GATRANEWS

Sejumlah Pejabat Banten Diperiksa Terkait Korupsi Akil Mochtar

Jakarta, GATRAnews - Sejumlah pejabat di Provinsi Banten akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus korupsi Akil Mochtar dkk, dalam penanganan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha, di Jakarta, Rabu (6/11), merinci, sejumlah pejabat yang akan dimintai keterangannya tersebut antara lain, Anggota DPRD Banten, Kasmin bin Saelan; Asda III Propinsi Banten, Zainal Mutaqin.

Kemudian, imbuh Priharsa, penyidik juga menjadwalkan memeriksa Ajudan Gubernur Banten, Nur Aisah Kinanti; Ajudan Wakil Bupati Lebak, Deni Saputra; dan Dirjen Otda Kemendagri, Johermansyah Johan.

Selain itu, penyidik juga memeriksa Mattya Hayati, Tri Udi Wijayanto, dan Esther W yang ketiganya merupakan pegawai PT Samodra Kencana Kartika. Kemudian, saki Eko Saputra yang berstatus swasta, serta Akil Mochtar sebagai tersangka. "AM Ketua MK diperiksa sebagai tersangka," pungkasnya.

KPK menetapkan Akil Mochtar sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap atau korupsi penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Akil diduga melanggar Pasal 12 c UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP atau Pasal 6 Ayat 2 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, karena diduga  menerima suap.

Sedangkan terkait suap Pilkada Kabupaten Lebak,  Banten, KPK juga kembali menetapkan Akil sebagai tersangka bersama STA selaku pihak penerima dana dan diduga melanggar  Pasal 12c, Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 6 Ayat 2 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Kemudian, bardasarkan hasil penyelidikan atas perkara tersebut, KPK kembali menetapkan Akil sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Akil ditetapkan sebagai tersangka sejak 24 Oktober 2013.

"Jadi, sejak kemarin (24 Oktober, Red.), telah dikeluarkan Sprindik terhadap tersangka AM yang diduga melanggar Pasal 3 dan atau 4 UU Nomor 8 Tahun 2010, dan Pasal 3 atau 6 ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1, jo Pasal 65 KUHP," ucap Juru Bicara KPK, Johan Budi. (IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?