GATRANEWS

Kejagung Belum Dalami Kasus CGN
Friday, 19 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung ditenggarai belum mendalami kasus kredit ke PT Cipta Graha...
Kejagung Belum Dapat Arahan Rencana Penyitaan Aset Lapindo
Friday, 19 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung tengah menunggu koordinasi dari pemerintah untuk membahas soal...
Polda Metro Tembak Spesialis Pencuri Mobil
Friday, 19 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Aparat Kepolisian Metro Jaya menembak kaki tiga pencuri mobil bernama Anggoro...
Karyawan Lion Batam Diduga Curi Barang Penumpang
Friday, 19 December 2014

Batam, GATRAnews - Delapan karyawan Lion Group Batam diduga mencuri barang penumpang Lion Air JT...
Kejagung Akui Mantan Pejabatnya Miliki ''Rekening Gendut''
Friday, 19 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung tak menampik jika salah seorang kepala daerah yang diduga...
KPK Tangani Kasus ''Rekening Gendut'' Foke
Friday, 19 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tengah mendalami hasil telisik...
Kejagung Tak Tangani Rekening Gendut Mantan Gubernur DKI
Friday, 19 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Agung Muda Pidana Khusus R Widyo Pramono mengatakan, Kejaksaan Agung...
Unsur Pemerintah pada Kasus Bioremediasi CPI Segera Diusut
Friday, 19 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung menyatakan tengah mengusut dugaan keterlibatan pihak...
Kejagung Segera Panggil Gubernur Sultra Terkait "Rekening Gendut"
Friday, 19 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung segera memanggil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nuralam,...
Gembong Perampok Mengaku Polisi Didor Petugas
Friday, 19 December 2014

Jakarta,  GATRAnews - Aparat Polda Metro Jaya menyatakan sindikat perampok dengan modus mengaku...
Tutut Dinilai Paling Berhak Eksekusi TPI
Friday, 19 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Sengketa kepemilikan saham stasiun Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) menjadi...
Kejagung Siapkan 20 Jaksa untuk KPK
Friday, 19 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung akan mengirim 20 jaksa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),...
JAM Pidsus Akan Cek Kasus Setya Novanto Dkk
Friday, 19 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung berjanji akan mengecek putusan peninjauan kembali (PK)...
Aktivis Eva Bande Dibebaskan Hari Ini
Friday, 19 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Jumat (19/12) ini merupkan hari bersejarah bagi Eva Susanti Bande. Aktivis...
Sukses dengan Bermodalkan Gaji Karyawan
Friday, 19 December 2014

Jakarta, GATRAnews – Siapa bilang menjadi karyawan tidak bisa sukses? Meskipun gaji Anda sebulan...
Rekonstruksi Kasus Hutan Bogor, dari Menara Sudirman Hingga KPK
Friday, 19 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Sejumlah saksi kasus korupsi berupa suap tukar guling kawasan hutan di Bogor,...
Mantan Sekjen ESDM ''Resmi'' Kenakan Rompi Oranye KPK
Friday, 19 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Setelah menjalani pemeriksaan sekitar 11 jam di kantor Komisi Pemberantasan...
Belasan Polisi Diperiksa Usai Keributan di Tempat Hiburan
Friday, 19 December 2014

Batam, GATRAnews - Sebanyak 14 anggota kepolisian dan seorang warga sipil telah menjalani...
Transaksi Rekening Delapan Kepala Daerah Sangat Menarik
Thursday, 18 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, ke-8 kepala daerah yang terdiri bupati dan...
Kejagung Tak Lihat Asal Partai 8 Kepala Daerah Berrekening Gendut
Thursday, 18 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung memastikan akan mengusut ke-8 kepala daerah yang terdiri dari...

Grasi Corby Berbuah Interpelasi

Seorang Corby mampu memanaskan dan mendinginkan hubungan dua negara. Padahal ia adalah seorang narapidana kasus narkotika, yang menjadi musuh masyarakat di setiap negara.

Itulah sosok wanita asal Australia bernama lengkap Chapelle Leigh Corby. Ia dipenjara di Indonesia lantaran kedapatan membawa 4 kg ganja saat memasuki Pulau Bali beberapa tahun lalu.

Tiba-tiba Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi (pemotongan masa tahanan) hingga 5 tahun kepada Corby. Si Ratu Mariyuana berumur 34 tahun itu pun menjadi buah bibir di Indonesia dan Australia.

Kontan saja, keputusan presiden itu menuai protes berbagai pihak. Pasalnya, kejahatan kasus narkoba termasuk dalam kategori kejahatan kelas kakap yang tak terampuni, lantaran bisa merusak moral generasi muda.

Ironisnya, baru saja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan moratorium remisi bagi napi dalam kasus korupsi dan narkoba. Karena itu, keputusan presiden yang memberikan grasi selama lima tahun kepada Corby dinilai kontraproduktif dengan kebijakan Menteri Hukham tentang pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, yang berlaku bagi terpidana kasus korupsi, terorisme dan narkoba.

Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Sejumlah anggota parlemen berencana menggalang pengajuan hak konstitusionalnya dengan bertanya atas kebijakan presiden.

Kebijakan pemerintahan SBY di bidang hukum ini akhirnya berujung pada proses pengajuan hak interpelasi oleh Anggota Dewan. Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Suding mengatakan, pihaknya telah melakukan mobilisasi dukungan lintas fraksi untuk mengajukan hak interpelasi.

"Ini suatu hal yang mendasar tentang pemberian grasi dan ini catatan hitam. Jangan kemudian ada hak yang menghancurkan bangsa," ungkap Suding kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/5/2012).

Suding meminta secara langsung kepada Presiden SBY untuk menjelaskan pemberian grasi kepada Corby. Ia beralasan, grasi merupakan kewenangan presiden, bukan Menteri Hukum dan HAM. “Keputusan akhir ada di presiden," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Nasir Djamil mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin terkait kebijakan Presiden SBY memberikan grasi kepada terpidana Corby asal Australia.

Menurutnya, meski grasi merupakan hak konstitusional presiden, namun harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung (MA). "Di sini ada ruang untuk mengajukan interpelasi," ujar Nasir.

Persyaratan hak interpelasi kepada pemerintah sekurang-kurangnya diajukan oleh 25 anggota DPR terkait kebijakan pemerintah yang dianggap perlu dipertanyakan parlemen.

Sejak era reformasi, parlemen kerap melakukan pengajuan hak interpelasi. Di era Presiden SBY ini sejumlah kebijakan berujung interpelasi DPR.

Kini, giliran Corby, terpidana narkoba yang mendapat fasilitas grasi menjadi pemantik interpelasi. (HP)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?