GATRANEWS

Harapan Wakil Ketua KPK kepada Jaksa Agung Prasetyo
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adnan Pandu Praja menaruh...
Masyarakat Melayu Kecam Pertikaian TNI-Brimob di Batam
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Masyarakat Melayu yang tergabung dalam Laskar Melayu Bersatu Provinsi...
Usai Cekik Sri Wahyuni, JAH Kabur ke Bali
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Polda Metro Jaya berhasil menangkap JAH, pelaku pembunuhan terhadap Sri...
Polisi Ciduk Pelaku Pembunuhan Sri Wahyuni
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews-Pelaku pembunuhan terhadap Sri Wahyuni, 42 tahun, yang ditemukan membusuk dalam...
Mbak Tutut: Sogok? Tidak Ada!
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews – Isu miring merebak usai putusan Mahamah Agung (MA) terkait penolakan...
Prasetyo Akan Cek Lagi Perkara Kredit Mandiri Rp 160 M
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung akan kembali mengecek kasus penyelewengan kredit Bank Mandiri...
Kejaksaan Agung Segera Bedah Kasus Pelanggaran HAM Berat
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung akan mengundang berbagai pihak untuk menyelesaikan berbagai...
PSHK: Polemik Prasetyo Tingkatkan Keraguan Publik Terhadap Kejaksaan
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Susanto...
Margarito Nilai Jokowi Sudah Tepat Pilih Prasetyo
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menilai keputusan Presiden Joko...
Jero Bantah Diperas Sutan ''Ngeri-ngeri Sedap'' Bhatoegana
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengelak...
Prasetyo Bakal Wujudkan Revolusi Mental di Kejagung
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Agung HM Prasetyo siap mewujudkan program Revolusi Mental di Kejaksaan...
Debt Colector Keroyok Anggota TNI-AL Hingga Tewas
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews-Petugas Polres Metro Jakarta Timur menangkap 9 orang yang bekerja sebagai debt...
Mau Buka Rental Mobil? Baca Dulu Tips Berikut!
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews – Pertumbuhan wisatawan di Indonesia semakin bertambah. Baik dari wisatawan...
Jaksa Agung Prasetyo Siap Tingkatkan Penegakan Hukum
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, peningkatakan penegakkan hukum akan...
Hari Pertama Ngantor, Jaksa Agung Bertemu Teman-teman Seperjuangan
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Hari ini merupakan hari pertama HM Prasetyo berkantor di Kejaksaan Agung. Dia...
Hari Pertama Ngantor, Jaksa Agung Bawa Pesan Jokowi
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews - HM Prasetyo kembali masuk Kejaksaan Agung dan Jumat ini (21/11), merupakan...
Semen Indonesia Nilai Gugatan Walhi Tidak Berdasar
Friday, 21 November 2014

Semarang, GATRAnews - Tim kuasa hukum PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, selaku tergugat II dalam...
Kasus Kredit Bank Mandiri Uji Intergitas Jaksa Agung Prasetyo
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Kasus penyalahgunaan kredit Bank Mandiri sejumlah Rp 160 milyar akan langsung...
Jero Ditanyai Soal APBN-P
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), Jero Wacik, mengaku...
Wali Kota Palembang Juga Didakwa Beri Keterangan Palsu
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Selain mendakwa dengan pasal tindak pidana korupsi, jaksa penuntut umum dari...

Grasi Corby Berbuah Interpelasi

Seorang Corby mampu memanaskan dan mendinginkan hubungan dua negara. Padahal ia adalah seorang narapidana kasus narkotika, yang menjadi musuh masyarakat di setiap negara.

Itulah sosok wanita asal Australia bernama lengkap Chapelle Leigh Corby. Ia dipenjara di Indonesia lantaran kedapatan membawa 4 kg ganja saat memasuki Pulau Bali beberapa tahun lalu.

Tiba-tiba Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi (pemotongan masa tahanan) hingga 5 tahun kepada Corby. Si Ratu Mariyuana berumur 34 tahun itu pun menjadi buah bibir di Indonesia dan Australia.

Kontan saja, keputusan presiden itu menuai protes berbagai pihak. Pasalnya, kejahatan kasus narkoba termasuk dalam kategori kejahatan kelas kakap yang tak terampuni, lantaran bisa merusak moral generasi muda.

Ironisnya, baru saja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan moratorium remisi bagi napi dalam kasus korupsi dan narkoba. Karena itu, keputusan presiden yang memberikan grasi selama lima tahun kepada Corby dinilai kontraproduktif dengan kebijakan Menteri Hukham tentang pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, yang berlaku bagi terpidana kasus korupsi, terorisme dan narkoba.

Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Sejumlah anggota parlemen berencana menggalang pengajuan hak konstitusionalnya dengan bertanya atas kebijakan presiden.

Kebijakan pemerintahan SBY di bidang hukum ini akhirnya berujung pada proses pengajuan hak interpelasi oleh Anggota Dewan. Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Suding mengatakan, pihaknya telah melakukan mobilisasi dukungan lintas fraksi untuk mengajukan hak interpelasi.

"Ini suatu hal yang mendasar tentang pemberian grasi dan ini catatan hitam. Jangan kemudian ada hak yang menghancurkan bangsa," ungkap Suding kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/5/2012).

Suding meminta secara langsung kepada Presiden SBY untuk menjelaskan pemberian grasi kepada Corby. Ia beralasan, grasi merupakan kewenangan presiden, bukan Menteri Hukum dan HAM. “Keputusan akhir ada di presiden," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Nasir Djamil mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin terkait kebijakan Presiden SBY memberikan grasi kepada terpidana Corby asal Australia.

Menurutnya, meski grasi merupakan hak konstitusional presiden, namun harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung (MA). "Di sini ada ruang untuk mengajukan interpelasi," ujar Nasir.

Persyaratan hak interpelasi kepada pemerintah sekurang-kurangnya diajukan oleh 25 anggota DPR terkait kebijakan pemerintah yang dianggap perlu dipertanyakan parlemen.

Sejak era reformasi, parlemen kerap melakukan pengajuan hak interpelasi. Di era Presiden SBY ini sejumlah kebijakan berujung interpelasi DPR.

Kini, giliran Corby, terpidana narkoba yang mendapat fasilitas grasi menjadi pemantik interpelasi. (HP)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?