GATRANEWS

Buruh Gugat Jokowi ke PTUN

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh Serikat Pekerja Nasional (SPN). Gugatan tersebut akibat sikap gubernur yang menyetujui penangguhan pemberlakukan upah minimun provinsi (UMP) di DKI Jakarta kepada sejumlah perusahaan yang berasal dari Korea Selatan.

 

Tujuh perusahaan yang disetujui untuk penangguhan pemberlakukan UMP berlokasi di Kawasan Berikat Nasional (KBN) Cakung, Jakarta Timur. Ketujuh korporat tersebut yaitu PT Kaho Indah Citra Garmen, PT Misung Indonesia, PT Myungsung Indonesia, PT Kyungseung Trading Indonesia, PT Star Camtec, PT Good Guys Indonesia dan PT Yeon Heung Mega Sari.

 

"Proses penangguhan UMP di DKI ini kita duga kuat penuh dengan kecurangan. Terjadi secara sistematis dan massif. Disini juga penuh rekayasa, manipulatif dan intimidasi kepada buruh," terang Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SPN, Ramidi A Majid, Minggu (28/4) di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jakarta Pusat.

 

Ditambahkan Ramidi, proses penangguhan UMP yang terjadi saat ini melanggar pasal 90 UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans No.231/Men/2003 tentang tata cara peenangguhan pelaksanaan upah minimum, serta Perda DKI No 6 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan dan Pergub DKI Jakarta no 42 tahun 2007.

 

Rencananya gugatan SPN ini akan didaftar di PTUN, Senin (29/4) besok pada pukul 13.00 WIB. Sebelumnya, SPN telah mengirimkan dua surat dan meminta audiensi dengan gubernur Jakarta. Namun hal itu tidak terlaksana. Hanya bertemu dengan Wakil Gubernur DKI, Basuki T Purnama atau Ahok. Menurut Ramidi, Ahok (sapaan Basuki) dinilai terkesan mengulur-ngulur waktu dalam mengambil keputusan.

 

"Ini perusahaan besar, pekerjanya ada yang di atas ribuan, bergerak dibidang ekspor untuk barang-barang bermerk, sangat aneh kalau diberikan penangguhan. Oleh karenanya kita PTUN-kan keputusan yang tidak berpihak pada kaum buruh ini," tegasnya.

 

Sebelumnya, para buruh dari delapan peruahan yang ditangguhkan upahnya mengajukan gugatan yang sama kepada Gubernur Joko Widodo. Delapan perusahaan tersebut antara lain PT Hansoll Indo, PT Star Camtex, PT Dayup Indo, PT Greentex Indonesia Utama, PT Hansae Indonesia Utama, PT Inkosindo, PT Tainan Enterprises Indonesia dan PT Winners International. "Jelas tuntutan kita agar membatalkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI tentang persetujuan penangguhan penahanan UMP 2013, harus dibatalkan," pungkasnya. (*/Zak) 

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?