GATRANEWS

Salah Ketik Tak Batalkan Dakwaan Riefan
Thursday, 23 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Majelis hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi Jakarta berpendapat bahwa...
Beda Jumlah Kerugian Tak Gugurkan Dakwaan Riefan
Thursday, 23 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Perbedan jumlah kerugian negara akibat kasus korupsi videotron di Kementerian...
MK Tolak Semua Gugatan UU Pilkada karena Sudah Terbit Perppu
Thursday, 23 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU Pilkada yang...
Pembantu Gasak Harta Majikan Rp 1 Milyar
Thursday, 23 October 2014

Jakarta, GATRAnews-Baru sehari bekerja, Siti kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh...
Polisi Menunggu Hasil Visum Penyebab Kematian Jason
Thursday, 23 October 2014

Jakarta, GATRAnews-Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto mengatakan bahwa...
Sutinah, Terduga Pembunuhan Bocah Jason Masih Misterius
Thursday, 23 October 2014

Jakarta, GATRAnews-Keberadaan Sutinah, pembatu rumah tangga yang diduga kuat terlibat pembunuhan...
Pacaran Baru Sebulan,Yadi Belum Paham Sifat Sutinah
Thursday, 23 October 2014

Jakarta, GATRAnews-Sutinah, Pembantu Rumah Tangga (PRT) diduga kuat menjadi pelaku pembunuhan...
Pekan Depan Jaksa Hadirkan Saksi Korupsi Putra Syarief Hasan
Thursday, 23 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan mulai...
Polisi Olah TKP Shabu senilai Rp44 Milyar
Thursday, 23 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Mabes Polri melakukan...
Hakim Tolak Keberatan Putra Syarief Hasan
Thursday, 23 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi atau keberatan...
Hakim NIlai Keberatan Putra Syarief Hasan Masuk Pokok Perkara
Thursday, 23 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan, dalil tim...
Kembangkan Kasus Penggelapan, Empat Polisi Tewas Tertabrak Kereta
Thursday, 23 October 2014

Jakarta, GATRAnews-Sebuah kecelakaan terjadi di perlintasan rel Kereta Api tanpa palang pintu di...
Asian Para Games 2014 - Dua Emas dari Tenis Meja
Thursday, 23 October 2014

Incheon, GATRAnews - Hari Rabu (22/10) pagi waktu setempat, dua atlet tenis meja Indonesia Agus...
PMP Desak KPK Periksa Calon Menteri Kategori Merah
Wednesday, 22 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Pergerakan Merah Putih (PMP) Indonesia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi...
Usut Korupsi GI PLN, Kejati DKI Terjunkan Penyidik ke Bali
Wednesday, 22 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerjunkan Penyidik Pidana Khususnya ke Bali...
Penemuan HP di Rutan KPK Bukan Kali Pertama
Wednesday, 22 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Penemuan dua buah telepon selular (HP) milik Tubagus Chaeri Wardhana (Wawan)...
Petugas Temukan HP Milik Wawan dan Bonaran di Rutan KPK
Wednesday, 22 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Dua telepon selular (HP) yang ditemukan saat sidak di Rumah Tahanan Guntur,...
Kejati DKI: Berkas 2 Guru JIS Bolak-Balik Karena Belum Lengkap
Wednesday, 22 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta M Adi Toegarisman mengatakan, berkas...
Kejati DKI Kaji Putusan Banding Office Boy Hendra Saputra
Wednesday, 22 October 2014

Jakatra, GATRAnews - Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta M Adi Toegarisman akan mempelajari putusan...
Mantan Bupati Nganjuk Ditangkap di Apartement Kalibata City
Wednesday, 22 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Tim Intelijen Kejaksaan Agung meringkus Soetrisno Rachmadi, mantan Bupati...

Grasi Corby Berbuah Interpelasi

Seorang Corby mampu memanaskan dan mendinginkan hubungan dua negara. Padahal ia adalah seorang narapidana kasus narkotika, yang menjadi musuh masyarakat di setiap negara.

Itulah sosok wanita asal Australia bernama lengkap Chapelle Leigh Corby. Ia dipenjara di Indonesia lantaran kedapatan membawa 4 kg ganja saat memasuki Pulau Bali beberapa tahun lalu.

Tiba-tiba Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi (pemotongan masa tahanan) hingga 5 tahun kepada Corby. Si Ratu Mariyuana berumur 34 tahun itu pun menjadi buah bibir di Indonesia dan Australia.

Kontan saja, keputusan presiden itu menuai protes berbagai pihak. Pasalnya, kejahatan kasus narkoba termasuk dalam kategori kejahatan kelas kakap yang tak terampuni, lantaran bisa merusak moral generasi muda.

Ironisnya, baru saja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan moratorium remisi bagi napi dalam kasus korupsi dan narkoba. Karena itu, keputusan presiden yang memberikan grasi selama lima tahun kepada Corby dinilai kontraproduktif dengan kebijakan Menteri Hukham tentang pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, yang berlaku bagi terpidana kasus korupsi, terorisme dan narkoba.

Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Sejumlah anggota parlemen berencana menggalang pengajuan hak konstitusionalnya dengan bertanya atas kebijakan presiden.

Kebijakan pemerintahan SBY di bidang hukum ini akhirnya berujung pada proses pengajuan hak interpelasi oleh Anggota Dewan. Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Suding mengatakan, pihaknya telah melakukan mobilisasi dukungan lintas fraksi untuk mengajukan hak interpelasi.

"Ini suatu hal yang mendasar tentang pemberian grasi dan ini catatan hitam. Jangan kemudian ada hak yang menghancurkan bangsa," ungkap Suding kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/5/2012).

Suding meminta secara langsung kepada Presiden SBY untuk menjelaskan pemberian grasi kepada Corby. Ia beralasan, grasi merupakan kewenangan presiden, bukan Menteri Hukum dan HAM. “Keputusan akhir ada di presiden," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Nasir Djamil mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin terkait kebijakan Presiden SBY memberikan grasi kepada terpidana Corby asal Australia.

Menurutnya, meski grasi merupakan hak konstitusional presiden, namun harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung (MA). "Di sini ada ruang untuk mengajukan interpelasi," ujar Nasir.

Persyaratan hak interpelasi kepada pemerintah sekurang-kurangnya diajukan oleh 25 anggota DPR terkait kebijakan pemerintah yang dianggap perlu dipertanyakan parlemen.

Sejak era reformasi, parlemen kerap melakukan pengajuan hak interpelasi. Di era Presiden SBY ini sejumlah kebijakan berujung interpelasi DPR.

Kini, giliran Corby, terpidana narkoba yang mendapat fasilitas grasi menjadi pemantik interpelasi. (HP)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?