GATRANEWS

Berkas Perkara Lima Siswa SMAN 3 Jakarta Dinyatakan Lengkap
Thursday, 24 July 2014

Jakarta, GATRAnews-Berkas perkara kelima tersangka pelaku penganiayaan terhadap Caesar Al Irhami,...
Kuasa Hukum: Jaksa Harusnya Tuntut Bebas Hendra Office Boy
Thursday, 24 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Ahmad Taufik, kuasa hukum Hendra Saputra menilai tuntutan 2 tahun 6 bulan dan...
Kuasa Hukum: Tuntutan Jaksa Terhadap OB Hendra Tak Logis
Thursday, 24 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Tim kuasa hukum terdakwa office boy (OB) Hendra Saputra menilai, tak masuk...
Buat Makan Saja Sulit, Apalagi Bayar Uang Pengganti Rp 19 Juta
Thursday, 24 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tak hanya menuntut...
Mantan Bupati Temanggung Dihukum Tujuh Tahun Penjara
Wednesday, 23 July 2014

Semarang,  GATRAnews - Mantan Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo dijatuhi hukuman tujuh tahun...
Mantan Sekjen Kemlu Dipenjara 2,5 Tahun
Wednesday, 23 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengganjar terdakwa Sudjadnan...
Sidang Kasus Korupsi Bank DKI Digelar Pekan Depan
Wednesday, 23 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi segera menyidangkan kasus korupsi pengadaan...
Kebangkitan Indonesia Baru Laporkan Prabowo ke Bareskirm
Wednesday, 23 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Tim Hukum Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) melaporkan pasangan capres nomor...
Daging Babi Masuk Jakarta Digagalkan di Bakauheni
Wednesday, 23 July 2014

Bakauheni, GATRAnews - Balai Karantina Filter Bakauheni berhasil mengamankan 2,9 ton daging celeng...
LPSK Bakal Lindung Korban Pencabulan Raja Solo
Wednesday, 23 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan memberikan perlindungan...
Prabowo-Hatta Mundur Capres-Cawapres Terancam Pidana?
Wednesday, 23 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Pernyataan Prabowo Subianto yang menyatakan menarik diri alias mundur dari...
Yusril: Pilpres Gagal Bahayakan Negara RI
Wednesday, 23 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Jika pilpres 2014 sampai gagal, maka akan membahayakan negara Republik...
Yusril: Putusan KPU Sah
Wednesday, 23 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menegaskan, mundurnya Prabowo...
Yusril: Prabowo-Hatta Tak Bisa Mundur dengan Alasan Apa pun
Wednesday, 23 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak...
Usai KPU, Polri Segera Jaga Ketat MK
Wednesday, 23 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Aparat Polri akan disiagakan di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK),...
Polri Selidiki Keterlibatan Jurnalis AS di Kasus Pilpres
Tuesday, 22 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Bareskrim Mabes Polri sedang mencari alat bukti permulaan untuk...
Minta Sumbangan Ala THR Memaksa, Adukan ke Polisi
Tuesday, 22 July 2014

Jakarta, GATRAnews-Menjelang Hari Raya Idul Fitri sering terjadi permintaan sumbangan dengan modus...
Polda Metro Siaga di Sejumlah Sentra Ekonomi
Tuesday, 22 July 2014

Jakarta, GATRAnews-Kepolisian Daerah Metro Jaya menyiagakan pasukannya di sejumlah sentra-sentra...
Polda Metro Tindak 31 Pengendara Sepeda Motor SOTR Melanggar Hukum
Tuesday, 22 July 2014

Jakarta, GATRAnews-Sahur On The Road (SOTR) merupakan acara rutinitas setiap bulan suci Ramadhan....
Kajati Riau Pimpin Ziarah ke Makam Pahlawan Kusuma Darma
Tuesday, 22 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Kepala Kejakaan Tinggi Riau Setia Untung Arimuladi memimpin upacara kehormatan...

Grasi Corby Berbuah Interpelasi

Seorang Corby mampu memanaskan dan mendinginkan hubungan dua negara. Padahal ia adalah seorang narapidana kasus narkotika, yang menjadi musuh masyarakat di setiap negara.

Itulah sosok wanita asal Australia bernama lengkap Chapelle Leigh Corby. Ia dipenjara di Indonesia lantaran kedapatan membawa 4 kg ganja saat memasuki Pulau Bali beberapa tahun lalu.

Tiba-tiba Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi (pemotongan masa tahanan) hingga 5 tahun kepada Corby. Si Ratu Mariyuana berumur 34 tahun itu pun menjadi buah bibir di Indonesia dan Australia.

Kontan saja, keputusan presiden itu menuai protes berbagai pihak. Pasalnya, kejahatan kasus narkoba termasuk dalam kategori kejahatan kelas kakap yang tak terampuni, lantaran bisa merusak moral generasi muda.

Ironisnya, baru saja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan moratorium remisi bagi napi dalam kasus korupsi dan narkoba. Karena itu, keputusan presiden yang memberikan grasi selama lima tahun kepada Corby dinilai kontraproduktif dengan kebijakan Menteri Hukham tentang pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, yang berlaku bagi terpidana kasus korupsi, terorisme dan narkoba.

Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Sejumlah anggota parlemen berencana menggalang pengajuan hak konstitusionalnya dengan bertanya atas kebijakan presiden.

Kebijakan pemerintahan SBY di bidang hukum ini akhirnya berujung pada proses pengajuan hak interpelasi oleh Anggota Dewan. Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Suding mengatakan, pihaknya telah melakukan mobilisasi dukungan lintas fraksi untuk mengajukan hak interpelasi.

"Ini suatu hal yang mendasar tentang pemberian grasi dan ini catatan hitam. Jangan kemudian ada hak yang menghancurkan bangsa," ungkap Suding kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/5/2012).

Suding meminta secara langsung kepada Presiden SBY untuk menjelaskan pemberian grasi kepada Corby. Ia beralasan, grasi merupakan kewenangan presiden, bukan Menteri Hukum dan HAM. “Keputusan akhir ada di presiden," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Nasir Djamil mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin terkait kebijakan Presiden SBY memberikan grasi kepada terpidana Corby asal Australia.

Menurutnya, meski grasi merupakan hak konstitusional presiden, namun harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung (MA). "Di sini ada ruang untuk mengajukan interpelasi," ujar Nasir.

Persyaratan hak interpelasi kepada pemerintah sekurang-kurangnya diajukan oleh 25 anggota DPR terkait kebijakan pemerintah yang dianggap perlu dipertanyakan parlemen.

Sejak era reformasi, parlemen kerap melakukan pengajuan hak interpelasi. Di era Presiden SBY ini sejumlah kebijakan berujung interpelasi DPR.

Kini, giliran Corby, terpidana narkoba yang mendapat fasilitas grasi menjadi pemantik interpelasi. (HP)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?