GATRANEWS

Ahok Pasang Nyawa untuk Anggaran Transparan
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Anggaran siluman di APBD DKI Jakarta tahun 2014 dan 2015 paling banyak...
APBD Dewan, Lurah Nilai Banyak Kegiatan Siluman
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Anggaran siluman dalam APBD 2015 sebesar Rp 73,08 trilyun terendus senilai Rp...
LPSK Akan Lindungi Saksi Kasus ''Dana Siluman'' APBD DKI
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjanjikan akan memberikan...
DPRD Tunjuk Kuasa Hukum Udar Pristono Lawan Ahok
Tuesday, 03 March 2015

Jakarta, GATRAnews - DPRD DKI Jakarta menunjuk kuasa hukum Razman Arief Nasution menghadapi...
Ahok Bantah Suap DPRD 12,7 Trilyun
Tuesday, 03 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Basuki) membantah melakukan penyuapan...
Lulung: Saya Dilukai Ahok, Sebut Maling
Monday, 02 March 2015

Jakarta, GATRAnews-Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama (Ahok) dan anggota...
Pengamat: Pengajuan Hak Angket DPRD Terlalu Terburu-Buru
Monday, 02 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Direktur Lingkar Madani untukIndonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai langkah...
KPK Optimis Bisa Tangani Perkara Yang Dilaporkan Ahok
Saturday, 28 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan optimis bisa menangani perkara...
KPK Siap Usut ''Dana Siluman'' APBD DKI
Saturday, 28 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mengusut kasus "dana siluman" APBD...
Ahok Laporkan Dugaan ''Dana Siluman'' APBD DKI ke KPK
Friday, 27 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyampakan dugaan adanya...
Hak Angket, Ahok Ancam Lapor ke Kepolisian dan KPK
Wednesday, 25 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Diancam hak angket oleh DPRD DKI Jakarta, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama...
TKD Dinamis Guru Cair Tahun 2016
Wednesday, 04 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Pegawai negeri sipil (PNS) tenaga pendidik atau guru di DKI Jakarta ternyata...
Akhirnya DPRD Sahkan APBD 2015
Tuesday, 27 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Setelah cukup lama molor, DPRD DKI Jakarta dijadwalkan akan mengesahkan...
DPRD Bantah Ada Anggaran Siluman 8,8 Trilyun
Monday, 19 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membantah ada anggaran siluman...
Anggaran Siluman, Djarot: Jangan Dibesar-besarkan!
Monday, 19 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat meminta DPRD DKI terbuka terkait...
DPRD Kompak Bantah Ocehan Ahok
Monday, 19 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Anggota DPRD DKI Jakarta satu suara terkait ocehan Gubernur DKI Jakarta Basuki...
Siapa Kubu Duit Hebat yang Disebut Ahok?
Sunday, 18 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Kemunculan anggaran siluman sebesar Rp 8,8 trilyun dalam Rancangan APBD 2015...
Ahok Bersiap Pecah DPRD Jadi Dua Kubu
Sunday, 18 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Hubungan antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta kembali...
8,8 Trilyun Anggaran Siluman, Ahok Ajak Berantem DPRD
Sunday, 18 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2015 kembali menjadi sorotan setelah...
Unit Layanan Kemenhub dan Kemenag Dapat ''Rapor Merah'' KPK
Wednesday, 19 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Unit layanan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Agama...

Luhut: RUU Advokat, "RUU Siluman"

Jakarta, GATRAnews - Ketua Dewan Kehormatan DPP Ikadin Luhut Pangaribuan menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat, yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2012 DPR, sebagai "RUU siluman", karena muncul tiba-tiba tanpa dibahas dan diusulkan Komisi III DPR.

"RUU ini bersifat 'siluman' karena tidak didiskusikan dulu, misalnya tahun lalu tiba-tiba masuk tambahan Prolegnas," tegas Luhut Pangaribuan, dalam seminar “Revisi Undang-Undang Advokat, Suatu Kemajuan ataukah Kemunduran?", di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (3/4).

Selain itu, imbuh luhut, dikatakan RUU tersebut siluman karena tidak mengikuti tahapan-tahapan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"UU 12 tahun 2011 belum diikuti, sehingga RUU ini bersifat praforma dan vested interest. Penjelasan dalam satu dokumen resmi, bahwa UU Advokat sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti, tidak ditemukan," tegas Luhut.

Sedangkan mengenai konsep RUU Advokat yang diajukan Badan Legislasi (DPR) yang menyebutkan, semua organisasi advokat bisa mengakat advokat dan pada saat yang sama akan dibentuk induk organisasi advokat khusus untuk memeriksa banding pelanggaran kode etik, disebut multibar.

"Pertanyaan, siapa dan bagaimana organisasi induk ini dan apa salah Peradi? Bukannya Peradi telah multi-bar dengan tetap eksisnya organisasi pembentuk itu?" cetus Luhut.

Patut diketahui, RUU Advokat dinilai merupakan RUU siluman, karena tiba-tiba muncul dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2012, padahal RUU yang diusulkan Baleg itu sudah ditolak mayoritas anggota dewan karena tidak pernah dibahas di Komisi III dan juga tidak pernah mengusulkan merevisinya kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR. (IS)

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?