GATRANEWS

Pendapat Ahli Bioremediasi Mentahkan Dakwaan Jaksa

Jakarta, GATRAnews - Dugaan kriminalisasi terhadap PT Chevron Pasicif Indonesia (CPI) atas proyek bioremediasi perlahan-lahan mulai terkuak melalui persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dan satu per satu mematahkan dakwaan jaksa penuntut umum. Setidaknya itulah versi kuasa hukum PT Chevron, saat pengadilan mengajukan saksi ahli. Betapa tidak, pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat, (24/5), salah seorang ahli bioremediasi bernama Sri Haryati Suhardi mengatakan, bahwa tenggat waktu 14 hari tidak dapat dijadikan ukuran keberhasilan proses bioremediasi. Penegasan ahli bioremediasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) itu bertolak belakang dengan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

 

Keterangan ahli bioremediasi tersebut menyanggah dakwaan JPU yang mematok waktu 14 hari untuk menentukan berhasil tidaknya proses bioremediasi. Dalam dakwaan disebutkan, karena tidak terjadi penurunan TPH dalam 14 hari dan tidak ada mikroorganisme pendegradasi minyak, proses bioremediasi dinyatakan nihil. “Empat belas hari bukan acuan, karena tingkat keberhasilan diizinkan hingga 8 bulan,” kata Sri Haryati yang bersaksi untuk terdakwa Koordinator Tim Environmental Issues Seatlement SLS Minas PT Chevron, Kukuh Kertasafari.

 

Dia menjelaskan, 14 hari merupakan waktu bagi mikroba bekerja mendegradasi limbah minyak pada tanah tercemar. Kepmen nomor 128 tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi, juga tidak mengatur batas minimal proses bioremediasi. “Dalam prakteknya, maksimumnya 8 bulan,” ujarnya.

 

Menurut Sri Haryati, Kepmen nomor 128 thun 2003, mewajibkan pemeriksaan persentase kandungan minyak mentah pada tanah tercemar atau Total Petroleum Hydrocarbon per dua pekan. Pengecekan minimal dilakukan 3 kali untuk melihat konsistensi hasil uji. “Kalau TPH sudah di bawah 1 persen, kita bisa nyatakan bioproses bisa dihentikan,” ujarnya.

 

Seperti diketahui, CPI bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan instansi-instansi pemerintah terkait serta ahli-ahli di bidang lingkungan, merintis program bioremediasi di Indonesia sebagai metode pembersihan tanah yang aman dan ramah lingkungan. Program yang dijalankan sejak 1994 itu, digelar untuk mendukung pemerintah RI mencapai target produksi minyak nasional.

 

PT Chevron telah mengklaim biaya bioremediasi kepada pemerintah Indonesia melalui BP Migas sejak tahun 2003, karena program itu termasuk dalam cost recovery. Tetapi pada 2006, proyek ini dituding fiktif, karena perusahaan subkotraktor yakni PT Green Planet Indonesia dan PT Sumigita Jaya, pelaksana proyek ini, hanyalah kontraktor umum. Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian negara akibat proyek fiktif ini sekitar US$ 23,36 juta.

 

Pada Maret 2012, Kejaksaan Agung menetapkan tujuh orang tersangka. Lima di antaranya penanggung jawab proyek dan manajer dari PT Chevron. Mereka adalah Endah Rumbiyanti, Widodo, Kukuh, Alexiat Tirtawidjaja, dan Bachtiar Abdul Fatah. Dua orang lainnya adalah direktur dari perusahaan rekanan, Herlan, direktur pada Perusahaan Kontraktor PT Sumigata Jaya, dan Direktur PT Green Planet Indonesia, Ricksy Prematuri.

 

Pada persidangan medio Mei, Pengadilan Tipikor memvonis Ricksy dan Herland bersalah. Mereka diganjar sanksi hukuman 5 dan 6 tahun kurungan penjara serta diwajibkan mengganti kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah. Ricky bersalah dengan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider kurungan dua bulan. PT GPI sebagai perusahaan juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara 3,089 juta dollar AS. Terdakwa lain kini masih dalam proses pengadilan.

