GATRANEWS

Ketua MPR: Lima Indikator Keberhasilan Pemerintah
Wednesday, 20 May 2015

GATRAnews - Ketua MPR Zulkifli Hasan berpendapat bahwa waktu enam bulan belum tepat untuk melakukan...
PNS Bolos di Harpitnas, TKD Terancam Dipotong
Friday, 15 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta...
Setnov Dukung Kocok Ulang Kabinet Kerja
Thursday, 07 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua DPR RI Setya Novanto mendukung 'kocok ulang' atau reshuffle jajaran...
Terima Rapor Merah, Ahok: Mungkin Enggak Nurut (DPRD)
Thursday, 23 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tampak tenang ketika DPRD DKI...
Gerindra Bantah Boikot Paripurna Penilaian LKPJ Ahok
Thursday, 23 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Sejumlah fraksi di DPRD DKI memboikot paripurna penyampaian penilaian Laporan...
47 Anggota DPRD Jakarta Bolos Paripurna
Thursday, 23 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Kehadiran anggota DPRD DKI dalam rapat paripurna penyampaian penilaian Laporan...
Batal Dampingi PM Mesir, DPRD Tuntut Kehadiran Ahok
Thursday, 23 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Rencana blusukan Perdana Menteri Ibrahim Mahlab ke Rusun Muara Baru dan Waduk...
DPRD Berikan 11 Penilaian Merah Untuk Ahok
Thursday, 23 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Basuki Tjahaja Purnama dianggap gagal melakukan pembangunan selama tahun 2014...
Marak #AhokAsbun, Veronica Tan: Santai Saja
Friday, 10 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendapat kecaman di media sosial...
Terpidana Century Budi Mulya Disarankan Ajukan PK
Thursday, 09 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Luhut Pangaribuan, kuasa hukum mantan Deputi Bank Indonesia (BI) Budi Mulya,...
Akun Siluman di Path, Ini Reaksi Ahok
Friday, 27 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Media sosial (medsos) Path kembali diramaikan dengan empat akun atas nama...
Undang Pakar, Ahok Nilai Hak Angket Lucu
Thursday, 26 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing...
Mertua dan Istri Sarankan Ahok Pakai Baju Anti Peluru
Thursday, 19 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Polemik APBD DKI Jakarta tahun 2015 antara eksekutif dan106 anggota...
Ahok Tidak Sabar Dipanggil Panitia Hak Angket
Friday, 13 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak sabar dipanggil oleh...
‘Cincai’ Dengan DPRD, Ahok Akan Kecewakan Publik
Friday, 13 March 2015

Jakarta, GATRAnews - ‎Perseteruan Gubernur Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama dengan DPRD soal...
Hak Angket Hanya Didukung 2,51% Warga Jakarta
Thursday, 12 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Dukungan publik terhadap hak angket APBD DKI Jakarta kepada Gubernur Basuki...
Golkar DKI Tolak Mundur Dari Hak Angket
Wednesday, 11 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Zainudin menolak mencabut dukungan hak...
Ichsanudin: APBD DKI 2014 Bisa Merembet ke Banyak Pihak
Saturday, 07 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Pengamat ekonomi kebijakan publik Ichsanudin Noorsy menilai, Anggaran...
Anggaran Siluman di Jakarta Barat Rp 270,83 Milyar
Thursday, 05 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi mengakui ada penambahan anggaran sebesar...
Ahok Pasang Nyawa untuk Anggaran Transparan
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Anggaran siluman di APBD DKI Jakarta tahun 2014 dan 2015 paling banyak...

Luhut: RUU Advokat, "RUU Siluman"

Jakarta, GATRAnews - Ketua Dewan Kehormatan DPP Ikadin Luhut Pangaribuan menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat, yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2012 DPR, sebagai "RUU siluman", karena muncul tiba-tiba tanpa dibahas dan diusulkan Komisi III DPR.

"RUU ini bersifat 'siluman' karena tidak didiskusikan dulu, misalnya tahun lalu tiba-tiba masuk tambahan Prolegnas," tegas Luhut Pangaribuan, dalam seminar “Revisi Undang-Undang Advokat, Suatu Kemajuan ataukah Kemunduran?", di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (3/4).

Selain itu, imbuh luhut, dikatakan RUU tersebut siluman karena tidak mengikuti tahapan-tahapan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"UU 12 tahun 2011 belum diikuti, sehingga RUU ini bersifat praforma dan vested interest. Penjelasan dalam satu dokumen resmi, bahwa UU Advokat sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti, tidak ditemukan," tegas Luhut.

Sedangkan mengenai konsep RUU Advokat yang diajukan Badan Legislasi (DPR) yang menyebutkan, semua organisasi advokat bisa mengakat advokat dan pada saat yang sama akan dibentuk induk organisasi advokat khusus untuk memeriksa banding pelanggaran kode etik, disebut multibar.

"Pertanyaan, siapa dan bagaimana organisasi induk ini dan apa salah Peradi? Bukannya Peradi telah multi-bar dengan tetap eksisnya organisasi pembentuk itu?" cetus Luhut.

Patut diketahui, RUU Advokat dinilai merupakan RUU siluman, karena tiba-tiba muncul dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2012, padahal RUU yang diusulkan Baleg itu sudah ditolak mayoritas anggota dewan karena tidak pernah dibahas di Komisi III dan juga tidak pernah mengusulkan merevisinya kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR. (IS)

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?