GATRANEWS

Tiket.com Tingkatkan Wisatawan via Teknologi Informasi‬
Saturday, 29 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Perusahaan travel online rintisan, Tiket.com, sepakat melakukan kerja sama...
KOHATI PB HMI Ikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI
Saturday, 29 August 2015

Jakarta,GATRAnews - Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan...
Kejaksaan Tak Kunjung Keluarkan Sprindik bagi Dahlan Iskan
Saturday, 29 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tak kunjung mengeluarkan surat perintah...
Kejagung Belum Eksekusi Rp 1,3 T dari Indosat
Saturday, 29 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) beralasan belum bisa mengeksekusi uang pengganti...
Jaksa Agung: Ahli Waris Soeharto Harus Tanggung Kekurangan Rp 4,4 T
Saturday, 29 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Agung H Muhammad Prasetyo mengatakan, ahli waris mendiang Soeharto harus...
Ketua MPR: Saatnya Kita Pusatkan Pembangunan Pada SDM
Saturday, 29 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mengaku tak habis pikir mengapa kesejahteraan...
Kejagung Minta PN Jaksel Segera Eksekusi Rp 4,4 T Terkait Supersemar
Saturday, 29 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) berharap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN...
Anggota MPR Paparkan Sejarah Konstitusi RI dari Masa ke Masa
Saturday, 29 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Anggota MPR RI dari Fraksi PPP Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M. Si. memaparkan...
Harga Minyak Brent Kembali Sentuh US$ 50 per Barel
Saturday, 29 August 2015

New York, GATRANews - Harga minyak mentah dunia mencetak kenaikan besar dua berturut-turut...
Advokat Harus Siap Tangani Imbas Pilkada Serentak
Saturday, 29 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mengimbau seluruh anggotanya...
PERADI Lakukan Pembenahan Cegah Advokat Terlibat Korupsi
Saturday, 29 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Fauzi Hasibuan mengatakan,...
Menpora Dampingi Menko PMK Lepas Peserta Sail Tomini 2015
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Hari Jumat (28/8) pagi Menpora Imam Nahrawi mendampingi Menteri Koordinator...
Asisten Deputi OKP Mandir Ahmad Hadiri Rakornas KHMDI XII
Friday, 28 August 2015

Lampung, GATRAnews - Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan Kemenpora Mandir Ahmad Syafii, mewakili...
Kontingen Sepakbola Pelajar Asia Indonesia U-18 Dilepas Deputi IV
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Kontingen Sepakbola Pelajar Asia Indonesia U-18 yang akan bertanding ke...
Deputi I Menerima Kunker Komisi IV DPRD Lampung Utara
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Hari Kamis (27/8) pagi, Deputi I Bidang Pemberdayaan Pemuda Yuni Poerwanti...
Gelorakan Semangat Bahari Bersama Sail Tomini 2015
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Menpora Imam Nahrawi hari Kamis (27/8) malam didampingi Deputi Bidang...
Pansel KPK Mengaku Belum Tahu Satu Capim KPK Jadi Tersangka
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews-Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK)...
Pentingnya Bisa Menulis Berita di Kemenpora
Friday, 28 August 2015

Bogor, GATRAnews - Hari Kamis (27/8) Kepala Biro Humas, Hukum dan Kepegawaian, Sriyono membuka...
Kawasan Timur Butuh Jaringan Listrik 35 Ribu MW
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah akan terus menambah kapasitas pembangkit listrik di Tanah Air....
BKPM: JK Dorong Investasi dari Korsel
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani mengatakan, pertemuan...

Grasi Corby Berbuah Interpelasi

Seorang Corby mampu memanaskan dan mendinginkan hubungan dua negara. Padahal ia adalah seorang narapidana kasus narkotika, yang menjadi musuh masyarakat di setiap negara.

Itulah sosok wanita asal Australia bernama lengkap Chapelle Leigh Corby. Ia dipenjara di Indonesia lantaran kedapatan membawa 4 kg ganja saat memasuki Pulau Bali beberapa tahun lalu.

Tiba-tiba Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi (pemotongan masa tahanan) hingga 5 tahun kepada Corby. Si Ratu Mariyuana berumur 34 tahun itu pun menjadi buah bibir di Indonesia dan Australia.

Kontan saja, keputusan presiden itu menuai protes berbagai pihak. Pasalnya, kejahatan kasus narkoba termasuk dalam kategori kejahatan kelas kakap yang tak terampuni, lantaran bisa merusak moral generasi muda.

Ironisnya, baru saja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan moratorium remisi bagi napi dalam kasus korupsi dan narkoba. Karena itu, keputusan presiden yang memberikan grasi selama lima tahun kepada Corby dinilai kontraproduktif dengan kebijakan Menteri Hukham tentang pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, yang berlaku bagi terpidana kasus korupsi, terorisme dan narkoba.

Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Sejumlah anggota parlemen berencana menggalang pengajuan hak konstitusionalnya dengan bertanya atas kebijakan presiden.

Kebijakan pemerintahan SBY di bidang hukum ini akhirnya berujung pada proses pengajuan hak interpelasi oleh Anggota Dewan. Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Suding mengatakan, pihaknya telah melakukan mobilisasi dukungan lintas fraksi untuk mengajukan hak interpelasi.

"Ini suatu hal yang mendasar tentang pemberian grasi dan ini catatan hitam. Jangan kemudian ada hak yang menghancurkan bangsa," ungkap Suding kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/5/2012).

Suding meminta secara langsung kepada Presiden SBY untuk menjelaskan pemberian grasi kepada Corby. Ia beralasan, grasi merupakan kewenangan presiden, bukan Menteri Hukum dan HAM. “Keputusan akhir ada di presiden," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Nasir Djamil mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin terkait kebijakan Presiden SBY memberikan grasi kepada terpidana Corby asal Australia.

Menurutnya, meski grasi merupakan hak konstitusional presiden, namun harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung (MA). "Di sini ada ruang untuk mengajukan interpelasi," ujar Nasir.

Persyaratan hak interpelasi kepada pemerintah sekurang-kurangnya diajukan oleh 25 anggota DPR terkait kebijakan pemerintah yang dianggap perlu dipertanyakan parlemen.

Sejak era reformasi, parlemen kerap melakukan pengajuan hak interpelasi. Di era Presiden SBY ini sejumlah kebijakan berujung interpelasi DPR.

Kini, giliran Corby, terpidana narkoba yang mendapat fasilitas grasi menjadi pemantik interpelasi. (HP)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?