GATRANEWS

Sutan Daftarkan Gugatan terahadap KPK di PN Jaksel
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Tim kuasa hukum tersangka Sutan Bhatoegana, siang ini akan mendaftarkan...
Faisal: Aneh, Ruki Klaim Bersama Demonstran
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua LSM Progres 98 Faizal Assegaf menilai, aksi unjuk rasa yang dilakukan...
Polisi Bentuk Tim Khusus Tangani Kematian di RS Siloam
Tuesday, 03 March 2015

Jakarta, GATRAnews-Polda Metro Jaya membentuk tim khusus dalam menyelidiki kasus tewasnya dua...
Laporan Korupsi APBD Dilimpahkan ke Kejagung, Ahok Bingung
Tuesday, 03 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan akan melimpahkan laporan...
Persiapan Eksekusi Mati Tahap Dua Sudah 95%
Tuesday, 03 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Eksekusi 11 tepidana mati kasus norkotika tahap dua belum juga dilakukan....
Pegawai KPK Akan Terus Gelar Aksi
Tuesday, 03 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus melakuka aksi...
PSHK: Penyerahan Kasus BG, Kompromi Mengecewakan
Tuesday, 03 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai, kesepakatan antara...
Ketua DPD Sesalkan Aksi Demo Pegawai KPK
Tuesday, 03 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Aksi demonstrasi dengan berorasi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di...
Ruki: KPK Kalah dalam Kasus BG
Tuesday, 03 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Plt Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrrachman Ruki mengakui...
Wakapolri: Kasus Komjen Budi Gunawan Bisa Dihentikan
Tuesday, 03 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengatakan, tidak menutup kemungkinan...
Jaksa Agung: Jangan Suuzon Jika BG Dilimpahkan ke Polri
Tuesday, 03 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Agung HM Prasetyo mengimbau semua pihak agar tidak berburuk sangka jika...
Kejagung Akan Serahkan Kasus BG ke Polri
Tuesday, 03 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan, putusan Hakim Sarpin Rizaldi tidak akan...
Jaksa Agung: Gitu Saja Ditulis
Monday, 02 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Agung HM Prasetyo sempat menyampaikan tanggapannya atas kedatangan...
Jaksa Agung: Kasus AS dan BW Tetap Lanjut
Monday, 02 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, kasus Ketua dan Wakil Ketua Komisi...
Pramono Anung ke Kejagung, Ada Apa?
Monday, 02 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Bukan hanya pejabat Polri dan petinggi KPK yang mengunjungi Kejaksaan Agung...
Kejagung Bakal Kembalikan Kasus BG ke Mabes Polri?
Monday, 02 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan kasus Komjen Pol Budi...
Kejagung, KPK, dan Polri Bentuk Tim Pelimpahan Kasus BG
Monday, 02 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Tiga lembaga hukum, yakni Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),...
Kabareskrim Bantah Kasus BG Bakal Dibarter dengan AS dan BW
Monday, 02 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Budi Waseso membantah diserahkannya kasus...
Bingung, Syahrini dan Hotman Salah Masuk Pintu
Monday, 02 March 2015

Jakarta, GATRAnews-Penyidik Bareskrim Polri akhirnya memeriksa artis seksi Syahrini sebagai saksi...
KPK Limpahkan Kasus BG ke Kejagung
Monday, 02 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Setelah hakim Sarpin Rizaldi dalam amar putusan praperadilan menyatakan bahwa...

Burhanudin: DPR Juga Terlibat Kasus Hambalang

Jakarta, GATRAnews - Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Burhanudin Muhtadi menegaskan, DPR juga diduga terlibat mega skandal dugaan korupsi Hambalang, meski dalam laporan tahap I Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menyebutkan adanya dugaan keterlibatan itu. 

 

"Kasus Hambalang, ini tidak bisa lepas dari berbagai pihak, dan tidak lepas juga dari DPR karena tentunya ada berbagai pembahasan dengan DPR," kata Burhanudin dalam diskusi bertajuk "Hambalang Masih Mengambang" di Jakarta Pusat, Sabtu, (3/11).

 

Kepala Biro Humas dan Luar Negeri BPK, Bahtiar Arif mengaku, pihaknya kesulitan mendapatkan sejumlah risalah rapat pembahasan P3SON Hambalang antara DPR dengan mitranya, Kementeria Pemuda dan Olah Raga. "Ada proses multi years yang jadi temuan BPK, tapi ada risalah yang belum disampaikan DPR, sehingga belum bisa dianalisa," ungkap Bahtiar.

 

Meski demikian, Bahtiar menegaskan, untuk menghasilkan risalah berbagai rapat pembahasan Hambalang di DPR, BPK akan terus memintanya karena itu merupakan hak BPK. "BPK berhak memperoleh bukti risalah itu," tegasnya. Memang, berdasarkan hasil laporan tahap I BPK yang menemukan 11 indikasi pelanggaaran sejumlah perundang-undangan dan penyalah gunaan wewenang, tidak memuat adanya dugaan keterlibatan anggota dewan.

 

Adapun 11 indikasi penyimpangan tersebut, yakni surat keputusan (SK) hak pakai, izin lokasi dan site plan, izin mendirikan bangunan (IMB), pendapat teknis, revisi RKA-KL tahun anggaran 2010, permohonan kontrak tahun jamak, izin kontrak tahun jamak, persetujuan RKA-KL tahun anggaran 2011, pelelangan, pencairan anggaran tahun 2010, dan pelaksanaan konstruksi. 

 

Berdasarkan laporan tersebut, ada 24 pejabat yang diduga terlibat dalam mega dugaan skandal korupsi tersebut, di antaranya, 2 menteri (menpora dan menkeu), mantan kepala BPN, Kabag persuratan dan kearsipan BPN, sesmenpora, sekjen kementerian, kabag keuangan Kemenpora, dirjen anggaran, direktur penatan bangunan dan lingkungan kementerian pekerjaan umum, kepala perizinan terpadu Kabupaten Bogor, dan Bupati Bogor.(IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?