 

Putusan hakim pada dua terdakwa itu dianggap mengabaikan beberapa fakta dan kesaksian para ahli. Ahli pidana UGM Eddie OS Hiraeij, misalnya, dalam menjelaskan bahwa tidak selamanya di dalam suatu kerugian negara ada perbuatan korupsi. Kerugian itu bisa juga dikarenakan kesalahan dalam administrasi. “Kerugian negara bisa karena administrasi, perdata maupun pidana,” kata Eddie saat bersaksi di Pengadilan Tipikor medio April lalu.

 

Menurut Eddy, pidana bisa ditegakan jika terjadi korban. Di dalam UU Lingkungan Hidup, hukum pidana diletakkan sebagai ultimum remedium. Urutan penerapannya adalah administrasi, perdata baru pidana. “Jika faktanya lebih pada lingkungan hidup, maka diberlakukan UU Lingkungan Hidup,” ujarnya.

 

Bahkan saksi ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Juniffer, menyebut bahwa semua hasil temuan indikasi adanya kerugian negara pada proyek bioremediasi Chevron dilaporkan ke Edison Effendi (EE) selaku saksi ahli atas proyek tersebut. Padahal, EE disebut-sebut terlibat konflik kepentingan, lantaran pernah kalah tender dalam proyek CPI itu.

 

Juniffer mengaku tidak tahu menahu perihal konflik kepentingan itu, karena merasa bukan wewenangnya. “Tugas BPKP hanya melaporkan hasil dari penghitungan adanya kerugian negara ke pihak JPU dan saksi ahli atas proyek itu saja,” katanya.

 

Rumbiyanti sendiri, selaku terdakwa, menurut sejumlah penasihat hukumnya tidak terlibat sama sekali pada kasus yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Terdakwa berada atau menangani proyek bioremediasi baru pada tahun 2011, sementara hasil investigasi dan audit yang dilakukan BPKP dilakukan pada berkas-berkas di tahun 2006. Namun mengapa bisa ditetapkan sebagai tersangka,” tanya Junifer.

 

Banyak Kejanggalan

Sementara di sisi lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga telah menyebut adanya sejumlah kejanggalan dalam penanganan perkara dugaan korupsi proyek bioremediasi PT CPI. “Kejanggalan ini hasil pemeriksaan dan penyelidikan penangan perkara bioremediasi. Dan kami telah meminta keterangan dari 70 saksi,” kata Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai di Kantornya, Selasa lalu, (21/5).

 

Dia menjelaskan, 11 variabel kejanggalan tersebut adalah mengenai putusan pra peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang menyatakan penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak sah terhadap tiga pegawai PT CPI, yakni Endah Rumbiyanti, Kukuh Kertasari dan Widodo. Sedangkan putusan praperadilan berikutnya menyatakan tidak sahnya penetapan Bachtiar Abdul Fatah sebagai tersangka kasus ini.

 

Variabel kedua, lanjut dia, mengenai pertanggungjawaban hukum. Menurutnya, kedudukan terdakwa dalam perkara ini cukup jauh dalam membuah keputusan terkait kelangsungan proyek bioremediasi. "Kalau proyek besar apakah masuk akal dilakukan oleh lower management," ujarnya. Kejanggalan ketiga, terkait terjadinya diskriminasi hukum. Menurut Pigai, yang paling bertanggungjawab untuk proyek bioremediasi adalah Russel George Larsson selaku manager bagian Infrastructure Maintance PT CPI.

 

Russel pernah dimintai keterangan oleh Komnas HAM pada 8 Februari lalu. Dia menegaskan pekerjaan yang dilakukan selama ini telah mengikuti prosedur yang berlaku. Bahkan dia bersedia memberi keterangan kepada penyidik tindak pidana khusus Kejagug. Namun hingga kini Russel belum dimintai keterangan oleh gedung bundar. "Perlakuan hukum yang tidak sama oleh Kejaksaan Agung mengarah adanya tindakan diskriminasi hukum," jelasnya.

