GATRANEWS

Akademisi: UU Advokat Lebih Akomodir Dibanding RUU-nya

Jakarta, GATRAnews - Undang-undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 dinilai lebih mengakomodir advokat dalam berbagai hal daripada Rancangan Undang-undang Advokat yang tengah digodok Panitia Kerja (Panja) RUU Advokat DPR RI.

Penilaian tersebut disampaikan Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Jawahir Thontowi, melalui makalahnya, "Peningkatan Kualitas Advokat Melalui Pendidikan Advokat di Era Global", yang dipresentasikan pada Kamis (11/4), di Jakarta.

Menurut Jawahir, jika UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat dibanding dengan RUU Advokat, maka terdapat perbedaan yang sangat signifikan. "Pertama, UU No 18 tahun 2003, jauh lebih menjamin kepastian hukum, tidak saja dalam pengaturan hak kewajiban, kewenangan, pengawasan, honorarium dan juga bantuan hukum cuma-cuma, melainkan juga terkait dengan struktur keorganisasian, kepemimpinan, dan juga pengawasan," paparnya.

Selain itu, harapan kemanfaatan dalam keadilan dari UU No 18 tahun 2003, jauh lebih terjamin secara hukum dan substantif. "Sementara itu RUU advokat versi Februari 2013, menimbulkan ketidakpastian hukum," nilainya.

Menurutnya, secara faktual RUU Advokat menghilangkan beberapa hal-hal yang sangat penting, seperti kedudukan organisasi induk semacam Indonesia Bar Association yang mewakili kekuasaan tunggal dari delapan organisasi advokat.

Selain itu, RUU Advokat juga mengilangkan pengaturan honorer, bantuan hukum cuma-cuma atau pro-bono. "Penghilangan pasal-pasal tersebut justru mengakomodir nilai-nilai universalitas yang keberadaan peran dan status advokat pada konteks sosial saat ini sangat diperlukan," urainya.

Jawahir merinci, dengan dihilangkanya bantuan hukum cuma-cuma itu, membuat advokat nantinya tak memiliki tingkat kepekaan sosial dan ekonomi yang tinggi. Selain itu, timbul kesan adanya penghindaran tanggung jawab korporasi sosial, termasuk peran Perguruan Tinggi yang memiliki Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) di setiap Fakultas Hukum.

Atas dasar itu, tandas Jawahir, menjadi penting diperjuangkan tentang RUU Advokat yang menjamin kepastian hukum dari substansi hukum, organisasi penyelenggara pendidikan yang memiliki legitimasi yang kompeten sebagai organisasi federatif dari kedelapan organisasi advokat.

"Aspek lain yang hendaknya dipastikan, yakni posisi, honor, atau kompensasi, bantuan hukum cuma-cuma harus tetap berada di dalam RUU. Perlu ditambakan dalam RUU Advokat adalah, tentang visi, misi dan tujuan, kurikulum yang responsif dan progresif, monitoring evaluasi dan penjamin mutu yang termasuk kepastian institusi pemberi sertifikat izin berpraktek advokat," punkas Jawahir.

Pendapat senada diungkapkan Guru Besar dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Muchammad Zaidun. Menurutnuya, etika dan standar profesi mensyaratkan advokat mempunyai kompetensi khusus, kode etik profesi dan standar profesi, berhimpun dalam satu organisasi profesi, serta memiliki lembaga yang menegakkan etik dan standar profesi.

Dalam upaya menetapkan kompetensi yang khas, imbuhnya, maka organisasi profesi memiliki kegiatan yang melakukan pendidikan profesi dan dilaksanakan sesuai dengan kepentingan kompetensi yang bersandarkan pada kompetensi, etika profesi, standar profesi, dan sejumlah ketentuan lainnya.

Secara umum, imbuh Muchammad Zaidun, beberapa prinsip tersebut telah tercermin dalam UU Advokat dan kote etik profesi. Pasalnya, kedua ketentuan itu telah diimplementasikan dalam beberapa hal sesuai mekanisme aturan, mulai dari penerapan pendidikan, hingga tindakan pemberian sanksi kepada advokat yang dinyatakan melanggar aturan.

"Namun demikian, untuk merawat dan mengembangkan kompetensi, sepanjang yang saya tahu, belum dilaksanakan program continuing legal education (CLE) sebagaimana dilaksanakan American BAR Association dan Australian BAR Association," pungkasnya. (IS)

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?