GATRANEWS

UU Rusun, DPRD: Bisa Jadi Pemprov Dianggap Penipu
Thursday, 02 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi mendesak Pemerintah Provinsi...
DPRD Desak Pemprov DKI Uji Materi UU Rusun
Thursday, 02 July 2015

Jakarta, GATRAnews - DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengajukan...
Kemendag: Sebagian Besar HPE Hasil Tambang Turun
Thursday, 02 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Fluktuasi harga internasional mempengaruhi penetapan Harga Patokan Ekspor...
Pengamat: Indonesia Tak Akan Seperti Yunani
Thursday, 02 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Dalam diskusi yang digelar oleh Humas MPR, Kamis (2/7), pengamat ekononi Arif...
KPK Tetapkan Bupati Empat Lawang dan Istrinya Tersangka Suap Akil
Thursday, 02 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Empat Lawang Budi Antoni...
Perhatikan Jika Ingin Mudik
Thursday, 02 July 2015

Jakarta, GATRAnews-Pemudik yang ingin pulang kampung mesti memperhatikan lingkungan maupun rumah....
Ahok: Masyarakat Kaget Dengar LRT, Padahal Itu Kereta Api
Thursday, 02 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menilai tidak perlu public hearing...
Kemendag-Garuda Indonesia Tingkatkan Jasa Angkutan Udara
Thursday, 02 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Kementerian Perdagangan melakukan sinergi dengan PT Garuda Indonesia (Persero)...
Kinerja Buruk, Ahok Copot Wali Kota
Thursday, 02 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah membenarkan bakal ada Wali Kota yang...
Freeport Investasi US$ 15 Miliar Bangun Tambang Bawah Tanah
Thursday, 02 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Keberlangsungan penambangan PT Freeport Indonesia di Papua setelah tahun 2021...
Saksi dan Uji Lab Tentukan Penyebab Kebakaran Kantor Komnas PA
Thursday, 02 July 2015

Jakarta,GATRAnews-Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Muhammad...
Karyawan Gunakan Senpi, Polda Metro: Itu Tidak Ada Regulasinya
Thursday, 02 July 2015

Jakarta,GATRAnews-Wacana karyawan minimarket membekali senjata api mengemuka setelah beberapa pekan...
Menperin Pastikan Ketersediaan Bahan Baku Industri Makanan Minuman
Thursday, 02 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Pasokan bahan baku bagi industri makanan minuman menopang ekspor industri...
Akhir Oktober, Modal Antam Bertambah Rp 5,39 Trilyun
Thursday, 02 July 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) pada akhir Oktober akan membukukan...
Pemerintah Beri Sinyal Kuat Perpanjang Pertambangan Freeport
Thursday, 02 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Presiden Joko Widodo baru saja menerima kunjungan Chairman of Freeport McMoran...
Ada 15 Nama Diusulkan Masuk Komite Pengungkapan HAM Berat Masa Lalu
Thursday, 02 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu,...
MPR RI Tunjuk 60 Anggota Lembaga Pengkajian Sistem Ketatanegaraan
Thursday, 02 July 2015

Jakarta, GATRAnews - MPR RI tengah mempersiapkan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan...
Sidang Tahunan MPR Akan Menjadi Tradisi Kenegaraan
Thursday, 02 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Tidak lama lagi Indonesia akan memiliki sebuah tradisi ketatanegaraan yang...
Operasi Pasar di Jakarta Gunakan Non Cash Transaction
Thursday, 02 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama meminta operasi pasar oleh PD Pasar Jaya...
Bos Freeport Bertemu Presiden Jokowi Bahas Kontrak Baru
Thursday, 02 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Pertemuan Bos Freeport dan Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh dua...

Grasi Corby Berbuah Interpelasi

Seorang Corby mampu memanaskan dan mendinginkan hubungan dua negara. Padahal ia adalah seorang narapidana kasus narkotika, yang menjadi musuh masyarakat di setiap negara.

Itulah sosok wanita asal Australia bernama lengkap Chapelle Leigh Corby. Ia dipenjara di Indonesia lantaran kedapatan membawa 4 kg ganja saat memasuki Pulau Bali beberapa tahun lalu.

Tiba-tiba Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi (pemotongan masa tahanan) hingga 5 tahun kepada Corby. Si Ratu Mariyuana berumur 34 tahun itu pun menjadi buah bibir di Indonesia dan Australia.

Kontan saja, keputusan presiden itu menuai protes berbagai pihak. Pasalnya, kejahatan kasus narkoba termasuk dalam kategori kejahatan kelas kakap yang tak terampuni, lantaran bisa merusak moral generasi muda.

Ironisnya, baru saja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan moratorium remisi bagi napi dalam kasus korupsi dan narkoba. Karena itu, keputusan presiden yang memberikan grasi selama lima tahun kepada Corby dinilai kontraproduktif dengan kebijakan Menteri Hukham tentang pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, yang berlaku bagi terpidana kasus korupsi, terorisme dan narkoba.

Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Sejumlah anggota parlemen berencana menggalang pengajuan hak konstitusionalnya dengan bertanya atas kebijakan presiden.

Kebijakan pemerintahan SBY di bidang hukum ini akhirnya berujung pada proses pengajuan hak interpelasi oleh Anggota Dewan. Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Suding mengatakan, pihaknya telah melakukan mobilisasi dukungan lintas fraksi untuk mengajukan hak interpelasi.

"Ini suatu hal yang mendasar tentang pemberian grasi dan ini catatan hitam. Jangan kemudian ada hak yang menghancurkan bangsa," ungkap Suding kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/5/2012).

Suding meminta secara langsung kepada Presiden SBY untuk menjelaskan pemberian grasi kepada Corby. Ia beralasan, grasi merupakan kewenangan presiden, bukan Menteri Hukum dan HAM. “Keputusan akhir ada di presiden," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Nasir Djamil mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin terkait kebijakan Presiden SBY memberikan grasi kepada terpidana Corby asal Australia.

Menurutnya, meski grasi merupakan hak konstitusional presiden, namun harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung (MA). "Di sini ada ruang untuk mengajukan interpelasi," ujar Nasir.

Persyaratan hak interpelasi kepada pemerintah sekurang-kurangnya diajukan oleh 25 anggota DPR terkait kebijakan pemerintah yang dianggap perlu dipertanyakan parlemen.

Sejak era reformasi, parlemen kerap melakukan pengajuan hak interpelasi. Di era Presiden SBY ini sejumlah kebijakan berujung interpelasi DPR.

Kini, giliran Corby, terpidana narkoba yang mendapat fasilitas grasi menjadi pemantik interpelasi. (HP)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?