GATRANEWS

Tiga Terdakwa Sengketa Tanah Fatmawati Divonis Bebas
Monday, 10 June 2013

Jakarta, GATRAnews - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan Raden Mas Johanes Sarwono,...
Ancora Akusisi GNU dan NUS Karena Tahu Perkara
Thursday, 21 March 2013

Jakarta, GATRAnews - PT Ancora Land mengakuisisi saham dan aset PT Graha Nusa Utama (GNU) dan PT...
Anggota Timwas Minta Tanah Fatmawati Disita Negara
Thursday, 21 March 2013

Jakarta, GATRAnews - Anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR RI, Supriyanto, menyarankan agar...
Dana Rp 20 M yang Disita Hasil Usaha Yayasan Fatmawati
Thursday, 21 March 2013

Jakarta, GATRAnews - Yayasan Fatmawati menyatakan bahwa dana Rp 20 miliar yang disita penyidik...
Penyitaan Rp 20 M Yayasan Fatmawati Disoal Pengacara
Tuesday, 19 March 2013

Jakarta, GATRAnews - Penyitaan dana Rp 20 miliar dari rekening Yayasan Fatmawati oleh penyidik...
Pasal untuk Yohanes Sarwono Dkk Tak Berperkara Pokok
Wednesday, 27 February 2013

Jakarta, GATRAnews - Hariman, pengacara dari kantor pengacara Yusril Ihza Mahendra, mengatakan,...
Djoko Susilo Dijerat Pasal Pencucian Uang
Monday, 14 January 2013

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan pasal pencucian uang untuk...
Diego Michels Diancam Tujuh Tahun Penjara
Thursday, 03 January 2013

Jakarta, GATRAnews - Pemain sepak bola timnas Indonesia, Diego Michels, terancam hukuman penjara...
John Kei Dihukum 12 Tahun Penjara
Thursday, 27 December 2012

Jakarta, GATRAnews - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis hukuman...
Dana Talangan Century Diduga Masuk Yayasan Fatmawati
Wednesday, 06 June 2012

Jakarta - Berdasarkan penelusuran Mabes Polri, Rp 20 miliar dari Rp 6,7 triliun dana talangan Bank...

Pasal untuk Yohanes Sarwono Dkk Tak Berperkara Pokok

Jakarta, GATRAnews - Hariman, pengacara dari kantor pengacara Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, penerapan pasal pencucian uang kepada terdakwa Yohanes Sarwono, Stevanus Farok, dan Umar Muchsin, dalam kasus penjualan tanah Yayasan Fatmawati di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa perkara pokok.

"Ini tidak ada perkara pokoknya. Ini transaksi biasa, tapi tahu-tahu sudah diterapkan pasal pencucian uang," kata Hariman saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (26/2).

Menurutnya, sebelum jaksa dapat menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang kepada 3 terdakwa tersebut, maka harus ada putusan pengadilan, bahwa uang sebesar Rp 20 milyar yang diterima Yayasan Fatmawati itu berasal dari tindak pidana kejahatan.

"Artinya, uang ini dari mana dan harus ada putusan pengadilan, baru diterapkan pasal pencucian uang jika telah terbukti. Perkara ini logikanya melompat, jadi pidana pokoknya tidak ada. Itu harus sesuai undang-undang, harus ada pidana pokoknya," tandasnya.

Hariman juga menilai, penjualan tanah Yayasan Fatmawati itu merupakan jual beli biasa, sehingga tidak ada kewajiban pihak penjual, yakni Yohanes Sarwono cs yang mendapat kuasa dari Yayasan Fatmawati untuk menjual tanah tersebut, tidak mempuanyai kewajiban untuk menanyakan dari mana uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut.

"Itu transaksi jual beli biasa, si penjual tidak perlu mengetahui asal usul uang si pembeli, itu merupakan tugas petugas. Jadi, kalau kita melakukan jual beli, nggak perlu mengetahui uang itu, kecuali petugas PPATK atau petugas yang berhak menanyakan. Secara hukum, jual beli itu sah jika sudah memenuhi Pasal 13 UU No 20 KUH Perdata," bebernya.

Kuasa hukum Yohanes Sarwono dkk, Hermawi Taslim menegaskan, kliennya tidak melakukan penipuan sebagamana yang dituduhkan. Sebagai pihak perantara yang diberikuasa, mereka tidak menggelapkan uang karena dana dari pembeli itu diserahkan ke pihak yayasan.

"Jadi apa dan siapa yang ditipu dan apa yang digelapkan? Uang dari PT GNU, itu yang menerima Yayasan Fatmawati," tegasnya ditemui usai persidangan di PN Jakpus yang terpaksa ditunda majelis hakim pimpinan Bagus Irawan karena terdakwa Sarwono masih dirawat di Rumah Sakit Husada akibat terserang stroke.

Dalam kasus sengketa tanah Yayasan Fatmawati ini, oleh jaksa penuntut umum Yohanes Sarwono, Stefanus Farok, dan Umar Muchsin didakwa telah melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a, b dan c UU Nomor 15 Tahun 2002, sebagaimana diubah UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Selain itu, Yohanes juga didawa Pasal 3 Ayat (1) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Atas dakwaan tersebut Hermawi menilai, dakwaan tersebut tidak cermat, sehingga ia yakin kliennya dibebaskan dari semua tuntutan. Pasalnya, selain dakwaan jaksa dinilai lemah dan tanpa pokok perkara yang jelas, barang bukti yang disita, yakni uang sebesar Rp 20 milyar dari rekening Yayasan Fatmawati, diduga merupakan bukti yang telah direkayasa, alias bukti palsu.
 
Menurutnya, tudingan itu dilontarkan, karena menurut keterangan beberapa orang saksi saat diperiksa penyidik Polri, dana sebesar itu telah habis dibelanjakan Yayasan Fatmawati."Di antaranya, berdasarkan keterangan mantan Sekretaris Yayasan Fatmawati, Mutia Prihatini. Dia menyebutkan, dana tersebut sudah habis dibelanjakan Yayasan Fatmawati. Jadi bagaimana bisa menyita uang yang sudah habis dibelanjakan?" pungkasnya. (IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?