GATRANEWS

Kejagung Enggan Pastikan Eksekusi Mati Jilid Dua Selasa Lusa
Sunday, 26 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Tony Tribagus Spontana, tidak...
KPK Belum Tahan Hassan Widjaja karena Alasan Kemanusiaan
Saturday, 25 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menahan tersangka Hassan Widjaja,...
Abdullah Minta Polri Segera Tangani Kasus BG
Friday, 24 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua meminta...
Kasus Tersangka Suap Innospec Masuk Penuntutan
Friday, 24 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, berkas perkara Direktur PT...
KPK Tahan Dua Pejabat PT Bursa Berjangka
Friday, 24 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua pejabat PT Bursa Berjangka...
Perwakilan Negara Terpidana Mati Diundang ke Nusakambangan
Friday, 24 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia mengundang perwakilan dari...
PK Zainal Abidin Tentukan Waktu Eksekusi Terpidana Mati
Friday, 24 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung baru akan menentukan hari H pelaksanaan eksekusi 10 terpidana...
Kejagung Pastikan Eksekusi 10 Terpidana Mati
Friday, 24 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung akan melakukan eksekusi gelombang dua terhadap 10 terpidana...
Terpidana Mati Mary Jane Dipindah ke Nusakambangan
Friday, 24 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung memindahkan Mary Jane Fiesta Veloso, terpidana mati kasus...
KPAI Dinilai Lalai Menjadi Mediator Soal Anak
Friday, 24 April 2015

Jakarta, GATRAnews-Seorang ibu berinisial YV sedang bermasalah dengan keuangan. Dengan alasan itu,...
Ini Alasan Hadi Cabut Praperadilan Terhadap KPK
Friday, 24 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Hadi Poernomo mencabut...
Hadi Poernomo Tak Mau Buka Dugaan Keterlibatan BCA
Thursday, 23 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo tidak mau...
KKP Serukan Pencegahan Perbudakan ABK
Thursday, 23 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian...
Delapan Saksi Kasus BW Diintimidasi Agar Cabut Laporannya
Thursday, 23 April 2015

Jakarta, GATRAnews-Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Viktor Edi Simanjuntak...
Saksi Kunci Perbudakan di Benjina Tewas Karena Sakit
Thursday, 23 April 2015

Jakarta, GATRAnews-Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya Komisaris Besar Musyafak...
Dugaan Korupsi RSU Bengkulu, Gubernur Bengkulu Terlibat?
Thursday, 23 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Bareskrim Mabes Polri terus mengintensifkan penyidikan kasus dugaan korupsi...
BW Tertawa Saat Ditanya Soal Pelantikan BG
Thursday, 23 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bambang Widjojanto...
Ada 100 Kasus Kriminal Yang 'Mangkrak' di Polda
Wednesday, 22 April 2015

Jakarta, GATRAnews-Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menemukan ada 100 kasus sepanjang tahun...
Kasus Mangkrak, Kompolnas Pantau Kinerja Penyidik PMJ
Wednesday, 22 April 2015

Jakarta, GATRAnews-Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyambangi markas Kepolisian Daerah...
Anggota Watimpres Tak Tahu Sikap Istana Soal Pelantikan BG
Wednesday, 22 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Suharso Monoarfa mengaku...

Burhanudin: DPR Juga Terlibat Kasus Hambalang

Jakarta, GATRAnews - Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Burhanudin Muhtadi menegaskan, DPR juga diduga terlibat mega skandal dugaan korupsi Hambalang, meski dalam laporan tahap I Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menyebutkan adanya dugaan keterlibatan itu. 

 

"Kasus Hambalang, ini tidak bisa lepas dari berbagai pihak, dan tidak lepas juga dari DPR karena tentunya ada berbagai pembahasan dengan DPR," kata Burhanudin dalam diskusi bertajuk "Hambalang Masih Mengambang" di Jakarta Pusat, Sabtu, (3/11).

 

Kepala Biro Humas dan Luar Negeri BPK, Bahtiar Arif mengaku, pihaknya kesulitan mendapatkan sejumlah risalah rapat pembahasan P3SON Hambalang antara DPR dengan mitranya, Kementeria Pemuda dan Olah Raga. "Ada proses multi years yang jadi temuan BPK, tapi ada risalah yang belum disampaikan DPR, sehingga belum bisa dianalisa," ungkap Bahtiar.

 

Meski demikian, Bahtiar menegaskan, untuk menghasilkan risalah berbagai rapat pembahasan Hambalang di DPR, BPK akan terus memintanya karena itu merupakan hak BPK. "BPK berhak memperoleh bukti risalah itu," tegasnya. Memang, berdasarkan hasil laporan tahap I BPK yang menemukan 11 indikasi pelanggaaran sejumlah perundang-undangan dan penyalah gunaan wewenang, tidak memuat adanya dugaan keterlibatan anggota dewan.

 

Adapun 11 indikasi penyimpangan tersebut, yakni surat keputusan (SK) hak pakai, izin lokasi dan site plan, izin mendirikan bangunan (IMB), pendapat teknis, revisi RKA-KL tahun anggaran 2010, permohonan kontrak tahun jamak, izin kontrak tahun jamak, persetujuan RKA-KL tahun anggaran 2011, pelelangan, pencairan anggaran tahun 2010, dan pelaksanaan konstruksi. 

 

Berdasarkan laporan tersebut, ada 24 pejabat yang diduga terlibat dalam mega dugaan skandal korupsi tersebut, di antaranya, 2 menteri (menpora dan menkeu), mantan kepala BPN, Kabag persuratan dan kearsipan BPN, sesmenpora, sekjen kementerian, kabag keuangan Kemenpora, dirjen anggaran, direktur penatan bangunan dan lingkungan kementerian pekerjaan umum, kepala perizinan terpadu Kabupaten Bogor, dan Bupati Bogor.(IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?