GATRANEWS

Kejagung Tahan Dasep Ahmadi, Tersangka Kasus Mobil Listrik
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menjebloskan Direktur Utama PT Sarimas...
Kejati DKI: Dahlan Boleh Klaim Penetapan Tersangkanya Tak Berdasar Bukti
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Kuasa hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Bonaparte Marbun mengatakan, mantan...
'Nasib' Bambang Widjojanto Menunggu Vonis Sepupu Ujang Iskandar
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta,GATRAnews-Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal...
Perwira Penembak Ketua Ormas Hanya Jalani Sidang Kode Etik
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta,GATRAnews-Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya menjatuhkan sanksi kode...
Masih Libur Lebaran, Tersangka Kasus Kondensat Batal Diperiksa
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta,GATRAnews-Penyidik Badan Reserse dan Kriminal Polri batal memeriksa mantan Kepala BP Migas...
Setjen MPR Terus Persiapkan Sidang Tahunan
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Rencana pelaksanaan sidang tahunan MPR pada 15 Agustus nanti, terus...
Yusrul: Dalil Kejati DKI Minta Gugurkan Praperadilan Tak Berdasar Hukum
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Dahlan Iskan, lewat pengacaranya,...
Sidang Perdana Mantan Anak Buah Gubernur Sumsel Digelar Rabu Lusa
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta akan menggelar sidang perdana Rizal...
Gubernur Sumut Tak Mau Ungkap Penyandang Dana Suap Hakim PTUN
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho enggan mengungkapkan kepada...
Kejagung Tahan 4 Tersangka Korupsi Pengadaan Kontrasepsi
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung menahan empat tersangka kasus korupsi...
OCK Akan Kerahkan 150 Pengacara di Sidang Praperadilan
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Kuasa hukum tersangka Otto Cornelis Kaligis (OCK), Johnson Panjaitan,...
Kejati DKI:Status Tersangka Dahlan Berdasarkan Alat Bukti
Monday, 27 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menepis penilaian tim kuasa hukum Dahlan Islan,...
Yusril: Kejati DKI Tetapkan Tersangka Tanpa Bukti Sah
Monday, 27 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Pengacara Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, Kejaksaan Tinggi DKI...
Dahlan Bingung dengan Sangkaan Kejati DKI
Monday, 27 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Dahlan Iskan mengaku bingung dengan...
Dahlan Punya Dua Alasan Praperadilankan Kejati DKI
Monday, 27 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Dahlan Iskan mempraperadilankan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dengan alasan,...
PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Dahlan Iskan
Monday, 27 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Pengadian Negeri Jakarta Selatan, Senin (27/7), menggelar sidang perdana...
Prinsip-Prinsip Peradilan Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Friday, 24 July 2015

Palangkaraya, GATRAnews – “Kehadiran DKPP sebagaimana diatur dalam Undang-undang 15 Tahun 2011...
KPK Batal Periksa Gubernur Sumut
Friday, 24 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal memeriksa Gubernur Sumatera Utara...
Menkeu Minta Dukungan MPR Untuk Pengesahan APBN dan UU JPSK
Thursday, 23 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bersilaturahmi dengan Ketua Majelis...
Ipar Fuad Amin Dituntut 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 200 Juta
Thursday, 23 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut ipar Fuad...

Penyitaan Rp 20 M Yayasan Fatmawati Disoal Pengacara

Jakarta, GATRAnews - Penyitaan dana Rp 20 miliar dari rekening Yayasan Fatmawati oleh penyidik Mabes Polri, disoal kuasa hukum terdakwa Yohanes Sarwono, Stevanus Farok, dan Umar Muchsin, dalam peridangan lanjutan kasus sengkarut penjualan tanah Yayasan Fatmawati.

"Atas dasar apa sodara menyita dana Rp 20 miliar dari rekening Yayasan Fatmawati? Padahal uang dari PT Graha Nusa Utama (GNU) sudah habis dibelanjakan untuk keperluan yayasan, yakni membangun asrama perawat, kamar jenazah, dan membangun RS RP Soeroso," kata Hermawi Taslim, anggota tim kuasa hukum, kepada pelapor sekaligus penyidik Polri yang menyidik kasus ini, Hartono, di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa petang (19/3).

Hartono mengaku, meski tidak bisa memastikan uang yang disita dari rekening Yayasan Fatmawati tersebut merupakan dana yang masuk dari PT GNU yang dananya diduga berasal Robert Tantular, namun pihaknya merasa dana itu patut diduga merupakan hasil dari tindak pencucian uang.

"Kami ketahui ada dana Rp 20 miliar di rekening Fatmawati dan patut diduga, itu hasil dari perputaran uang PT GNU," jawab Hartono di depan majelis hakim yang dipimpin Bagus Irawan.

