GATRANEWS

MK: Putusan Pasal 197 Tak Berlaku Surut

Jakarta, GATRAnews - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak berlaku surut. Keterangan tersebut disampaikan Ketua MK, Akil Mochtar, Jumat kemarin, (12/4).

 

Menurutnya, putusan MK yang diketok Mahfud MD 22 November 2012 silam itu berbunyi, "Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHAP bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila diartikan putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum". "Dengan artian putusan MK itu menyatakan, Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP itu dianggap tidak ada," kata Akil.

 

Karena itu dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, apabila putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, putusan tidak batal demi hukum. Namun yang harus ditegaskan, lanjut Akil, putusan MK tersebut tidak berlaku surut. "Putusan MK itu tidak berlaku surut dan berlaku Kedepan, sejak putusan itu diucapkan," tandasnya.

 

Akil menerangkan, Pasal 47 Undang-Undang MK menegaskan, putusan MK tidak berlaku surut (asas retroaktif). Efek berlakunya putusan MK tersebut bersifat prospektif ke depan (forward looking) dan tidak retroaktif ke belakang (backward looking).

 

Hal tersebut sekaligus membantah pernyataan Ketua MK sebelumnya, Mahfud MD yang menyatakan, putusan MK terkait uji materi pasal 197 huruf ayat 1 Huruf k KUHAP, berlaku surut. "Kan yang bilang itu UU MK, Pasal 47, bukan saya, bukan Pak Mahfud, itu yang bilang kan UU MK, dan kita harus taat azas," tegas Akil.

 

Lebih jauh Akil menerangkan, putusan MK tersebut berlaku untuk putusan-putusan pemidanaan kedepan, yakni setelah 22 November 2012. Bahwa sebelum ada putusan MK, putusan pemidanaan yang tak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP adalah batal demi hukum. Namun sejak ada putusan MK, kedepan putusan pemidanaan yang tak mencantumkan ketentuan tersebut maka tidak batal demi hukum. "Jadi sebenarnya tidak harus jadi masalah sih," pungkasnya. (IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?