GATRANEWS

Divonis 10 Tahun Penjara, Budi Mulya Sebut Perppu Terbitan SBY
Thursday, 17 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Budi Mulya, terdakwa kasus dugaan korupsi Bank Century yang divonis 10 tahun...
Budi Mulya Sebut Perppu Presiden SBY Sebagai Landasan
Thursday, 17 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Budi Mulya, terdakwa kasus korupsi Bank Century yang divonis 10 tahun bui dan...
Harapan Budi Mulya dan KPK Terhadap Vonis Hakim
Wednesday, 16 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Budi Mulya, mantan Deputi Gubernur IV Bank Indonesia (BI) berharap majelis...
Kwik Sebut Boediono "Profesor Kodok"
Tuesday, 13 May 2014

Jakarta, GATRAnews - Kwik Kian Gie, mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri di...
Andi: Harusnya Hakim Suruh Jaksa Perbaiki Dakwaan
Tuesday, 01 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Andi Alfian Mallarangeng, melalui kuasa hukum Luhut Pangaribuan, menyoal...
Dituding Terlibat Dana Siluman, Demokrat Sebut Anas Mengada-ngada‏
Tuesday, 25 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Partai Demokrat membantah tudingan tersangka kasus proyek hambalang Anas...
Andi Mallarangeng: JPU Tak Jawab Keberatan Kami
Monday, 24 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng, yang...
Budi Mulya Nilai Jaksa Tak Bisa Uraikan Kerugian Negara
Thursday, 13 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Budi Mulya, lewat kuasa hukumnya, menilai bahwa jaksa penuntut umum (JPU),...
Budi Mulya: Century Bank Gagal Sistemik Bukan Putusan Pribadi
Thursday, 13 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Budi Mulya melalui kuasa hukumnya, Luhut Marihot Parulian Pangaribuan,...
Budi Mulya: KSSK yang Tetapkan Century Bank Gagal Sistemik
Thursday, 13 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Tim kuasa hukum Budi Mulya, mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Aset dan...
Budi Mulya Mengaku Tak Berwenang Putuskan FPJP Century
Thursday, 13 March 2014

  Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan...
Luhut: Dakwaan Terhadap Budi Mulya Dipaksakan
Thursday, 13 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Sidang kasus korupsi pemberian FPJP ke Bank Century dan penetapan Bank Century...
Andi Mallarangeng Bantah Semua Dakwaan JPU KPK
Tuesday, 11 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga, terdakwa Andi Alfian Mallarangeng...
KPK Harus Buru 'Siluman' di Balik Dana 'Penyelamatan' Century
Monday, 10 March 2014

Jakarta, GARTRAnews - Meski sejumlah nama sudah tercatat dalam dakwaan Budi Mulya dalam kasus...
Lurah Ceger Sudah Dinonaktifkan
Monday, 14 October 2013

Jakarta, GATRAnews - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta telah me-nonaktifkan atau...
Susno: Semua Kandidat Layak Jadi Kapolri
Wednesday, 31 July 2013

Jakarta, GATRAnews - Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purn Susno Duadji menilai bahwa semua calon...
Fahri Hamzah: KPK Tak Lihat UU Lain Selain UU KPK
Monday, 01 July 2013

Jakarta, GATRAnews - Fahri Hamzah menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melihat...
LHI Nilai KPK Diskriminatif
Monday, 01 July 2013

Jakarta, GATRAnews - Mantan Presiden Partai Keadikan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ihaaq (LHI)...
Samad: Politisi PKS Paranoid
Friday, 28 June 2013

Jakarta, GATRAnews - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai bahwa para...
Anis Matta Belum Tentu Terlibat Korupsi Bibit
Tuesday, 25 June 2013

Jakarta, GATRAnews - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzammil Yusuf, menilai, kendati...

Luhut: RUU Advokat, "RUU Siluman"

Jakarta, GATRAnews - Ketua Dewan Kehormatan DPP Ikadin Luhut Pangaribuan menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat, yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2012 DPR, sebagai "RUU siluman", karena muncul tiba-tiba tanpa dibahas dan diusulkan Komisi III DPR.

"RUU ini bersifat 'siluman' karena tidak didiskusikan dulu, misalnya tahun lalu tiba-tiba masuk tambahan Prolegnas," tegas Luhut Pangaribuan, dalam seminar “Revisi Undang-Undang Advokat, Suatu Kemajuan ataukah Kemunduran?", di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (3/4).

Selain itu, imbuh luhut, dikatakan RUU tersebut siluman karena tidak mengikuti tahapan-tahapan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"UU 12 tahun 2011 belum diikuti, sehingga RUU ini bersifat praforma dan vested interest. Penjelasan dalam satu dokumen resmi, bahwa UU Advokat sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti, tidak ditemukan," tegas Luhut.

Sedangkan mengenai konsep RUU Advokat yang diajukan Badan Legislasi (DPR) yang menyebutkan, semua organisasi advokat bisa mengakat advokat dan pada saat yang sama akan dibentuk induk organisasi advokat khusus untuk memeriksa banding pelanggaran kode etik, disebut multibar.

"Pertanyaan, siapa dan bagaimana organisasi induk ini dan apa salah Peradi? Bukannya Peradi telah multi-bar dengan tetap eksisnya organisasi pembentuk itu?" cetus Luhut.

Patut diketahui, RUU Advokat dinilai merupakan RUU siluman, karena tiba-tiba muncul dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2012, padahal RUU yang diusulkan Baleg itu sudah ditolak mayoritas anggota dewan karena tidak pernah dibahas di Komisi III dan juga tidak pernah mengusulkan merevisinya kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR. (IS)

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?