GATRANEWS

Penyidik Tanya Udar Soal Bus TransJakarta di Era Foke
Thursday, 24 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, yang menjadi...
Berkas Perkara Lima Siswa SMAN 3 Jakarta Dinyatakan Lengkap
Thursday, 24 July 2014

Jakarta, GATRAnews-Berkas perkara kelima tersangka pelaku penganiayaan terhadap Caesar Al Irhami,...
Kuasa Hukum: Jaksa Harusnya Tuntut Bebas Hendra Office Boy
Thursday, 24 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Ahmad Taufik, kuasa hukum Hendra Saputra menilai tuntutan 2 tahun 6 bulan dan...
Mantan Bupati Temanggung Dihukum Tujuh Tahun Penjara
Wednesday, 23 July 2014

Semarang,  GATRAnews - Mantan Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo dijatuhi hukuman tujuh tahun...
Sidang Kasus Korupsi Bank DKI Digelar Pekan Depan
Wednesday, 23 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi segera menyidangkan kasus korupsi pengadaan...
Polri Selidiki Keterlibatan Jurnalis AS di Kasus Pilpres
Tuesday, 22 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Bareskrim Mabes Polri sedang mencari alat bukti permulaan untuk...
Operator Suap Akil Mochtar Ditahan KPK
Tuesday, 22 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Muhtar Ependi, tersangka yang...
KPK Cekal Tiga Orang Swasta
Monday, 21 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Direktorat Jendral (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia...
KPK Siap Usut Kasus Lain Bupati Karawang
Saturday, 19 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami ada tidaknya keterlibatan...
Pengungkapan Kasus Korupsi Bupati Karawang Berkat Laporan Seseorang
Saturday, 19 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Penangkapan Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya, Nurlatifah, yang merupakan...
Andi Minta Choel Bertanggung Jawab dalam Kasus Hambalang
Saturday, 19 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Andi Alfian Mallarangeng menegaskan bahwa siapa pun yang berbuat salah di mata...
Andi: Saya Tidak Menikmati Uang Korupsi
Saturday, 19 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Andi Alfian Mallarangeng dengan tegas menyatakan banding atas vonis 4 tahun...
Hakim: Instruksi Andi Bengkakkan Anggaran Hambalang
Saturday, 19 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di Jakarta, Jumat (18/7),...
Hakim: Andi Biarkan Adiknya Atur Hambalang
Saturday, 19 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, menyatakan bahwa...
Polda Jatim Bongkar Perdagangan Wanita Lewat "BBM"
Friday, 18 July 2014

Surabaya, GATRAnews - Kepolisian Daerah Jawa Timur kembali membongkar praktik "perdagangan"...
Istri Bupati Karawang Tak Pakai ''Seragam Kebesaran'' KPK
Friday, 18 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Nurlatifah, istri Bupati Karawang Ade Swara, tak tampak mengenakan "seragam...
KPK Tetapkan ''Kaki Tangan'' Akil Tersangka Korupsi
Friday, 18 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Muhtar Ependi sebagai tersangka....
Kejagung Segera Tahan Mantan Dirut Bank DKI
Friday, 18 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung segera menahan Winny Erwindia, mantan Direktur Utama Bank DKI...
Hakim Nilai Andi Sebabkan Gedung P3SON Hambalang Total Loss
Friday, 18 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Ketua Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Haswandi,...
KPK Sita Dolar dalam OTT di Karawang
Friday, 18 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang pecahan dolar Amerika...

Burhanudin: DPR Juga Terlibat Kasus Hambalang

Jakarta, GATRAnews - Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Burhanudin Muhtadi menegaskan, DPR juga diduga terlibat mega skandal dugaan korupsi Hambalang, meski dalam laporan tahap I Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menyebutkan adanya dugaan keterlibatan itu. 

 

"Kasus Hambalang, ini tidak bisa lepas dari berbagai pihak, dan tidak lepas juga dari DPR karena tentunya ada berbagai pembahasan dengan DPR," kata Burhanudin dalam diskusi bertajuk "Hambalang Masih Mengambang" di Jakarta Pusat, Sabtu, (3/11).

 

Kepala Biro Humas dan Luar Negeri BPK, Bahtiar Arif mengaku, pihaknya kesulitan mendapatkan sejumlah risalah rapat pembahasan P3SON Hambalang antara DPR dengan mitranya, Kementeria Pemuda dan Olah Raga. "Ada proses multi years yang jadi temuan BPK, tapi ada risalah yang belum disampaikan DPR, sehingga belum bisa dianalisa," ungkap Bahtiar.

 

Meski demikian, Bahtiar menegaskan, untuk menghasilkan risalah berbagai rapat pembahasan Hambalang di DPR, BPK akan terus memintanya karena itu merupakan hak BPK. "BPK berhak memperoleh bukti risalah itu," tegasnya. Memang, berdasarkan hasil laporan tahap I BPK yang menemukan 11 indikasi pelanggaaran sejumlah perundang-undangan dan penyalah gunaan wewenang, tidak memuat adanya dugaan keterlibatan anggota dewan.

 

Adapun 11 indikasi penyimpangan tersebut, yakni surat keputusan (SK) hak pakai, izin lokasi dan site plan, izin mendirikan bangunan (IMB), pendapat teknis, revisi RKA-KL tahun anggaran 2010, permohonan kontrak tahun jamak, izin kontrak tahun jamak, persetujuan RKA-KL tahun anggaran 2011, pelelangan, pencairan anggaran tahun 2010, dan pelaksanaan konstruksi. 

 

Berdasarkan laporan tersebut, ada 24 pejabat yang diduga terlibat dalam mega dugaan skandal korupsi tersebut, di antaranya, 2 menteri (menpora dan menkeu), mantan kepala BPN, Kabag persuratan dan kearsipan BPN, sesmenpora, sekjen kementerian, kabag keuangan Kemenpora, dirjen anggaran, direktur penatan bangunan dan lingkungan kementerian pekerjaan umum, kepala perizinan terpadu Kabupaten Bogor, dan Bupati Bogor.(IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?