GATRANEWS

Akun Siluman di Path, Ini Reaksi Ahok
Friday, 27 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Media sosial (medsos) Path kembali diramaikan dengan empat akun atas nama...
Undang Pakar, Ahok Nilai Hak Angket Lucu
Thursday, 26 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing...
Mertua dan Istri Sarankan Ahok Pakai Baju Anti Peluru
Thursday, 19 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Polemik APBD DKI Jakarta tahun 2015 antara eksekutif dan106 anggota...
Ahok Tidak Sabar Dipanggil Panitia Hak Angket
Friday, 13 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak sabar dipanggil oleh...
‘Cincai’ Dengan DPRD, Ahok Akan Kecewakan Publik
Friday, 13 March 2015

Jakarta, GATRAnews - ‎Perseteruan Gubernur Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama dengan DPRD soal...
Hak Angket Hanya Didukung 2,51% Warga Jakarta
Thursday, 12 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Dukungan publik terhadap hak angket APBD DKI Jakarta kepada Gubernur Basuki...
Golkar DKI Tolak Mundur Dari Hak Angket
Wednesday, 11 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Zainudin menolak mencabut dukungan hak...
Ichsanudin: APBD DKI 2014 Bisa Merembet ke Banyak Pihak
Saturday, 07 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Pengamat ekonomi kebijakan publik Ichsanudin Noorsy menilai, Anggaran...
Anggaran Siluman di Jakarta Barat Rp 270,83 Milyar
Thursday, 05 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi mengakui ada penambahan anggaran sebesar...
Ahok Pasang Nyawa untuk Anggaran Transparan
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Anggaran siluman di APBD DKI Jakarta tahun 2014 dan 2015 paling banyak...
APBD Dewan, Lurah Nilai Banyak Kegiatan Siluman
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Anggaran siluman dalam APBD 2015 sebesar Rp 73,08 trilyun terendus senilai Rp...
LPSK Akan Lindungi Saksi Kasus ''Dana Siluman'' APBD DKI
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjanjikan akan memberikan...
DPRD Tunjuk Kuasa Hukum Udar Pristono Lawan Ahok
Tuesday, 03 March 2015

Jakarta, GATRAnews - DPRD DKI Jakarta menunjuk kuasa hukum Razman Arief Nasution menghadapi...
Ahok Bantah Suap DPRD 12,7 Trilyun
Tuesday, 03 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Basuki) membantah melakukan penyuapan...
Lulung: Saya Dilukai Ahok, Sebut Maling
Monday, 02 March 2015

Jakarta, GATRAnews-Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama (Ahok) dan anggota...
Pengamat: Pengajuan Hak Angket DPRD Terlalu Terburu-Buru
Monday, 02 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Direktur Lingkar Madani untukIndonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai langkah...
KPK Optimis Bisa Tangani Perkara Yang Dilaporkan Ahok
Saturday, 28 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan optimis bisa menangani perkara...
KPK Siap Usut ''Dana Siluman'' APBD DKI
Saturday, 28 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mengusut kasus "dana siluman" APBD...
Ahok Laporkan Dugaan ''Dana Siluman'' APBD DKI ke KPK
Friday, 27 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyampakan dugaan adanya...
Hak Angket, Ahok Ancam Lapor ke Kepolisian dan KPK
Wednesday, 25 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Diancam hak angket oleh DPRD DKI Jakarta, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama...

Luhut: RUU Advokat, "RUU Siluman"

Jakarta, GATRAnews - Ketua Dewan Kehormatan DPP Ikadin Luhut Pangaribuan menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat, yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2012 DPR, sebagai "RUU siluman", karena muncul tiba-tiba tanpa dibahas dan diusulkan Komisi III DPR.

"RUU ini bersifat 'siluman' karena tidak didiskusikan dulu, misalnya tahun lalu tiba-tiba masuk tambahan Prolegnas," tegas Luhut Pangaribuan, dalam seminar “Revisi Undang-Undang Advokat, Suatu Kemajuan ataukah Kemunduran?", di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (3/4).

Selain itu, imbuh luhut, dikatakan RUU tersebut siluman karena tidak mengikuti tahapan-tahapan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"UU 12 tahun 2011 belum diikuti, sehingga RUU ini bersifat praforma dan vested interest. Penjelasan dalam satu dokumen resmi, bahwa UU Advokat sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti, tidak ditemukan," tegas Luhut.

Sedangkan mengenai konsep RUU Advokat yang diajukan Badan Legislasi (DPR) yang menyebutkan, semua organisasi advokat bisa mengakat advokat dan pada saat yang sama akan dibentuk induk organisasi advokat khusus untuk memeriksa banding pelanggaran kode etik, disebut multibar.

"Pertanyaan, siapa dan bagaimana organisasi induk ini dan apa salah Peradi? Bukannya Peradi telah multi-bar dengan tetap eksisnya organisasi pembentuk itu?" cetus Luhut.

Patut diketahui, RUU Advokat dinilai merupakan RUU siluman, karena tiba-tiba muncul dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2012, padahal RUU yang diusulkan Baleg itu sudah ditolak mayoritas anggota dewan karena tidak pernah dibahas di Komisi III dan juga tidak pernah mengusulkan merevisinya kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR. (IS)

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?