GATRANEWS

Napas Minta Kompolnas Copot Kapolda Papua

 

Jakarta, GATRAnews - National Papua Solidarity (Napas)  meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) merekomedasikan pencopotan Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian: dan Kapolres Jayapura, AKBP Mathius D Fakhiri.

 

Permintan itu disampaikan Koordinator Napas, Zely Ariane di Kompolnas, Jakarta Selatan, Kamis, (23/5), karena keduanya dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

 

Zely menuturkan, sejak 30 April hingga 22 Mei 2013 ini, telah terjadi serangkaian kekerasan massif, berupa penembakan, penghilangan paksa, pembunuhan, pelarangan dan pembubaran paksa massa aksi, hingga penahanan yang disertai penyiksaan di Biak, Sorong, Timika, dan Puncak Jaya, sehingga Napas melaporkannya ke Kompolnas.

 

"Ini kelanjutan dari minggu lalu kita ke Ombudsman. Kita ingin mengadukan Kapolda Papua dan Kapolres Jayapura terhadap pelarangan aksi pada 1 dan 13 Mei, termasuk pelarangan kegitan hari ini juga, 23 Mei," ucap Zely.

 

Menurutnya, penanganan represif terhadap sejumlah aksi di Jayapura dan penangkapan yang tidak sesuai prosedur, serta adanya 28 orang yang masih dalam tahanan atas tuduhan yang dianggapnya mengekang kebebasan berekspresi, juga akan dilaporkan kepada Kompolnas.

 

"Kami ingin mengadukan ini ke Kompolnas, agar ada tindakan terhadap cara penanganan dan prosedur yang menjadi wewenang Kompolnas," tegasnya.

 

Meskipun Kompolnas tidak berwenang untuk mencopot Kapolda Papua dan Kapolres Jayapura, namun setidaknya meminta pertanggungjawaban Tito terhadap warga sipil yang ditangkap yang tak melakukan pelanggaran hukum.

 

"Kalau kami tegas, tindakan Kapolda Papua dan Kapolres Jayapura, seharusnya memang harus diganti, karena dibutuhkan seseorang yang memiliki pendekatan berbeda untuk menyelesaikan Papua," tandasnya.

 

Napas mengusulkan pencopotan tersebut karena kepemimpinan Tito dan Mathius di bumi Cendrawasih selama ini, tidak mencerminkan pendekatan yang soft untuk menyelesaikan konflik di Papua.

 

"Memang kalau bentuk arogansi tidak terlalu kongkrit, tapi sebetulnya, tidak ada kemauan untuk menyelesaikan konflik Papua dengan pendekatan yang lebih pro perdamaian. Kalau terus represif, maka ini bisa bertambah buruk," pungkasnya. (IS)

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?