GATRANEWS

Unit Layanan Kemenhub dan Kemenag Dapat ''Rapor Merah'' KPK
Wednesday, 19 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Unit layanan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Agama...
BNN Gagalkan Penyelundupan 8 Ton Ganja
Monday, 27 October 2014

Jakarta, GATRAnews-Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali menggagalkan penyelundupan narkotika...
Berantas Narkotika, Kampus Lain Harus Berani Lakukan Operasi
Friday, 17 October 2014

Jakarta, GATRAnews-Kepala Bagian Humas BNN Pusat, Komisaris Besar Polisi Sumirat angkat bicara...
BNN Temukan Ladang Ganja di Bogor
Tuesday, 16 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap keberadaan lahan ganja di...
BNN Pantau Lima Universitas Tempat Edarkan Narkoba
Monday, 25 August 2014

Jakarta, GATRAnews - Petugas Badan Nasional Narkotika (BNN) memantau lima kampus perguruan tinggi...
Rumah Dijadikan Produksi Sabu Beromzet Milyaran Rupiah
Saturday, 14 June 2014

Tangerang, GATRAnews - Sebuah rumah yang berada di kawasan Perumahan Binong Permai Blok H 20 No.6...
BNN Ringkus Kurir Narkotika Asal Pakistan
Thursday, 16 January 2014

Jakarta, GATRAnews- Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil meringkus seorang kurir jaringan...
Kuasai Ganja, Akil Lakukan Perbuatan Tercela
Friday, 01 November 2013

Jakarta, GATRAnews - Kesesuaian DNA Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dengan DNA yang ada...
Pada Kertas Ganja Baru DNA Akil Yang Teridentifikasi
Wednesday, 30 October 2013

Jakarta, GATRAnews - Badan Narkotika Nasional (BNN) mengaku, berdasarkan hasil tes laborotorium dan...
BNN Duga Akil Pengguna Narkotika
Wednesday, 30 October 2013

Jakarta, GATRAnews - Meski hasil tes urine dan spesimen rambut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)...
Akil Bawa Ekstasi ke Ruang Kerja?
Wednesday, 30 October 2013

Jakarta, GATRAnews - Sampai saat ini Badan Narkotia Nasional (BNN) belum mengetahui siapa pembawa...
Akil Mochtar Terancam 4 Tahun Rehab Narkotika
Wednesday, 30 October 2013

Jakarta, GATRAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) non-aktif Akil Mochtar terancam empat tahun...
BNN Belum Tetapkan Akil Mochtar Tersangka Kasus Narkotika
Wednesday, 30 October 2013

Jakarta, GATRAnews - Badan Narkotika Nasional (BNN) belum menetapkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)...
BNN: Akil Mochtar Positif Sentuh Ganja
Wednesday, 30 October 2013

Jakarta, GATRAnews - Ketua Mahkamah (MK) non aktif Akil Mochtar pernah menyentuh lintingan ganja...
BNN Batal Umumkan Hasil Tes DNA Akil Mochtar
Thursday, 24 October 2013

Jakarta, GATRAnews - Untuk mengungkap siapa pemilik Narkoba di ruang Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)...
Lurah Ceger Sudah Dinonaktifkan
Monday, 14 October 2013

Jakarta, GATRAnews - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta telah me-nonaktifkan atau...
BNN Periksa Penyidik KPK Soal Narkoba di Ruang Akil
Tuesday, 08 October 2013

Jakarta, GATRAnews - Badan Narkotika Nasional (BNN) akan memeriksa penyidik Komisi Pemberantasan...
BNN Telusuri Pemilik Narkoba di Ruang Akil
Tuesday, 08 October 2013

Jakarta, GATRAnews - Setelah tes urine Akil dinyatakan negatif narkoba, Badan Narkotika Nasional...
Akil Mochtar Tak Konsumsi Narkoba
Tuesday, 08 October 2013

Jakarta, GATRAnews - Meski penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan ganja dan obat...
Susno: Semua Kandidat Layak Jadi Kapolri
Wednesday, 31 July 2013

Jakarta, GATRAnews - Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purn Susno Duadji menilai bahwa semua calon...

Guru Besar Unpad: RUU Advokat Bersifat Sumir

Jakarta, GATRAnews - Rancangan Undang-undang (RUU) Advokat yang diajukan untuk menggantikan Undang-undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat, bersifat sumir dan tidak komprehensif, sehingga RUU ini tidak lebih baik dari UU yang berlaku saat ini.

"Naskah RUU Advokat sangat sumir dan tidak komprehensif mengatur profesi advokat. Sedangkan UU Advokat lebih komprehensif dan memadai, baik dilihat dari sisi subtansi, maupun dari sisi kepastian hukum," kata Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Romli Atmasasmita, dalam seminar “Revisi Undang-Undang Advokat, Suatu Kemajuan ataukah Kemunduran?", di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (3/4).

Menurut Romli, RUU Advokat tidak memuat ketentuan tersendiri mengenai pengawasan dan ketentuan pidana, meski RUU ini memang memasukan ketentuan larangan, tetapi tidak diikuti dengan saksi apa yang akan dijatuhkan jika melanggar larangan tersebut.

Kemudian, pakar hukum pidana itu menyebutkan, penyusunan RUU Advokat juga tidak memahami konteks situasi dan kondisi praktik advokasi yang terjadi di masyarakat yang sering mengeluhkan adanya pratik mafia perkara, sehingga sejumlah advokat telah dijatuhi sanksi pidana.

"Jika RUU Advokat bertujuan memperbaiki kekurangan yang ada pada UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat, maka sepatutnya ketentuan tentang larangan yang masih sangat sumir, perlu dilengkapi dengan ketentuan sanksi," tegasnya.

Saksi tersebut berupa sanksi etik maupun administratif, serta saksi pidana dan perdata. Saksi pidana ditetapkan sebagai ultimum remedium, kecuali tertangkap tangan atau sejalan dengan putusan majelis kehormatan.

Selain itu, ketentuan mengenai advokat asing dalam UU Advokat, ternyata jauh lebih lengkap dan memenuhi asas kepastian hukum serta keadilan dibandingkan dengan ketentuan RUU Advokat. Bahkan secara subtansial, ketentuan persyaratan advokat asing yang seharusnya lebih selektif dan lebih lengkap dibanding advokat nasional, baik persyaratan formil maupun kemampuan intelektual.

"Persyaratan penting bagi advokat asing, adalah status hukum yang bersangkutan sesuai dengan UU Keimigrasian Indonesia, sertifikat advokasi di negara asalnya, dan kelaikan sebagai advokat yang dinyatakan secara tertulis oleh asosiasi advokat di negara asalnya, ketentuan lamanya berpraktik di Indonesia dan dibatasi sebatas konsultasi saja, serta keahlian khusus yang dimiliki advokat asing yang bersangkutan," pungkas Romli. (IS)

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?