GATRANEWS

Sutan Daftarkan Gugatan terahadap KPK di PN Jaksel
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Tim kuasa hukum tersangka Sutan Bhatoegana, siang ini akan mendaftarkan...
Kejagung Periksa Anak Buah Mandra
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejasaan Agung memeriksa Andi Diansyah, Staf PT Viandra...
Kuasa Hukum Anggap Kasus Bupati Karawang Pemerasan
Tuesday, 03 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Haryo Budi Wibowo, kuasa hukum Bupati Karawang nonaktif Ade Swara dan...
Anggota Komisi B DPRD DKI Dituding Terlibat Korupsi PD Dharma Jaya
Tuesday, 03 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Aktivis anti korupsi dari Barisan Insan Muda (BIMA) mendesak penyidik...
Ratusan Pegawai KPK Protes Penyerahan Kasus BG
Tuesday, 03 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Ratusan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar aksi unjuk rasa...
Wakapolri: Kasus Komjen Budi Gunawan Bisa Dihentikan
Tuesday, 03 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengatakan, tidak menutup kemungkinan...
Kejagung Akan Serahkan Kasus BG ke Polri
Tuesday, 03 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan, putusan Hakim Sarpin Rizaldi tidak akan...
Kejagung, KPK, dan Polri Bentuk Tim Pelimpahan Kasus BG
Monday, 02 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Tiga lembaga hukum, yakni Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),...
KPK Limpahkan Kasus BG ke Kejagung
Monday, 02 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Setelah hakim Sarpin Rizaldi dalam amar putusan praperadilan menyatakan bahwa...
Perkara Patal Bekasi ''Ngendon'' 2 Tahun di Kejagung
Sunday, 01 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Hampir dua tahun penyidikan kasus korupsi penjualan tanah di perusahaan pelat...
Fuad Amin Utang Rp 5 M untuk Kondomium Bali
Saturday, 28 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua DPRD Bangkalan non-aktif Fuad Amin Imron, yang menjadi tersangka kasus...
Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Kontrasepsi 
Saturday, 28 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan lima orang tersangka kasus...
KPK ''Inapkan'' Mantan Gubernur Papua di Tahanan
Saturday, 28 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mulai malam ini "menginapkan" mantan...
Ahok Yakini Terjadi Korupsi UPS
Friday, 27 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan bahwa dia...
Kejagung Pastikan Kasus Sudin Tata Ruang Terus Jalan
Friday, 27 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) R Widyo Pramono memastikan, kasus...
Mangkir Dua Kali, Bareskrim Polri Akan Jemput Paksa BW
Friday, 27 February 2015

Jakarta, GATRAnews-Penyidik Tindak Pidana Khusus Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri...
Lelyana: BW Bukan Mantan Wakil Ketua KPK
Friday, 27 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua Tim Advokasi Antikriminalisasi, Lelyana Santosa, menegaskan bahwa...
BW Pastikan Tak Hadiri Panggilan Bareskrim
Friday, 27 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif, Bambang Widjojanto...
Tiga Saksi Korupsi Wabup Cirebon Kompak Mangkir
Thursday, 26 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Tiga orang saksi kasus korupsi dana bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan...
Para Petinggi TVRI Jalani Pemeriksaan Kasus Korupsi
Thursday, 26 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Tiga petinggi dan seorang mantan petinggi Lembaga Penyiaran Publik Televisi...

Penyitaan Rp 20 M Yayasan Fatmawati Disoal Pengacara

Jakarta, GATRAnews - Penyitaan dana Rp 20 miliar dari rekening Yayasan Fatmawati oleh penyidik Mabes Polri, disoal kuasa hukum terdakwa Yohanes Sarwono, Stevanus Farok, dan Umar Muchsin, dalam peridangan lanjutan kasus sengkarut penjualan tanah Yayasan Fatmawati.

"Atas dasar apa sodara menyita dana Rp 20 miliar dari rekening Yayasan Fatmawati? Padahal uang dari PT Graha Nusa Utama (GNU) sudah habis dibelanjakan untuk keperluan yayasan, yakni membangun asrama perawat, kamar jenazah, dan membangun RS RP Soeroso," kata Hermawi Taslim, anggota tim kuasa hukum, kepada pelapor sekaligus penyidik Polri yang menyidik kasus ini, Hartono, di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa petang (19/3).

Hartono mengaku, meski tidak bisa memastikan uang yang disita dari rekening Yayasan Fatmawati tersebut merupakan dana yang masuk dari PT GNU yang dananya diduga berasal Robert Tantular, namun pihaknya merasa dana itu patut diduga merupakan hasil dari tindak pencucian uang.

"Kami ketahui ada dana Rp 20 miliar di rekening Fatmawati dan patut diduga, itu hasil dari perputaran uang PT GNU," jawab Hartono di depan majelis hakim yang dipimpin Bagus Irawan.

