GATRANEWS

Kejagung Belum Pastikan Terima Pelimpahan Kasus Hadi
Thursday, 28 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung belum bisa memastikan akan menerima pelimpahan perkara Hadi...
Putusan Praperadilan Tak Berpengaruh pada Penyidikan di Kejaksaan
Thursday, 28 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Haswandi, untuk perkara...
Kejagung Periksa Bos Mega Prima Terkait Korupsi Kontrasepsi
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa Direktur PT Mega Prima Citra...
Kejagung Usut Peran PT Hakayo dalam Pengadaan Kontrasepsi
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT...
Kejagung Usut Duit ''Pelicin'' Sertifikat Operator Lion Air
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejasaan Agung memeriksa Koordinator Ground Support...
Penyidik Cecar Komedian Mastur Soal 4 Paket Program TVRI
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung mencecar komedia Mastur tentang...
KY Belum Simpulkan Haswandi Langgar Etik atau Tidak
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY),  Imam Anshari Saleh, mengungkapkan,...
Ini Tanggapan Kabareskrim Kemenangan Gugatan Praperadilan Hadi Purnomo
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews-Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Budi Waseso...
KY: Hakim Praperadilan Perlu Panduan
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATAnews - Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY), Imam Anshari Saleh, menilai perlu ada satu...
Abdullah Sarankan KPK Tak Laporkan Haswandi ke KY
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak usah melaporkan Hakim Haswandi ke...
Abdullah Khawatir Putusan Haswandi jadi Stigma Buruk
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - ‎Mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua,...
Abdullah: Putusan Haswandi Ketidakpastian Hukum
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua,...
KPK: Dalam Putusan Haswandi Terdapat Kekhilafan
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan melakukan perlawan hukum...
Atut Jalani Pemeriksaan KPK Terkait Korupsi Alkes
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah masih harus berurusan dengan Komisi...
Kejagung Periksa Komedian Mastur
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa komedian Mastur, yang...
KPK Khawatir Putusan Haswandi Berdampak Buruk terhadap Penegakan Hukum
Tuesday, 26 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),...
Ruki: Putusan Haswandi Bertentangan dengan UU KPK
Tuesday, 26 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Plt Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrachman Ruki menegaskan,...
Putusan Haswandi Paksa KPK Moratorium Penyelidikan dan Penyidikan Korupsi
Tuesday, 26 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Putusan praperadilan Hakim tunggal Haswandi menjadikan proses penyelidikan dan...
Haswandi: Penetapan Tersangka Hadi Berbarengan dengan Penyidikan
Tuesday, 26 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Hakim tunggal Haswandi menyatakan, penetapan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo...
Johan: Putusan Haswandi Timbulkan Ketidakpastian Hukum
Tuesday, 26 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Plt Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi menilai, putusan...

Penyitaan Rp 20 M Yayasan Fatmawati Disoal Pengacara

Jakarta, GATRAnews - Penyitaan dana Rp 20 miliar dari rekening Yayasan Fatmawati oleh penyidik Mabes Polri, disoal kuasa hukum terdakwa Yohanes Sarwono, Stevanus Farok, dan Umar Muchsin, dalam peridangan lanjutan kasus sengkarut penjualan tanah Yayasan Fatmawati.

"Atas dasar apa sodara menyita dana Rp 20 miliar dari rekening Yayasan Fatmawati? Padahal uang dari PT Graha Nusa Utama (GNU) sudah habis dibelanjakan untuk keperluan yayasan, yakni membangun asrama perawat, kamar jenazah, dan membangun RS RP Soeroso," kata Hermawi Taslim, anggota tim kuasa hukum, kepada pelapor sekaligus penyidik Polri yang menyidik kasus ini, Hartono, di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa petang (19/3).

Hartono mengaku, meski tidak bisa memastikan uang yang disita dari rekening Yayasan Fatmawati tersebut merupakan dana yang masuk dari PT GNU yang dananya diduga berasal Robert Tantular, namun pihaknya merasa dana itu patut diduga merupakan hasil dari tindak pencucian uang.

"Kami ketahui ada dana Rp 20 miliar di rekening Fatmawati dan patut diduga, itu hasil dari perputaran uang PT GNU," jawab Hartono di depan majelis hakim yang dipimpin Bagus Irawan.

Tak puas dengan jawaban tersebut, Hermawi kembali mempertanyakan uang yang masuk ke Yayasan Fatmawati dari PT GNU yang dipimpin Toto Kuncoro sebesar Rp 25 miliar yang masuk dalam rentang waktu 2003, 2004, dan 2005. Sedangkan berdasarkan pengakuan sejumlah saksi dalam Berita Acara Pidana (BAP), uang sejumlah itu sudah habis dibelanjakan oleh Yayasan Fatmawati termasuk untuk membangun RS Soeroso.

