GATRANEWS

Bambang Widjojanto Bisa Bebas Demi Hukum
Sunday, 25 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Bambang Widjojanto (BW) bisa bebas demi hukum, jika penyidik Bareskrim Mabes...
KontraS: Penangkapan BW Tak Sah
Saturday, 24 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban (KontraS) Haris Azhar menilai...
Polri Pastikan Takkan Geledah KPK
Saturday, 24 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Polri memastikan tidak akan menggeledah kantor Komisi Pemberantasan Korupsi...
BW Sempat Persoalkan Sangkaan Pasal pada Penyidik
Saturday, 24 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Bambang Widjojanto (BW) sempat mempersoalkan pasal yang disangkakan...
Masyarakat Sipil di KPK Sambut "Pembebasan" BW
Saturday, 24 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Masyarakat sipil dari berbagai elemen meneriakkan sorak-sorai mendengar Wakil...
Tokoh dan Komisioner KPK Jaminkan Diri untuk BW
Saturday, 24 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Sejumlah tokoh bersedia menjaminkan diri kepada Bareskrim Polri, agar penyidik...
Polri Dikabarkan Akan Tahan BW
Friday, 23 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Deputi Pencegahan dan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan...
Polri Belum Kirimkan SPDP BW ke Kejagung
Friday, 23 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Bareskrim Mabes Polri belum mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya...
Polri Klaim Penangkapan BW Sesuai Prosedur
Friday, 23 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Belum diketahui pasti apakah Mabes Polri terlebih dahulu melayangkan surat...
Polri Punya 3 Alat Bukti Untuk Tersangkakan BW
Friday, 23 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Polri mengaku telah mengantongi 3 alat bukti untuk menetapkan Wakil Ketua...
Polri: Penangkapan BW Bukan Perlawanan Polri
Friday, 23 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen (Pol) Ronny Sompie menegaskan, proses...
Tim Satgassus Kejagung Selidiki 30 Kasus Korupsi
Thursday, 22 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Tim Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana...
Calon Terdakwa Kasus ''Obor Rakyat'' Tak Bisa Ditahan
Wednesday, 21 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung menyatakan bahwa sementara ini, dua tersangka kasus tabloid...
KPK: Penetapan Tersanga Budi Bukan Materi Praperadilan
Wednesday, 21 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai soal penetapan seseorang, termasuk...
KPK Segera Rampungkan Kasus Korupsi Sutan Bhatoegana
Wednesday, 21 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan segera menyelesaikan Kasus...
KPK Blokir Rekening Komjen Budi di Sejumlah Bank
Wednesday, 21 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memblokir sejumlah rekening milik tersangka...
KPK Isyaratkan Jemput Paksa Saksi Korupsi Komjen Budi
Tuesday, 20 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan akan bertindak tegas, yakni...
KPK Diminta Dalami Rekaman Pecakapan Anas-Gulat Soal Zulkifli
Tuesday, 20 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Koropsi...
KPK Periksa Direktur Pelayanan Haji LN Terkait Kasus SDA
Tuesday, 20 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Pelayanan Haji Luar...
Sutan: Nggak Mau Comment, Saya
Tuesday, 20 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana menolak berkomentar saat tiba...
Error
  • There was a problem loading image Rni_sompiKAdivHumasPolri_Adi%203.jpg

Penyitaan Rp 20 M Yayasan Fatmawati Disoal Pengacara

Jakarta, GATRAnews - Penyitaan dana Rp 20 miliar dari rekening Yayasan Fatmawati oleh penyidik Mabes Polri, disoal kuasa hukum terdakwa Yohanes Sarwono, Stevanus Farok, dan Umar Muchsin, dalam peridangan lanjutan kasus sengkarut penjualan tanah Yayasan Fatmawati.

"Atas dasar apa sodara menyita dana Rp 20 miliar dari rekening Yayasan Fatmawati? Padahal uang dari PT Graha Nusa Utama (GNU) sudah habis dibelanjakan untuk keperluan yayasan, yakni membangun asrama perawat, kamar jenazah, dan membangun RS RP Soeroso," kata Hermawi Taslim, anggota tim kuasa hukum, kepada pelapor sekaligus penyidik Polri yang menyidik kasus ini, Hartono, di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa petang (19/3).

Hartono mengaku, meski tidak bisa memastikan uang yang disita dari rekening Yayasan Fatmawati tersebut merupakan dana yang masuk dari PT GNU yang dananya diduga berasal Robert Tantular, namun pihaknya merasa dana itu patut diduga merupakan hasil dari tindak pencucian uang.

"Kami ketahui ada dana Rp 20 miliar di rekening Fatmawati dan patut diduga, itu hasil dari perputaran uang PT GNU," jawab Hartono di depan majelis hakim yang dipimpin Bagus Irawan.

