GATRANEWS

KPK Telisik Peran Ibas dan Deni di Kasus "Si Ngeri-Ngeri Sedap"
Wednesday, 26 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menemukan peran detail Edhi Baskoro...
Hina Karutan KPK, Anas dan Akil Tak Boleh Dibesuk Sebulan
Wednesday, 26 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan bahwa terdakwa Anas Urbaningrum...
Besok Akil Akan Sikapi Putusan PT DKI
Wednesday, 26 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Akil Mochtar belum memutuskan apakah akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung...
Kuasa Hukum Sayangkan KPK Berangus Hak Sampaikan Pendapat Akil
Wednesday, 26 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Adardam Achyar, kuasa hukum Akil Mochtar mengaku tak habis pikir dengan sikap...
Polisi Amankan Barang Bukti Usai Bentrok di DPP Golkar
Wednesday, 26 November 2014

Jakarta, GATRAnews-Kapolres Jakarta Barat, Komisaris Besar Polisi Fadil Imran mengatakan bahwa...
Yusril: Ahok Tetap Untung Meski DPR Tolak Perppu Pilkada
Wednesday, 26 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai, Gubernur DKI Jakarta...
KY Ingatkan Jona agar Menuduh Disertai Bukti
Wednesday, 26 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqqurahman Sahuri mengingatkan terdakwa Al...
KY Minta Al Jona Lapor Jika Ada Penerima Aliran Dana Haram
Wednesday, 26 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Yudisial (KY) meminta agar mantan pegawainya, Al Jona Al Kautsar, dan...
KY Apresiasi Vonis 5 Tahui Penjara untuk Mantan Pegawainya
Wednesday, 26 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengganjar mantan...
Ternyata Asuransi Jiwa Punya Produk Tradisional Loh!
Wednesday, 26 November 2014

Jakarta, GATRAnews – Membayangkan kata asuransi sepertinya sudah mulai pusing. Apalagi jika ada...
Menkum HAM: Seleksi Pimpinan KPK Kini Tanggung Jawab DPR
Wednesday, 26 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan bahwa pemilihan...
Kejati Riau Akan Transparan Berikan Informasi ke Media
Wednesday, 26 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Setia Untung Arimuladi berjanji akan memberikan...
Kejagung Gagal Periksa Pejabat PT Pos Indonesia
Wednesday, 26 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung gagal memeriksa BdS, pejabat PT Pos...
Jaksa Bawa Henry ke Manado untuk Jalani Hukuman
Wednesday, 26 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony Tribagus Spontana...
Penghina Gubernur Sulut Permasalahkan Salinan Putusan
Wednesday, 26 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Henry Jhon Christian Peuru, terpidana 3,6 tahun penjara karena terbukti...
DPR Lecehkan Presiden Jika Tolak 2 Calon Pimpinan KPK
Wednesday, 26 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Robby Aryabrata menilai...
Annas dan Gulat Rekonstruksi Korupsi Izin Hutan Riau
Tuesday, 25 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rekonstruksi kasus suap...
KPK Hormati Upaya Akil Ajukan Kasasi
Tuesday, 25 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mempermasalahkan rencana hukum terdakwa...
Kejagung Tetap Teruskan Kasus Bioremediasi
Tuesday, 25 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung akan terus mengusut semua pihak lain yang terlibat dalam kasus...
Pengadilan Tinggi Tolak Banding Akil Mochtar
Tuesday, 25 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding mantan Ketua...

Grasi Corby Berbuah Interpelasi

Seorang Corby mampu memanaskan dan mendinginkan hubungan dua negara. Padahal ia adalah seorang narapidana kasus narkotika, yang menjadi musuh masyarakat di setiap negara.

Itulah sosok wanita asal Australia bernama lengkap Chapelle Leigh Corby. Ia dipenjara di Indonesia lantaran kedapatan membawa 4 kg ganja saat memasuki Pulau Bali beberapa tahun lalu.

Tiba-tiba Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi (pemotongan masa tahanan) hingga 5 tahun kepada Corby. Si Ratu Mariyuana berumur 34 tahun itu pun menjadi buah bibir di Indonesia dan Australia.

Kontan saja, keputusan presiden itu menuai protes berbagai pihak. Pasalnya, kejahatan kasus narkoba termasuk dalam kategori kejahatan kelas kakap yang tak terampuni, lantaran bisa merusak moral generasi muda.

Ironisnya, baru saja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan moratorium remisi bagi napi dalam kasus korupsi dan narkoba. Karena itu, keputusan presiden yang memberikan grasi selama lima tahun kepada Corby dinilai kontraproduktif dengan kebijakan Menteri Hukham tentang pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, yang berlaku bagi terpidana kasus korupsi, terorisme dan narkoba.

Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Sejumlah anggota parlemen berencana menggalang pengajuan hak konstitusionalnya dengan bertanya atas kebijakan presiden.

Kebijakan pemerintahan SBY di bidang hukum ini akhirnya berujung pada proses pengajuan hak interpelasi oleh Anggota Dewan. Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Suding mengatakan, pihaknya telah melakukan mobilisasi dukungan lintas fraksi untuk mengajukan hak interpelasi.

"Ini suatu hal yang mendasar tentang pemberian grasi dan ini catatan hitam. Jangan kemudian ada hak yang menghancurkan bangsa," ungkap Suding kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/5/2012).

Suding meminta secara langsung kepada Presiden SBY untuk menjelaskan pemberian grasi kepada Corby. Ia beralasan, grasi merupakan kewenangan presiden, bukan Menteri Hukum dan HAM. “Keputusan akhir ada di presiden," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Nasir Djamil mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin terkait kebijakan Presiden SBY memberikan grasi kepada terpidana Corby asal Australia.

Menurutnya, meski grasi merupakan hak konstitusional presiden, namun harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung (MA). "Di sini ada ruang untuk mengajukan interpelasi," ujar Nasir.

Persyaratan hak interpelasi kepada pemerintah sekurang-kurangnya diajukan oleh 25 anggota DPR terkait kebijakan pemerintah yang dianggap perlu dipertanyakan parlemen.

Sejak era reformasi, parlemen kerap melakukan pengajuan hak interpelasi. Di era Presiden SBY ini sejumlah kebijakan berujung interpelasi DPR.

Kini, giliran Corby, terpidana narkoba yang mendapat fasilitas grasi menjadi pemantik interpelasi. (HP)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?