GATRANEWS

Petinggi Kemetan Mendekam 20 Hari di Tahanan
Friday, 31 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Hadi SP, Kepala Sub Direktorat Budidaya pada Direktorat Tanaman Rempah dan...
Kejati DKI Bantah Dandani Office Boy Hendra Agar Mirip Direktur
Friday, 31 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksan Tinggi DKI Jakarta menepis kesaksian Hendra Saputra di Pengadilan...
Lima Tersangka Korupsi Lampu Hama Segera Disidangkan
Thursday, 30 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksan Tinggi DKI Jakarta melimpahkan berkas lima...
Jaksa Kasasi Putusan PT atas Office Boy Hendra Saputra
Thursday, 30 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum yang menangani perkara terdakwa Hendra Saputra, office boy...
Kejari Jakbar Tetapkan Kakanwil BPN Jabar Tersangka Korupsi
Thursday, 30 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar) menetapkan Kepala...
KPK Periksa Pejabat BNI Terkait Saham Garuda Nazaruddin
Wednesday, 29 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus pelaksaanaan proyek...
Kuasa Hukum Bupati Karawang Benarkan KPK Sita Aset Kliennya
Wednesday, 29 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Haryo B Wibowo, kuasa hukum Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya,...
KPK Geledah Tiga Tempat Terkait Korupsi e-KTP
Wednesday, 29 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi untuk mencari alat...
Bupati Karawang Pasrah KPK Sita Beberapa Aset
Wednesday, 29 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Bupati Kerawang Ade Swara mengaku, pasrah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...
Bupati Karawang Ingin KPK Jerat Anak Usaha Agung Podomoro
Wednesday, 29 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Bupati Karawang Ade Swara berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...
Penangkapan Pelapor 200 Kasus ke KPK Berbau Kriminalisasi
Monday, 27 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Penangkapan Madun Hariyadi, Ketua Umum LSM Gerakan Penyelamat Harta Negara...
Tim Terpadu Beri Andil Besar Buru Koruptor dan Asetnya
Monday, 27 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Meski tak mempunyai kewenangan pro yustisia, namun keberadaan Tim Terpadu...
Bagaimana Pemulangan Koruptor Djoker di Era Jokowi?
Monday, 27 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Hingga pemerintahan berganti dari Susilo Bambang Yudhoyono -Boediono ke Joko...
KPK Geledah Travel Al Amin Milik Petinggi Partai Demokrat
Saturday, 25 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor travel haji ternama PT...
AMPI: Jangan Pilih Menteri Bermasalah
Friday, 24 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia...
Kejagung Siap Hadapi Gugatan Terkait Setya Novanto Cs di Cassie Bank Bali
Friday, 24 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung siap menghadapi gugatan yang dilayangkan sejumlah pengacara...
Kejagung Intensifkan Proses Hukum Alexiat
Friday, 24 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Plt Jaksa Agung Andhi Nirwanto menegaskan, proses hukum tersangka Alexiat...
Jokowi Baiknya Pilih Jaksa Agung dari Luar Kejaksaan
Thursday, 23 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa memilih jaksa agung dari internal Kejaksaan...
Salah Ketik Tak Batalkan Dakwaan Riefan
Thursday, 23 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Majelis hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi Jakarta berpendapat bahwa...
Beda Jumlah Kerugian Tak Gugurkan Dakwaan Riefan
Thursday, 23 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Perbedan jumlah kerugian negara akibat kasus korupsi videotron di Kementerian...

PSHK: Sikap Pongah Polri Hambat Penegakan Hukum

Jakarta - Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) menilai, sikap arogan Polri dengan menolak dan menghalang-halangi penggeledahan serta penyidikan kasus korupsi pengadaan alat simulasi ujian SIM di kantor Korlantas Polri, menghambat upaya penegakan hukum.

"Sikap arogan Polri seolah tidak mau tunduk di bawah undang-undang yang telah mengatur kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat membayakan dan merusak kondisi penegakan hukum, serta mengganggu sendi-sendi negara hukum," tegas Direktur Advokasi PSHK Ronald Rofiandri, di Jakarta, Senin (6/8).

Ditegaskannya, Polri tidak boleh menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan KPK. Malah seharusnya Polri menunjukkan sebagai institusi yang pro pemberantasan korupsi, bukan sebaliknya.

"Polri sebagai penegak hukum, harus taat hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Sedangkan lembaga mana yang paling berhak menyidik kasus korupsi ini, Ronald kembali menegaskan, KPK-lah yang seharusnya menyidik kasus tersebut. Hal itu  mengacu pada  UU KPK.

"Pasal 50 ayat (3) dan (4) UU No 30 tahun 2002 tentang KPK mengatur, jika KPK sudah dahulu melakukan penyidikan, maka Polri atau Kejaksaan tidak berwenang lagi, atau jika penyidikan dilakukan bersamaan, maka Polri atau Kejaksaan harus menghentikan penyidikannya," bebernya.

Menurutnya, atas dasar itu, seluruh aparat penegak hukum harus mampu berkolaborasi secara apik dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi secara serius. Langkah menghentikan penggeledahan secara sepihak, hingga menghalang-halangi proses penyitaan barang bukti diperlihatkan sejumlah petugas kepolisian, saat penyidik KPK menjalankan tugasnya seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, KPK telah mengantongi izin pengadilan.

"KPK sendiri sudah mengantongi surat penetapan pengadilan terkait izin penggeledahan, dalam rangka penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat untuk ujian SIM," pungkasnya. [IS]


Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?