GATRANEWS

Yusril: Perpu Mengenai MK Sudah Tepat

Jakarta, GATRAnews - Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra menilai tepat rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) mengenai Mahkamah Konstitusi (MK).

"Langkah Presiden SBY untuk mengeluarkan perpu untuk mengubah Undang-Undang MK adalah langkah yang tepat untuk mengatasi krisis yang melanda MK," ujar Yusril, di Jakarta, Sabtu (5/10).

Menurut ahli hukum tata negara itu, mustahil lembaga negara tanpa pengawas. Yusri mengusulkan agar Komisi Yudisial (KY) kembali diberi wewenang mengawasi hakim MK seperti telah diatur UU, namun dibatalkan oleh MK.

"MK memang berwenang menguji UU apa saja, termasuk menguji UU yang mengatur dirinya. Namun, MK harus menahan diri dan menjunjung tinggi etika agar tidak menguji UU yang berkaitan dengan MK sendiri. Tindakan seperti itu tidak etis," ucapnya, sebagaimana dikutip Antara.

Yusril menambahkan, ada kesan kuat MK ingin superior yang terjadi sejak era kepemimpinan Jimly Asshiddiqie sehingga setiap UU yang membatasi MK dibatalkan lembaga itu. "Termasuk kewenangan KY untuk mengawasi hakim MK," katanya.

Perpu tersebut, lanjut dia, hendaknya mengatur pencabutan kewenangan MK untuk mengadili perkara Pilkada, dengan masa transisi tertentu.

Dia mengharapkan, jika Perpu ini disahkan DPR menjadi UU, maka MK jangan lagi menguji UU yang mengatur dirinya.

Presiden Yudhoyono sedang menyiapkan Perpu yang diantaranya akan mengatur persyaratan, aturan dan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi karena penting dilakukan sesuai semangat UUD 1945.

Presiden dalam waktu dekat akan meminta masukan DPR dan Mahkamah Agung. (TMA)

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?