Gatranews - Kejagung: Penetapan dan Penahanan Karyawan Chevron Sesuai Prosedur

Kejagung: Penetapan dan Penahanan Karyawan Chevron Sesuai Prosedur

Jakarta, GATRAnews -  Kejaksaan Agung berpendapat, penetapan tersangka, penahanan, dan pencekalan terhadap empat karyawan PT Chevron Pacific Indonesia oleh penyidik pidana khusus dalam kasus dugaan korupsi proyek bioremediasi telah sesuai dengan hukum acara pidana. "Telah melakukan tahap proses penyidikan dan penahanan sesuai peraturan yang berlaku," ujar jaksa Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi saat membacakan kesimpulannya atas praperadilan yang dilayangkan empat tersangka kasus dugaan korupsi proyek bioremediasi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, (26/11). 

 

Di hadapan hakim tunggal Sukoharsono, Syarief menilai, alasan objektif penetapan tersangka bukanlah materi permohonan pemeriksaan praperadilan karena sudah masuk materi pokok perkara, sesuai Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77-82 KUHAP dan putusan MA No: 18 PK/PID/2009, 23 Juli 2009. Selain itu, pihaknya juga telah menunjukan prosedur yang ditempuh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tersangka Bachtiar Abdul Fatah sesuai hukum acara pidana. 

 

Syarief juga beralasan, pendapat saksi ahli yang diajukan pihak Chevron tidak dapat membuktikan sah tidaknya penahanan terhadap tersangka oleh penyidik. Bahkan, kedua saksi menerangkan, pemanggilan tersangka telah penuhi Pasal 112 dan 227 KUHAP, yakni pemanggilan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dijelsakan, menurut pihak Chevron, tersangka tidak perlu ditahan karena tidak akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Namum menurut JPU, hal itu tidak bisa dibuktikan Chevron.

 

Atas dasar itu, Kejaksaan Agung memohon hakim menerima semua jawaban termohon dan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan empat karyawan Chevron. "Menyatakan penahanan penahanan dari tanggal 26 September 2012 sampai dengan 15 Oktober 2012, dan perpanjangan penahanan dari 16 Oktober 2012, sampai dengan 24 November 2012 adalah menurut ketentuan perundang-undangan," tandasnya.(IS)

Share this article

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.