Tak puas dengan jawaban tersebut, Hermawi kembali mempertanyakan uang yang masuk ke Yayasan Fatmawati dari PT GNU yang dipimpin Toto Kuncoro sebesar Rp 25 miliar yang masuk dalam rentang waktu 2003, 2004, dan 2005. Sedangkan berdasarkan pengakuan sejumlah saksi dalam Berita Acara Pidana (BAP), uang sejumlah itu sudah habis dibelanjakan oleh Yayasan Fatmawati termasuk untuk membangun RS Soeroso.

"Rp 25 miliar itu sudah habis untuk bangun RS Soeroso, dan dibelanjakan oleh Yayasan Fatmawati pada bulan Mei 2012, kemudian disita Rp 20 miliar pada 11 Juni 2012, ini tidak nyambung," cetus Taslim.

"Patut diduga terkait dana dari Robet Tantular yang dialirkan melalui Toto. Ada duit di situ, maka kami sita. Selain itu, PT GNU tidak ada kegiatan, tapi mempunyai aset yang sangat besar," jawab Hartono.

Mendapat jawaban tersebut, anggota tim kuasa hukum lainnya, Haryo Budi Wibowo mempertanyakan kenapa penyidik tidak menyita RS Soeroso karena uang tersebut di antaranya digunakan untuk membangun RS ini.

"Kami hanya menyita uang itu karena patut diduga dari hasil kegiatan yang sumber dananya dari Robet Tantular yang dialirkan kepada Toto, kemudian ke Yayasan Fatmawati," jawab Hartono.

Meski terasa janggal dengan penyitaan barang bukti tersebut, Taslim dan tim kuasa hukum tidak bisa bertanya lebih jauh karena saksi hanya menjawab uang sebesar itu disitan karena patut diduga dari hasil perputaran uang yang telah habis dibelanjakan Yayasan Fatmawati. "Ini tidak masuk logika," ungkap Taslim.

Bagus menimpali, nanti kita kroscek dengan saksi-saksi lainnya. "Nanti kita periksa dari saksi-saksi lainnya," ujarnya.

Terdakwa Yohanes Sarwono yang mengaku kerberatan dengan saksi yang pernah menyidiknya, langsung menyatakan keberatan saat Ketua Majelis hakim, Bagus Irawan meminta tanggapan terdakwa.

"Saya keberatan, karena tadi dinyatakan saya tidak mengajukan bukti rincian penggunaan dana tersebut, padahal saya sudah menyerahkannya dan meminta penyidik memeriksa saksi-saksi lain. Tapi penyidik tidak memeriksanya," kata Yohanes.

Mendapat sanggahan tersebut, kemudian Hakim Bagus menanyakan kepada saksi Hartono, apakah masih pada keterangannya. "Saya masih pada keterangan saya, karena ketiga terdakwa tidak menyerahkan bukti, mereka hanya memberikan aliran dana saja.  Kemudian, beberapa saksi yang diminta diperksa tidak dihadirkan, karena yang diperisa hanya yang mempunyai bukti dan berkas sudah dinyatakan P21, dan terlanjur dilimpahkan," paparnya.

Sedangkan saat ditanya kenapa penyidik tidak memeriksa PT Meka Elsa karena Yayasan Fatmawati menjual kembali tanah itu ke perusahaan ini setelah sebelumnya menjual ke PT GNU, Hartono menjawab, karena tidak mengetahui ada penjualan tersebut. "Saya tidak tahu," ujarnya.

Usai persidangan, Jaksa Penuntut Umum Mustofa menilai, seharusnya penyitaan uang sebesar itu dipertanyakan dalam sidang pra peradilan untuk mengetahui sah tidaknya penyitaan uang sebesar Rp 20 miliar itu.

"Kan pra peradilan di antaranya untuk menguji sah tidaknya penyitaan bukti dan penahanan. Seharusnya diajukan di pra peradilan kalau mau," jawabnya saat dimintai tanggapan.

Sementara itu, Taslim menegaskan, uang dari PT GNU telah habis dibelanjakan Yayasan Fatmawati sesuai keterangan saksi yang pernah diperiksa, di antaranya, berdasarkan keterangan mantan Sekretaris Yayasan Fatmawati, Mutia Prihatini. Ia menyebut, penyitaan tersebut adalah rekayasa bukti palsu.

"Dia menyebutkan, dana tersebut sudah habis dibelanjakan Yayasan Fatmawati. Jadi bagaimana bisa menyita uang yang sudah habis dibelanjakan?" pungkasnya.

Dalam kasus sengketa tanah Yayasan Fatmawati ini, oleh jaksa penuntut umum Yohanes Sarwono, Stefanus Farok, dan Umar Muchsin didakwa telah melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a, b dan c UU Nomor 15 Tahun 2002, sebagaimana diubah UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, Yohanes juga didawa Pasal 3 Ayat (1) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (IS)

 

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?