GATRANEWS

JPU Belum Sikapi Vonis 10 Tahun Dhana Widyatmika

 

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus dugaan korupsi terdakwa Dhana Widyatmika belum menentukan sikap atas putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memvonis Dhana selama 10 tahun penjara.

 

 

"Jaksa baru menerima pemberitahuan, bahwa putusan banding terhadap tersangka Dhana selama 10 tahun penjara," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung), Setia Untung Arimuladi di kantornya bilangan Jakartas Selatan, Senin malam, (22/4).

 

Untung menjelaskan, meski putusan banding tersebut lebih tinggi dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sidang 26 Juni 2012 lalu, memvonis Dhana 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

 

Atas vonis tersebut, Dhana mengajukan banding ke PT DKI Jakarta dan perberat selama 3 tahun, yakni 10 tahun penjara. Namun, putusan itu dua tahun lebih rendah dari Tuntutan JPU yang menuntut Dhana 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 milyar subsidair 6 bulan kurungan.

 

"Jadi, kami baru menentukan sikap setelah menerima salinan putusan lengkap dari pengadilan," ucap Untung.

 

Seperti diketahui, PT DKI Jakarta memperberat hukuman mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak atas kasus dugaan korupsi, yakni dari 7 tahun kurungan menjadi 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

 

Selain menghukum pemidanaan, hakim juga menghukum barang bukti berupa tanah dan harta benda terdakwa, dirampas untuk negara.

 

Dalam persidangan itu DW terbukti melakukan tindak pidana korupsi, yakni menerima pemberian uang terkait posisinya sebagai pegawai Ditjen Pajak. Dhana juga terbukti melakukan pemerasan dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pidana Pasal 12 B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. (IS)

 

 

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?