GATRANEWS

Mendag: Tindak Tegas Pelaku Perdagangan Beras Sintetis
Saturday, 23 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menyatakan, pemerintah akan menindak tegas...
Hadi Takkan Sendirian di Korupsi Pajak BCA
Saturday, 23 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mantan Direktur Jenderal...
KPK: Kasus Korupsi BCA Hadi Poernomo Tak Retroaktif
Saturday, 23 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ariawan Agus Iyantono,...
Ini Penyebab KPK Lamban Rampungkan Kasus Hadi
Saturday, 23 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Senin, 21 April 2014, atau setahun lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...
KPK Kantongi Ledger BCA Bukti Kasus Korupsi Hadi
Saturday, 23 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukan 3 koper dan 1 boks...
KPK Telah Periksa 84 Saksi Kasus Korupsi Pajak BCA
Saturday, 23 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 84 orang saksi...
Kasus Hadi Berawal dari Pengaduan Masyarakat
Friday, 22 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Kasus dugaan korupsi keberatan pajak Bank Central Asia (BCA) yang membelit...
Pimpinan KPK Tak Beda Pendapat Saat Tetapkan Hadi Tersangka
Friday, 22 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Semua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat menaikkan...
KPK Periksa 30 Orang dalam Penyelidikan Kasus Hadi
Friday, 22 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sekitar 30 orang pada tahap...
Kerugian Negara Kasus BCA Rp 375 M dari Audit IBI
Friday, 22 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Hasil audit dari Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) Kementerian Keuangan...
Pansel Harus Pastikan Pimpinan KPK Terpilih Tak Terlibat Pidana
Friday, 22 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasel Capim KPK)...
Jaksa Agung: Kasus HAM Masa Lalu Tak Pernah Kadaluarsa
Thursday, 21 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan, tidak ada masa kadaluarsa untuk sejumlah...
Segera Dibentuk Tim Gabungan untuk Selesaikan HAM Berat
Thursday, 21 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Beberapa lembaga sepakat untuk membentuk tim gabungan guna menyelesaikan...
Tedjo: Penyelesian HAM Berat Sudah Banyak Kemajuan
Thursday, 21 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Para pucuk pimpinan bebarapa lembaga kembali melakukan rapat di Kejaksaan...
Ini Keanehan Dalam Temuan 'Beras Plastik' di Bekasi
Thursday, 21 May 2015

Jakarta, GATRAnews-Polresta Kota Bekasi terus mengembangkan kasus penemuan beras yang diduga...
Laksanto: Eksekusi Rp 1,3 T dari Indosat Jangan ''Masuk Angin''
Thursday, 21 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua Umum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI)...
Dukung Ide Mensos, Ahok Penasaran Siapa Pelanggan AA
Wednesday, 20 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Wacana memasang foto pelaku prostitusi di media sosial dari Menteri Sosial...
Jimly Apresiasi Polri Jika Hentikan Kasus BW
Wednesday, 20 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Tim Konsultatif Independen (Tim 9) Jimly Asshiddiqie mengapresiasi...
Dokter Polda Metro Jaya Periksa Kejiwaan Utomo dan Nirinria
Wednesday, 20 May 2015

Jakarta, GATRAnews-Dokter ahli jiwa dan psikolog dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro...
BW Desak Polri Hentikan Penyidikan Kasusnya
Wednesday, 20 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi non aktif, Bambang Widjojanto (BW),...

Burhanudin: DPR Juga Terlibat Kasus Hambalang

Jakarta, GATRAnews - Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Burhanudin Muhtadi menegaskan, DPR juga diduga terlibat mega skandal dugaan korupsi Hambalang, meski dalam laporan tahap I Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menyebutkan adanya dugaan keterlibatan itu. 

 

"Kasus Hambalang, ini tidak bisa lepas dari berbagai pihak, dan tidak lepas juga dari DPR karena tentunya ada berbagai pembahasan dengan DPR," kata Burhanudin dalam diskusi bertajuk "Hambalang Masih Mengambang" di Jakarta Pusat, Sabtu, (3/11).

 

Kepala Biro Humas dan Luar Negeri BPK, Bahtiar Arif mengaku, pihaknya kesulitan mendapatkan sejumlah risalah rapat pembahasan P3SON Hambalang antara DPR dengan mitranya, Kementeria Pemuda dan Olah Raga. "Ada proses multi years yang jadi temuan BPK, tapi ada risalah yang belum disampaikan DPR, sehingga belum bisa dianalisa," ungkap Bahtiar.

 

Meski demikian, Bahtiar menegaskan, untuk menghasilkan risalah berbagai rapat pembahasan Hambalang di DPR, BPK akan terus memintanya karena itu merupakan hak BPK. "BPK berhak memperoleh bukti risalah itu," tegasnya. Memang, berdasarkan hasil laporan tahap I BPK yang menemukan 11 indikasi pelanggaaran sejumlah perundang-undangan dan penyalah gunaan wewenang, tidak memuat adanya dugaan keterlibatan anggota dewan.

 

Adapun 11 indikasi penyimpangan tersebut, yakni surat keputusan (SK) hak pakai, izin lokasi dan site plan, izin mendirikan bangunan (IMB), pendapat teknis, revisi RKA-KL tahun anggaran 2010, permohonan kontrak tahun jamak, izin kontrak tahun jamak, persetujuan RKA-KL tahun anggaran 2011, pelelangan, pencairan anggaran tahun 2010, dan pelaksanaan konstruksi. 

 

Berdasarkan laporan tersebut, ada 24 pejabat yang diduga terlibat dalam mega dugaan skandal korupsi tersebut, di antaranya, 2 menteri (menpora dan menkeu), mantan kepala BPN, Kabag persuratan dan kearsipan BPN, sesmenpora, sekjen kementerian, kabag keuangan Kemenpora, dirjen anggaran, direktur penatan bangunan dan lingkungan kementerian pekerjaan umum, kepala perizinan terpadu Kabupaten Bogor, dan Bupati Bogor.(IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?