GATRANEWS

Komisi Kejaksaan Periksa Penyidik Kejati Jateng

Jakarta, GATRAnews - Halius Hosein, anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI), berjanji segera memeriksa penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, sebagai tindak lanjut dari laporan pengaduan tersangka kasus korupsi tukar guling (ruislag) tanah milik Pemerintah Provinsi Jateng.

"Akan kita coba kroscek ke Kejati, terkait kebenaran Lapdu (laporan pengaduan, Red.) tersebut. Mekanismenya, Lapdu akan kita bahas dan akan kita tentukan sikap, apakah perlu mengkroscek ke Kejati. Tapi yang tadi kita merasa perlu meminta keterangan dari penyidik di kejaksaan tinggi," kata Halius, di Jakarta, Rabu (1/5).

Halius menerangkan, langkah tersebut dilakukan pihaknya setelah salah seorang tersangka kasus korupsi ruislag tanah aset Pemerintah Provinsi Jateng di Kabupaten Semarang yang juga mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Semarang, M Thoriq mendatangi kantor Komisi Kejaksaan RI (KKRI) di bilangan Jakarta Selatan.

Kedatangan Thoriq bersama tim kuasa hukumnya di kantor KKRI yang bertepatan dengan hari Buruh Internasonal (May Day) ini, untuk melaporkan ketidakprofesionalan jaksa Kejaksaan Tinggi Jateng yang menyidik kasus korupsi tersebut.

"Ini Lapdu dari kasus yang sedang ditangani Kejati Jateng, soal ruislag tanah milik Pemda, tersangka bersama para lawyernya, bahwa penyidik tidak profesional, tebang pilih, dan melakukan penerapan hukum yang tidak tepat," beber Halius.

Pelapor, kata Halius, menilai jaksa tak tepat menerapkan pasal yang disangkakan kepada para tersangka. "Ada penyimpangan, penzhaliman, katanya ini penerapan pasalnya tidak benar. Pasal lain, materinya lain. Itu kan sudah penyimpangan," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, KKRI akan meminta penjelasan penyidik terkait kasus tersebut, guna mengonfirmasi Lapdu yang dilayangkan tersangka Thoriq dan kuasa hukumnya itu.

Dalam kasus ini, Kejati Jateng menetapkan tujuh tersangka, dan menahan seorang di antaranya, Karyono. Tersangka dari pihak swasta, bernama Wimbo Cahyono (pensiunan Kepala Bidang Pengukuran Kanwil BPN DIY) dan Yudi Riarso (Kepala Bidang Pengukuran Kanwil BPN DKI Jakarta).

Sedangkan empat tersangka lainnya adalah Sri Handayani (Komisaris I PT Handayani Membangun), M Thoriq (mantan Kepala BPN Kabupaten Semarang), Priyantono Djarot Nugroho (mantan pejabat Dinas Cipta Karya Pemprov Jateng), dan Rustamaji (broker, swasta). Djarot sudah dimasukkan ke sel karena tersangkut kasus lain.

Kasus ruislag tanah itu terjadi pada 2005. Djarot yang tidak dalam kapasitas mengurus tanah milik pemprov menyuruh Rustamaji dan Karyono menjual tanah seluas 31 ribu meter persegi kepada pengusaha. Cara penjualan dengan tukar guling, tanah itu ditukar dengan tanah seluas 42 ribu meter persegi di Kalongan, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.
 
Nilai tanah hasil ruislag ternyata nilainya rendah. Hanya 10 ribu meter persegi yang bisa dimanfaatkan, sisanya berupa tebing. Untuk tanah yang bisa dimanfaatkan, di beberapa titik sudah dibangun perumahan. (IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?