GATRANEWS

68 Caleg Jadi Tersangka Kecurangan Pemilu
Thursday, 24 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 68 orang calon...
Anggoro Anggap Dakwaan Jaksa Palsu
Thursday, 24 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Anggoro Widjojo, bos PT PT Masaro Radiokom, menganggap dakwaan jaksa penuntut...
Jaksa Siap Hadirkan Riefan Avrian di Persidangan Korupsi Videotron
Thursday, 24 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan menghadirkan...
Tidak Perlu Tim Independen Kasus Seksual di JIS
Wednesday, 23 April 2014

Jakarta, GATRAnews- Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto angkat bicara...
Hasil Laboratorium Terduga Pelaku Asusila Negatif
Tuesday, 22 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Pihak penyidik Polda Metro Jaya menyatakan hasil laboratorium dua orang HC dan...
KPK Cekal Mantan Wali Kota Tegal
Monday, 21 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencekal bepergian Ikmal Jaya, mantan Wali...
Anas Kesal Dituduh Punya Hotel dan Aset di Singapura
Monday, 21 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang terbelit kasus...
Pihak JIS Coba Hilangkan Barang Bukti Lokasi Pelecehan Seksual
Monday, 21 April 2014

Jakarta, GATRAnews-Pekerja outsourcing yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak Taman...
KPK Sita Jaguar Terkait Pencucian Uang Wawan
Friday, 18 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Setelah menyita 76 kendaraan di antaranya mobil super mewah dan motor gede...
Anas: Tambang? Saya Beli di Pasar Rumput!
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Anas Urbaningrum membantah memiliki perusahaan tambang batubara di Kabupaten...
KPK Cecar Isran Noor Izin Tambang Barubara Anas
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Isran Noor, Bupati Kutai Timur (Kutim) mengaku dicecar oleh penyidik Komisi...
Kemungkinan Motif Dendam Pembunuhan di Soreang
Thursday, 17 April 2014

Bandung, GATRAnews - Penyidik kepolisian mencurigai kasus pembunuhan kakak beradik dan pembantunya...
Putra Syarief Hasan ''di Ujung Tanduk''
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di Jakarta, Kamis (17/4), menggelar sidang...
Putra Syarief Hasan Bakal Jadi Tersangka?
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Riefan Avran, putra Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Syarief...
PT ISS Masih Pekerjakan Terduga Pelaku Pelecehan
Wednesday, 16 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Pihak polisi mengatakan PT ISS Indonesia masih mempekerjakan dua orang terduga...
Mantan Ketum PAN Jual Rumah pada Wawan Rp 1,8 M
Wednesday, 16 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir mengakui...
Penyidik Kejangung Sita Mobil Mewah dari Rumah PNS KY
Wednesday, 16 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung menyita satu mobil mewah, Moris (Mini...
Pengacara: Atut Bakal Ungkap Pemberian "Mahar" Rp 1,2 M ke Rano Karno
Wednesday, 16 April 2014

Jakarta, GATRAnews - TB Sukatma, kuasa hukum Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, mengatakan bahwa...
Kejagung Tahan Seorang Tersangka Korupsi Kementan
Tuesday, 15 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung menahan Zaenal Fahmi, setelah dilakukan...
Polisi Identifikasi Dua Terduga Pelaku Kekerasan Seksual
Tuesday, 15 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Polda Metro Jaya akan mengidentifikasi dua orang terduga pelaku...

Penyitaan Rp 20 M Yayasan Fatmawati Disoal Pengacara

Jakarta, GATRAnews - Penyitaan dana Rp 20 miliar dari rekening Yayasan Fatmawati oleh penyidik Mabes Polri, disoal kuasa hukum terdakwa Yohanes Sarwono, Stevanus Farok, dan Umar Muchsin, dalam peridangan lanjutan kasus sengkarut penjualan tanah Yayasan Fatmawati.

"Atas dasar apa sodara menyita dana Rp 20 miliar dari rekening Yayasan Fatmawati? Padahal uang dari PT Graha Nusa Utama (GNU) sudah habis dibelanjakan untuk keperluan yayasan, yakni membangun asrama perawat, kamar jenazah, dan membangun RS RP Soeroso," kata Hermawi Taslim, anggota tim kuasa hukum, kepada pelapor sekaligus penyidik Polri yang menyidik kasus ini, Hartono, di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa petang (19/3).

Hartono mengaku, meski tidak bisa memastikan uang yang disita dari rekening Yayasan Fatmawati tersebut merupakan dana yang masuk dari PT GNU yang dananya diduga berasal Robert Tantular, namun pihaknya merasa dana itu patut diduga merupakan hasil dari tindak pencucian uang.

"Kami ketahui ada dana Rp 20 miliar di rekening Fatmawati dan patut diduga, itu hasil dari perputaran uang PT GNU," jawab Hartono di depan majelis hakim yang dipimpin Bagus Irawan.

