GATRANEWS

68 Caleg Jadi Tersangka Kecurangan Pemilu
Thursday, 24 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 68 orang calon...
Anggoro Suap Dua Pejabat Dephut US$ 30 Ribu
Thursday, 24 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Selain memberikan imbalan atas pengesahan proyek anggaran 69 Program Gerakan...
Anggoro Anggap Dakwaan Jaksa Palsu
Thursday, 24 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Anggoro Widjojo, bos PT PT Masaro Radiokom, menganggap dakwaan jaksa penuntut...
Jaksa Siap Hadirkan Riefan Avrian di Persidangan Korupsi Videotron
Thursday, 24 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan menghadirkan...
Majelis Ingatkan Staf Kemenkop & UKM Akan Ancaman 7 Tahun Penjara
Thursday, 24 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Ketua Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sempat memperingatkan...
Anak Buah Syarief Hasan Dihadiahi Kawasaki Ninja?
Wednesday, 23 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Sidang kasus korupsi pengadaan proyek videotron di Kementerian Koperasi dan...
Pria Ini Babak Belur Gara-Gara Nyolong HP dan Dompet
Wednesday, 23 April 2014

Jakarta, GATRAnews-Wajah Faizal Wijaya, 37 tahun, babak belur dihajar warga gara-gara nekad...
Predator Sex, William James Vahey Pernah Mengajar di JIS
Wednesday, 23 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto mengatakan...
Polda Metro Jaya Susuri 'Predator' Pedofelia; William James
Wednesday, 23 April 2014

Jakarta, GATRAnews-Informasi yang menyebutkan bahwa salah satu predator pedofilia, Wiliam James...
Ada Indikasi Keterlibatan Asing di Rawa Tripa
Wednesday, 23 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Tri Moelja D Soerjadi menduga ada indikasi keterlibatan pihak asing di balik...
Polisi Buru SY, Pelaku Penjual Lima Gadis di Bawah Umur
Wednesday, 23 April 2014

Jakarta, GATRAnews-Lima perempuan yang masih berusia di bawah itu mendatangi Polda Metro Jaya, Rabu...
Gedung PBB "Kecipratan" Dana SKRT dari Anggoro
Wednesday, 23 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Selain memberikan uang US$ 45 ribu, SGD 40 ribu, dan Rp 50 juta kepada MS...
Wanita Hamil 8 Bulan Tewas di Dalam Kamar Kost
Wednesday, 23 April 2014

Jakarta, GATRAnews-Kematian Novia Sari, 22 tahun hingga kini masih dalam penyelidiak pihak...
Begini Gelombang Pengiriman Uang ke MS Kaban Versi Jaksa
Wednesday, 23 April 2014

Jakarta, GATRAnews - MS Kaban, Menteri Kehutanan periode 2004-2009 yang kini menjabat Ketua Umum...
Jaksa: Mentan Suswono Terima Suap Rp 50 Juta dari Anggoro
Wednesday, 23 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Menteri...
DPR Terima Rp 105 Juta dan SGD 85 Ribu Lebih dari Anggoro
Wednesday, 23 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Anggoro Widjojo, pemilik PT Masaro Radiokom, memerintahkan anaknya, David...
Rekonstruksi Kasus Sodomi di JIS Dilakukan Tertutup
Wednesday, 23 April 2014

Jakarta, GATRAnews- Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto mengatakan bahwa...
Anggoro Habiskan Rp 1,1 M, SGD 92 Ribu, dan US$ 20 Ribu Sebagai Suap SKRT
Wednesday, 23 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Anggoro Widjojo, bos PT Masaro Radiokom mengeluarkan uang suap sejumlah Rp...
Pelaku Sodomi di TK JIS Baru Sekali Melakukan
Wednesday, 23 April 2014

Jakarta, GATRAnews-Penyidik Subdit Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih...
Ini Kronologi Pelecehan Seksual di JIS
Wednesday, 23 April 2014

Jakarta, GATRAnews-M, merupakan salah satu siswa di Jakarta International School (JIS) yang menjadi...

Grasi Corby Berbuah Interpelasi

Seorang Corby mampu memanaskan dan mendinginkan hubungan dua negara. Padahal ia adalah seorang narapidana kasus narkotika, yang menjadi musuh masyarakat di setiap negara.

Itulah sosok wanita asal Australia bernama lengkap Chapelle Leigh Corby. Ia dipenjara di Indonesia lantaran kedapatan membawa 4 kg ganja saat memasuki Pulau Bali beberapa tahun lalu.

Tiba-tiba Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi (pemotongan masa tahanan) hingga 5 tahun kepada Corby. Si Ratu Mariyuana berumur 34 tahun itu pun menjadi buah bibir di Indonesia dan Australia.

Kontan saja, keputusan presiden itu menuai protes berbagai pihak. Pasalnya, kejahatan kasus narkoba termasuk dalam kategori kejahatan kelas kakap yang tak terampuni, lantaran bisa merusak moral generasi muda.

Ironisnya, baru saja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan moratorium remisi bagi napi dalam kasus korupsi dan narkoba. Karena itu, keputusan presiden yang memberikan grasi selama lima tahun kepada Corby dinilai kontraproduktif dengan kebijakan Menteri Hukham tentang pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, yang berlaku bagi terpidana kasus korupsi, terorisme dan narkoba.

Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Sejumlah anggota parlemen berencana menggalang pengajuan hak konstitusionalnya dengan bertanya atas kebijakan presiden.

Kebijakan pemerintahan SBY di bidang hukum ini akhirnya berujung pada proses pengajuan hak interpelasi oleh Anggota Dewan. Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Suding mengatakan, pihaknya telah melakukan mobilisasi dukungan lintas fraksi untuk mengajukan hak interpelasi.

"Ini suatu hal yang mendasar tentang pemberian grasi dan ini catatan hitam. Jangan kemudian ada hak yang menghancurkan bangsa," ungkap Suding kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/5/2012).

Suding meminta secara langsung kepada Presiden SBY untuk menjelaskan pemberian grasi kepada Corby. Ia beralasan, grasi merupakan kewenangan presiden, bukan Menteri Hukum dan HAM. “Keputusan akhir ada di presiden," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Nasir Djamil mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin terkait kebijakan Presiden SBY memberikan grasi kepada terpidana Corby asal Australia.

Menurutnya, meski grasi merupakan hak konstitusional presiden, namun harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung (MA). "Di sini ada ruang untuk mengajukan interpelasi," ujar Nasir.

Persyaratan hak interpelasi kepada pemerintah sekurang-kurangnya diajukan oleh 25 anggota DPR terkait kebijakan pemerintah yang dianggap perlu dipertanyakan parlemen.

Sejak era reformasi, parlemen kerap melakukan pengajuan hak interpelasi. Di era Presiden SBY ini sejumlah kebijakan berujung interpelasi DPR.

Kini, giliran Corby, terpidana narkoba yang mendapat fasilitas grasi menjadi pemantik interpelasi. (HP)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?