GATRANEWS

KPK Selidiki Kasus Restitusi Pajak Bank Mandiri
Wednesday, 01 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyelidikan atas korupsi...
KPK Selidiki Kasus Restitusi Pajak Bank Mandiri
Wednesday, 01 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tengah menyelidiki kasus dugaan...
Kejagung Periksa Staf Denny Indrayana Terkait Pengangkatan Notaris
Wednesday, 01 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa Zamrony, Staf Wakil Menteri...
Penyidik Cecar Tersangka Korupsi Puskemas Soal Pembagian Jatah Proyek
Wednesday, 01 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) mencecar Desy Yusandi (DY),...
Kejagung Periksa 16 Saksi Korupsi Bus TransJakarta 2012
Tuesday, 30 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana khusus Kejaksaan Agung memeriksa 16 saksi untuk mengusut kasus...
KPK Telisik Aliran Dana ke Kemhut pada Kasus Annas Maamun
Tuesday, 30 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut indikasi keterlibatan oknum...
KPK Usut Keterlibatan Alex Noerdin di Mark Up Gedung Serba Guna
Tuesday, 30 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelisik indikasi keterlibatan...
Jika Terima Mobil, Dua Jaksa Terancam Sanksi
Tuesday, 30 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung Mahfud Manan menegaskan,...
KPK Jebloskan Bos PT Bukit Jonggol Asri ke Penjara
Tuesday, 30 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Kwee Cahyadi Kumala (KCK) alias Swie Teng alias Cahyadi Kumala mulai Selasa...
Polda Metro Layangkan Pencekalan Dokter di Metropol Hospital
Tuesday, 30 September 2014

Jakarta, GATRAnews-Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto menegaskan...
Polda Metro Tetapkan Dokter Metropol Hospital Tersangka
Tuesday, 30 September 2014

Jakarta, GATRAnews-Penyidik kepolisian menetapkan dua orang dokter di Klinik Metropol Hospital...
Bos PT Bukit Jonggol Asri Jadi Tersangka Korupsi
Tuesday, 30 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kwee Cahyadi Kumala (KCK) alias...
Buat SIM Palsu, Ismail Diciduk Polisi
Tuesday, 30 September 2014

Jakarta, GATRAnews-Ismail Shandy Siregar, 43 tahun, harus berurusan dengan pihak berwajib karena...
KPK Cokok Swie Teng, Bos PT Bukit Jonggol Asri
Tuesday, 30 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencokok Kwee Cahyadi Kumala (KCK)...
Ungkap Suap Mobil, Jamwas Kirim Tim Periksa 2 Petinggi Kejati Sulsel
Tuesday, 30 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Mahfud Manan, Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung mengaku...
Mutasi Jabatan di Wilyah Hukum Polda Metro Jaya
Tuesday, 30 September 2014

Jakarta, GATRAnews-Gerbong jabatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya kembali bergeser. Sesuai...
Komisioner KY Laporkan Gratifikasi dari Pernikahan Anaknya ke KPK
Tuesday, 30 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Taufiqqurahman Syahuri, Komisioner Komisi Yudisial (KY) melapokran gratifikasi...
KPK Periksa Karyawan Citra Grand Terkait Gubernur Riau
Tuesday, 30 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung memeriksa saksi-saksi untuk...
Panglima TNI: Investigasi Bentrokan di Batam Hampir Final, Tunggu Saja‏
Tuesday, 30 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Kasus bentrokan antara aparat Brimob dan TNI di depan Mako Brimob Batam,...
Pelatihan Kerajinan Anyaman Bambu di Manado
Tuesday, 30 September 2014

Manado, GATRAnews – Kemenpora 27 s/d 29 menggelar Pelatihan Bidang Kreativitas Pemuda berupa...

Grasi Corby Berbuah Interpelasi

Seorang Corby mampu memanaskan dan mendinginkan hubungan dua negara. Padahal ia adalah seorang narapidana kasus narkotika, yang menjadi musuh masyarakat di setiap negara.

Itulah sosok wanita asal Australia bernama lengkap Chapelle Leigh Corby. Ia dipenjara di Indonesia lantaran kedapatan membawa 4 kg ganja saat memasuki Pulau Bali beberapa tahun lalu.

Tiba-tiba Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi (pemotongan masa tahanan) hingga 5 tahun kepada Corby. Si Ratu Mariyuana berumur 34 tahun itu pun menjadi buah bibir di Indonesia dan Australia.

Kontan saja, keputusan presiden itu menuai protes berbagai pihak. Pasalnya, kejahatan kasus narkoba termasuk dalam kategori kejahatan kelas kakap yang tak terampuni, lantaran bisa merusak moral generasi muda.

Ironisnya, baru saja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan moratorium remisi bagi napi dalam kasus korupsi dan narkoba. Karena itu, keputusan presiden yang memberikan grasi selama lima tahun kepada Corby dinilai kontraproduktif dengan kebijakan Menteri Hukham tentang pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, yang berlaku bagi terpidana kasus korupsi, terorisme dan narkoba.

Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Sejumlah anggota parlemen berencana menggalang pengajuan hak konstitusionalnya dengan bertanya atas kebijakan presiden.

Kebijakan pemerintahan SBY di bidang hukum ini akhirnya berujung pada proses pengajuan hak interpelasi oleh Anggota Dewan. Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Suding mengatakan, pihaknya telah melakukan mobilisasi dukungan lintas fraksi untuk mengajukan hak interpelasi.

"Ini suatu hal yang mendasar tentang pemberian grasi dan ini catatan hitam. Jangan kemudian ada hak yang menghancurkan bangsa," ungkap Suding kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/5/2012).

Suding meminta secara langsung kepada Presiden SBY untuk menjelaskan pemberian grasi kepada Corby. Ia beralasan, grasi merupakan kewenangan presiden, bukan Menteri Hukum dan HAM. “Keputusan akhir ada di presiden," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Nasir Djamil mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin terkait kebijakan Presiden SBY memberikan grasi kepada terpidana Corby asal Australia.

Menurutnya, meski grasi merupakan hak konstitusional presiden, namun harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung (MA). "Di sini ada ruang untuk mengajukan interpelasi," ujar Nasir.

Persyaratan hak interpelasi kepada pemerintah sekurang-kurangnya diajukan oleh 25 anggota DPR terkait kebijakan pemerintah yang dianggap perlu dipertanyakan parlemen.

Sejak era reformasi, parlemen kerap melakukan pengajuan hak interpelasi. Di era Presiden SBY ini sejumlah kebijakan berujung interpelasi DPR.

Kini, giliran Corby, terpidana narkoba yang mendapat fasilitas grasi menjadi pemantik interpelasi. (HP)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?