Tak puas dengan jawaban tersebut, Hermawi kembali mempertanyakan uang yang masuk ke Yayasan Fatmawati dari PT GNU yang dipimpin Toto Kuncoro sebesar Rp 25 miliar yang masuk dalam rentang waktu 2003, 2004, dan 2005. Sedangkan berdasarkan pengakuan sejumlah saksi dalam Berita Acara Pidana (BAP), uang sejumlah itu sudah habis dibelanjakan oleh Yayasan Fatmawati termasuk untuk membangun RS Soeroso.

"Rp 25 miliar itu sudah habis untuk bangun RS Soeroso, dan dibelanjakan oleh Yayasan Fatmawati pada bulan Mei 2012, kemudian disita Rp 20 miliar pada 11 Juni 2012, ini tidak nyambung," cetus Taslim.

"Patut diduga terkait dana dari Robet Tantular yang dialirkan melalui Toto. Ada duit di situ, maka kami sita. Selain itu, PT GNU tidak ada kegiatan, tapi mempunyai aset yang sangat besar," jawab Hartono.

Mendapat jawaban tersebut, anggota tim kuasa hukum lainnya, Haryo Budi Wibowo mempertanyakan kenapa penyidik tidak menyita RS Soeroso karena uang tersebut di antaranya digunakan untuk membangun RS ini.

"Kami hanya menyita uang itu karena patut diduga dari hasil kegiatan yang sumber dananya dari Robet Tantular yang dialirkan kepada Toto, kemudian ke Yayasan Fatmawati," jawab Hartono.

Meski terasa janggal dengan penyitaan barang bukti tersebut, Taslim dan tim kuasa hukum tidak bisa bertanya lebih jauh karena saksi hanya menjawab uang sebesar itu disitan karena patut diduga dari hasil perputaran uang yang telah habis dibelanjakan Yayasan Fatmawati. "Ini tidak masuk logika," ungkap Taslim.

Bagus menimpali, nanti kita kroscek dengan saksi-saksi lainnya. "Nanti kita periksa dari saksi-saksi lainnya," ujarnya.

Terdakwa Yohanes Sarwono yang mengaku kerberatan dengan saksi yang pernah menyidiknya, langsung menyatakan keberatan saat Ketua Majelis hakim, Bagus Irawan meminta tanggapan terdakwa.

"Saya keberatan, karena tadi dinyatakan saya tidak mengajukan bukti rincian penggunaan dana tersebut, padahal saya sudah menyerahkannya dan meminta penyidik memeriksa saksi-saksi lain. Tapi penyidik tidak memeriksanya," kata Yohanes.

Mendapat sanggahan tersebut, kemudian Hakim Bagus menanyakan kepada saksi Hartono, apakah masih pada keterangannya. "Saya masih pada keterangan saya, karena ketiga terdakwa tidak menyerahkan bukti, mereka hanya memberikan aliran dana saja.  Kemudian, beberapa saksi yang diminta diperksa tidak dihadirkan, karena yang diperisa hanya yang mempunyai bukti dan berkas sudah dinyatakan P21, dan terlanjur dilimpahkan," paparnya.

Sedangkan saat ditanya kenapa penyidik tidak memeriksa PT Meka Elsa karena Yayasan Fatmawati menjual kembali tanah itu ke perusahaan ini setelah sebelumnya menjual ke PT GNU, Hartono menjawab, karena tidak mengetahui ada penjualan tersebut. "Saya tidak tahu," ujarnya.

Usai persidangan, Jaksa Penuntut Umum Mustofa menilai, seharusnya penyitaan uang sebesar itu dipertanyakan dalam sidang pra peradilan untuk mengetahui sah tidaknya penyitaan uang sebesar Rp 20 miliar itu.

"Kan pra peradilan di antaranya untuk menguji sah tidaknya penyitaan bukti dan penahanan. Seharusnya diajukan di pra peradilan kalau mau," jawabnya saat dimintai tanggapan.

Sementara itu, Taslim menegaskan, uang dari PT GNU telah habis dibelanjakan Yayasan Fatmawati sesuai keterangan saksi yang pernah diperiksa, di antaranya, berdasarkan keterangan mantan Sekretaris Yayasan Fatmawati, Mutia Prihatini. Ia menyebut, penyitaan tersebut adalah rekayasa bukti palsu.

"Dia menyebutkan, dana tersebut sudah habis dibelanjakan Yayasan Fatmawati. Jadi bagaimana bisa menyita uang yang sudah habis dibelanjakan?" pungkasnya.

Dalam kasus sengketa tanah Yayasan Fatmawati ini, oleh jaksa penuntut umum Yohanes Sarwono, Stefanus Farok, dan Umar Muchsin didakwa telah melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a, b dan c UU Nomor 15 Tahun 2002, sebagaimana diubah UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, Yohanes juga didawa Pasal 3 Ayat (1) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (IS)

 

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?