GATRANEWS

Kejati Jambi Periksa Saksi Kasus Korupsi Pramuka

Jambi, GATRAnews - Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi memeriksa mantan bendahara Kwarda Pramuka Jambi, Sepdinal, sebagao saksi untuk tersangka mantan Ketua Kwarda Pramuka Jambi AM Firdaus, dalam kasus korupsi dana Pramuka senilai Rp 3,1 miliar pada 2009-2011. Firdaus sendiri sudah telah ditahan sejak pekan lalu.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Jambi Andi Azhari, Rabu (5/6), kepada Antara mengatakan, penyidik kejaksaan juga memeriksa mantan pembantu bendahara Ahmad Ridwan.

Kedua saksi Sepdinal dan Ridwan ditanyai puluhan pertanyaan terkait dugaan korupsi aliran dana Pramuka Jambi selama tiga tahun sejak 2009-2011.

"Keduanya memang masih sebatas saksi untuk tersangka Fidaus dan kelanjutkan kasusnya ada ditangani penyidik kejati yang sedang intensif melakukan pemberkasan dan pemeriksaan perkara tersebut," kata Andi Azhari.

Sebelumnya AM Firdaus, yang merupakan mantan Sekda Provinsi Jambi, secara resmi ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi, terkait kasus korupsi dana Pramuka senilai Rp 3,1 miliar pada 2009 hingga 2011.

Alasan penahanan, karena tersangka dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Selain itu, tersangka juga belum mengembalikan kerugian negara senilai Rp3,1 miliar.

Atas perbuatannya, tersangka AM Firdaus dikenakan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dan ditambah sesuai UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kasus ini bermula sejak April 2011 lalu, dimana Inspektorat Provinsi Jambi mengirim Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait dugaan penyelewengan dana abadi Kwarda Pramuka Provinsi Jambi senilai Rp3 miliar lebih kepada Gubernur Jambi.

Dana abadi dari perusahaan PT IIS tersebut masuk ke kas Pramuka sekitar tahun 2000. Dalam kurun waktu itu jumlahnya lebih kurang Rp 24,2 miliar. Sedangkan jumlah dana abadi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah Rp3 miliar lebih.

Hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan dana ini mencapai Rp 3,1 miliar, yakni Rp 2 miliar lebih diketahui berupa pengeluaran dana yang tidak jelas, sedangkan lainnya berupa SPPD fiktif pengurus Rp 300 juta dan pinjaman pribadi dan Rp50 juta tidak dikeluarkan pajak. (TMA)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?