GATRANEWS

Prasetyo Akan Cek Lagi Perkara Kredit Mandiri Rp 160 M
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung akan kembali mengecek kasus penyelewengan kredit Bank Mandiri...
Kejaksaan Agung Segera Bedah Kasus Pelanggaran HAM Berat
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung akan mengundang berbagai pihak untuk menyelesaikan berbagai...
Margarito Nilai Jokowi Sudah Tepat Pilih Prasetyo
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menilai keputusan Presiden Joko...
Kasus Kredit Bank Mandiri Uji Intergitas Jaksa Agung Prasetyo
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Kasus penyalahgunaan kredit Bank Mandiri sejumlah Rp 160 milyar akan langsung...
Jero Ditanyai Soal APBN-P
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), Jero Wacik, mengaku...
Jero Bungkam Soal Anggota Komisi VII yang Terima Suap
Thursday, 20 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Men-ESDM) Jero Wacik tidak...
MPI Laporkan Keganjikan di PTPN VIII dan III ke KPK
Thursday, 20 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Masyarakat Perkebunan Indonesia (MPI) melaporkan dugaan adanya korupsi di...
Penyidik Ajukan 9 Pertanyaan Seputar Udar pada Bella Shofie
Thursday, 20 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik mengajukan sembilan pertanyaan kepada Bella Shofie, selebritas yang...
Sesdirjen Dukcapil Dijemput KPK
Thursday, 20 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput Sekretaris Direktur...
Artis Bella Shofie Diperiksa Terkait Kasus Udar Pristono
Thursday, 20 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa artis Bella Shofie sebagai...
Juniver: Jika Tak Cukup Bukti, Hentikan Kasus BISM
Wednesday, 19 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Juniver Girsang, kuasa hukum dua direksi PT Bina Insan Sukses Mandiri (BISM),...
KPK Geledah Ditjen Dukcapil Kemendagri
Wednesday, 19 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Direktorat...
KPK Gagal Periksa Ketua Umum PPP
Wednesday, 19 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal memeriksa Romahurmuziy (Romy), yang...
Penimbunan BBM Paling Banyak Terjadi di Pulau Jawa
Tuesday, 18 November 2014

Jakarta, GATRAnews-Kasubdit V Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Agus...
KY Selidiki Pelanggaran Kode Etik Perkara Sengketa TPI
Tuesday, 18 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Yudisial (KY) tengah mengkaji apakah tiga hakim agung yang memutus...
Andhi: Kontroversi Hukuman Mati Sejak Saya Lahir
Saturday, 15 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Masalah hukuman mati sejak dulu sudah menuai pro dan kontra, seperti vonis...
Udar Bakal Dijerat Pasal Pencucian Uang
Saturday, 15 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Kejaksaan Agung tengah bersiap-siap menjerat tersangka Udar Pristono...
Berkas Indosat dan IM2 Segera ke Pengadilan
Friday, 14 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung segera melimpahkan berkas PT Indosat Tbk dan anak usahanya, PT...
KPK Bantah Lamban Usut Brigjen Didik dan Sutan Bhatoegana
Thursday, 13 November 2014

Jakarta, GATRAnews -  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah penyidikan kasus...
Fotografer ''Waspada'' Dianiaya, Wartawan Medan Unjuk Rasa
Thursday, 13 November 2014

Medan, GATRANews - Puluhan jurnalis media cetak, online, fotografer, mahasiswa mengadakan unjuk...

Burhanudin: DPR Juga Terlibat Kasus Hambalang

Jakarta, GATRAnews - Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Burhanudin Muhtadi menegaskan, DPR juga diduga terlibat mega skandal dugaan korupsi Hambalang, meski dalam laporan tahap I Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menyebutkan adanya dugaan keterlibatan itu. 

 

"Kasus Hambalang, ini tidak bisa lepas dari berbagai pihak, dan tidak lepas juga dari DPR karena tentunya ada berbagai pembahasan dengan DPR," kata Burhanudin dalam diskusi bertajuk "Hambalang Masih Mengambang" di Jakarta Pusat, Sabtu, (3/11).

 

Kepala Biro Humas dan Luar Negeri BPK, Bahtiar Arif mengaku, pihaknya kesulitan mendapatkan sejumlah risalah rapat pembahasan P3SON Hambalang antara DPR dengan mitranya, Kementeria Pemuda dan Olah Raga. "Ada proses multi years yang jadi temuan BPK, tapi ada risalah yang belum disampaikan DPR, sehingga belum bisa dianalisa," ungkap Bahtiar.

 

Meski demikian, Bahtiar menegaskan, untuk menghasilkan risalah berbagai rapat pembahasan Hambalang di DPR, BPK akan terus memintanya karena itu merupakan hak BPK. "BPK berhak memperoleh bukti risalah itu," tegasnya. Memang, berdasarkan hasil laporan tahap I BPK yang menemukan 11 indikasi pelanggaaran sejumlah perundang-undangan dan penyalah gunaan wewenang, tidak memuat adanya dugaan keterlibatan anggota dewan.

 

Adapun 11 indikasi penyimpangan tersebut, yakni surat keputusan (SK) hak pakai, izin lokasi dan site plan, izin mendirikan bangunan (IMB), pendapat teknis, revisi RKA-KL tahun anggaran 2010, permohonan kontrak tahun jamak, izin kontrak tahun jamak, persetujuan RKA-KL tahun anggaran 2011, pelelangan, pencairan anggaran tahun 2010, dan pelaksanaan konstruksi. 

 

Berdasarkan laporan tersebut, ada 24 pejabat yang diduga terlibat dalam mega dugaan skandal korupsi tersebut, di antaranya, 2 menteri (menpora dan menkeu), mantan kepala BPN, Kabag persuratan dan kearsipan BPN, sesmenpora, sekjen kementerian, kabag keuangan Kemenpora, dirjen anggaran, direktur penatan bangunan dan lingkungan kementerian pekerjaan umum, kepala perizinan terpadu Kabupaten Bogor, dan Bupati Bogor.(IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?