah sesuai dengan AD/RT Partai Demokrat. "Empat orang ini yang bertanggung jawab menjalankan organisasi partai, tapi tetap berkonsolidasi dengan ketua majelis tinggi," katanya.

Ketua definitif segera ditentukan di kongres luar biasa. Namun Syarief mengaku belum ada nama yang mencuat dari kalangan petinggi Demokrat. "Kami belum pernah membahas ke arah itu. Kalau Mas Ibas, kemungkinan besar akan tetap menjadi Sekjen Partai Demokrat sampai akhir masa jabatan," ujarnya. (M. Agung Riyadi, Hayati Nupus, dan Edmiraldo Siregar)

--------------

Ada Intervensi di Balik Status Anas?"Anas dan KPK yang tertekan," begitulah status yang tertera di laman situs pertemanan Facebook milik Makmud Murod, Sekretaris DPP Partai Demokrat Bidang Keagamaan, menanggapi penetapan status Anas sebagai tersangka kasus Hambalang oleh KPK. Kepada GATRA, ia mengaku sengaja memasang status itu karena menganggap dalam soal ini, Anas dan KPK sama-sama ditekan pihak tertentu.

Pada malam setelah Anas ditetapkan sebagai tersangka, memang sempat beredar kabar bahwa penetapan status Anas sebagai tersangka itu tak lepas dari adanya intervensi pihak "Istana". Info yang beredar di kalangan terbatas menyebutkan, tiga pimpinan KPK diancam akan dibuka kasusnya jika tidak menetapkan Anas sebagai tersangka.

Kabar itu beredar sejak Jumat sore, ketika para pimpinan KPK sedang melakukan gelar perkara kasus ini. Salah satunya adalah sebuah pesan singkat yang disampaikan kepada mantan Ketua PP Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif: "Buya, sampai jam 15 kemarin sore, BW belum tanda tangan sprindik, krn menurutnya belum cukup bukti. BM juga tidak mau. Jam 15.45, BW dipanggil ke Merdeka Utara, terus diberitahu bahwa kasus Papua akan dibuka ke publik. Setelah itu, komisioner diminta konsultasi dengan Achyar (FH UI) dan Saldi Isra. BW menyerah. BM akhirnya menyerah demi institusi. Tiga komisioner sudah lebih dahulu ikut perintah Merdeka Utara. Jam 17 kembali gelar perkara. Jam 16 DA, Sekab sudah beritahu Nurhayati Asegaf AU tsk. Ini kronologis A1 yangg kami terima tadi malam."

BW dalam SMS itu maksudnya adalah Bambang Widjojanto dan BM adalah Busyro Muqoddas. Memang, kabarnya, dua pimpinan KPK ini menentang penetapan Anas sebagai tersangka lantaran belum cukup bukti. Bambang, kabarnya, ingin status Anas ditetapkan setelah ada bukti yang kuat di pengadilan. Namun Bambang akhirnya "takluk" lantaran ada ancaman soal kasus Papua.

Kasus ini terkait dugaan pemalsuan saksi saat Bambang Widjojanto masih menjadi pengacara. Bambang dituduh memalsukan saksi pada pilkada Papua. Sedangkan pimpinan lain, Abraham Samad, Zulkarnaen, dan Adnan Pandu Praja, lebih dulu "dikendalikan" pihak Istana lewat ancaman kasus bocornya sprindik Anas. Jika semua kasus ini dibuka, otomatis KPK bakal tinggal menyisakan Busyro seorang.

Lantaran itulah, Busyro pun akhirnya setuju ikut menandatangani sprindik Anas. Menanggapi hal ini, Busyro tak mau berkomentar. "Saat ini, kami tidak sedang membicarakan soal itu," katanya. Sedangkan Bambang Widjojanto kepada GATRA menegaskan, gelar perkara yang dilakukan KPK berlangsung mulus dan tidak ada perdebatan signifikan dalam penetapan tersangka Anas Urbaningrum. "Semua peserta ekspose, tidak hanya pimpinan, sepakat bulat untuk menaikkan ketingkat penyidikan," ujarnya.

Menurut sumber GATRA di KPK, gelar perkara kasus Anas memang termasuk istimewa, karena selain seluruh pimpinan, hampir semua penyidik, satuan tugas, dan direktur ikut membedah serangkaian pemeriksaan terhadap perkara Hambalang. Fokusnya terhadap Anas Urbaningrum, apakah akan meningkatkan ke tingkat penyidikan atau masih tetap penyelidikan.

Setelah gelar perkara dibuka pukul 14.30, seorang penyidik diberi kesempatan membeberkan temuan mereka selama ini. Sang penyidik mengungkapkan perkara Hambalang itu, sejak direncanakan, ditenderkan, hingga siapa saja kontraktor yang terlibat dalam proyek tersebut. Termasuk temuan penyidik soal kiprah Anas Urbaningrum dalam proyek itu. "Peran Anas cukup menonjol dalam perkara itu," kata sumber tadi.

Meski begitu, pimpinan KPK tampak hati-hati dalam soal ini. Mereka meminta penyidik meyakinkan bahwa Anas layak jika ditersangkakan. Beberapa penyidik yang ikut hadir pun kemudian memberikan pemaparan tentang berbagai temuan dari penggeledahan selama ini, termasuk keterangan saksi. "Keterangan saksi dicocokkan dengan bukti yang ditemukan KPK," katanya lagi.

Klop, beberapa bukti yang telah ada mengungkap bagaimana Anas dianggap terlibat dalam perkara Hambalang. Selain bukti mobil Toyota Harrier, penyidik juga memaparkan bukti berupa beberapa aset milik Anas yang diduga dibeli dengan duit Hambalang, antara lain rumah Anas di Duren Sawit. Selain itu, penyidik juga memaparkan bukti berupa rekening milik Anas dan keluarganya.

Semua bukti tersebut, kata para penyidik, mengarahkan bahwa Anas tidak hanya mengetahui proyek itu, melainkan juga ikut terlibat di dalamnya. Bukti-bukti tersebut juga diperkuat dengan kesaksian Andi Mallarangeng dan saksi-saksi lainnya. Keyakinan penyidik untuk meningkatkan perkara Hambalang ke penyidikan dengan tersangka Anas makin menguatkan para pimpinan KPK," kata seorang penyidik yang mengikuti ekspose itu kepada GATRA.

Gelar perkara yang berlangsung lebih dari tiga jam itu ditutup menjelang magrib. Para pimpinan KPK akhirnya menyimpulkan, Anas layak dijadikan tersangka. "Tidak ada perdebatan yang krusial di antara sesama pimpinan. Semua prinsipnya setuju," tutur seorang penyidik. (M. Agung Riyadi dan Anthony Djafar)

Laporan Utama Majalah GATRA edisi 19/17, terbit Kamis, 28 Pebruari 2013

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?