GATRANEWS

Kejagung Harap PN Jaksel Tolak Praperedilan Dahlan
Saturday, 01 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) berharap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak...
Tak Direstui Demokrat, Saan Laporkan Harta Kekayaan ke KPK
Saturday, 01 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Parati Demokrat, Saan Mustofa, tetap...
Kuasa Hukum OC Kesal  Wartawan Tanya Pertemuan Gerry dan Fuad
Friday, 31 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Johnson Panjaitan, salah seorang kuasa hukum tersangka Otto Cornelis (OC)...
Kuasa Hukum Tuding KPK Periksa OC Kaligis Secara Diam-diam
Friday, 31 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Kuasa hukum tersangka Otto Cornelis (OC) Kaligis, Johnson Panjaitan, menuding...
Chef de Mission Meeting PON XIX dan Pekan Paralympic Nasional XV Jawa Barat
Friday, 31 July 2015

Bandung, GATRAnews - Hari Kamis (30/7) malam Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Djoko Pekik...
Menpora Saksikan Yonex-Sunrise Doubles Special Championship 2015
Friday, 31 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Menpora Imam Nahrawi hari Kamis (30/7) siang menyaksikan secara langsung...
Festival Kreativitas Pemuda 2015
Friday, 31 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Hari Kamis (30/7) pagi, Deputi I Bidang Pemberdayaan Pemuda Yuni Poerwanti...
Kemenpora Melaksanakan Penyusunan Laporan Triwulan II
Friday, 31 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Ramidin Saragih, Kamis (30/7) pagi...
Menperin: Dongkrak TKDN, Industri Siap Penuhi Proyek Listrik 35000 MW
Friday, 31 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Kementerian Perindustrian mendorong industri dalam negeri agar terlibat aktif...
OC Siap Tanggung Resiko Tak Mau Diperiksa KPK
Friday, 31 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Advokat senior Otto Cornelis (OC) Kaligis siap menanggung resiko akibat tidak...
Pembayaran Utang Valas Tinggi Lemahkan Rupiah
Friday, 31 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini mencapai di atas Rp...
Menteri Keuangan: Fundamental Kita Stabil, Tak Ada Indikasi Krisis
Friday, 31 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan belum ada tanda-tanda yang...
Menteri Susi Targetkan Ekspor Perikanan US$ 5 Miliar
Friday, 31 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menargetkan angka ekspor...
Menperin: Industri Alas Kaki Jadi Tumpuan Ekspor
Friday, 31 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan industri alas kaki nasional...
Ketua RT Partogi: Tak Aneh Kalau Pejabat Korupsi
Friday, 31 July 2015

Jakarta,GATRAnews-Rumah Partogi Pangaribuan kini menjadi perhatian warga sekitar. Warga setempat...
DKI Segera Bubarkan TGUPP dan BPMP
Friday, 31 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji pembubaran Tim Gubernur untuk...
Semester I 2015, Kredit Bank Bukopin Tumbuh 15,31%
Friday, 31 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Di tengah situasi ekonomi yang masih belum kondusif, pada semester I tahun...
Laba Indofood Turun 25,3% pada Semester I 2015
Friday, 31 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Produsen makanan olahan terkemuka PT Indofood Sukses Makmur Tbk mencatat...
Menteri KKP Targetkan Ekspor Perikanan Tembus US$5 Milyar
Friday, 31 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menargetkan ekspor perikanan...
Keluarga Partogi Kooperatif Saat Rumah Digeledah
Friday, 31 July 2015

Jakarta,GATRAnews-Satuan Tugas Polda Metro Jaya menyita sejumlah dokumen, deposito, buku tabungan...

Grasi Corby Berbuah Interpelasi

Seorang Corby mampu memanaskan dan mendinginkan hubungan dua negara. Padahal ia adalah seorang narapidana kasus narkotika, yang menjadi musuh masyarakat di setiap negara.

Itulah sosok wanita asal Australia bernama lengkap Chapelle Leigh Corby. Ia dipenjara di Indonesia lantaran kedapatan membawa 4 kg ganja saat memasuki Pulau Bali beberapa tahun lalu.

Tiba-tiba Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi (pemotongan masa tahanan) hingga 5 tahun kepada Corby. Si Ratu Mariyuana berumur 34 tahun itu pun menjadi buah bibir di Indonesia dan Australia.

Kontan saja, keputusan presiden itu menuai protes berbagai pihak. Pasalnya, kejahatan kasus narkoba termasuk dalam kategori kejahatan kelas kakap yang tak terampuni, lantaran bisa merusak moral generasi muda.

Ironisnya, baru saja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan moratorium remisi bagi napi dalam kasus korupsi dan narkoba. Karena itu, keputusan presiden yang memberikan grasi selama lima tahun kepada Corby dinilai kontraproduktif dengan kebijakan Menteri Hukham tentang pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, yang berlaku bagi terpidana kasus korupsi, terorisme dan narkoba.

Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Sejumlah anggota parlemen berencana menggalang pengajuan hak konstitusionalnya dengan bertanya atas kebijakan presiden.

Kebijakan pemerintahan SBY di bidang hukum ini akhirnya berujung pada proses pengajuan hak interpelasi oleh Anggota Dewan. Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Suding mengatakan, pihaknya telah melakukan mobilisasi dukungan lintas fraksi untuk mengajukan hak interpelasi.

"Ini suatu hal yang mendasar tentang pemberian grasi dan ini catatan hitam. Jangan kemudian ada hak yang menghancurkan bangsa," ungkap Suding kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/5/2012).

Suding meminta secara langsung kepada Presiden SBY untuk menjelaskan pemberian grasi kepada Corby. Ia beralasan, grasi merupakan kewenangan presiden, bukan Menteri Hukum dan HAM. “Keputusan akhir ada di presiden," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Nasir Djamil mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin terkait kebijakan Presiden SBY memberikan grasi kepada terpidana Corby asal Australia.

Menurutnya, meski grasi merupakan hak konstitusional presiden, namun harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung (MA). "Di sini ada ruang untuk mengajukan interpelasi," ujar Nasir.

Persyaratan hak interpelasi kepada pemerintah sekurang-kurangnya diajukan oleh 25 anggota DPR terkait kebijakan pemerintah yang dianggap perlu dipertanyakan parlemen.

Sejak era reformasi, parlemen kerap melakukan pengajuan hak interpelasi. Di era Presiden SBY ini sejumlah kebijakan berujung interpelasi DPR.

Kini, giliran Corby, terpidana narkoba yang mendapat fasilitas grasi menjadi pemantik interpelasi. (HP)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?