GATRANEWS

Kasus Ade, Ahli: Polres Bogor Harus Taati SEMA
Tuesday, 31 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Polres Bogor harus menaati Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1...
Lengkapi Fasilitas, CitraRaya Bangun EcoPlaza
Monday, 30 March 2015

Tangerang, GATRAnews - Ciputra Group melalui anak usahanya PT Ciputra Residence melaunching proyek...
Logindo Catat Kontrak US$ 166 Juta
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Perusahaan pelayaran PT Logindo Samudramakmur Tbk mencatat kontrak berjalan...
Modus Cari Kerja, Pria Ini Malah Nyolong Barang Majikannya
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews-Sim On Thin alias Amin, 39 tahun, nekat menggasak bahan konveksi dan motor milik...
Logindo Akan Lakukan Stock Split Saham
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Perusahaan pelayaran PT Logindo Samudramakmur Tbk berencana melakukan...
Kenaikan Harga BBM, Penyesuaian Harga Minyak Dunia
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Koordinator Perekonomian RI Sofyan Djalil mengatakan bahwa kenaikan...
Terdakwa: Suap Fuad Amin Sepengetahuan Direksi MKS
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Direktur Human Resource Development (HRD) PT Media Karya Sentosa (MKS),...
Umar Juoro: Pemerintah Jangan Sering-sering Ubah Harga BBM
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisioner Independen Bank Internasional Indonesia-Maybank, Umar Juoro...
650 Peserta Konfirmasi Ikut World Economic Forum
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Sebanyak 650 peserta dari 35 negara telah menyampaikan konfirmasinya untuk...
Gubernur BI Minta Masyarakat Maklumi Perubahan Harga BBM
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Selama lima bulan pemerintahan Joko Widodo telah melakukan lima kali perubahan...
Indonesia Berpeluang Merajai Ekspor Ikan Hias Internasional
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Ada satu komoditas yang menjadi andalan ekspor bagi Indonesia yakni ikan hias....
Aliran Dana MKS ke Pejabat BP Migas dan PJB
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Selain menyerahkan duit untuk bupati dan wakil bupati, serta ketua DPRD...
Direktur HRD PT MKS Serahkan Rp 50 Juta di Pendopo Bangkalan
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Direktur Human Resource Development (HRD) PT MKS, Antonius Bambang Djatmiko,...
Anak Buah Jadi Tersangka, Ahok: Tanya Bareskrim
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Mabes Polri menetapkan dua pejabat DKI Jakarta yakni Alex Usman dan Zaenal...
Haji Lulung Tidak Terima Betawi Jadi Nama Sapi
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana tidak terima dengan pemberian...
Ahok Plin Plan Hadapi Monorel
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkesan 'plin plan' dalam...
Bukit Asam Bagikan Dividen Rp 705,7 Milyar
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Bukit Asam (Persero) Tbk dalam Rapat Umum pemegang Saham Tahunan (RUPST)...
Kejagung Tahan Mantan Pemimpin Divisi Umum BJB
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung menahan mantan Pemimpin Divisi Umum PT...
OJK: Perlu Keseimbangan Antara Investor Asing dan Domestik
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, perbaikan ekonomi di mancanegara...
KSEI Kaji Pembelian Saham Melalui ATM dan Internet Banking
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tengah fokus mengkaji penerbitan...

Grasi Corby Berbuah Interpelasi

Seorang Corby mampu memanaskan dan mendinginkan hubungan dua negara. Padahal ia adalah seorang narapidana kasus narkotika, yang menjadi musuh masyarakat di setiap negara.

Itulah sosok wanita asal Australia bernama lengkap Chapelle Leigh Corby. Ia dipenjara di Indonesia lantaran kedapatan membawa 4 kg ganja saat memasuki Pulau Bali beberapa tahun lalu.

Tiba-tiba Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi (pemotongan masa tahanan) hingga 5 tahun kepada Corby. Si Ratu Mariyuana berumur 34 tahun itu pun menjadi buah bibir di Indonesia dan Australia.

Kontan saja, keputusan presiden itu menuai protes berbagai pihak. Pasalnya, kejahatan kasus narkoba termasuk dalam kategori kejahatan kelas kakap yang tak terampuni, lantaran bisa merusak moral generasi muda.

Ironisnya, baru saja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan moratorium remisi bagi napi dalam kasus korupsi dan narkoba. Karena itu, keputusan presiden yang memberikan grasi selama lima tahun kepada Corby dinilai kontraproduktif dengan kebijakan Menteri Hukham tentang pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, yang berlaku bagi terpidana kasus korupsi, terorisme dan narkoba.

Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Sejumlah anggota parlemen berencana menggalang pengajuan hak konstitusionalnya dengan bertanya atas kebijakan presiden.

Kebijakan pemerintahan SBY di bidang hukum ini akhirnya berujung pada proses pengajuan hak interpelasi oleh Anggota Dewan. Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Suding mengatakan, pihaknya telah melakukan mobilisasi dukungan lintas fraksi untuk mengajukan hak interpelasi.

"Ini suatu hal yang mendasar tentang pemberian grasi dan ini catatan hitam. Jangan kemudian ada hak yang menghancurkan bangsa," ungkap Suding kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/5/2012).

Suding meminta secara langsung kepada Presiden SBY untuk menjelaskan pemberian grasi kepada Corby. Ia beralasan, grasi merupakan kewenangan presiden, bukan Menteri Hukum dan HAM. “Keputusan akhir ada di presiden," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Nasir Djamil mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin terkait kebijakan Presiden SBY memberikan grasi kepada terpidana Corby asal Australia.

Menurutnya, meski grasi merupakan hak konstitusional presiden, namun harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung (MA). "Di sini ada ruang untuk mengajukan interpelasi," ujar Nasir.

Persyaratan hak interpelasi kepada pemerintah sekurang-kurangnya diajukan oleh 25 anggota DPR terkait kebijakan pemerintah yang dianggap perlu dipertanyakan parlemen.

Sejak era reformasi, parlemen kerap melakukan pengajuan hak interpelasi. Di era Presiden SBY ini sejumlah kebijakan berujung interpelasi DPR.

Kini, giliran Corby, terpidana narkoba yang mendapat fasilitas grasi menjadi pemantik interpelasi. (HP)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?