GATRANEWS

Hendrawan Soepratikno: GBHN dan RPJP Sama-sama Dokumen Mimpi Kolektif
Tuesday, 07 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Setelah mendapat berbagai masukan dari para pakar peserta dalam FGD di...
Bupati Empat Lawang Ditahan, Pendukungnya Ricuh
Monday, 06 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Sejumlah pendukung Bupati Empat Lawang Budi Antoni Al Jufri dan istrinya,...
KPK Siap Beberkan Bukti Suap Bupati Morotai
Monday, 06 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap membeberkan bukti suap Bupati Pulau...
APKLI Minta Kapolri Kabulkan Penangguhan Penahanan 2 PKL
Sunday, 05 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun...
BNI Sediakan Rp19 Trilyun Jelang Lebaran
Friday, 03 July 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menyiapkan uang tunai sebesar...
Lantik Pejabat Baru, Ahok Minta DPRD Baca UU ASN
Friday, 03 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melantik 25 pejabat struktural di...
Selain 3 BUMN, Kemenristek pun Pesan Mobil Listrik ke Dasep
Friday, 03 July 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Sarimas Ahmadi Pratama yang dipimpin Dasep Ahmadi memenuhi dua permintaan...
KPK Tetapkan Bupati Empat Lawang dan Istrinya Tersangka Suap Akil
Thursday, 02 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Empat Lawang Budi Antoni...
PMP Jakpro Dipangkas 2,5 Trilyun
Wednesday, 01 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Rencana menyuntikkan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta...
Polisi Tangkap Tiga Wartawan Pemeras
Wednesday, 01 July 2015

Gresik, GATRAnews - Aparat Kepolisian Resor Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menangkap tiga wartawan...
Telkom dan Pelni Resmikan Layanan On-Ship Connectivity
Wednesday, 01 July 2015

Jakarta, GATRAnews - 30 Juni 2015 – Bertempat di Terminal Penumpang PT. PELNI Tanjung Priok,...
Korban Kudatuli Minta Kejelasan Status Sutiyoso‎
Monday, 29 June 2015

Jakarta,GATRAnews-Perwakilan korban Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli 1996 (Kudatuli) menyambangi...
PMP Jakpro, Ahok: Putar Uang Dulu
Monday, 29 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberikan penyertaan modal...
Margriet Diduga Lakukan Kekerasan Terhadap Kepala Engeline
Sunday, 28 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan, kepada wartawan, di...
Bupati Kep Morotai Jadi Tersangka Kasus Korupsi
Friday, 26 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pulau Morotai, Maluku...
Hadapi Pilkada Serentak, Mabes Polri Deteksi Wilayah Rawan Konflik
Thursday, 25 June 2015

Jakarta,GATRAnews-Mabes Polri mengaku sudah siap dalam mengamankan jalannya Pemilihan Kepala Daerah...
Nirvana Development Sudah Gunakan Rp 200 Milyar Capex
Thursday, 25 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Pengembang properti PT Nirvana Development Tbk telah menggunakan dana belanja...
Jelang Lebaran, DKI Tambah Bantuan Keuangan untuk Polda
Thursday, 25 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Untuk pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah, Pemerintah Provinsi...
TKD ke-13 PNS Pemprov DKI Segera Cair
Thursday, 25 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ke-13 sebagai pengganti tunjangan hari raya...
Volume Solar Bersubsidi Tahun 2016 Ditetapkan 16-18 Juta KL
Wednesday, 24 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah dan Komisi VII DPR, menyepakati volume solar bersubsidi tahun 2016...

Pendiri Partai Keadilan Laporkan Kuasa Hukum LHI

Jakarta, GATRAnews - Pendiri Partai Keadilan (PK) --cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera (PKS)-- Yusuf Supendi akan melaporkan Muhamad Assegaf dkk, kuasa hukum mantan Presiden Presiden PKS Luthfi Hasan Ishak (LHI), ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pencemaran nama baik.

"Insya Allah, Senin (11/2) pukul 11.00 WIB,  saya didampingi penasihat hukum, yakni Rahman Purba dan rekan-rekan, akan membuat laporan polisi di Bareskrim Mabes Polri, terlapor Mohamad Assegaf, Zainudin Paru," kata Yusuf, melalui pesan singkat kepada GATRAnews, di Jakarta, Senin (11/2).

Menurutnya, para penasihat hukum mantan Presiden PKS yang menjadi tersangka suap impor daging sapi itu, dilaporkan karena diduga melakukan penghinaan dan fitnah terhadap dirinya. "Dilaporkan terkait pasal penghinaan dan fitnah," tandas Yusuf.

Langkah tersebut diambil Yusuf karena kuasa hukum tersangka kasus suap impor daging sapi itu telah mencemarkan nama baiknya, dengan melakukan fitnah lewat perkataannya sebagaimana ditayangkan sebuah televisi swasta. Menurut Yusuf, Assegaf menyebutnya dipecat dari PKS sehingga membeberkan kebobrokan internal partai.

"Katanya saya sudah memfitnah partai. Ucapan itu tidak memiliki dasar yang kuat," kata Yusuf. Apabila sampai 3 x 24 jam Assegaf tidak meminta maaf, imbuhnya, maka ia akan mengadukan pencemaran nama baik itu ke Mabes Polri.

Yusuf merasa selama ini tidak pernah menerima surat pemecatan dari DPP PKS, yang bersulih nama dari PK. Namun begitu, ia mengakui pernah menerima sepucuk surat yang dikirimkan DPP PKS tertanggal 29 Desember 2009. Tapi surat tersebut diserahkan pada dirinya pada 28 November 2010.

"Selama hampir setahun surat itu tidak diserahkan. Makanya saya tidak mau menerima dan tidak mau membacanya," katanya.

Sebagaimana diberitakan, dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) TV One, yang ditayangkan secara langsung, pada Selasa (5/2), Assegaf menyebut Yusuf sakit hati dengan PKS. Karena itu ia kemudian membeberkan beberapa rahasia internal PKS kepada publik.

"Saya tidak pernah merasa sakit hati dengan PKS. Saya hanya terus mengkritisi petinggi-petinggi PKS, lantaran mereka telah berbuat dzolim dan melakukan pembohongan terhadap kader-kader PKS," tandas Yusuf. (IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?