GATRANEWS

Kaki Tangan Luthfi Hasan

Jakarta, GATRAnews - Penyidikan perkara korupsi dan pencucian uang Luthfi Hasan Ishaaq segera memasuki babak penuntutan. Ditaksir bakal terungkap sumber dana lain di luar suap kuota impor daging. Selain Fathanah, sosok Ahmad Zaky jadi pintu masuk penting. Siapa Ahmad Zaky? Karena banyak orang PKS tidak tahu sosok yang satu ini.

 

***

Ahmad Fathanah, pemilik sapaan "ustad kecil", bukan satu-satunya operator kunci yang bergerak atas nama Luthfi Hasan Ishaaq, penerima sebutan "ustad besar". Ada lagi sosok Ahmad Zaky, yang disebut Fathanah dalam sejumlah dokumen sebagai sekretaris pribadi Luthfi. 

 

Dalam perbincangan informal yang disaksikan GATRA, pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengilustrasikan Fathanah sebagai operator Luthfi di luar struktur partai, sedangkan Zaky adalah operator mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu di dalam struktur.

 

Posisi Zaky sama pentingnya dengan Fathanah dalam pengusutan arus fulus pencucian uang dengan tersangka Luthfi. Satu dari enam mobil sitaan KPK terkait dengan Luthfi --berada di kantor DPP PKS-- adalah atas nama Zaky. Satu dari tiga rumah di Condet, Jakarta Timur, yang diduga aset Luthfi, yang disita KPK, juga atas nama Zaky. 

 

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, menyebut Zaky sebagai pengubah status kepemilikan mobil-mobil Luthfi.

 

Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, anggota DPR Fraksi PKS yang mengaku kenal Zaky, menjelaskan, "Dia (Zaky) asisten Pak Luthfi, tapi saya tidak tahu asisten pribadi atau resmi dari partai." 

 

Zaky tidak tercantum dalam kepengurusan DPP PKS era Luthfi dan tidak masuk caleg DPR, baik pada 2004 maupun 2009. "Dia membantu Pak Luthfi secara pribadi, bukan dalam struktural partai," kata Aboe Bakar kepada Andi Anggana dari GATRA.

 

Jejak interaksi Fathanah dan Zaky terlacak dalam sejumlah dokumen KPK. Pada 2 November 2012, Fathanah mentransfer Rp 50 juta untuk Luthfi Hasan melalui rekening Zaky di Bank Mandiri. Kepada penyidik KPK, Fathanah menjelaskan, uang itu untuk membayar utangnya kepada Luthfi. "Karena dia (Luthfi) tidak punya rekening, maka pinjam rekening Zaky," kata Fathanah dalam berkas legal temuan GATRA.

 

Ketika Fathanah menegosiasikan komisi dengan Elda Adiningrat, orang yang memperkenalkan Fathanah dan Elizabeth Liman, Dirut PT Indoguna Utama, nama Zaky juga muncul. Saat itu, November 2012, Elizabeth sedang mengajukan kuota 500 ton impor daging dengan meminta bantuan Fathanah. "Kita dapat komisi berapa, jangan main-main," kata Fathanah via telepon kepada Elda, 7 November 2012, menjelang tengah malam pukul 23.13.

 

"PKS dapat berapa?" Elda balik bertanya. "PKS sama Zaky," ujar Fathanah. "Zaky minta dua ribu," Elda menimpali. "Kita seribu," Fathanah menawar. Elda menjelaskan kepada penyidik maksud angka-angka itu. Zaky dikatakan meminta fee Rp 2.000 per kilogram bila kuota 500 ton gol, sehingga total fee Rp 1,5 milyar. 

 

Fathanah sendiri meminta Rp 1.000 per kg atau total Rp 500 juta. Dalam dialog itu, Zaky ditempatkan mewakili PKS.

 

Dua hari sebelum pertemuan di Medan, 11 Januari 2013, antara Luthfi, Fathanah, Elizabeth Liman (Dirut PT Indoguna Utama), dan Menteri Pertanian Suswono terjadi kontak telepon Fathanah dan Zaky. Fathanah mengabari Zaky perihal kesediaan Elizabeth memberikan fee Rp 5.000 per kilogram bila tambahan kuota impor daging 80.000 ton disetujui. Total fee menjadi Rp 40 milyar.

 

Pada kasus lain, Fathanah dan Zaky --lagi-lagi-- berkomunikasi perihal fee. Dalam dokumen legal di meja Gatra, pada 16 Januari 2013, Fatahanah menelepon Zaky lantaran Luthfi Hasan menanyakan realisasi sumbangan dua orang. Pertama, rencana fee Rp 1 milyar terkait pengurusan jabatan Kepala Perpustakaan Sumatera Utara. Kedua, kesanggupan pengusaha tambang asal Jawa Timur membantu dana pilkada setempat Rp 4 milyar.

