KPK Akan Dalami Soal Syahrini, Fahri Hamzah, dan Fadli Zon

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami soal nama-nama yang disebut dalam sidang perkara suap penghapusan pajak, termasuk nama penyanyi Syahrini, dan Wakil Ketua DPR RI; Fadli Zon dan Fahri Hamzah, yang masalah pajaknya disinyalir ditangani Kasubdit Bukti Permulaan Pajak Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Handang Soekarno.

"Nanti kami akan dalami terkait wajib pajak dalam kasusnya pak Handang," kata Moch Takdir Suhan, Jaksa Penuntut Umum KPK, usai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (20/3).

Takdir menolak menyebutkan secara rinci soal berapa nilai pajak yang harus dibayar para pesohor tersebut. "Nilai pajaknya itu nanti. Intinya kita lihat dulu fakta sidang bagaimana," ujarnya.

Menurut Takdir, nama-nama yang disebut dalam sidang perkara suap Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, Ramapanicker Rajamohanan Nair (Mohan), itu sebagai wajib pajang yang dilaporkan ke Handang. "Iya," ujarnya.

Bukan hanya itu, dokumen-dokumen tersebut diduga diketahui oleh Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. "Soalnya dokumen itu muncul dan itu atas sepengetahuan pak Ken. Karena tadi yang muncul di WA itu ajudan pak Ken ditujukan ke pak Handang. Jadi komunikasi kaitannya aktivitas di sana, kan pak Ken lewat ajudannya, ajudannya ke pak Handang," ujarnya.

Dalam sidang perkara terdakwa Mohan, jaksa tidak bisa mendalami itu karena majelis hakim juga membatasi hanya fokus ke kasus Mohan. "Nanti kita lihat, kita dalami di Handang, hakim juga batasi, tapi pendalaman kita lakukan di [kasus] Handang. Sebagaimana bukber [bukti permulaan] itu duduga ada penyalahgunaan pajak," ujarnya.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Share this article