GATRANEWS

BNN: Terpidana Mati Kendalikan Peredaran Narkoba dari Penjara
Saturday, 31 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan bahwa terpidana mati kasus narkoba...
Pengacara Bawa Kasus Budi Gunawan ke Komisi III
Friday, 30 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Pengacara Komjen Budi Gunawan (BG), Razman Nasution membawa kasus hukum...
Jika Merasa Benar, BG Harusnya Penuhi Panggilan KPK
Friday, 30 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Agustinus Pohan, pakar hukum dari Universtas Katolik Parahyangan (Unpar),...
Ada Lima Oknum Kodam Cenderawasih Ketahuan Jual Amunisi ke Kelompok Bersenjata
Friday, 30 January 2015

Jakarta, GATRAnews- Panglima Kodam XVII Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI Fransen Siahaan, mengakui...
KPK Imbau Saksi dari Polri Agar Kooperatif
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau anggota Polri yang mendapat...
KPK Periksa Komjen BG, Jumat
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Komjen Pol Budi Gunawan...
Polres Bekasi Tembak Mati Tiga Pencuri Motor
Thursday, 29 January 2015

Bekasi, GATRAnews - Jajaran Satuan Reserse Kriminal Polresta Bekasi Kota, Jawa Barat, terpaksa...
Kejagung Tangkap Tersangka Korupsi Foto Udara
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil manangkap Direktur Utama PT...
Cari Keadilan, Terpidana Narkoba Mengadu ke KY
Wednesday, 28 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Terpidana kasus narkoba, Lutzvy Yudha Utama mengadu ke Komisi Yudisial (KY) di...
IPW Sayangkan Sikap Polisi dalam Kasus Christopher
Wednesday, 28 January 2015

Jakarta, GATRANews- Indonesia Police Watch (IPW) menyayangkan dualisme Polri dalam menyikapi kasus...
KPK Masih Telisik SKL BLBI Sjamsul Nursalim
Wednesday, 28 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengembangkan penyelidikan...
Polres Jakarta Barat Amankan 360 Preman
Wednesday, 28 January 2015

Jakarta, GATRAnews-Polres Metro Jakarta Barat mengamankan ratusan preman saat menggelar Operasi...
Komnas HAM Juga Selidiki Dugaan Kriminalisasi 3 Pimpinan KPK
Tuesday, 27 January 2015

Jakarta, GATRAnews- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah membentuk tim penyelidikan...
Gara-gara Tangkap Bambang Widjojanto, Polri Diduga Lakukan Pelanggaran HAM
Tuesday, 27 January 2015

Jakarta, GATRAnews- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mendatangi...
Johan: Banyak Yang Ngaku-ngaku KPK
Tuesday, 27 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai siapa pun yang ingin...
BW: Seorang Pemimpin Harus Berani Ambil Risiko
Monday, 26 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menegaskan...
Pimpinan KPK Bahas Permohonan Mundur BW
Monday, 26 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas surat permohonan berhenti...
BW Mundur Sementara Sebagai Pimpinan KPK
Monday, 26 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Bambang Widjojanto (BW) mengajukan surat permohonan berhenti sementara dari...
Polri Tak Perlu Geledah KPK
Saturday, 24 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Pengacara senior Todung Mulya Lubis sependapat dengan pernyataan Kadiv Humas...
Adnan Dipolisikan, KPK Terancam ''Lumpuh''
Saturday, 24 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam "lumpuh" jika semua komisionernya...

Burhanudin: DPR Juga Terlibat Kasus Hambalang

Jakarta, GATRAnews - Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Burhanudin Muhtadi menegaskan, DPR juga diduga terlibat mega skandal dugaan korupsi Hambalang, meski dalam laporan tahap I Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menyebutkan adanya dugaan keterlibatan itu. 

 

"Kasus Hambalang, ini tidak bisa lepas dari berbagai pihak, dan tidak lepas juga dari DPR karena tentunya ada berbagai pembahasan dengan DPR," kata Burhanudin dalam diskusi bertajuk "Hambalang Masih Mengambang" di Jakarta Pusat, Sabtu, (3/11).

 

Kepala Biro Humas dan Luar Negeri BPK, Bahtiar Arif mengaku, pihaknya kesulitan mendapatkan sejumlah risalah rapat pembahasan P3SON Hambalang antara DPR dengan mitranya, Kementeria Pemuda dan Olah Raga. "Ada proses multi years yang jadi temuan BPK, tapi ada risalah yang belum disampaikan DPR, sehingga belum bisa dianalisa," ungkap Bahtiar.

 

Meski demikian, Bahtiar menegaskan, untuk menghasilkan risalah berbagai rapat pembahasan Hambalang di DPR, BPK akan terus memintanya karena itu merupakan hak BPK. "BPK berhak memperoleh bukti risalah itu," tegasnya. Memang, berdasarkan hasil laporan tahap I BPK yang menemukan 11 indikasi pelanggaaran sejumlah perundang-undangan dan penyalah gunaan wewenang, tidak memuat adanya dugaan keterlibatan anggota dewan.

 

Adapun 11 indikasi penyimpangan tersebut, yakni surat keputusan (SK) hak pakai, izin lokasi dan site plan, izin mendirikan bangunan (IMB), pendapat teknis, revisi RKA-KL tahun anggaran 2010, permohonan kontrak tahun jamak, izin kontrak tahun jamak, persetujuan RKA-KL tahun anggaran 2011, pelelangan, pencairan anggaran tahun 2010, dan pelaksanaan konstruksi. 

 

Berdasarkan laporan tersebut, ada 24 pejabat yang diduga terlibat dalam mega dugaan skandal korupsi tersebut, di antaranya, 2 menteri (menpora dan menkeu), mantan kepala BPN, Kabag persuratan dan kearsipan BPN, sesmenpora, sekjen kementerian, kabag keuangan Kemenpora, dirjen anggaran, direktur penatan bangunan dan lingkungan kementerian pekerjaan umum, kepala perizinan terpadu Kabupaten Bogor, dan Bupati Bogor.(IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?