GATRANEWS

Kejagung Akan Lawan Vonis Bebas Yance
Monday, 01 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan...
Ketua MPR: Lima Indikator Keberhasilan Pemerintah
Wednesday, 20 May 2015

GATRAnews - Ketua MPR Zulkifli Hasan berpendapat bahwa waktu enam bulan belum tepat untuk melakukan...
PNS Bolos di Harpitnas, TKD Terancam Dipotong
Friday, 15 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta...
Setnov Dukung Kocok Ulang Kabinet Kerja
Thursday, 07 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua DPR RI Setya Novanto mendukung 'kocok ulang' atau reshuffle jajaran...
Terima Rapor Merah, Ahok: Mungkin Enggak Nurut (DPRD)
Thursday, 23 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tampak tenang ketika DPRD DKI...
Gerindra Bantah Boikot Paripurna Penilaian LKPJ Ahok
Thursday, 23 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Sejumlah fraksi di DPRD DKI memboikot paripurna penyampaian penilaian Laporan...
47 Anggota DPRD Jakarta Bolos Paripurna
Thursday, 23 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Kehadiran anggota DPRD DKI dalam rapat paripurna penyampaian penilaian Laporan...
Batal Dampingi PM Mesir, DPRD Tuntut Kehadiran Ahok
Thursday, 23 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Rencana blusukan Perdana Menteri Ibrahim Mahlab ke Rusun Muara Baru dan Waduk...
DPRD Berikan 11 Penilaian Merah Untuk Ahok
Thursday, 23 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Basuki Tjahaja Purnama dianggap gagal melakukan pembangunan selama tahun 2014...
TKD Dinamis Guru Cair Tahun 2016
Wednesday, 04 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Pegawai negeri sipil (PNS) tenaga pendidik atau guru di DKI Jakarta ternyata...
Masih Ada 66 Terpidana Mati Narkotika Tunggu Dieksekusi
Saturday, 17 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap bahwa ada 66 terpidana mati kasus...
Unit Layanan Kemenhub dan Kemenag Dapat ''Rapor Merah'' KPK
Wednesday, 19 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Unit layanan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Agama...
BNN Gagalkan Penyelundupan 8 Ton Ganja
Monday, 27 October 2014

Jakarta, GATRAnews-Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali menggagalkan penyelundupan narkotika...
Berantas Narkotika, Kampus Lain Harus Berani Lakukan Operasi
Friday, 17 October 2014

Jakarta, GATRAnews-Kepala Bagian Humas BNN Pusat, Komisaris Besar Polisi Sumirat angkat bicara...
BNN Temukan Ladang Ganja di Bogor
Tuesday, 16 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap keberadaan lahan ganja di...
BNN Pantau Lima Universitas Tempat Edarkan Narkoba
Monday, 25 August 2014

Jakarta, GATRAnews - Petugas Badan Nasional Narkotika (BNN) memantau lima kampus perguruan tinggi...
Rumah Dijadikan Produksi Sabu Beromzet Milyaran Rupiah
Saturday, 14 June 2014

Tangerang, GATRAnews - Sebuah rumah yang berada di kawasan Perumahan Binong Permai Blok H 20 No.6...
BNN Ringkus Kurir Narkotika Asal Pakistan
Thursday, 16 January 2014

Jakarta, GATRAnews- Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil meringkus seorang kurir jaringan...
Kuasai Ganja, Akil Lakukan Perbuatan Tercela
Friday, 01 November 2013

Jakarta, GATRAnews - Kesesuaian DNA Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dengan DNA yang ada...
Pada Kertas Ganja Baru DNA Akil Yang Teridentifikasi
Wednesday, 30 October 2013

Jakarta, GATRAnews - Badan Narkotika Nasional (BNN) mengaku, berdasarkan hasil tes laborotorium dan...

Guru Besar Unpad: RUU Advokat Bersifat Sumir

Jakarta, GATRAnews - Rancangan Undang-undang (RUU) Advokat yang diajukan untuk menggantikan Undang-undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat, bersifat sumir dan tidak komprehensif, sehingga RUU ini tidak lebih baik dari UU yang berlaku saat ini.

"Naskah RUU Advokat sangat sumir dan tidak komprehensif mengatur profesi advokat. Sedangkan UU Advokat lebih komprehensif dan memadai, baik dilihat dari sisi subtansi, maupun dari sisi kepastian hukum," kata Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Romli Atmasasmita, dalam seminar “Revisi Undang-Undang Advokat, Suatu Kemajuan ataukah Kemunduran?", di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (3/4).

Menurut Romli, RUU Advokat tidak memuat ketentuan tersendiri mengenai pengawasan dan ketentuan pidana, meski RUU ini memang memasukan ketentuan larangan, tetapi tidak diikuti dengan saksi apa yang akan dijatuhkan jika melanggar larangan tersebut.

Kemudian, pakar hukum pidana itu menyebutkan, penyusunan RUU Advokat juga tidak memahami konteks situasi dan kondisi praktik advokasi yang terjadi di masyarakat yang sering mengeluhkan adanya pratik mafia perkara, sehingga sejumlah advokat telah dijatuhi sanksi pidana.

"Jika RUU Advokat bertujuan memperbaiki kekurangan yang ada pada UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat, maka sepatutnya ketentuan tentang larangan yang masih sangat sumir, perlu dilengkapi dengan ketentuan sanksi," tegasnya.

Saksi tersebut berupa sanksi etik maupun administratif, serta saksi pidana dan perdata. Saksi pidana ditetapkan sebagai ultimum remedium, kecuali tertangkap tangan atau sejalan dengan putusan majelis kehormatan.

Selain itu, ketentuan mengenai advokat asing dalam UU Advokat, ternyata jauh lebih lengkap dan memenuhi asas kepastian hukum serta keadilan dibandingkan dengan ketentuan RUU Advokat. Bahkan secara subtansial, ketentuan persyaratan advokat asing yang seharusnya lebih selektif dan lebih lengkap dibanding advokat nasional, baik persyaratan formil maupun kemampuan intelektual.

"Persyaratan penting bagi advokat asing, adalah status hukum yang bersangkutan sesuai dengan UU Keimigrasian Indonesia, sertifikat advokasi di negara asalnya, dan kelaikan sebagai advokat yang dinyatakan secara tertulis oleh asosiasi advokat di negara asalnya, ketentuan lamanya berpraktik di Indonesia dan dibatasi sebatas konsultasi saja, serta keahlian khusus yang dimiliki advokat asing yang bersangkutan," pungkas Romli. (IS)

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?