GATRANEWS

Pilkada Palembang: Dari Kalah, Jadi Menang

JAKARTA, GATRAnews - Selisih tipis hasil Pilkada memang rawan kecurangan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan sengketa pilkada Kota Palembang sehingga pasangan Romi-Harno yang oleh KPU dinyatakan kalah 8 suara dari Sarimuda-Nelly Rasdiana, dinyatakan sebagai pemenang. Akankah ini terjadi di pilkada Bali?

 

Acara syukuran dadakan berlangsung di sebuah kamar hotel bintang lima di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin malam lalu. Yang punya hajat, Romi Herton dan Harno Joyo. Mereka adalah pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang, Sumatera Selatan. Satu per satu kerabat, kolega, dan anggota tim sukses yang umumnya berasal dari Palembang memberikan ucapan selamat kepada pasangan Romi-Harno.

 

Syukuran itu untuk merayakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Beberapa jam sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan sengketa pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Kota Palembang yang diajukan pasangan Romi-Harno. "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata M. Akil Mochtar, pimpinan sidang yang juga Ketua MK, membacakan putusan di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. 

 

Dalam amar putusan, delapan hakim konstitusi secara bulat menyatakan pasangan Romi-Harno sebagai peraih suara terbanyak dalam pilkada Kota Palembang. Mereka unggul dengan selisih 23 suara dari rivalnya, pasangan Sarimuda-Nelly Rasdiana. "Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang untuk melaksanakan putusan ini," ujar Akil. 

 

Tentu saja putusan MK itu membuat hati Romi-Harno plong. Sebab, sebelumnya, pasangan ini harus gigit jari setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang menetapkan pasangan Sarimuda-Nelly sebagai pemenang. Pasangan Romi-Harno kalah dengan selisih tipis, delapan suara. "Mudah-mudahan keputusan MK hari ini akan membawa barokah bagi kepentingan bersama masyarakat Kota Palembang," kata Romi Herton yang juga Wakil Wali Kota Palembang ini kepada GATRA. 

 

*** 

 

Pilkada di kota yang memiliki ikon Jembatan Ampera itu diikuti tiga pasangan. Yakni Mularis-Husni Thamrin (nomor urut 1), Romi Herton-Harno Joyo (nomor urut 2), dan Sarimuda-Nelly Rasdiana (nomor urut 3). Hari pencoblosan berlangsung pada 8 April lalu. Tiga lembaga survei: Lembaga Survei Indonesia (LSI), Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), dan Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI), mengumumkan hasil perhitungan suara cepat yang berbeda-beda. 

 

LSI mengunggulkan pasangan Romi-Harno dengan perolehan suara 44,01% dan Sarimuda-Nelly 40,98%. Puskaptis mengklaim kemenangan milik pasangan Sarimuda-Nelly yang meraih suara 44,81%, disusul oleh pasangan Romi-Harno 44,64%. Sedangkan LKPI memenangkan pasangan Sarimuda-Nelly dengan mengantongi 44,86% suara dibandingkan dengan Romi-Harno yang hanya mendapat 42,53% suara. 

 

Kepastian pemenang pilkada diumumkan KPU kota Palembang pada 13 April lalu. Dari hasil rekapitulasi KPU, angka tertinggi diraih pasangan Sarimuda-Nelly dengan 316.923 suara. Di urutan kedua, pasangan Romi-Harno meraih 316.915 suara. Paling buncit, pasangan Mularis-Husni memperoleh 97.810 suara. Kemenangan Sarimuda-Nelly dengan selisih hanya delapan suara dari pasangan Romi-Harno itu boleh dibilang kemenangan paling tipis sepanjang sejarah pilkada langsung di Indonesia yang mulai diberlakukan pada 2005. 

 

Jika sesuai dengan trek, mestinya pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pelembang periode 2013-2018 berlangsung pada 21 Juli mendatang. Namun pasangan Romi-Harno tak terima dengan hasil rekapitulasi KPU. Pasangan ini mengajukan gugatan sengketa pilkada ke MK. Gugatan itu didaftarkan pada 16 April lalu. "Klien kami kalah karena ada kecurangan dalam proses rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU Kota Palembang," kata Ari Yusuf Amir, koordinator tim kuasa hukum pasangan Romi-Harno. 