"Rp 25 miliar itu sudah habis untuk bangun RS Soeroso, dan dibelanjakan oleh Yayasan Fatmawati pada bulan Mei 2012, kemudian disita Rp 20 miliar pada 11 Juni 2012, ini tidak nyambung," cetus Taslim.

"Patut diduga terkait dana dari Robet Tantular yang dialirkan melalui Toto. Ada duit di situ, maka kami sita. Selain itu, PT GNU tidak ada kegiatan, tapi mempunyai aset yang sangat besar," jawab Hartono.

Mendapat jawaban tersebut, anggota tim kuasa hukum lainnya, Haryo Budi Wibowo mempertanyakan kenapa penyidik tidak menyita RS Soeroso karena uang tersebut di antaranya digunakan untuk membangun RS ini.

"Kami hanya menyita uang itu karena patut diduga dari hasil kegiatan yang sumber dananya dari Robet Tantular yang dialirkan kepada Toto, kemudian ke Yayasan Fatmawati," jawab Hartono.

Meski terasa janggal dengan penyitaan barang bukti tersebut, Taslim dan tim kuasa hukum tidak bisa bertanya lebih jauh karena saksi hanya menjawab uang sebesar itu disitan karena patut diduga dari hasil perputaran uang yang telah habis dibelanjakan Yayasan Fatmawati. "Ini tidak masuk logika," ungkap Taslim.

Bagus menimpali, nanti kita kroscek dengan saksi-saksi lainnya. "Nanti kita periksa dari saksi-saksi lainnya," ujarnya.

Terdakwa Yohanes Sarwono yang mengaku kerberatan dengan saksi yang pernah menyidiknya, langsung menyatakan keberatan saat Ketua Majelis hakim, Bagus Irawan meminta tanggapan terdakwa.

"Saya keberatan, karena tadi dinyatakan saya tidak mengajukan bukti rincian penggunaan dana tersebut, padahal saya sudah menyerahkannya dan meminta penyidik memeriksa saksi-saksi lain. Tapi penyidik tidak memeriksanya," kata Yohanes.

Mendapat sanggahan tersebut, kemudian Hakim Bagus menanyakan kepada saksi Hartono, apakah masih pada keterangannya. "Saya masih pada keterangan saya, karena ketiga terdakwa tidak menyerahkan bukti, mereka hanya memberikan aliran dana saja.  Kemudian, beberapa saksi yang diminta diperksa tidak dihadirkan, karena yang diperisa hanya yang mempunyai bukti dan berkas sudah dinyatakan P21, dan terlanjur dilimpahkan," paparnya.

Sedangkan saat ditanya kenapa penyidik tidak memeriksa PT Meka Elsa karena Yayasan Fatmawati menjual kembali tanah itu ke perusahaan ini setelah sebelumnya menjual ke PT GNU, Hartono menjawab, karena tidak mengetahui ada penjualan tersebut. "Saya tidak tahu," ujarnya.

Usai persidangan, Jaksa Penuntut Umum Mustofa menilai, seharusnya penyitaan uang sebesar itu dipertanyakan dalam sidang pra peradilan untuk mengetahui sah tidaknya penyitaan uang sebesar Rp 20 miliar itu.

"Kan pra peradilan di antaranya untuk menguji sah tidaknya penyitaan bukti dan penahanan. Seharusnya diajukan di pra peradilan kalau mau," jawabnya saat dimintai tanggapan.

Sementara itu, Taslim menegaskan, uang dari PT GNU telah habis dibelanjakan Yayasan Fatmawati sesuai keterangan saksi yang pernah diperiksa, di antaranya, berdasarkan keterangan mantan Sekretaris Yayasan Fatmawati, Mutia Prihatini. Ia menyebut, penyitaan tersebut adalah rekayasa bukti palsu.

"Dia menyebutkan, dana tersebut sudah habis dibelanjakan Yayasan Fatmawati. Jadi bagaimana bisa menyita uang yang sudah habis dibelanjakan?" pungkasnya.

Dalam kasus sengketa tanah Yayasan Fatmawati ini, oleh jaksa penuntut umum Yohanes Sarwono, Stefanus Farok, dan Umar Muchsin didakwa telah melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a, b dan c UU Nomor 15 Tahun 2002, sebagaimana diubah UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, Yohanes juga didawa Pasal 3 Ayat (1) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (IS)

 

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?