GATRANEWS

Sebanyak 55 Ribu Napi Terima Remisi Lebaran, 820 Orang Langsung Bebas
Monday, 28 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Sebanyak 55.884 orang narapidana (napi) mendapat remisi Hari Raya Idul Fitri...
Tahanan KPK Tidak Shalat Ied
Monday, 28 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Sejumlah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak untuk melaksanakan...
BTN Menangi Gugatan di PTUN, BI Siap Banding
Monday, 28 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Gugatan mantan direksi PT Bank Tabungan Negara (BTN), Saut Pardede, di...
Jenguk Andi Mallatrangeng Keluarga Kenakan Baju Putih
Monday, 28 July 2014

Jakarta, GATRAnews- Keluarga Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng kompak...
Berkat PBH Peradi, Sahroni Bisa Berlebaran Bersama Keluarga
Monday, 28 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Pengurus Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi)...
Polresta Bogor Prioritaskan Pengamanan Rumah Kosong
Sunday, 27 July 2014

Bogor, GATRAnews - Kepolisian Resor Bogor Kota memprioritaskan pengawasan terhadap rumah warga yang...
Angkasa Pura Dukung Pemberantasan Premanisme di Bandara
Sunday, 27 July 2014

Jakarta, GATRAnews - PT Angkasa Pura (AP) II mendukung pemberantasan premanisme di bandar udara...
KPK: Mafia TKI Bandara Soekarno-Hatta Raup Rp 325 Milyar per Tahun
Sunday, 27 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir, oknum Badan Nasional...
KPK Temukan Indikasi Korupsi Mafia TKI di Bandara Soekarno-Hatta
Sunday, 27 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak 2006, telah menaruh perhatian dan...
Pengamat: Koruptor Tak Layak Dapat Remisi Tiap Lebaran
Sunday, 27 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Pengamat dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM)...
Mabes TNI Segera Periksa Oknum TNI yang Ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta
Saturday, 26 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Seorang oknum TNI ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat sidak di...
Ajukan Gugatan Ke MK, Prabowo-Hatta Disambut Ratusan Simpatisan‏
Saturday, 26 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengajukan gugatan...
KPK dan Polri Tangkap 18 Pemeras TKI, Satu Anggota TNI
Saturday, 26 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Aparat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri menangkap 18 orang yang...
Petugas Imigrasi Soetta Gelagapan Diinterogasi KPK
Saturday, 26 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Petugas Imigrasi di Terminal 2 F keberangkatan dan luar negeri Bandara...
Polisi Imbau Masyarakat Tidak Berpawai Malam Takbiran
Friday, 25 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengimbau masyarakat untuk tidak...
Penjambret Tewas Setelah Menabrak Gerobak Roti
Friday, 25 July 2014

Baturaja, GATRAnews - Dua tersangka Rik (16) dan Rs (30) pelaku jambret seorang di antaranya tewas...
Kejagung: Harus Izin Presiden Saja Hambat Usut Korupsi
Friday, 25 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto menilai, Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan...
Kejagung Kaji UU MD3 Demi Putusankan Judicial Review
Friday, 25 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung tengah mengkaji Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3)...
Mantan Dirut Bank DKI Terancam Upaya Paksa
Friday, 25 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung bakal melakukan upaya paksa terhadap...
Jokowi-JK Desak Polri Tangkap Big Boss Obor Rakyat
Friday, 25 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Calon presiden dan wapres terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK)...

Grasi Corby Berbuah Interpelasi

Seorang Corby mampu memanaskan dan mendinginkan hubungan dua negara. Padahal ia adalah seorang narapidana kasus narkotika, yang menjadi musuh masyarakat di setiap negara.

Itulah sosok wanita asal Australia bernama lengkap Chapelle Leigh Corby. Ia dipenjara di Indonesia lantaran kedapatan membawa 4 kg ganja saat memasuki Pulau Bali beberapa tahun lalu.

Tiba-tiba Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi (pemotongan masa tahanan) hingga 5 tahun kepada Corby. Si Ratu Mariyuana berumur 34 tahun itu pun menjadi buah bibir di Indonesia dan Australia.

Kontan saja, keputusan presiden itu menuai protes berbagai pihak. Pasalnya, kejahatan kasus narkoba termasuk dalam kategori kejahatan kelas kakap yang tak terampuni, lantaran bisa merusak moral generasi muda.

Ironisnya, baru saja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan moratorium remisi bagi napi dalam kasus korupsi dan narkoba. Karena itu, keputusan presiden yang memberikan grasi selama lima tahun kepada Corby dinilai kontraproduktif dengan kebijakan Menteri Hukham tentang pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, yang berlaku bagi terpidana kasus korupsi, terorisme dan narkoba.

Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Sejumlah anggota parlemen berencana menggalang pengajuan hak konstitusionalnya dengan bertanya atas kebijakan presiden.

Kebijakan pemerintahan SBY di bidang hukum ini akhirnya berujung pada proses pengajuan hak interpelasi oleh Anggota Dewan. Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Suding mengatakan, pihaknya telah melakukan mobilisasi dukungan lintas fraksi untuk mengajukan hak interpelasi.

"Ini suatu hal yang mendasar tentang pemberian grasi dan ini catatan hitam. Jangan kemudian ada hak yang menghancurkan bangsa," ungkap Suding kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/5/2012).

Suding meminta secara langsung kepada Presiden SBY untuk menjelaskan pemberian grasi kepada Corby. Ia beralasan, grasi merupakan kewenangan presiden, bukan Menteri Hukum dan HAM. “Keputusan akhir ada di presiden," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Nasir Djamil mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin terkait kebijakan Presiden SBY memberikan grasi kepada terpidana Corby asal Australia.

Menurutnya, meski grasi merupakan hak konstitusional presiden, namun harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung (MA). "Di sini ada ruang untuk mengajukan interpelasi," ujar Nasir.

Persyaratan hak interpelasi kepada pemerintah sekurang-kurangnya diajukan oleh 25 anggota DPR terkait kebijakan pemerintah yang dianggap perlu dipertanyakan parlemen.

Sejak era reformasi, parlemen kerap melakukan pengajuan hak interpelasi. Di era Presiden SBY ini sejumlah kebijakan berujung interpelasi DPR.

Kini, giliran Corby, terpidana narkoba yang mendapat fasilitas grasi menjadi pemantik interpelasi. (HP)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?