GATRANEWS

Terjatuh Disenggol Inova, Stefani Malah Dilindas Truk Tronton
Friday, 31 October 2014

Jakarta,GATRAnews-Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Taman Kencana, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat...
Menpora Lihat Ujian CPNS dan Tinjau RS Khusus Olahraga
Friday, 31 October 2014

Jakarta, GATRAnews – Setelah melakukan blusukan ke latihan para atet beberapa cabang olahraga,...
Blusukan ke Latihan Atlet, Menpora Dapat Banyak Masukkan
Friday, 31 October 2014

Jakarta, GATRAnews – Menpora Imam Nahrawi hari Kamis (30/10) pagi hingga siang mengunjungi ke...
Menpora Akan Urai Persoalan Olahraga Indonesia
Friday, 31 October 2014

Jakarta, GATRAnews – Menpora Imam Nahrawi akan mengurai persoalan-persoalan yang akan terjadi...
Selesai Sertijab Menpora Langsung Gelar Rapim
Friday, 31 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Hari Rabu (29/10) siang Menpora baru Imam Nahrawi dan mantan Menpora Roy Suryo...
Festival Kethoprak Pemuda di Yogya
Friday, 31 October 2014

Yogyakarta, GATRAnews – Kemenpora hari Selasa (28/10) malam menggelar Festival Kethoprak Pemuda...
Kasus GI PLN Akan ''Telan Banyak Korban''
Friday, 31 October 2014

Jakarta, GATRAnws - Pembangunan Gardu Induk (GI) PLN di Unit Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa...
Kejati DKI Minta BPKP Hitung Kerugian Negara Kasus GI PLN
Friday, 31 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melayangkan surat permohonan ke Badan Pengawas...
Kejati DKI Akan Seret Petinggi PLN Jika Terlibat Korupsi GI
Friday, 31 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akan menyeret siapa pun, termasuk para petinggi...
Tersangka Korupsi GI PLN Kini 14 Orang
Friday, 31 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menambah 5 tersangka kasus...
Kejati DKI Belum Periksa Dahlan dan Nur Pamudji di Kasus GI PLN
Friday, 31 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta belum memanggil mantan...
Petinggi Kemetan Mendekam 20 Hari di Tahanan
Friday, 31 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Hadi SP, Kepala Sub Direktorat Budidaya pada Direktorat Tanaman Rempah dan...
Kejati DKI Bantah Dandani Office Boy Hendra Agar Mirip Direktur
Friday, 31 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksan Tinggi DKI Jakarta menepis kesaksian Hendra Saputra di Pengadilan...
Jaksa Belum Bisa Jebloskan Nikita Mirzani ke Bui
Friday, 31 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Tim jaksa eksekutor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta belum bisa mengeksekusi...
Kejagung Teliti Dua Berkas Tersangka Obor Rakyat
Friday, 31 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Tim Jaksa Peneli Kejaksaan Agung tengah meneliti dua berkas tersangka...
Kejagung Tahan Petinggi Kementan Terkait Korupsi Kopi
Thursday, 30 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung menahan Hadi SP, Kepala Sub Direktorat...
Bocah Tujuh Tahun Jadi Korban Pemerkosaan
Thursday, 30 October 2014

Jakarta, GATRAnews-FA, bocah yang baru menginjak usia tujuh tahun menjadi korban pemerkosaan yang...
Edi, @Triomacan200 Diduga Tidak Sendiri Lakukan Pemerasan
Thursday, 30 October 2014

Jakarta, GATRAnews-Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto mengatakan bahwa...
Lagi, Petinggi Telkom Adukan Pemerasan Akun @Triomacan2000
Thursday, 30 October 2014

Jakarta, GATRAnews- Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya...
Dua Pelaku Judi Togel Ditangkap Polisi
Thursday, 30 October 2014

Jakarta, GATRAnews-Djoko (44) dan Liong alias Boy (48) tak berkutik saat pihak kepolisian menciduk...

Grasi Corby Berbuah Interpelasi

Seorang Corby mampu memanaskan dan mendinginkan hubungan dua negara. Padahal ia adalah seorang narapidana kasus narkotika, yang menjadi musuh masyarakat di setiap negara.

Itulah sosok wanita asal Australia bernama lengkap Chapelle Leigh Corby. Ia dipenjara di Indonesia lantaran kedapatan membawa 4 kg ganja saat memasuki Pulau Bali beberapa tahun lalu.

Tiba-tiba Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi (pemotongan masa tahanan) hingga 5 tahun kepada Corby. Si Ratu Mariyuana berumur 34 tahun itu pun menjadi buah bibir di Indonesia dan Australia.

Kontan saja, keputusan presiden itu menuai protes berbagai pihak. Pasalnya, kejahatan kasus narkoba termasuk dalam kategori kejahatan kelas kakap yang tak terampuni, lantaran bisa merusak moral generasi muda.

Ironisnya, baru saja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan moratorium remisi bagi napi dalam kasus korupsi dan narkoba. Karena itu, keputusan presiden yang memberikan grasi selama lima tahun kepada Corby dinilai kontraproduktif dengan kebijakan Menteri Hukham tentang pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, yang berlaku bagi terpidana kasus korupsi, terorisme dan narkoba.

Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Sejumlah anggota parlemen berencana menggalang pengajuan hak konstitusionalnya dengan bertanya atas kebijakan presiden.

Kebijakan pemerintahan SBY di bidang hukum ini akhirnya berujung pada proses pengajuan hak interpelasi oleh Anggota Dewan. Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Suding mengatakan, pihaknya telah melakukan mobilisasi dukungan lintas fraksi untuk mengajukan hak interpelasi.

"Ini suatu hal yang mendasar tentang pemberian grasi dan ini catatan hitam. Jangan kemudian ada hak yang menghancurkan bangsa," ungkap Suding kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/5/2012).

Suding meminta secara langsung kepada Presiden SBY untuk menjelaskan pemberian grasi kepada Corby. Ia beralasan, grasi merupakan kewenangan presiden, bukan Menteri Hukum dan HAM. “Keputusan akhir ada di presiden," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Nasir Djamil mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin terkait kebijakan Presiden SBY memberikan grasi kepada terpidana Corby asal Australia.

Menurutnya, meski grasi merupakan hak konstitusional presiden, namun harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung (MA). "Di sini ada ruang untuk mengajukan interpelasi," ujar Nasir.

Persyaratan hak interpelasi kepada pemerintah sekurang-kurangnya diajukan oleh 25 anggota DPR terkait kebijakan pemerintah yang dianggap perlu dipertanyakan parlemen.

Sejak era reformasi, parlemen kerap melakukan pengajuan hak interpelasi. Di era Presiden SBY ini sejumlah kebijakan berujung interpelasi DPR.

Kini, giliran Corby, terpidana narkoba yang mendapat fasilitas grasi menjadi pemantik interpelasi. (HP)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?