Tak puas dengan jawaban tersebut, Hermawi kembali mempertanyakan uang yang masuk ke Yayasan Fatmawati dari PT GNU yang dipimpin Toto Kuncoro sebesar Rp 25 miliar yang masuk dalam rentang waktu 2003, 2004, dan 2005. Sedangkan berdasarkan pengakuan sejumlah saksi dalam Berita Acara Pidana (BAP), uang sejumlah itu sudah habis dibelanjakan oleh Yayasan Fatmawati termasuk untuk membangun RS Soeroso.

"Rp 25 miliar itu sudah habis untuk bangun RS Soeroso, dan dibelanjakan oleh Yayasan Fatmawati pada bulan Mei 2012, kemudian disita Rp 20 miliar pada 11 Juni 2012, ini tidak nyambung," cetus Taslim.

"Patut diduga terkait dana dari Robet Tantular yang dialirkan melalui Toto. Ada duit di situ, maka kami sita. Selain itu, PT GNU tidak ada kegiatan, tapi mempunyai aset yang sangat besar," jawab Hartono.

Mendapat jawaban tersebut, anggota tim kuasa hukum lainnya, Haryo Budi Wibowo mempertanyakan kenapa penyidik tidak menyita RS Soeroso karena uang tersebut di antaranya digunakan untuk membangun RS ini.

"Kami hanya menyita uang itu karena patut diduga dari hasil kegiatan yang sumber dananya dari Robet Tantular yang dialirkan kepada Toto, kemudian ke Yayasan Fatmawati," jawab Hartono.

Meski terasa janggal dengan penyitaan barang bukti tersebut, Taslim dan tim kuasa hukum tidak bisa bertanya lebih jauh karena saksi hanya menjawab uang sebesar itu disitan karena patut diduga dari hasil perputaran uang yang telah habis dibelanjakan Yayasan Fatmawati. "Ini tidak masuk logika," ungkap Taslim.

Bagus menimpali, nanti kita kroscek dengan saksi-saksi lainnya. "Nanti kita periksa dari saksi-saksi lainnya," ujarnya.

Terdakwa Yohanes Sarwono yang mengaku kerberatan dengan saksi yang pernah menyidiknya, langsung menyatakan keberatan saat Ketua Majelis hakim, Bagus Irawan meminta tanggapan terdakwa.

"Saya keberatan, karena tadi dinyatakan saya tidak mengajukan bukti rincian penggunaan dana tersebut, padahal saya sudah menyerahkannya dan meminta penyidik memeriksa saksi-saksi lain. Tapi penyidik tidak memeriksanya," kata Yohanes.

Mendapat sanggahan tersebut, kemudian Hakim Bagus menanyakan kepada saksi Hartono, apakah masih pada keterangannya. "Saya masih pada keterangan saya, karena ketiga terdakwa tidak menyerahkan bukti, mereka hanya memberikan aliran dana saja.  Kemudian, beberapa saksi yang diminta diperksa tidak dihadirkan, karena yang diperisa hanya yang mempunyai bukti dan berkas sudah dinyatakan P21, dan terlanjur dilimpahkan," paparnya.

Sedangkan saat ditanya kenapa penyidik tidak memeriksa PT Meka Elsa karena Yayasan Fatmawati menjual kembali tanah itu ke perusahaan ini setelah sebelumnya menjual ke PT GNU, Hartono menjawab, karena tidak mengetahui ada penjualan tersebut. "Saya tidak tahu," ujarnya.

Usai persidangan, Jaksa Penuntut Umum Mustofa menilai, seharusnya penyitaan uang sebesar itu dipertanyakan dalam sidang pra peradilan untuk mengetahui sah tidaknya penyitaan uang sebesar Rp 20 miliar itu.

"Kan pra peradilan di antaranya untuk menguji sah tidaknya penyitaan bukti dan penahanan. Seharusnya diajukan di pra peradilan kalau mau," jawabnya saat dimintai tanggapan.

Sementara itu, Taslim menegaskan, uang dari PT GNU telah habis dibelanjakan Yayasan Fatmawati sesuai keterangan saksi yang pernah diperiksa, di antaranya, berdasarkan keterangan mantan Sekretaris Yayasan Fatmawati, Mutia Prihatini. Ia menyebut, penyitaan tersebut adalah rekayasa bukti palsu.

"Dia menyebutkan, dana tersebut sudah habis dibelanjakan Yayasan Fatmawati. Jadi bagaimana bisa menyita uang yang sudah habis dibelanjakan?" pungkasnya.

Dalam kasus sengketa tanah Yayasan Fatmawati ini, oleh jaksa penuntut umum Yohanes Sarwono, Stefanus Farok, dan Umar Muchsin didakwa telah melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a, b dan c UU Nomor 15 Tahun 2002, sebagaimana diubah UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, Yohanes juga didawa Pasal 3 Ayat (1) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (IS)

 

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?