GATRANEWS

Terdakwa Korupsi PLN Dijamin Uang Negara
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Ermawan Arif Budiman (EAB), mantan Kepala Sektor PT PLN Belawan sedikit bisa...
Akil Khawatir Pecakannya Dengan Wawan Disadap KPK
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi terdakwa...
Wawan Beri Rp 1 M Agar Tak Kena Marah Akil
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Tubagus Chairi Warhana alias Wawan mau memberikan uang sejumlah Rp 1 milyar...
Orangtua Korban Kekerasan Seksual Anak Bakal Gugat JIS
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Orang tua korban kekerasan seksual TPW berencana menggugat pihak pengelola...
Jaksa Sebut Reifan Nikmati Duit Korupsi Videotron
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum dalam dakwaan terhadap Hendra Saputra, sebagai Direktur PT...
Setelah Proyek Videotron Selesai, Hendra Diberi Rp 19 Juta
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum, dalam surat dakwaan terhadap Hendra Saputra, menyebutkan...
Kemungkinan Motif Dendam Pembunuhan di Soreang
Thursday, 17 April 2014

Bandung, GATRAnews - Penyidik kepolisian mencurigai kasus pembunuhan kakak beradik dan pembantunya...
Pasek: SBY Tingkatkan Perolehan Suara Demokrat
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika mengatakan, ketua umum partai...
Riefan Bakal Didakwa Terlibat Korupsi Videotron
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa...
Pesuruh Yang Jadi Direktur Didakwa Perkaya Orang Lain
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mendakwa Hendra...
PAM Obvit Polda Metro Periksa Keamanan JIS
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Petugas Pengamanan Obyek Vital (PAM Obvit) Polda Metro Jaya memeriksa sistem...
Anak Syarief Hasan Angkat Pesuruh Jadi Direktur
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Reifan Afrian, putra Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM)...
Putra Syarief Hasan ''di Ujung Tanduk''
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di Jakarta, Kamis (17/4), menggelar sidang...
Putra Syarief Hasan Bakal Jadi Tersangka?
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Riefan Avran, putra Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Syarief...
PPTHI: Polri Harus Netral Tangani Kasus Lahan Tambang
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (PPTHI) mendesak Kepolisian...
Polisi Selidiki Pemilik 300 Batang Kayu Gelam
Wednesday, 16 April 2014

Muntok, GATRAnews- Polisi Resor Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung masih melakukan...
Polisi Dalami Motif Pembunuhan Mayat di Dalam Karung
Wednesday, 16 April 2014

Bandung, GATRAnews - Tim penyidik Polres Bandung dan Polda Jawa Barat masih mendalami kronologis...
Mayat Dalam Karung Cianjur-Garut Diduga Sama
Wednesday, 16 April 2014

Bandung, GATRAnews - Kepolisian Daerah Jawa Barat menduga penemuan mayat di dalam karung di wilayah...
PT ISS Masih Pekerjakan Terduga Pelaku Pelecehan
Wednesday, 16 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Pihak polisi mengatakan PT ISS Indonesia masih mempekerjakan dua orang terduga...
Polisi-KPK Dikabarkan Tangkap Perwira di Ditlantas Polda Metro Jaya
Wednesday, 16 April 2014

Jakarta, GATRAnews- Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, mendesak Kapolri dan...

Grasi Corby Berbuah Interpelasi

Seorang Corby mampu memanaskan dan mendinginkan hubungan dua negara. Padahal ia adalah seorang narapidana kasus narkotika, yang menjadi musuh masyarakat di setiap negara.

Itulah sosok wanita asal Australia bernama lengkap Chapelle Leigh Corby. Ia dipenjara di Indonesia lantaran kedapatan membawa 4 kg ganja saat memasuki Pulau Bali beberapa tahun lalu.

Tiba-tiba Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi (pemotongan masa tahanan) hingga 5 tahun kepada Corby. Si Ratu Mariyuana berumur 34 tahun itu pun menjadi buah bibir di Indonesia dan Australia.

Kontan saja, keputusan presiden itu menuai protes berbagai pihak. Pasalnya, kejahatan kasus narkoba termasuk dalam kategori kejahatan kelas kakap yang tak terampuni, lantaran bisa merusak moral generasi muda.

Ironisnya, baru saja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan moratorium remisi bagi napi dalam kasus korupsi dan narkoba. Karena itu, keputusan presiden yang memberikan grasi selama lima tahun kepada Corby dinilai kontraproduktif dengan kebijakan Menteri Hukham tentang pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, yang berlaku bagi terpidana kasus korupsi, terorisme dan narkoba.

Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Sejumlah anggota parlemen berencana menggalang pengajuan hak konstitusionalnya dengan bertanya atas kebijakan presiden.

Kebijakan pemerintahan SBY di bidang hukum ini akhirnya berujung pada proses pengajuan hak interpelasi oleh Anggota Dewan. Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Suding mengatakan, pihaknya telah melakukan mobilisasi dukungan lintas fraksi untuk mengajukan hak interpelasi.

"Ini suatu hal yang mendasar tentang pemberian grasi dan ini catatan hitam. Jangan kemudian ada hak yang menghancurkan bangsa," ungkap Suding kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/5/2012).

Suding meminta secara langsung kepada Presiden SBY untuk menjelaskan pemberian grasi kepada Corby. Ia beralasan, grasi merupakan kewenangan presiden, bukan Menteri Hukum dan HAM. “Keputusan akhir ada di presiden," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Nasir Djamil mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin terkait kebijakan Presiden SBY memberikan grasi kepada terpidana Corby asal Australia.

Menurutnya, meski grasi merupakan hak konstitusional presiden, namun harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung (MA). "Di sini ada ruang untuk mengajukan interpelasi," ujar Nasir.

Persyaratan hak interpelasi kepada pemerintah sekurang-kurangnya diajukan oleh 25 anggota DPR terkait kebijakan pemerintah yang dianggap perlu dipertanyakan parlemen.

Sejak era reformasi, parlemen kerap melakukan pengajuan hak interpelasi. Di era Presiden SBY ini sejumlah kebijakan berujung interpelasi DPR.

Kini, giliran Corby, terpidana narkoba yang mendapat fasilitas grasi menjadi pemantik interpelasi. (HP)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?