GATRANEWS

KPK Didesak Ungkap dan Usut 8 Calon Menteri
Saturday, 25 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut kedelapan nama calon menteri...
Chevron Indonesia Dukung Upaya Peninjauan Kembali Kasus Bachtiar‏
Friday, 24 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Perusahaan produksi minyak terbesar di Indonesia, PT Chevron Pasific Indonesia...
Kejagung Siap Hadapi Gugatan Terkait Setya Novanto Cs di Cassie Bank Bali
Friday, 24 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung siap menghadapi gugatan yang dilayangkan sejumlah pengacara...
Kejagung Intensifkan Proses Hukum Alexiat
Friday, 24 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Plt Jaksa Agung Andhi Nirwanto menegaskan, proses hukum tersangka Alexiat...
Hakim Tolak Keberatan Putra Syarief Hasan
Thursday, 23 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi atau keberatan...
Kembangkan Kasus Penggelapan, Empat Polisi Tewas Tertabrak Kereta
Thursday, 23 October 2014

Jakarta, GATRAnews-Sebuah kecelakaan terjadi di perlintasan rel Kereta Api tanpa palang pintu di...
PMP Desak KPK Periksa Calon Menteri Kategori Merah
Wednesday, 22 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Pergerakan Merah Putih (PMP) Indonesia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi...
Polda Metro 'Kebut' Berkas Sitok Srengenge
Wednesday, 22 October 2014

Jakarta, GATRAnews-Penyidik Polda Metro Jaya 'kebut' merampungkan berkas perkara Sitok Srengenge....
Jaksa Agung Copot Wakajati dan Aspidsus Kejati Sulsel
Tuesday, 21 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Agung mencopot Kadarsyah dan Fri Hartono dari jabatannya sebagai Wakil...
Putri Bupati Karawang Tak Tahu Orangtuanya Terlibat TPPU
Tuesday, 21 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Putri pasangan Bupati Karawang Ade Swara-Nurlatifah, Gina F Swara, mengaku...
KPK Kini Leluasa Periksa Boediono Terkait Korupsi Century
Tuesday, 21 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan lebih mudah memanggil dan...
KPK Dalami Surat Annas kepada Menhut Zulkfli
Saturday, 18 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami surat permohonan revisi SK...
KPK Terus Dalami Dugaan Kasus Setya Novanto
Saturday, 18 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami indikasi dugaan...
Airin Hormati Proses Hukum Kasus Keluarganya
Friday, 17 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Dyani mengaku menghormati proses...
Kasus Kejahatan Menggunakan Senpi Meningkat
Friday, 17 October 2014

Jakarta, GATRAnews-Angka kejahatan di kota-kota besar rupanya semakin meningkat. Jika dulu pelaku...
Kasus Korupsi Bus TJ, Lima Pejabat Diperiksa
Friday, 17 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa lima pejabat Pemerintah...
Saksi Ditanya Soal Surat Mutu Bibit Kopi Seindonesia
Friday, 17 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa Suryo Wardani, mantan Kepala...
Jaksa Minta Majelis Lanjutkan Perkara Korupsi Putra Menkop
Thursday, 16 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyanggah semua eksepsi...
LPSK Lakukan Pemulihan Psikologis Korban Perkosaan
Thursday, 16 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan pemulihan psikologis...
BW: Tudingan Bonaran Fitnah
Thursday, 16 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Bambang Widjojanto (BW) menilai, tudingan Raja Bonaran Situmeang yang...

Burhanudin: DPR Juga Terlibat Kasus Hambalang

Jakarta, GATRAnews - Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Burhanudin Muhtadi menegaskan, DPR juga diduga terlibat mega skandal dugaan korupsi Hambalang, meski dalam laporan tahap I Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menyebutkan adanya dugaan keterlibatan itu. 

 

"Kasus Hambalang, ini tidak bisa lepas dari berbagai pihak, dan tidak lepas juga dari DPR karena tentunya ada berbagai pembahasan dengan DPR," kata Burhanudin dalam diskusi bertajuk "Hambalang Masih Mengambang" di Jakarta Pusat, Sabtu, (3/11).

 

Kepala Biro Humas dan Luar Negeri BPK, Bahtiar Arif mengaku, pihaknya kesulitan mendapatkan sejumlah risalah rapat pembahasan P3SON Hambalang antara DPR dengan mitranya, Kementeria Pemuda dan Olah Raga. "Ada proses multi years yang jadi temuan BPK, tapi ada risalah yang belum disampaikan DPR, sehingga belum bisa dianalisa," ungkap Bahtiar.

 

Meski demikian, Bahtiar menegaskan, untuk menghasilkan risalah berbagai rapat pembahasan Hambalang di DPR, BPK akan terus memintanya karena itu merupakan hak BPK. "BPK berhak memperoleh bukti risalah itu," tegasnya. Memang, berdasarkan hasil laporan tahap I BPK yang menemukan 11 indikasi pelanggaaran sejumlah perundang-undangan dan penyalah gunaan wewenang, tidak memuat adanya dugaan keterlibatan anggota dewan.

 

Adapun 11 indikasi penyimpangan tersebut, yakni surat keputusan (SK) hak pakai, izin lokasi dan site plan, izin mendirikan bangunan (IMB), pendapat teknis, revisi RKA-KL tahun anggaran 2010, permohonan kontrak tahun jamak, izin kontrak tahun jamak, persetujuan RKA-KL tahun anggaran 2011, pelelangan, pencairan anggaran tahun 2010, dan pelaksanaan konstruksi. 

 

Berdasarkan laporan tersebut, ada 24 pejabat yang diduga terlibat dalam mega dugaan skandal korupsi tersebut, di antaranya, 2 menteri (menpora dan menkeu), mantan kepala BPN, Kabag persuratan dan kearsipan BPN, sesmenpora, sekjen kementerian, kabag keuangan Kemenpora, dirjen anggaran, direktur penatan bangunan dan lingkungan kementerian pekerjaan umum, kepala perizinan terpadu Kabupaten Bogor, dan Bupati Bogor.(IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?