GATRANEWS

Kejagung Sita Aset Udar Senilai Rp 800 Juta Lebih
Saturday, 01 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menyita aset Udar Pristono...
Kejagung Tambah Seorang Tersangka Korupsi TransJakarta 2012
Saturday, 01 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung kembali menambah tersangka kasus...
Kejagung Sita 3 CPU dan Laptop dari Korindo Motors
Saturday, 01 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung menyita 3 CPU dan sejumlah dokumen...
Eddies Adelia Segera Jalani Sidang Pencucian Uang
Saturday, 01 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Eddies Adelia segera menjalani persidangan, setelah Kejaksaan Tinggi DKI...
Kejagung Minta Interpol Keluarkan Red Notice untuk Tersangka Alexiat
Friday, 31 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung akan melayangkan surat ke Interpol untuk memintanya...
Tersangka Korupsi GI PLN Kini 14 Orang
Friday, 31 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menambah 5 tersangka kasus...
Kejati DKI Belum Periksa Dahlan dan Nur Pamudji di Kasus GI PLN
Friday, 31 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta belum memanggil mantan...
Kejagung Tahan Petinggi Kementan Terkait Korupsi Kopi
Thursday, 30 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung menahan Hadi SP, Kepala Sub Direktorat...
Jaksa Belum Temukan Keterlibatan Romy di Lampu Hama
Thursday, 30 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta M Adi Toegarisman menyatakan, pihaknya ...
Kejati DKI Jebloskan Bos PT DPM ke Dalam Penjara
Thursday, 30 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menahan Anis...
Kejari Jakbar Tetapkan Kakanwil BPN Jabar Tersangka Korupsi
Thursday, 30 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar) menetapkan Kepala...
Kajati DKI Sampaikan Pesan Khusus Jelang Sidang Kasus JIS
Thursday, 30 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta M Adi Toegarisman menyampaikan...
Forum Solidaritas Notaris Tolak Kriminalisasi Terhadap Anggotanya
Thursday, 30 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Forum Solidaritas Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah meminta kepada...
KPK Periksa Pejabat BNI Terkait Saham Garuda Nazaruddin
Wednesday, 29 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus pelaksaanaan proyek...
Kontras Kecewa Polisi Tangkap Pelaku "Bully" Presiden
Wednesday, 29 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan...
KPK Periksa Pejabat Kemendagri Terkait Proyek e-KTP
Wednesday, 29 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Fasilitas Dana...
Dalam Sepekan Polda Tangkap 610 Tersangka Judi
Wednesday, 29 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap 610 orang tersangka kasus perjudian...
Riwayat Hidup Imam Nahrawi
Wednesday, 29 October 2014

Jakarta, GATRAnews – Imam Nahrawi ketika ditunjuk oleh Presiden joko Widodo menjadi Menpora...
Kuasa Hukum Bupati Karawang Benarkan KPK Sita Aset Kliennya
Wednesday, 29 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Haryo B Wibowo, kuasa hukum Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya,...
KPK Geledah Tiga Tempat Terkait Korupsi e-KTP
Wednesday, 29 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi untuk mencari alat...

Burhanudin: DPR Juga Terlibat Kasus Hambalang

Jakarta, GATRAnews - Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Burhanudin Muhtadi menegaskan, DPR juga diduga terlibat mega skandal dugaan korupsi Hambalang, meski dalam laporan tahap I Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menyebutkan adanya dugaan keterlibatan itu. 

 

"Kasus Hambalang, ini tidak bisa lepas dari berbagai pihak, dan tidak lepas juga dari DPR karena tentunya ada berbagai pembahasan dengan DPR," kata Burhanudin dalam diskusi bertajuk "Hambalang Masih Mengambang" di Jakarta Pusat, Sabtu, (3/11).

 

Kepala Biro Humas dan Luar Negeri BPK, Bahtiar Arif mengaku, pihaknya kesulitan mendapatkan sejumlah risalah rapat pembahasan P3SON Hambalang antara DPR dengan mitranya, Kementeria Pemuda dan Olah Raga. "Ada proses multi years yang jadi temuan BPK, tapi ada risalah yang belum disampaikan DPR, sehingga belum bisa dianalisa," ungkap Bahtiar.

 

Meski demikian, Bahtiar menegaskan, untuk menghasilkan risalah berbagai rapat pembahasan Hambalang di DPR, BPK akan terus memintanya karena itu merupakan hak BPK. "BPK berhak memperoleh bukti risalah itu," tegasnya. Memang, berdasarkan hasil laporan tahap I BPK yang menemukan 11 indikasi pelanggaaran sejumlah perundang-undangan dan penyalah gunaan wewenang, tidak memuat adanya dugaan keterlibatan anggota dewan.

 

Adapun 11 indikasi penyimpangan tersebut, yakni surat keputusan (SK) hak pakai, izin lokasi dan site plan, izin mendirikan bangunan (IMB), pendapat teknis, revisi RKA-KL tahun anggaran 2010, permohonan kontrak tahun jamak, izin kontrak tahun jamak, persetujuan RKA-KL tahun anggaran 2011, pelelangan, pencairan anggaran tahun 2010, dan pelaksanaan konstruksi. 

 

Berdasarkan laporan tersebut, ada 24 pejabat yang diduga terlibat dalam mega dugaan skandal korupsi tersebut, di antaranya, 2 menteri (menpora dan menkeu), mantan kepala BPN, Kabag persuratan dan kearsipan BPN, sesmenpora, sekjen kementerian, kabag keuangan Kemenpora, dirjen anggaran, direktur penatan bangunan dan lingkungan kementerian pekerjaan umum, kepala perizinan terpadu Kabupaten Bogor, dan Bupati Bogor.(IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?