GATRANEWS

Usut Kasus BPPN, Kejaksaan Agung Harus 'Ciduk' Konglomerat Lain
Monday, 31 August 2015

Jakarta, GATRAnews-Direktur Sustainable Development Indonesia Drajad Wibowo menilai, penyidikan...
OC Kaligis Sarankan Gubernur Gatot Gugat Kejati Sumut
Monday, 31 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Advokat senior Otto Cornelis (OC) Kaligis menyarankan agar Gubernur Sumatera...
Ketua MPR Harap Nasyiatul A'isyiyah Bisa Berperan Penting Bagi Masyarakat
Monday, 31 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Zulkifli Hasan menerima Kunjungan Pimpinan Pusat (PP) Nasyiatul A'isyiyah...
Pengadilan Tipikor Sidangkan Kasus Korupsi SDA
Monday, 31 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, menggelar sidang perdana kasus...
PERADI Lakukan Pembenahan Cegah Advokat Terlibat Korupsi
Saturday, 29 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Fauzi Hasibuan mengatakan,...
Pansel Gugurkan Capim KPK yang Jadi Tersangka
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK)...
Menaker Hanif Temui Pemerintah Hong Kong Bahas Perlindungan TKI
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri melakukan pertemuan bilateral dengan...
Kejagung Bakal Usut Jika DPRD Terlibat Bansos Sumut
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan akan mengusut tuntas semua pihak,...
Penangkapan 28 WN Taiwan, Mabes Polri: Belum Ada Keterlibatan Negara Lain
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews-Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso...
Direktur VSI Calon Tersangka?
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung memastikan pengusutan, kasus korupsi penjualan hak tagih Badan...
Kejagung: Penyidikan Kasus VSI Jalan Terus
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung memastikan, pengusutan kasus korupsi penjualan hak tagih Badan...
Jaksa Agung: Ada Manipulasi Penjualan Cessie BPPN
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Agung H Muhammad Prasetyo menegaskan, pihaknya tetap menyidik kasus...
Bupati Muba Mengaku Diperas Anggota DPRD
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Bupati Musi Banyuasin (Muba) Pahri Azhari mengaku diperas oleh anggota DPRD...
Kasus Suap Anggota DPRD Muba Segera Disidangkan
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Dua Anggota DPRD Musi Banyuasin (Muba), Bambang Karyanto dari F-PDIP, dan Adam...
Mabes Polri: Kita Masih Lemah dalam Cyber Security
Thursday, 27 August 2015

Jakarta, GATRAnews-Mabes Polri kembali membekuk 28 Warga Negara (WN) Taiwan karena terlibat kasus...
Kanwil Ditjen Pajak Jaksel Serahkan Pengguna Faktur Fiktif ke Kejari
Thursday, 27 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Untuk mendongkrak penerimaan negara dari sektor pajak Direktorat Jenderal...
Empat Direktur Diperiksa Terkait Korupsi Sudin PU Tata Air Jakbar
Thursday, 27 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa empat direktur...
Berkas Alex Usman Besok Dilimpahkan ke Kejaksaan
Wednesday, 26 August 2015

Jakarta, GATRAnews-Mabes Polri akan melimpahkan berkas perkara tersangka dalam pengadaan...
Pada Waktunya, Kejagung Alam Tetapkan Tersangka Bansos Sumut
Wednesday, 26 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung belum juga menetapkan tersangka kasus korupsi dana bantuan...
Kejagung Jemput Paksa Direktur Lelang PT VSI
Wednesday, 26 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung melakukan penjemputan paksa terhadap Direktur Lelang PT...

Burhanudin: DPR Juga Terlibat Kasus Hambalang

Jakarta, GATRAnews - Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Burhanudin Muhtadi menegaskan, DPR juga diduga terlibat mega skandal dugaan korupsi Hambalang, meski dalam laporan tahap I Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menyebutkan adanya dugaan keterlibatan itu. 

 

"Kasus Hambalang, ini tidak bisa lepas dari berbagai pihak, dan tidak lepas juga dari DPR karena tentunya ada berbagai pembahasan dengan DPR," kata Burhanudin dalam diskusi bertajuk "Hambalang Masih Mengambang" di Jakarta Pusat, Sabtu, (3/11).

 

Kepala Biro Humas dan Luar Negeri BPK, Bahtiar Arif mengaku, pihaknya kesulitan mendapatkan sejumlah risalah rapat pembahasan P3SON Hambalang antara DPR dengan mitranya, Kementeria Pemuda dan Olah Raga. "Ada proses multi years yang jadi temuan BPK, tapi ada risalah yang belum disampaikan DPR, sehingga belum bisa dianalisa," ungkap Bahtiar.

 

Meski demikian, Bahtiar menegaskan, untuk menghasilkan risalah berbagai rapat pembahasan Hambalang di DPR, BPK akan terus memintanya karena itu merupakan hak BPK. "BPK berhak memperoleh bukti risalah itu," tegasnya. Memang, berdasarkan hasil laporan tahap I BPK yang menemukan 11 indikasi pelanggaaran sejumlah perundang-undangan dan penyalah gunaan wewenang, tidak memuat adanya dugaan keterlibatan anggota dewan.

 

Adapun 11 indikasi penyimpangan tersebut, yakni surat keputusan (SK) hak pakai, izin lokasi dan site plan, izin mendirikan bangunan (IMB), pendapat teknis, revisi RKA-KL tahun anggaran 2010, permohonan kontrak tahun jamak, izin kontrak tahun jamak, persetujuan RKA-KL tahun anggaran 2011, pelelangan, pencairan anggaran tahun 2010, dan pelaksanaan konstruksi. 

 

Berdasarkan laporan tersebut, ada 24 pejabat yang diduga terlibat dalam mega dugaan skandal korupsi tersebut, di antaranya, 2 menteri (menpora dan menkeu), mantan kepala BPN, Kabag persuratan dan kearsipan BPN, sesmenpora, sekjen kementerian, kabag keuangan Kemenpora, dirjen anggaran, direktur penatan bangunan dan lingkungan kementerian pekerjaan umum, kepala perizinan terpadu Kabupaten Bogor, dan Bupati Bogor.(IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?