GATRANEWS

Kejagung Belum Dalami Kasus CGN
Friday, 19 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung ditenggarai belum mendalami kasus kredit ke PT Cipta Graha...
JAM Pidsus Akan Cek Kasus Setya Novanto Dkk
Friday, 19 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung berjanji akan mengecek putusan peninjauan kembali (PK)...
Rekonstruksi Kasus Hutan Bogor, dari Menara Sudirman Hingga KPK
Friday, 19 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Sejumlah saksi kasus korupsi berupa suap tukar guling kawasan hutan di Bogor,...
Mantan Sekjen ESDM ''Resmi'' Kenakan Rompi Oranye KPK
Friday, 19 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Setelah menjalani pemeriksaan sekitar 11 jam di kantor Komisi Pemberantasan...
Awal Machfud Terjerat Hambalang
Thursday, 18 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum (JPU), dalam dakwaannya, memaparkan awal mula keterlibatan...
Machfud Didakwa Rugikan Negara Rp 464 M
Thursday, 18 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa...
MAKI Minta Kejagung Jelaskan Proses Hukum Setya Novanto
Thursday, 18 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Kejaksaan Agung menjelaskan...
Jual Sepeda Motor, Bandit Dicokok Polisi
Thursday, 18 December 2014

Jakarta, GATRAnews-Petugas Polsek Tambora menangkap Fauzi Kurniawan alias Aji, 22 tahun saat...
MAKI: Segera Ajukan Setya Novanto ke Pengadilan
Thursday, 18 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung harus segera bersikap atas dugaan keterlibatan Setya Novanto,...
Putra Udar Menolak Diperiksa Kejagung
Thursday, 18 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Aldi Prada, putra tersangka Udar Pristono, menolak menjalani pemeriksaan...
Pejabat Dishub DKI Diperiksa Terkait Kapal Penyeberangan
Thursday, 18 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa saksi-saksi kasus korupsi...
Kejagung Kumpulkan Jaksa Terbaik untuk Satgasus
Wednesday, 17 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung akan mengumpulkan jaksa-jaksa terbaiknya yang pernah bertugas...
Usut TPPU Udar, Kejagung Periksa 3 Saksi
Wednesday, 17 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik memeriksa tiga saksi dari dua perusahaan, guna menelusuri aset-aset...
Kejagung Sita Rp 9,4 M dari Tersangka Korupsi PT Pos
Wednesday, 17 December 2014

Jakatra, GATRAnews - Kejaksaan Agung menyita uang Rp 9.475.000.000 dari Effendy Christina, Direktur...
KPK Sita Dokumen dari Bekas Kantor Menhut Zulkifli Hasan
Wednesday, 17 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen kasus korupsi alih...
Kejagung Tahan Petinggi PT Sanur Marindo Shipyard
Tuesday, 16 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Tersangka kasus korupsi pengadaan kapal angkutan penyeberangan Kepulauan...
KPK Belum Bisa Pastikan Kasus BLBI ke Tingkat Penyidikan
Tuesday, 16 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa memastikan kapan akan menaikkan...
KPK Belum Akan Usut Boediono Dkk
Tuesday, 16 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum akan mengusut dugaan keterlibatan...
Kejagung Segera Tetapkan Status Hukum Dirut PLN
Monday, 15 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung segera menentukan status hukum Direktur Utama PT PLN (Persero)...
Jampidsus Tak Tahu Alasan Penghentian Kasus Bukopin
Saturday, 13 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Agung Muda Pidana Khusus R Widyo Pramono mengaku tidak mengetahui alasan...

Burhanudin: DPR Juga Terlibat Kasus Hambalang

Jakarta, GATRAnews - Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Burhanudin Muhtadi menegaskan, DPR juga diduga terlibat mega skandal dugaan korupsi Hambalang, meski dalam laporan tahap I Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menyebutkan adanya dugaan keterlibatan itu. 

 

"Kasus Hambalang, ini tidak bisa lepas dari berbagai pihak, dan tidak lepas juga dari DPR karena tentunya ada berbagai pembahasan dengan DPR," kata Burhanudin dalam diskusi bertajuk "Hambalang Masih Mengambang" di Jakarta Pusat, Sabtu, (3/11).

 

Kepala Biro Humas dan Luar Negeri BPK, Bahtiar Arif mengaku, pihaknya kesulitan mendapatkan sejumlah risalah rapat pembahasan P3SON Hambalang antara DPR dengan mitranya, Kementeria Pemuda dan Olah Raga. "Ada proses multi years yang jadi temuan BPK, tapi ada risalah yang belum disampaikan DPR, sehingga belum bisa dianalisa," ungkap Bahtiar.

 

Meski demikian, Bahtiar menegaskan, untuk menghasilkan risalah berbagai rapat pembahasan Hambalang di DPR, BPK akan terus memintanya karena itu merupakan hak BPK. "BPK berhak memperoleh bukti risalah itu," tegasnya. Memang, berdasarkan hasil laporan tahap I BPK yang menemukan 11 indikasi pelanggaaran sejumlah perundang-undangan dan penyalah gunaan wewenang, tidak memuat adanya dugaan keterlibatan anggota dewan.

 

Adapun 11 indikasi penyimpangan tersebut, yakni surat keputusan (SK) hak pakai, izin lokasi dan site plan, izin mendirikan bangunan (IMB), pendapat teknis, revisi RKA-KL tahun anggaran 2010, permohonan kontrak tahun jamak, izin kontrak tahun jamak, persetujuan RKA-KL tahun anggaran 2011, pelelangan, pencairan anggaran tahun 2010, dan pelaksanaan konstruksi. 

 

Berdasarkan laporan tersebut, ada 24 pejabat yang diduga terlibat dalam mega dugaan skandal korupsi tersebut, di antaranya, 2 menteri (menpora dan menkeu), mantan kepala BPN, Kabag persuratan dan kearsipan BPN, sesmenpora, sekjen kementerian, kabag keuangan Kemenpora, dirjen anggaran, direktur penatan bangunan dan lingkungan kementerian pekerjaan umum, kepala perizinan terpadu Kabupaten Bogor, dan Bupati Bogor.(IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?