GATRANEWS

Mantan Kuasa Hukum: Eksekutor Susno Bisa Dijerat Pasal Korupsi
Thursday, 05 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan kuasa hukum terpidana Komjen Pol (Purn) Susno Duadji, Fredrich Yunadi,...
Kementerian PUPR Ajukan Pinjaman Luar Negeri Senilai US$23 Milyar
Thursday, 05 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono...
Ahok Pasang Nyawa untuk Anggaran Transparan
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Anggaran siluman di APBD DKI Jakarta tahun 2014 dan 2015 paling banyak...
Jaksa Hanya Bisa Eksekusi Rp 2.500 dalam Perkara Susno
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Jaksa eksekutor tidak bisa memenjarakan Komjen Pol Purn Susno Duadji, karena...
Statement Haji Lulung Soal 12 T Suap Berubah-ubah
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana meralat ucapannya soal upaya...
Ahok Ancam Tarik Semua Fasilitas Mewah DPRD
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengancam akan mencabut semua...
Fredrich: Penahanan Susno Duadji Langgar Hukum
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Fredrich Yunadi, kuasa hukum Komjen Pol Purn Susno Duadji mengatakan,...
Fredrich Akan Jadikan Peradi Wadah Tunggal Advokat
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Fredrich Yunadi akan menjadikan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai...
Jokowi: Deflasi Berdampak Positif bagi Masyarakat
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kondisi deflasi yang terjadi selama...
BKPM Minta Tarif Khusus Listrik Diterapkan pada Industri Padat Karya‏
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong adanya kebijakan khusus...
Penjualan Isuzu Kuartal I Lesu‏
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Produsen mobil Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) memperkirakan terjadinya...
Perdagangan Bebas dengan Eropa dan Turki Dorong Ekspor Tekstil Hingga Rp 12 M‏ilyar
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta pemerintah untuk menjalin kerja...
Isuzu Buka Pabrik Baru Kapasitas 52.000 Unit Truk di Karawang‏
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) resmi mengoperasikan pabrik barunya di...
Telaah Berkas BG Takkan Libatkan KPK
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung tidak akan lagi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...
Jaksa Agung Bantah Eksekusi Terpidana Mati 3 Hari Lagi
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Agung HM Prasetyo membantah kabar bahwa tim jaksa eksekutor akan...
Satu Terpidana Mati Hadapi Satu Tim Regu Tembak
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Tim jaksa eksekutor menyiapkan satu regu tembak untuk mengeksekusi seorang...
Pemulung Temukan Mayat Bayi Diduga Hasil Hubungan Gelap
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews-Kasus penemuan jenazah bayi kembali menggegerkan warga di Kelurahan Sudimara...
Kakak Beradik Sasar Spion Bernilai Jutaan Rupiah
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews-Petugas Subdit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal...
KKP Dorong Produktivitas Tambak Udang Dipasena
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Tambak udang Bumi Dipasena merupakan salah satu sentra produksi udang terbesar...
DPR: Isu ''Dana Siluman'' DKI Lemahkan Rupiah
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Salah satu pemicu melemahnya rupiah terhadap dolar AS hingga hampir Rp13.000...

Grasi Corby Berbuah Interpelasi

Seorang Corby mampu memanaskan dan mendinginkan hubungan dua negara. Padahal ia adalah seorang narapidana kasus narkotika, yang menjadi musuh masyarakat di setiap negara.

Itulah sosok wanita asal Australia bernama lengkap Chapelle Leigh Corby. Ia dipenjara di Indonesia lantaran kedapatan membawa 4 kg ganja saat memasuki Pulau Bali beberapa tahun lalu.

Tiba-tiba Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi (pemotongan masa tahanan) hingga 5 tahun kepada Corby. Si Ratu Mariyuana berumur 34 tahun itu pun menjadi buah bibir di Indonesia dan Australia.

Kontan saja, keputusan presiden itu menuai protes berbagai pihak. Pasalnya, kejahatan kasus narkoba termasuk dalam kategori kejahatan kelas kakap yang tak terampuni, lantaran bisa merusak moral generasi muda.

Ironisnya, baru saja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan moratorium remisi bagi napi dalam kasus korupsi dan narkoba. Karena itu, keputusan presiden yang memberikan grasi selama lima tahun kepada Corby dinilai kontraproduktif dengan kebijakan Menteri Hukham tentang pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, yang berlaku bagi terpidana kasus korupsi, terorisme dan narkoba.

Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Sejumlah anggota parlemen berencana menggalang pengajuan hak konstitusionalnya dengan bertanya atas kebijakan presiden.

Kebijakan pemerintahan SBY di bidang hukum ini akhirnya berujung pada proses pengajuan hak interpelasi oleh Anggota Dewan. Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Suding mengatakan, pihaknya telah melakukan mobilisasi dukungan lintas fraksi untuk mengajukan hak interpelasi.

"Ini suatu hal yang mendasar tentang pemberian grasi dan ini catatan hitam. Jangan kemudian ada hak yang menghancurkan bangsa," ungkap Suding kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/5/2012).

Suding meminta secara langsung kepada Presiden SBY untuk menjelaskan pemberian grasi kepada Corby. Ia beralasan, grasi merupakan kewenangan presiden, bukan Menteri Hukum dan HAM. “Keputusan akhir ada di presiden," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Nasir Djamil mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin terkait kebijakan Presiden SBY memberikan grasi kepada terpidana Corby asal Australia.

Menurutnya, meski grasi merupakan hak konstitusional presiden, namun harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung (MA). "Di sini ada ruang untuk mengajukan interpelasi," ujar Nasir.

Persyaratan hak interpelasi kepada pemerintah sekurang-kurangnya diajukan oleh 25 anggota DPR terkait kebijakan pemerintah yang dianggap perlu dipertanyakan parlemen.

Sejak era reformasi, parlemen kerap melakukan pengajuan hak interpelasi. Di era Presiden SBY ini sejumlah kebijakan berujung interpelasi DPR.

Kini, giliran Corby, terpidana narkoba yang mendapat fasilitas grasi menjadi pemantik interpelasi. (HP)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?