GATRANEWS

Pengusaha Minta Pemerintah Batalkan Permenhub 78/2015‏
Sunday, 26 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Kementerian Perhubungan menetapkan peraturan tentang modal dasar perusahaan...
Investor Brasil Ingin Bangun Peternakan Sapi di Pulau Buru‏
Sunday, 26 April 2015

Pulau Buru, GATRAnews - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menuturkan bahwa potensi usaha peternakan...
PT Pos Targetkan Pendapatan Rp 5,6 T Selama 2015‏
Sunday, 26 April 2015

Bandung, GATRAnews - PT Pos Indonesia menargetkan pendapatan senilai Rp 5,6 triliun pada 2015...
Kemendes PDTT Bantu Promosikan Batik Tulis Ciwaringin di Level Internasional
Sunday, 26 April 2015

Cirebon, GATRAnews - Kemeterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes...
Kejagung Enggan Pastikan Eksekusi Mati Jilid Dua Selasa Lusa
Sunday, 26 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Tony Tribagus Spontana, tidak...
Pemerintah Berikan Keringanan Pajak ke Industri Hijau‏
Saturday, 25 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah menetapkan sepuluh bidang usaha kategori investasi hijau atau green...
Waduh...Farhat Abbas Ancam Telkomsel, Ada Apa?
Saturday, 25 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Tim kuasa hukum PT Prima Jaya Informatika (PT PJI) Farhat Abbas mengingatkan...
Transmigrasi Atasi Kemiskinan, Bukan Wacana Tanpa Bukti
Saturday, 25 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT)...
Mendes PDTT: Transmigrasi Kurangi Warga Miskin
Saturday, 25 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT)...
KPK Belum Tahan Hassan Widjaja karena Alasan Kemanusiaan
Saturday, 25 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menahan tersangka Hassan Widjaja,...
Kejagung Tahan GM Pelindo Dumai
Saturday, 25 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung menahan General Manajer (GM) PT Pelindo...
KPK Periksa Bupati Tanah Laut dan Geledah Kantornya
Saturday, 25 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Tanah Laut Bambang...
Prof Mashuri: Pemerintah Harus Dukung Bulog Lebih Besar Lagi
Friday, 24 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah harus memberikan dukungan lebih besar kepada Badan Urusan Logistik...
Kejagung Tangkap Direktur PT Harbaindo Sakti
Friday, 24 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Tim Intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Cikarang menangkap Direktur...
Bus Berkarat, Ahok Bayar Rp 7,6 Milyar kepada Ifani Dewi
Friday, 24 April 2015

Jakarta, GATRAnews – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kalah berperkara melawan PT Ifani...
Abdullah Minta Polri Segera Tangani Kasus BG
Friday, 24 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua meminta...
Staf Khusus Menteri ESDM: Petral Wajib Diaudit BPK
Friday, 24 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Keberadaan PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) anak perusahaan PT...
Kasus Tersangka Suap Innospec Masuk Penuntutan
Friday, 24 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, berkas perkara Direktur PT...
Anggota Polda Papua Ini Menipu Sesama Polisi Lewat Investasi Bodong
Friday, 24 April 2015

Jayapura, GATRAnews - Kepolisian Daerah Papua berhasil menangkap Briptu Erick, salah satu...
KPK Tahan Dua Pejabat PT Bursa Berjangka
Friday, 24 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua pejabat PT Bursa Berjangka...

Grasi Corby Berbuah Interpelasi

Seorang Corby mampu memanaskan dan mendinginkan hubungan dua negara. Padahal ia adalah seorang narapidana kasus narkotika, yang menjadi musuh masyarakat di setiap negara.

Itulah sosok wanita asal Australia bernama lengkap Chapelle Leigh Corby. Ia dipenjara di Indonesia lantaran kedapatan membawa 4 kg ganja saat memasuki Pulau Bali beberapa tahun lalu.

Tiba-tiba Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi (pemotongan masa tahanan) hingga 5 tahun kepada Corby. Si Ratu Mariyuana berumur 34 tahun itu pun menjadi buah bibir di Indonesia dan Australia.

Kontan saja, keputusan presiden itu menuai protes berbagai pihak. Pasalnya, kejahatan kasus narkoba termasuk dalam kategori kejahatan kelas kakap yang tak terampuni, lantaran bisa merusak moral generasi muda.

Ironisnya, baru saja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan moratorium remisi bagi napi dalam kasus korupsi dan narkoba. Karena itu, keputusan presiden yang memberikan grasi selama lima tahun kepada Corby dinilai kontraproduktif dengan kebijakan Menteri Hukham tentang pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, yang berlaku bagi terpidana kasus korupsi, terorisme dan narkoba.

Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Sejumlah anggota parlemen berencana menggalang pengajuan hak konstitusionalnya dengan bertanya atas kebijakan presiden.

Kebijakan pemerintahan SBY di bidang hukum ini akhirnya berujung pada proses pengajuan hak interpelasi oleh Anggota Dewan. Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Suding mengatakan, pihaknya telah melakukan mobilisasi dukungan lintas fraksi untuk mengajukan hak interpelasi.

"Ini suatu hal yang mendasar tentang pemberian grasi dan ini catatan hitam. Jangan kemudian ada hak yang menghancurkan bangsa," ungkap Suding kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/5/2012).

Suding meminta secara langsung kepada Presiden SBY untuk menjelaskan pemberian grasi kepada Corby. Ia beralasan, grasi merupakan kewenangan presiden, bukan Menteri Hukum dan HAM. “Keputusan akhir ada di presiden," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Nasir Djamil mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin terkait kebijakan Presiden SBY memberikan grasi kepada terpidana Corby asal Australia.

Menurutnya, meski grasi merupakan hak konstitusional presiden, namun harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung (MA). "Di sini ada ruang untuk mengajukan interpelasi," ujar Nasir.

Persyaratan hak interpelasi kepada pemerintah sekurang-kurangnya diajukan oleh 25 anggota DPR terkait kebijakan pemerintah yang dianggap perlu dipertanyakan parlemen.

Sejak era reformasi, parlemen kerap melakukan pengajuan hak interpelasi. Di era Presiden SBY ini sejumlah kebijakan berujung interpelasi DPR.

Kini, giliran Corby, terpidana narkoba yang mendapat fasilitas grasi menjadi pemantik interpelasi. (HP)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?