GATRANEWS

Misteri Status Hukum Putra Menkop dan UKM
Saturday, 19 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Meski nama Riefan Avrian sudah tercantum dalam dakwaan terhadap Hendra...
Tamu Hotel Tak Bayar Laporkan ke Polisi
Thursday, 17 April 2014

Denpasar, GATRAnews - Petugas satpam Hotel LV8 di Canggu, Kabupaten Badung, Bali, melaporkan empat...
Terdakwa Korupsi PLN Dijamin Uang Negara
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Ermawan Arif Budiman (EAB), mantan Kepala Sektor PT PLN Belawan sedikit bisa...
Kemungkinan Motif Dendam Pembunuhan di Soreang
Thursday, 17 April 2014

Bandung, GATRAnews - Penyidik kepolisian mencurigai kasus pembunuhan kakak beradik dan pembantunya...
Hendra: Riefan Harus Jadi Tersangka
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Hendra Saputra, "Direktur" PT Imaji Media, usai menjalani sidang dakwaan kasus...
Putra Syarief Hasan Bakal Jadi Tersangka?
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Riefan Avran, putra Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Syarief...
Polisi Selidiki Pemilik 300 Batang Kayu Gelam
Wednesday, 16 April 2014

Muntok, GATRAnews- Polisi Resor Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung masih melakukan...
Mayat Dalam Karung Cianjur-Garut Diduga Sama
Wednesday, 16 April 2014

Bandung, GATRAnews - Kepolisian Daerah Jawa Barat menduga penemuan mayat di dalam karung di wilayah...
Mantan Ketum PAN Jual Rumah pada Wawan Rp 1,8 M
Wednesday, 16 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir mengakui...
Keterlibatan WN Malaysia Terkait Peredaran Narkoba
Wednesday, 16 April 2014

Pekanbaru, GATRAnews - Kepolisian Daerah Riau mendalami keterlibatan CKS dan YKC, keduanya Warga...
Penyidik Kejangung Sita Mobil Mewah dari Rumah PNS KY
Wednesday, 16 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung menyita satu mobil mewah, Moris (Mini...
Pengacara: Atut Bakal Ungkap Pemberian "Mahar" Rp 1,2 M ke Rano Karno
Wednesday, 16 April 2014

Jakarta, GATRAnews - TB Sukatma, kuasa hukum Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, mengatakan bahwa...
Arief Taufiqurahman Sebut Soal ''Dana Pengamanan'' Rp 2 M untuk KPK
Wednesday, 16 April 2014

Jakarta, GATRAnews - M Arief Taufiqurahman, mantan Manajer Pemasaran PT Adhi Karya, dalam...
Ratu Atut Segera Disidang
Tuesday, 15 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Ratu Atut Chosiyah (RAC) dalam waktu dekat ini segera dihadapkan ke meja hijau...
Proses Sub Kontraktor Proyek Hambalang Tak Sesuai Prosedur
Tuesday, 15 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Prata Kadir, Manajer PT Wijaya Karya, menilai bahwa lelang proyek pembangunan...
Polri Tetapkan 127 Tersangka Pelanggaran Pemilu
Tuesday, 15 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Pemilihan umum legislatif (pileg) 9 April pantas dibilang sarat akan...
KPK Ungkit Anas Urbaningrum Waktu di KPU
Tuesday, 15 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya mengungkit Anas Urbaningrum sejak...
Emir Moeis Desak KPK Periksa Marubeni dan Alstom
Tuesday, 15 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Izedrik Emir Moeis, terpidana 3 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek...
Bamsat: Segera Hadirkan Boediono di Sidang Budi Mulya
Tuesday, 15 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Bambang Soestyo mengatakan bahwa fakta persidangan kasus korupsi pemberian...
Bibi dari Andi ''Titip'' PT PP untuk Proyek Hambalang
Monday, 14 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Bibi (saudara orangtua) dari terdakwa Andi Alfian Mallarangeng disebut-sebut...

Burhanudin: DPR Juga Terlibat Kasus Hambalang

Jakarta, GATRAnews - Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Burhanudin Muhtadi menegaskan, DPR juga diduga terlibat mega skandal dugaan korupsi Hambalang, meski dalam laporan tahap I Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menyebutkan adanya dugaan keterlibatan itu. 

 

"Kasus Hambalang, ini tidak bisa lepas dari berbagai pihak, dan tidak lepas juga dari DPR karena tentunya ada berbagai pembahasan dengan DPR," kata Burhanudin dalam diskusi bertajuk "Hambalang Masih Mengambang" di Jakarta Pusat, Sabtu, (3/11).

 

Kepala Biro Humas dan Luar Negeri BPK, Bahtiar Arif mengaku, pihaknya kesulitan mendapatkan sejumlah risalah rapat pembahasan P3SON Hambalang antara DPR dengan mitranya, Kementeria Pemuda dan Olah Raga. "Ada proses multi years yang jadi temuan BPK, tapi ada risalah yang belum disampaikan DPR, sehingga belum bisa dianalisa," ungkap Bahtiar.

 

Meski demikian, Bahtiar menegaskan, untuk menghasilkan risalah berbagai rapat pembahasan Hambalang di DPR, BPK akan terus memintanya karena itu merupakan hak BPK. "BPK berhak memperoleh bukti risalah itu," tegasnya. Memang, berdasarkan hasil laporan tahap I BPK yang menemukan 11 indikasi pelanggaaran sejumlah perundang-undangan dan penyalah gunaan wewenang, tidak memuat adanya dugaan keterlibatan anggota dewan.

 

Adapun 11 indikasi penyimpangan tersebut, yakni surat keputusan (SK) hak pakai, izin lokasi dan site plan, izin mendirikan bangunan (IMB), pendapat teknis, revisi RKA-KL tahun anggaran 2010, permohonan kontrak tahun jamak, izin kontrak tahun jamak, persetujuan RKA-KL tahun anggaran 2011, pelelangan, pencairan anggaran tahun 2010, dan pelaksanaan konstruksi. 

 

Berdasarkan laporan tersebut, ada 24 pejabat yang diduga terlibat dalam mega dugaan skandal korupsi tersebut, di antaranya, 2 menteri (menpora dan menkeu), mantan kepala BPN, Kabag persuratan dan kearsipan BPN, sesmenpora, sekjen kementerian, kabag keuangan Kemenpora, dirjen anggaran, direktur penatan bangunan dan lingkungan kementerian pekerjaan umum, kepala perizinan terpadu Kabupaten Bogor, dan Bupati Bogor.(IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?