GATRANEWS

Satgassus Kejagung Studi Banding ke FBI
Saturday, 18 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengirim 10 orang dari Satuan Tugas Khusus...
Penyidik Minta Pertanggungjawaban PPK Atas 18 GI PLN
Friday, 17 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akan kembali meminta pertanggungjawaban...
Tersangka Kasus UPS Tidak Mengajukan Upaya Praperadilan
Thursday, 16 April 2015

Jakarta, GATRAnews-Eri Rosatria Az, ketua tim penasehat hukum tersangka kasus dugaan korupsi...
Kejagung Gagal Periksa Pejabat BNI Terkait Korupsi Rp 30 M
Thursday, 16 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Tim penyidik dari Satuan Tugas Khusus Penangan dan Penyelesaian Perkara Tindak...
Kejagung: Direktur Program TVRI Harus Bertanggung Jawab
Wednesday, 15 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Tony Tribagus Spontana,...
Kejagung: Hasil Puslabfor Polri Takkan ''Ganggu'' Penyidikan Mandra
Wednesday, 15 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony Tribagus Spontana...
Hakim PN Tangerang Bacakan Putusan Gugatan Antasari Azhar
Wednesday, 15 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Pengadilan Negeri Tangerang, Rabu (15/4) ini membacakan putusan gugatan mantan...
Kejagung Akan Tuntaskan Kasus Korupsi MPLIK
Wednesday, 15 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Tim Satuan Tugas Khusus Penyelesaian dan Penanganan Perkara Tindak Pidana...
Pimcab BRI Sumenep Ditahan Terkait Korupsi US$ 19,1 Juta
Tuesday, 14 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung menahan BW, Pemimpin Cabang Bank Rakyat...
KPK Anggap Jero Wacik Tak Kooperatif
Tuesday, 14 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai geram terhadap mantan Menteri Energi...
Kasus Korupsi Mantan Sekjen ESDM Masuk ke Penuntutan
Tuesday, 14 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Berkas perkara mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan...
KPK Bakal Telisik Malani Leimena Terkait Kasus Haji
Tuesday, 14 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusut seluruh pihak yang terlibat...
Kuasa Hukum Udar Persoalkan JPU Rangkap Penyidik
Tuesday, 14 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Tim kuasa hukum Udar Pristono mengaku heran dengan jaksa penuntut umum yang...
Udar Heran Masalah Tabungan Raib dari Dakwaan
Monday, 13 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, terdakwa Udar Pristono mengaku...
Udar Tuding Jaksa Memfitnahnya
Monday, 13 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Terdakwa Udar Pristono akan menyampaikan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan...
Udar Pertanyakan Aset di PGC Tak Masuk Dakwaan
Monday, 13 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mempertanyakan...
Kejagung Tahan Tersangka Korupsi ATC Angkasa Pura II
Monday, 13 April 2015

Jakatra, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung menjebloskan Direktur Utama PT Toska...
Kuasa Hukum: Tanda Tangan Mandra di Kontrak TVRI Non Identik
Monday, 13 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Juniver Girsang, kuasa hukum Mandra Naih, mengatakan bahwa kliennya selaku...
''Pramuka Gadungan'' Minta Maaf, Laporan di Polda Metro Dicabut
Sunday, 12 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Sembilan mahasiswa yang kemarin dilaporkan oleh Kwartir Nasional (Kwarnas)...
Kejagung Tahan Mantan Dirut PD DJ Setelah Penjemputan Paksa
Saturday, 11 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Tim Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana...

Penyitaan Rp 20 M Yayasan Fatmawati Disoal Pengacara

Jakarta, GATRAnews - Penyitaan dana Rp 20 miliar dari rekening Yayasan Fatmawati oleh penyidik Mabes Polri, disoal kuasa hukum terdakwa Yohanes Sarwono, Stevanus Farok, dan Umar Muchsin, dalam peridangan lanjutan kasus sengkarut penjualan tanah Yayasan Fatmawati.

"Atas dasar apa sodara menyita dana Rp 20 miliar dari rekening Yayasan Fatmawati? Padahal uang dari PT Graha Nusa Utama (GNU) sudah habis dibelanjakan untuk keperluan yayasan, yakni membangun asrama perawat, kamar jenazah, dan membangun RS RP Soeroso," kata Hermawi Taslim, anggota tim kuasa hukum, kepada pelapor sekaligus penyidik Polri yang menyidik kasus ini, Hartono, di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa petang (19/3).

Hartono mengaku, meski tidak bisa memastikan uang yang disita dari rekening Yayasan Fatmawati tersebut merupakan dana yang masuk dari PT GNU yang dananya diduga berasal Robert Tantular, namun pihaknya merasa dana itu patut diduga merupakan hasil dari tindak pencucian uang.

"Kami ketahui ada dana Rp 20 miliar di rekening Fatmawati dan patut diduga, itu hasil dari perputaran uang PT GNU," jawab Hartono di depan majelis hakim yang dipimpin Bagus Irawan.