 

Rekam jejak Fathanah dan Zaky memberikan isyarat bahwa aliran dana remang-remang kepada Luthfi tidak hanya terkait dengan Rp 1,3 milyar dari perusahaan Elizabeth, yang perkaranya tengah disidangkan. Lima rumah dan delapan mobil terkait dengan Luthfi yang disita KPK dipastikan bukan dari Rp 1,3 milyar setoran PT Indoguna, akhir Januari lalu. Apalagi, sebanyak Rp 1 milyar belum sampai ke tangan Luthfi dan disita KPK dari mobil Fathanah setelah indehoy dengan Maharani di Hotel Le Meridien, 29 Januari lalu.

 

Suami-istri Elda Adiningrat dan Denni Adiningrat terhitung saksi penting bagi KPK untuk melacak aliran dana kepada Luthfi. Sumber Gatra menyebutkan, KPK merekomendasikan Elda didaftarkan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). John Pieter Nazar, kuasa hukum Denni, menjelaskan bahwa sebelum kasus suap PT Indoguna mencuat, Denni beberapa kali dimintai uang oleh Fathanah. ''Jumlahnya sampai ratusan juta,'' kata John Pieter.

 

Hanya saja, menurut John Pieter, uang itu tidak terkait dengan Luthfi. Kepada Denni, Fathanah bercerita sedang kesusahan. Denni membantu sekaligus berharap mudah mendapat proyek. Sebab Fathanah kerap membawa nama-nama pejabat. Fathanah pernah membantu Denni memenangkan proyek. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu 8 Mei 2013, Denni menuturkan pernah mengikuti lelang di Kementerian Pertanian, Agustus 2012.

 

Denni menggunakan bendera PT Cipta Terang Abadi, perusahaan milik Yudi Setiawan, dan menang lelang untuk 12 provinsi dengan nilai Rp 36 milyar. Saat itu, berdasarkan berita acara pemeriksaan Denni, ia memberikan Rp 200 juta kepada Fathanah sebagai ucapan terima kasih. Fathanah membantunya berkomunikasi dengan pihak Kementerian Pertanian. "Uang itu bersumber dari Yudi Setiawan dan atas perintah Yudi," kata Denni.

 

Yudi Setiawan, tersangka penyelewengan kredit Bank BJB, diperkenalkan Denni kepada Fathanah. Kuasa hukum Yudi, Fidel Erick Angwarmasse, menyatakan bahwa sebagian aset Fathanah dan Luthfi yang disita KPK berasal dari uang Yudi. "Uang Yudi sudah banyak masuk Fathanah dan Luthfi, kira-kira sebagian dari total aset yang disita KPK," katanya kepada Gatra.

 

Fidel Erick mengaku memiliki bukti serah terima uang Rp 1,45 milyar kepada Luthfi Hasan. Yudi juga memegang tanda terima uang Rp 250 juta yang diserahkan kepada Fathanah pada 7 Juli 2012. "Sebagain besar dana diserahkan ke AF, tapi ada yang diserahkan ketika AF bersama LHI," tuturnya kepada Gatra.

 

Menurut Fidel, Yudi mentransfer Fathanah karena dijanjikan dua proyek di Kementerian Pertanian. Pengadaan benih kopi dan teh senilai Rp 189 milyar serta pengadaan alat laboratorium pertanian senilai Rp 100 milyar. Kepada Gatra, Fidel menyebut Yudi pernah bertemu Fathanah dan Luthfi pada 12 Juli 2012 di kantor PT Cipta Inti Permindo milik Yudi, di Jalan Cipaku I Nomor 14, Kebayoran Baru, Jakarta, membahas proyek di tiga kementerian: Kementan, Kemenkominfo, dan Kemensos.

 

Ringkasan pembicaraan dicatat Yudi di whiteboard, yang menyebut target proyek Rp 2 trilyun. "Kemenkominfo setengah trilyun, Sosial setengah trilyun, dan Pertanian satu trilyun," ungkap Fidel. "Ada tulisan Luthfi dan Hilmi. Ada tulisan Pemilu 2014 juga," ungkapnya kepada Gatra. "Kalau mereka (Fathanah dan Luthfi) protes, tinggal kami keluarkan data," ia menambahkan.

 

Pemeriksaan saksi untuk Fathanah dan Luthfi di KPK belakangan ditekankan pada pidana pencucian uang. Jumat pekan lalu, KPK memeriksa Soeripto, anggota majelis syuro. "Saya ditanya soal tindak pindana pencucian uang LHI," katanya. Senin pekan ini, untuk ketiga kalinya, KPK memeriksa Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. "Kalau pemeriksaan yang lalu saya ditanya tentang tindak pidana korupsi, tadi masalah tindak pidana pencucian uang," ujar Hilmi usai pemeriksaan.

