Gatranews - Guru Besar Unpad: RUU Advokat Bersifat Sumir

Guru Besar Unpad: RUU Advokat Bersifat Sumir

Jakarta, GATRAnews - Rancangan Undang-undang (RUU) Advokat yang diajukan untuk menggantikan Undang-undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat, bersifat sumir dan tidak komprehensif, sehingga RUU ini tidak lebih baik dari UU yang berlaku saat ini.

"Naskah RUU Advokat sangat sumir dan tidak komprehensif mengatur profesi advokat. Sedangkan UU Advokat lebih komprehensif dan memadai, baik dilihat dari sisi subtansi, maupun dari sisi kepastian hukum," kata Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Romli Atmasasmita, dalam seminar “Revisi Undang-Undang Advokat, Suatu Kemajuan ataukah Kemunduran?", di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (3/4).

Menurut Romli, RUU Advokat tidak memuat ketentuan tersendiri mengenai pengawasan dan ketentuan pidana, meski RUU ini memang memasukan ketentuan larangan, tetapi tidak diikuti dengan saksi apa yang akan dijatuhkan jika melanggar larangan tersebut.

Kemudian, pakar hukum pidana itu menyebutkan, penyusunan RUU Advokat juga tidak memahami konteks situasi dan kondisi praktik advokasi yang terjadi di masyarakat yang sering mengeluhkan adanya pratik mafia perkara, sehingga sejumlah advokat telah dijatuhi sanksi pidana.

"Jika RUU Advokat bertujuan memperbaiki kekurangan yang ada pada UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat, maka sepatutnya ketentuan tentang larangan yang masih sangat sumir, perlu dilengkapi dengan ketentuan sanksi," tegasnya.

Saksi tersebut berupa sanksi etik maupun administratif, serta saksi pidana dan perdata. Saksi pidana ditetapkan sebagai ultimum remedium, kecuali tertangkap tangan atau sejalan dengan putusan majelis kehormatan.

Selain itu, ketentuan mengenai advokat asing dalam UU Advokat, ternyata jauh lebih lengkap dan memenuhi asas kepastian hukum serta keadilan dibandingkan dengan ketentuan RUU Advokat. Bahkan secara subtansial, ketentuan persyaratan advokat asing yang seharusnya lebih selektif dan lebih lengkap dibanding advokat nasional, baik persyaratan formil maupun kemampuan intelektual.

"Persyaratan penting bagi advokat asing, adalah status hukum yang bersangkutan sesuai dengan UU Keimigrasian Indonesia, sertifikat advokasi di negara asalnya, dan kelaikan sebagai advokat yang dinyatakan secara tertulis oleh asosiasi advokat di negara asalnya, ketentuan lamanya berpraktik di Indonesia dan dibatasi sebatas konsultasi saja, serta keahlian khusus yang dimiliki advokat asing yang bersangkutan," pungkas Romli. (IS){jcomments on}

 

Share this article