Tak puas dengan jawaban tersebut, Hermawi kembali mempertanyakan uang yang masuk ke Yayasan Fatmawati dari PT GNU yang dipimpin Toto Kuncoro sebesar Rp 25 miliar yang masuk dalam rentang waktu 2003, 2004, dan 2005. Sedangkan berdasarkan pengakuan sejumlah saksi dalam Berita Acara Pidana (BAP), uang sejumlah itu sudah habis dibelanjakan oleh Yayasan Fatmawati termasuk untuk membangun RS Soeroso.

"Rp 25 miliar itu sudah habis untuk bangun RS Soeroso, dan dibelanjakan oleh Yayasan Fatmawati pada bulan Mei 2012, kemudian disita Rp 20 miliar pada 11 Juni 2012, ini tidak nyambung," cetus Taslim.

"Patut diduga terkait dana dari Robet Tantular yang dialirkan melalui Toto. Ada duit di situ, maka kami sita. Selain itu, PT GNU tidak ada kegiatan, tapi mempunyai aset yang sangat besar," jawab Hartono.

Mendapat jawaban tersebut, anggota tim kuasa hukum lainnya, Haryo Budi Wibowo mempertanyakan kenapa penyidik tidak menyita RS Soeroso karena uang tersebut di antaranya digunakan untuk membangun RS ini.

"Kami hanya menyita uang itu karena patut diduga dari hasil kegiatan yang sumber dananya dari Robet Tantular yang dialirkan kepada Toto, kemudian ke Yayasan Fatmawati," jawab Hartono.

Meski terasa janggal dengan penyitaan barang bukti tersebut, Taslim dan tim kuasa hukum tidak bisa bertanya lebih jauh karena saksi hanya menjawab uang sebesar itu disitan karena patut diduga dari hasil perputaran uang yang telah habis dibelanjakan Yayasan Fatmawati. "Ini tidak masuk logika," ungkap Taslim.

Bagus menimpali, nanti kita kroscek dengan saksi-saksi lainnya. "Nanti kita periksa dari saksi-saksi lainnya," ujarnya.

Terdakwa Yohanes Sarwono yang mengaku kerberatan dengan saksi yang pernah menyidiknya, langsung menyatakan keberatan saat Ketua Majelis hakim, Bagus Irawan meminta tanggapan terdakwa.

"Saya keberatan, karena tadi dinyatakan saya tidak mengajukan bukti rincian penggunaan dana tersebut, padahal saya sudah menyerahkannya dan meminta penyidik memeriksa saksi-saksi lain. Tapi penyidik tidak memeriksanya," kata Yohanes.

Mendapat sanggahan tersebut, kemudian Hakim Bagus menanyakan kepada saksi Hartono, apakah masih pada keterangannya. "Saya masih pada keterangan saya, karena ketiga terdakwa tidak menyerahkan bukti, mereka hanya memberikan aliran dana saja.  Kemudian, beberapa saksi yang diminta diperksa tidak dihadirkan, karena yang diperisa hanya yang mempunyai bukti dan berkas sudah dinyatakan P21, dan terlanjur dilimpahkan," paparnya.

Sedangkan saat ditanya kenapa penyidik tidak memeriksa PT Meka Elsa karena Yayasan Fatmawati menjual kembali tanah itu ke perusahaan ini setelah sebelumnya menjual ke PT GNU, Hartono menjawab, karena tidak mengetahui ada penjualan tersebut. "Saya tidak tahu," ujarnya.

Usai persidangan, Jaksa Penuntut Umum Mustofa menilai, seharusnya penyitaan uang sebesar itu dipertanyakan dalam sidang pra peradilan untuk mengetahui sah tidaknya penyitaan uang sebesar Rp 20 miliar itu.

"Kan pra peradilan di antaranya untuk menguji sah tidaknya penyitaan bukti dan penahanan. Seharusnya diajukan di pra peradilan kalau mau," jawabnya saat dimintai tanggapan.

Sementara itu, Taslim menegaskan, uang dari PT GNU telah habis dibelanjakan Yayasan Fatmawati sesuai keterangan saksi yang pernah diperiksa, di antaranya, berdasarkan keterangan mantan Sekretaris Yayasan Fatmawati, Mutia Prihatini. Ia menyebut, penyitaan tersebut adalah rekayasa bukti palsu.

"Dia menyebutkan, dana tersebut sudah habis dibelanjakan Yayasan Fatmawati. Jadi bagaimana bisa menyita uang yang sudah habis dibelanjakan?" pungkasnya.

Dalam kasus sengketa tanah Yayasan Fatmawati ini, oleh jaksa penuntut umum Yohanes Sarwono, Stefanus Farok, dan Umar Muchsin didakwa telah melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a, b dan c UU Nomor 15 Tahun 2002, sebagaimana diubah UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, Yohanes juga didawa Pasal 3 Ayat (1) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (IS)

 

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?