 

Keduanya ditanya tentang asal-usul rumah Luthfi. Soeripto soal rumah di Condet dan Hilmi perihal rumah di Cipanas. Tiga rumah Luthfi yang disita di Condet dibangun di atas lahan milik pensiunan tentara dan intelijen, Tanu Margono, teman Soeripto. Tanu diperkenalkan kepada Luthfi oleh Soeripto. Atas jasa itu, Soeripto pernah dijanjikan diberi rumah oleh Luthfi. Namun janji itu, kata Soeripto, hingga kini, "Hanya berita-berita saja."

 

Sedangkan rumah Luthfi di Cipanas semula milik Hilmi yang dijual kepada Fathanah. "Di Cipanas tahun 2006, itu sudah lama sekali," kata Hilmi. Menurut kuasa hukum Hilmi, Zainudin Paru, kliennya diperiksa hanya untuk melengkapi berkas pemeriksaan tersangka Luthfi yang akan selesai akhir Mei ini. Kepada Gatra, Zainuddin menyebut Fathanah sebagai orang yang sering membawa-bawa nama Luthfi dan PKS.

 

Soal sosok Zaky, Gatra berusaha mencari klarifikasi. Iwan N., petugas keamanan kantor DPP PKS, menyebut Zaky tinggal di kantor LSM WAFAA (Capacity Building for a Better Life), Jalan Gabus Raya Nomor 20, Rawa Bambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kantor itu sepi. Menurut Minto, penjaga rumah, Zaky sudah dua pekan tak pernah ke sana. Di DPR, beberapa anggota Fraksi PKS, seperti Bukhori Yusuf, Jazuli Juwaini, dan Adang Daradjatun, menolak berkomentar. Kecuali Aboe Bakar Al-Hasbyi yang mau menjelaskan.

 

Aboe Bakar mengaku beberapa kali bertemu Zaky di kantor DPP PKS. "Ia bertubuh tinggi dan besar," kata anggota DPR asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan I itu. Setelah kasus Luthfi meledak, Aboe Bakar belum pernah bertemu Zaky lagi. Kamis pekan lalu, Zaky dan istrinya, Linda Silviana Indrastuti, diperiksa KPK. Zaky sudah tiga kali dipanggil KPK. Linda diperiksa karena menerima transfer dana Rp 1,2 milyar dari Fathanah.

 

Presiden PKS, Anis Matta, tetap menebar optimisme dalam rapat kerja dengan 33 DPW PKS di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat-Ahad pekan lalu. "Saya bersyukur bahwa seluruh peristiwa ini justru menambah simpati publik kepada PKS. Saya confident PKS akan masuk tiga besar," kata Anis. Survei internal oleh Median Survei Nasional menempatkan elektabilitas PKS di peringkat ketiga, dengan 7,2%, setelah Golkar (17,1%) dan PDIP (16,7%). Sedangkan Demokrat (7,1%), Gerindra (6,5%), PKB (5,6%), dan PPP (5,2%) di bawah PKS.

 

Hasil itu berbeda dari survei CSIS yang dirilis Minggu lalu. PKS berada di peringkat ketujuh dengan elektabilitas 2,7%, di bawah ambang batas parlemen 3,5%. PKS berada di bawah Golkar (13,2%), PDIP (12,7%), Gerindra (7,3%), Demokrat (7,1%), PAN (4%), dan PKB (3,5%). Deklarator Partai Keadilan (PK), Mashadi, mantan anggota DPR (1999-2004), dalam diskusi di Universitas Indonesia menyerukan PKS membubarkan diri, meminta maaf, dan mengembalikan aset kepada umat.

 

Mashadi menyebut kasus ini membuat partai berkhianat pada cita-cita awal. "Ini pengkhianatan, kejahatan, dan tidak bisa dimaafkan," katanya kepada Hayati Nupus dari Gatra. "Ini menjadi beban sejarah umat Islam yang tidak pernah bisa dihapus." Mashadi menawarkan dua opsi. Pertama, opsi paling ringan. Ia meminta Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin, Presiden Anis Matta, dan Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman, yang sedang diperiksa KPK walaupun bukan tersangka, untuk elegan mengundurkan diri.

 

Opsi kedua, Mashadi menawarkan partai membubarkan diri dan kembali pada gerakan dakwah. "Partai ini sudah tidak bisa diselamatkan," ujarnya. 

 

"Bagaimana kalau nanti anak-cucu kita membaca buku sejarah berisi kisah sebuah partai politik yang presidennya terlibat kasus korupsi dengan segala implikasinya. Ini peristiwa luar biasa."

[Asrori S. Karni, Jennar Kiansantang, Edmiraldo Siregar, dan Mukhlison S. Widodo]

(Rubrik Nasional, Majalah GATRA, Beredar Kamis 30 Mei 2013)

---------------------------------------------------------- 

Dapatkan juga di toko digital

Gatra Apps, Wayang Force, Scanie, Scoop, Indobook

 

 

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?