GATRANEWS

KPK Tak Segan Jerat Pelarang Anggota Polri Hadiri Panggilan
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak segan-segan menerapkan menjeratkan...
KPK Periksa Komjen BG, Jumat
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Komjen Pol Budi Gunawan...
KPK Telisik Larangan Anggota Polri Jadi Saksi BG
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW)...
Pulang Mengantar Istri, Pemotor Tewas Ditusuk Begal
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews-Aksi begal kendaraan bermotor lagi-lagi terjadi. Korban yang diketahui bernama...
KPK Gunakan Kekuatan Lain Jemput Paksa Anggota Polri
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meminta izin kepada Presiden Joko...
Beroperasi di Rorotan, Gerai Ini Tak Hanya Layani Orang Sakit
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Sejumlah warga Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara mengikuti...
Banggar Heran: Pemerintah Pesimistis Dorong Pertumbuhan Ekonomi‏
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua Badan Anggaran, Ahmadi Noor Supit merasa heran dengan sikap pemerintah...
Antisipasi Kejahatan, Jakarta Perlu Sniper?
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews-Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama menyatakan telah melakukan kerjasama...
Ellipz Lighting Rambah Pangsa Pasar Indonesia‏
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Sales and Marketing Director, Ellipz Lighting Indonesia, Windyani menjelaskan...
Jakarta Kota Paling Tidak Aman? Ini Kata Polisi
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews-Economist Intelligence Unit (EIU) melakukan suervei soal Indeks Kota Teraman di...
Ombudsman Butuh 14 Hari Proses Laporan BW
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Ombudsman membutuhkan waktu sekitar 14 hari untuk memproses laporan tersangka...
Rencana Diplomasi Batu Akik ala Djarot
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat ‎akan mengenalkan batu akik kepada...
PKL di Jakarta Mulai Gunakan Autodebet
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews - ‎Tahun 2015, pedagang kaki lima (PKL) di lima wilayah di Jakarta ditargetkan...
Tiga Proyek Investasi Pariwisata Rp 5 Triliun Masuk Indonesia Tahun Ini‏
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) mencatat dalam tahun ini terdapat...
Ketok Palu, Target Lifting Gas 1,221 MBOEPD Selama 2015‏
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Target produksi gas dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP)...
Asumsi ICP Turun Jadi US$ 60 Akibat Harga Minyak Dunia Anjlok‏
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi VII menggelar rapat kerja dengan...
DKI Mulai Gunakan Parkir Meter Elektronik
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Sejumlah ruas jalan di Ibu Kota mulai menerapkan sistem parkir meter...
Bonaran: BW Harus Ajukan Mundurnya Ke Jokowi
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Bupati Tapanuli Tengah nonaktif, Raja Bonaran Situmeang yang menjadi tersangka...
Ketidakjelasan Sangkaan, Jadi ''Amunisi''buat BW
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Pakar hukum dari Universitas Indonesia (UI) Akhiar Salmi mengatakan, Bambang...
Sanksi PNS DKI, Telat Tujangan Dipotong 500 per Menit
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta mendapatkan tunjangan kinerja daerah...

Grasi Corby Berbuah Interpelasi

Seorang Corby mampu memanaskan dan mendinginkan hubungan dua negara. Padahal ia adalah seorang narapidana kasus narkotika, yang menjadi musuh masyarakat di setiap negara.

Itulah sosok wanita asal Australia bernama lengkap Chapelle Leigh Corby. Ia dipenjara di Indonesia lantaran kedapatan membawa 4 kg ganja saat memasuki Pulau Bali beberapa tahun lalu.

Tiba-tiba Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi (pemotongan masa tahanan) hingga 5 tahun kepada Corby. Si Ratu Mariyuana berumur 34 tahun itu pun menjadi buah bibir di Indonesia dan Australia.

Kontan saja, keputusan presiden itu menuai protes berbagai pihak. Pasalnya, kejahatan kasus narkoba termasuk dalam kategori kejahatan kelas kakap yang tak terampuni, lantaran bisa merusak moral generasi muda.

Ironisnya, baru saja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan moratorium remisi bagi napi dalam kasus korupsi dan narkoba. Karena itu, keputusan presiden yang memberikan grasi selama lima tahun kepada Corby dinilai kontraproduktif dengan kebijakan Menteri Hukham tentang pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, yang berlaku bagi terpidana kasus korupsi, terorisme dan narkoba.

Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Sejumlah anggota parlemen berencana menggalang pengajuan hak konstitusionalnya dengan bertanya atas kebijakan presiden.

Kebijakan pemerintahan SBY di bidang hukum ini akhirnya berujung pada proses pengajuan hak interpelasi oleh Anggota Dewan. Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Suding mengatakan, pihaknya telah melakukan mobilisasi dukungan lintas fraksi untuk mengajukan hak interpelasi.

"Ini suatu hal yang mendasar tentang pemberian grasi dan ini catatan hitam. Jangan kemudian ada hak yang menghancurkan bangsa," ungkap Suding kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/5/2012).

Suding meminta secara langsung kepada Presiden SBY untuk menjelaskan pemberian grasi kepada Corby. Ia beralasan, grasi merupakan kewenangan presiden, bukan Menteri Hukum dan HAM. “Keputusan akhir ada di presiden," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Nasir Djamil mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin terkait kebijakan Presiden SBY memberikan grasi kepada terpidana Corby asal Australia.

Menurutnya, meski grasi merupakan hak konstitusional presiden, namun harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung (MA). "Di sini ada ruang untuk mengajukan interpelasi," ujar Nasir.

Persyaratan hak interpelasi kepada pemerintah sekurang-kurangnya diajukan oleh 25 anggota DPR terkait kebijakan pemerintah yang dianggap perlu dipertanyakan parlemen.

Sejak era reformasi, parlemen kerap melakukan pengajuan hak interpelasi. Di era Presiden SBY ini sejumlah kebijakan berujung interpelasi DPR.

Kini, giliran Corby, terpidana narkoba yang mendapat fasilitas grasi menjadi pemantik interpelasi. (HP)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?