 

Dalam gugatannya, tim Romi-Harno paling sedikit harus mampu membuktikan ada sembilan suara Romi-Harno yang dicurangi jika ingin perolehan suaranya melebihi perolehan suara Sarimuda-Nelly. Ari Yusuf mengatakan, timnya menemukan tiga modus kecurangan. Yakni berkurangnya suara pasangan Romi-Harno, penambahan suara pasangan Sarimuda-Nelly, dan suara sah pasangan Romi- Harno yang dinyatakan tidak sah. Ada lima tempat pemungutan suara (TPS), kata Ari Yusuf, yang terindikasi terjadi kecurangan. 

 

Untuk membuktikan dalil pemohon, MK melakukan pemeriksaan kotak suara lima TPS yang dipersoalkan tim Romi-Harno. Satu per satu kejanggalan terungkap dalam sidang pemeriksaan pada 14 Mei lalu. Misalnya, ditemukan kotak suara yang hanya berisi surat suara tanpa dilengkapi dokumen hasil pehritungan surat suara. Ada kotak suara yang surat suara dalam kondisi basah. Beberapa kunci kotak suara hilang, sehingga MK terpaksa membongkarnya secara paksa. Akil Mochtar sampai kesal atas insiden hilangnya kunci kotak suara itu. "Ini kotak suara TPS 03 juga tidak bisa dibuka kuncinya. Kita bongkar," tutur Akil. 

 

Tak hanya pemeriksaan fisik, MK juga melakukan perhitungan ulang surat suara yang ada dalam kotak suara. Hasil perhitungan ulang ini oleh MK diakumulasikan dalam hasil keseluruhan perolehan suara pilkada Kota Palembang. Yakni Mularis-Husni Thamrin 97,809 suara, Romi-Harno 316.919 suara, dan Sarimuda-Nelly 316.896 suara. Jika hasil perhitungan ulang MK dibandingkan dengan hasil rekapitulasi KPU, ada perubahan perolehan suara. Pasangan Mulari-Husni berkurang satu suara. Pasangan Romi-Harno bertambah empat suara, sedangkan pasangan Sarimuda-Nelly berkurang 27 suara. 

 

Kubu Sarimuda-Nelly mengaku menerima putusan MK itu. "Suka atau tidak suka, kami harus menerima putusan itu, karena putusan MK final dan binding (mengikat)," kata Jamaluddin Karim, anggota tim kuasa hukum Sarimuda-Nelly. Namun pengacara dari kantor hukum milik Yusril Ihza Mahendra itu melihat ada beberapa kelemahan putusan MK tersebut. 

 

Misalnya, tiga surat suara Romi-Harno di TPS 13 Kelurahan Karya Jaya, yang sebelumnya oleh KPU dinyatakan tidak sah, oleh MK dinyatakan sah. "Ini di luar kewenangan MK. Yang berwenang menetapkan sah atau tidaknya surat suara adalah KPU," tutur Jamaluddin. 

 

MK juga menyatakan perolehan Sarimuda-Nelly di TPS 03 Kelurahan Sukajaya sebanyak 162 suara. Padahal, ungkap Jamaluddin, MK telah menghitung ulang surat suara, dan hasilnya Sarimuda-Nelly memperoleh 182 suara. Angka 182 suara ini sesuai dengan hasil rekapitulasi KPU. Tapi MK tetap menyatakan perolehan Sarimuda-Nelly 162 suara hanya karena merujuk pada dokumen formulir model C2-KWK.KPU (pleno) yang oleh MK dianggap mengandung kejanggalan dalam penulisannya. "Ini menujukkan MK inkonsisten," kata Jamaluddin. 

 

Ditemui GATRA usai sidang, Akil Mochtar mengatakan bahwa sengketa pilkada Kota Palembang itu dipicu kelalaian KPU Kota Palembang. Misalnya, dokumen hasil perhitungan suara, yang seharusnya dimasukkan ke masing-masing kotak suara, oleh KPU malah dikumpulkan ke satu kotak suara. Ada kotak suara yang surat suaranya seperti sengaja dibuat basah. "Selain ada konspirasi, ini sudah ada tindak pidana," ujar Akil. 

 

Sementara itu, Sekretaris KPU Kota Palembang, Ratu Dewa, mengungkapkan bahwa KPU akan segera menggelar rapat pleno untuk menindaklanjuti putusan MK itu. "Ya, memang keputusan MK membatalkan SK (surat keputusan) kami, tetapi ini tetap harus kami lakukan rapat pleno," katanya. 

[Sujud Dwi Pratisto, dan Noverta Salyadi (Palembang)]

(Nasional, Majalah GATRA, Beredar Kamis 23 Mei 2013)

---------------------------------------------------------- 

Dapatkan juga di toko digital

Gatra Apps, Wayang Force, Scanie, Scoop, Indobook

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?