GATRANEWS

Pernyataan Soal PP 99 Tahun 2012, Amir Syamsuddin Inkonsisten

Jakarta, GATRAnews - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito menilai pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012 tentang Pengetatan Remisi tidak berlaku surut dinilai inkonsistensi dan bahkan diskriminatif.

 

Penilaian tersebut disampaikan Margarito di Jakarta, Senin, (15/7/2013). Ia menilai demikian karena saat dimintai ketegasan terkait putusan Mahkamah Konsitusi (MK) tanggal 22 November 2012, tentang Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pihak Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) bersikeras bahwa putusan MK tersebut berlaku surut.

 

"Ini memang negara arogan, negara yang konsiten untuk tidak konsisten," cetusnya.

 

Tidak konsisten yang dimaksud Margarito, yakni seperti penerapan Pasal 197 KUHAP, khususnya ayat (1) huruf, jelas disebutkan, bila putusan pengadilan tak memuat perintah penahanan, maka tak bisa dieksekusi. "Tapi faktanya, tidak ada perintah penahanan tetap diekseskusi," ujarnya.

 

Ketidakkonsistenan yang kedua, lanjut Margarito, yakni ketika penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tersebut oleh Yusril Ihza Mahendra mewakili klienya Parlin Riduansyah dan telah menghasilkan putusan MK tertanggal 22 November 2012.

 

Kemenkum HAM seolah ogah menjalankan putusan tersebut dan malah menyebut putusan tersebut berlaku surut. Sehingga pihaknya tidak mau membebaskan napi yang kadung dipenjara karena menjadi korban penerapan Pasal 197 huruf k KUHAP tersebut.

 

Padahal Ketua MK Akil Mochtar telah secara tegas menyebut putusan MK tersebut tidak berlaku surut. Bahkan Undang-undang MK pasal 47 jelas mencantumkan putusan MK tidak berlaku surut (asas retroaktif). Efek berlakunya putusan MK bersifat prospektif ke depan (Forward Looking) dan tidak retroaktif ke belakang (Backward Looking).

 

"Ini yang menjadi menurunkan martabat PP 99/2012 dan Pasal 197 harkat dan martabatnya menjadi rendah," pungkasnya.

 

Sementara itu pakar hukum pidana, Andi Hamzah menegaskan, keberadaan putusan MK lebih kuat ketimbang PP. Maka harusnya putusan MK dijalankan terlebih dulu. "Kuat putusan MK," jawabnya saat ditanya kedudukan antara putusan MK dengan PP.

 

Soal tak dijalankannya putusan MK tersebut, Andi mengaku penerapan hukum di Indonesia memang sudah salah kaprah.

 

"Pokoknya, Indonesia masalah hukum kacau lah ya. Sudah kacau, Indonesia terkenal di luar negeri karena penerapan hukum tidak sesuai dengan standar-standar internasional," pungkasnya. (IS)

 

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?