GATRANEWS

Di Era Mentan Amran, Pupuk dan Benih Subsidi Tetap Langka
Saturday, 30 May 2015

Jakarta, GATRANews - Tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 939,4 miliar untuk...
Akademisi Nilai Wacana Pembubaran Bulog Berbahaya
Saturday, 30 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Hermanto Siregar, menilai wacana...
IPW Pertanyakan Kasus Kapal Tabrak Jembatan di Jambi
Friday, 29 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mempertanyakan...
DPRD Ragukan Kebijakan Ahok Soal KJP
Friday, 29 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan pelajar perokok tidak...
Oleh-oleh Reses, DPRD Temukan KJP Disalahgunakan
Friday, 29 May 2015

Jakarta, GATRAnews - DPRD DKI Jakarta kembali menyoroti buruknya akses warga Ibu Kota untuk...
Mabes Polri Garap Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan
Friday, 29 May 2015

Jakarta, GATRAnews-Dugaan kasus korupsi pelaksanaan jasa konsultan dan konstruksi pencetakan sawah...
Bareskrim Usut Korupsi Pengadaan Printer dan Scanner 25 Sekolah di Jakarta
Friday, 29 May 2015

Jakarta, GATRAnews-Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri akan mengusut dugaan kasus korupsi...
Novel Anggap Penangkapannya Tidak Sah
Friday, 29 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyatakan,...
Korupsi Stadion Gedebage, Ridwan Kamil Bakal Diperiksa
Friday, 29 May 2015

Jakarta, GATRAnews- Penyidik Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri bakal memeriksa Wali Kota...
Jokowi Resmikan Pabrik Smelter Nikel di Sulawesi Tengah
Friday, 29 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter...
Menunggu KPK Tuntaskan BLBI
Friday, 29 May 2015

Jakarta, GATRAnews-- Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga kini belum menampakkan...
Asyik Judi Remi, Empat Orang Ini Dicokok Polisi
Friday, 29 May 2015

Jakarta, GATRAnews- Satuan Reskrim Polsek Tanjung Duren menciduk empat orang saat tengah asyik...
Nilai Investasi Pabrik Semen Indonesia di Rembang Membengkak
Friday, 29 May 2015

Semarang, GATRAnews - PT Semen Indonesia Tbk menyatakan, perusahaan terkena dampak dari melemahnya...
Pembangunan Pabrik Rembang Semen Indonesia 45,6%
Friday, 29 May 2015

Semarang, GATRAnews - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk mengabarkan, proyek pembangunan pabrik baru...
Apartemen Gallery West Terjual 36 Unit
Friday, 29 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Kondisi pasar properti di Indonesia saat ini sedang tidak bergairah. Namun...
Kuasa Hukum Novel: Surat Perintah Penangkapan Polri Kadaluarsa
Friday, 29 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswesan menilai, penyidik...
Hotel Sahid Bangun ''Sahid Food Street''
Friday, 29 May 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Hotel Sahid Jaya International Tbk membangun pusat makanan dan minuman...
Puradelta Lestari Resmi ''Melantai'' di BEI
Friday, 29 May 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Puradelta Lestari Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode...
Pejabat Setda Riau Tersangka Korupsi Embarkasi Haji
Friday, 29 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan MG, mantan Kepala Biro...
Bareskrim Bakal Periksa Mantan Mentri ESDM Purnomo Yusgiantoro
Friday, 29 May 2015

Jakarta, GATRAnews- Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri bakal...

Grasi Corby Berbuah Interpelasi

Seorang Corby mampu memanaskan dan mendinginkan hubungan dua negara. Padahal ia adalah seorang narapidana kasus narkotika, yang menjadi musuh masyarakat di setiap negara.

Itulah sosok wanita asal Australia bernama lengkap Chapelle Leigh Corby. Ia dipenjara di Indonesia lantaran kedapatan membawa 4 kg ganja saat memasuki Pulau Bali beberapa tahun lalu.

Tiba-tiba Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi (pemotongan masa tahanan) hingga 5 tahun kepada Corby. Si Ratu Mariyuana berumur 34 tahun itu pun menjadi buah bibir di Indonesia dan Australia.

Kontan saja, keputusan presiden itu menuai protes berbagai pihak. Pasalnya, kejahatan kasus narkoba termasuk dalam kategori kejahatan kelas kakap yang tak terampuni, lantaran bisa merusak moral generasi muda.

Ironisnya, baru saja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan moratorium remisi bagi napi dalam kasus korupsi dan narkoba. Karena itu, keputusan presiden yang memberikan grasi selama lima tahun kepada Corby dinilai kontraproduktif dengan kebijakan Menteri Hukham tentang pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, yang berlaku bagi terpidana kasus korupsi, terorisme dan narkoba.

Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Sejumlah anggota parlemen berencana menggalang pengajuan hak konstitusionalnya dengan bertanya atas kebijakan presiden.

Kebijakan pemerintahan SBY di bidang hukum ini akhirnya berujung pada proses pengajuan hak interpelasi oleh Anggota Dewan. Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Suding mengatakan, pihaknya telah melakukan mobilisasi dukungan lintas fraksi untuk mengajukan hak interpelasi.

"Ini suatu hal yang mendasar tentang pemberian grasi dan ini catatan hitam. Jangan kemudian ada hak yang menghancurkan bangsa," ungkap Suding kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/5/2012).

Suding meminta secara langsung kepada Presiden SBY untuk menjelaskan pemberian grasi kepada Corby. Ia beralasan, grasi merupakan kewenangan presiden, bukan Menteri Hukum dan HAM. “Keputusan akhir ada di presiden," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Nasir Djamil mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin terkait kebijakan Presiden SBY memberikan grasi kepada terpidana Corby asal Australia.

Menurutnya, meski grasi merupakan hak konstitusional presiden, namun harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung (MA). "Di sini ada ruang untuk mengajukan interpelasi," ujar Nasir.

Persyaratan hak interpelasi kepada pemerintah sekurang-kurangnya diajukan oleh 25 anggota DPR terkait kebijakan pemerintah yang dianggap perlu dipertanyakan parlemen.

Sejak era reformasi, parlemen kerap melakukan pengajuan hak interpelasi. Di era Presiden SBY ini sejumlah kebijakan berujung interpelasi DPR.

Kini, giliran Corby, terpidana narkoba yang mendapat fasilitas grasi menjadi pemantik interpelasi. (HP)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?