 

Variabel keempat mengenai perizinan proyek bioremediasi. Kementerian Lingkungan Hidup melalui surat Nomor: B-3555/MENLH/PDAL/03/2013 tertanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup menyatakan tidak ada pelanggaran izin dan kegiatan bioremediasi yang dilakukan PT CPI. Kementerian itu juga menegaskan yang wajib memiliki izin kegiatan bioremediasi hanya PT CPI, adapun pihak ketiga yang membantu, tidak wajib memiliki izin.

 

Kejanggalan selanjutnya terkait metodologi penelitian Total Petroleum Hidrokarbon (TPH) dan lokasi pengambilan sampel. Penyidik Kejaksaan Agung hanya mengambil dua sampel yang masing-masing dari fasilitas pengolahan bioremediasi pada daerah produksi Sumatera Light South dan Sumatera Light North. Padahal jumlah keseluruhan fasilitas pengolahan ada sembilan. Masing-masing pengolahan memiliki fasilitas dan proses yang berbeda.

 

"Sehingga satu sampel yang diambil tidak akan dapat memawakili fasilitas pengolahan lainnya. Belum lagi jaraknya satu fasilitas dengan fasilitas yang lain ditempuh perjalanan satu jam," papar Pigai.

 

Variabel keenam tentang aturan mengenai Total Petroleum Hidrokarbon (TPH). Komponen TPH merupakan penentu dalam kegiatan penanganan lahan terkontaminasi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 menyatakan tingkat TPH untuk tanah yang akan diproses tidak boleh lebih dari 15 persen dan proses dinyatakan selesai jika tingkat TPH telah mencapai satu persen. Dalam Kepmen ini tidak diatur adanya TPH minimum sebesar 7,5 persen.

 

Selanjutnya kejanggalan mengenai perolehan Surat Status Pembersihan Lahan Terkontaminasi (SSPLT). Jika lokasi yang tercemar telah dianggap bersih maka tim Health Environment Safety bersama tim Waste Management PT CPI akan menyusun laporan untuk disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

 

Atas laporan itu, KLH akan menurunkan tim yang terdiri atas pakar dan pejabat pengawas lingkungan hidup ke lapangan guna memastikan lokasi tersebut benar-benar bersih. PT CPI sudah mendapat tiga SSPLT untuk lokasi yang berbeda. Pigai kemudian menyebut adanya konflik kepentingan sebagai variabel kejanggalan kedelapan. Keberadaan Edison Effendi selaku ahli tidak sepatutnya dimintai keterangan oleh Kejaksaan Agung. Edison merupakan salah satu kontraktor yang kalah dalam proses pelelangan jasa bioremediasi. Komnas HAM telah tiga kali melakukan pemanggilan terhadap Edison untuk dimintai keterangan. Namun yang bersangkutan tidak pernah hadir.

 

Variabel kesembilan terkait penggantian biaya operasi. Berdasarkan perjanjian bagi hasil (production sharing contract/PSC), sudah ditentukan mekanisme untuk menyelesaikan ketidaksepahaman mengenai pembebanan biaya bioremediasi melalui audit. Jika hasil audit belum mampu menyelesaikan, maka ditempuh mekanisme konsultasi dan arbitrase.

 

Perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi kejanggalan ke-10. BPKP menyimpulkan adanya kerugian negara dalam perkara bioremediasi sebesar US$ 9,9 juta. Jumlah kerugian tersebut berdasarkan keterangan Edison Effendi. Seharusnya BPKP mengesampingkan keterangan Edison yang tidak independen dan memiliki konflik kepentingan.

 

Variabel kejanggalan terakhir tentang persidangan perkara bioremediasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Lima terdakwa diajukan ke persidangan yakni, Herland, Rickys, Endah, Kukuh dan Widodo. Hakim memberikan waktu kepada jaksa penuntut umum selama 3 bulan persidangan untuk menghadirkan para saksi. Rata-rata dua kali persidangan tiap pekannya sehingga kesempatan yang diberikan kurang lebih sebanyak 24 kali persidangan.

 

Namun kesempatan terhadap Herland dan Ricksy menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan hanya sebanyak 4 kali persidangan. Permohonan penambahan waktu persidangan untuk menghadirkan saksi dan ahli tersebut ditolak hakim. “Ini pelanggaran atas hak asasi terdakwa untuk memperoleh hukum yang adil,” tegas Pigai.(IS)

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?