Tak puas dengan jawaban tersebut, Hermawi kembali mempertanyakan uang yang masuk ke Yayasan Fatmawati dari PT GNU yang dipimpin Toto Kuncoro sebesar Rp 25 miliar yang masuk dalam rentang waktu 2003, 2004, dan 2005. Sedangkan berdasarkan pengakuan sejumlah saksi dalam Berita Acara Pidana (BAP), uang sejumlah itu sudah habis dibelanjakan oleh Yayasan Fatmawati termasuk untuk membangun RS Soeroso.

"Rp 25 miliar itu sudah habis untuk bangun RS Soeroso, dan dibelanjakan oleh Yayasan Fatmawati pada bulan Mei 2012, kemudian disita Rp 20 miliar pada 11 Juni 2012, ini tidak nyambung," cetus Taslim.

"Patut diduga terkait dana dari Robet Tantular yang dialirkan melalui Toto. Ada duit di situ, maka kami sita. Selain itu, PT GNU tidak ada kegiatan, tapi mempunyai aset yang sangat besar," jawab Hartono.

Mendapat jawaban tersebut, anggota tim kuasa hukum lainnya, Haryo Budi Wibowo mempertanyakan kenapa penyidik tidak menyita RS Soeroso karena uang tersebut di antaranya digunakan untuk membangun RS ini.

"Kami hanya menyita uang itu karena patut diduga dari hasil kegiatan yang sumber dananya dari Robet Tantular yang dialirkan kepada Toto, kemudian ke Yayasan Fatmawati," jawab Hartono.

Meski terasa janggal dengan penyitaan barang bukti tersebut, Taslim dan tim kuasa hukum tidak bisa bertanya lebih jauh karena saksi hanya menjawab uang sebesar itu disitan karena patut diduga dari hasil perputaran uang yang telah habis dibelanjakan Yayasan Fatmawati. "Ini tidak masuk logika," ungkap Taslim.

Bagus menimpali, nanti kita kroscek dengan saksi-saksi lainnya. "Nanti kita periksa dari saksi-saksi lainnya," ujarnya.

Terdakwa Yohanes Sarwono yang mengaku kerberatan dengan saksi yang pernah menyidiknya, langsung menyatakan keberatan saat Ketua Majelis hakim, Bagus Irawan meminta tanggapan terdakwa.

"Saya keberatan, karena tadi dinyatakan saya tidak mengajukan bukti rincian penggunaan dana tersebut, padahal saya sudah menyerahkannya dan meminta penyidik memeriksa saksi-saksi lain. Tapi penyidik tidak memeriksanya," kata Yohanes.

Mendapat sanggahan tersebut, kemudian Hakim Bagus menanyakan kepada saksi Hartono, apakah masih pada keterangannya. "Saya masih pada keterangan saya, karena ketiga terdakwa tidak menyerahkan bukti, mereka hanya memberikan aliran dana saja.  Kemudian, beberapa saksi yang diminta diperksa tidak dihadirkan, karena yang diperisa hanya yang mempunyai bukti dan berkas sudah dinyatakan P21, dan terlanjur dilimpahkan," paparnya.

Sedangkan saat ditanya kenapa penyidik tidak memeriksa PT Meka Elsa karena Yayasan Fatmawati menjual kembali tanah itu ke perusahaan ini setelah sebelumnya menjual ke PT GNU, Hartono menjawab, karena tidak mengetahui ada penjualan tersebut. "Saya tidak tahu," ujarnya.

Usai persidangan, Jaksa Penuntut Umum Mustofa menilai, seharusnya penyitaan uang sebesar itu dipertanyakan dalam sidang pra peradilan untuk mengetahui sah tidaknya penyitaan uang sebesar Rp 20 miliar itu.

"Kan pra peradilan di antaranya untuk menguji sah tidaknya penyitaan bukti dan penahanan. Seharusnya diajukan di pra peradilan kalau mau," jawabnya saat dimintai tanggapan.

Sementara itu, Taslim menegaskan, uang dari PT GNU telah habis dibelanjakan Yayasan Fatmawati sesuai keterangan saksi yang pernah diperiksa, di antaranya, berdasarkan keterangan mantan Sekretaris Yayasan Fatmawati, Mutia Prihatini. Ia menyebut, penyitaan tersebut adalah rekayasa bukti palsu.

"Dia menyebutkan, dana tersebut sudah habis dibelanjakan Yayasan Fatmawati. Jadi bagaimana bisa menyita uang yang sudah habis dibelanjakan?" pungkasnya.

Dalam kasus sengketa tanah Yayasan Fatmawati ini, oleh jaksa penuntut umum Yohanes Sarwono, Stefanus Farok, dan Umar Muchsin didakwa telah melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a, b dan c UU Nomor 15 Tahun 2002, sebagaimana diubah UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, Yohanes juga didawa Pasal 3 Ayat (1) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (IS)

 

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?