GATRANEWS

Luthfi Tak Pusing Hukumannya Diperberat 2 Tahun
Friday, 19 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Terpidana Luthfi Hasan Ishaaq tak ambil pusing dengan vonis barunya yang 2...
Anas Nilai Tuntutan Jaksa KPK Politis
Friday, 19 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Anas Urbaningrum dalam pleidonya menyatakan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum...
Gelar Justice Collaborator KPK Nazarudddin Dinilai Ironis
Friday, 19 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Anas Urbaningrum menilai, jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan...
Nazaruddin Dianggap Buat Skenario Mencelakakan
Friday, 19 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Anas Urbaningrum menuding Muhammad Nazaruddin membuat skenario untuk...
Jaksa Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Gardu PLN Rp 1,6 T
Friday, 19 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan 7 orang...
Anas Protes KPK Tak Seret Para Elit Demokrat
Friday, 19 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Terdakwa Anas Urbaningrum melayangkan protes kepada Komisi Pemberantasan...
Anas 'Sentil' SBY Dengan Tulisan Hakim Agung Artijo Alkostar
Friday, 19 September 2014

Jakarta, GATRAnews -  Anas Urbaningrum, pesakitan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dan...
Anas : Ironis KPK Percayai Saksi 'Pinokio'
Thursday, 18 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Terdakwa Anas Urbaningrum menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...
Anas Berharap Hakim Pertimbangkan Pembelaannya
Thursday, 18 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Anas Urbaningrum, terdakwa kasus korupsi proyek hambalang dan tindak pidana...
KPK Periksa Mantan Anak Buah Jero Wacik di Kemenbudpar
Thursday, 18 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wardiyatmo Suwarno Tarukaryoso,...
Mantan Jaksa Urip Ajukan 3 Novum di Sidang PK
Thursday, 18 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Mantan Jaksa Urip Tri Gunawan, terpidana kasus suap dana Bantuan Likuiditas...
Kejagung Geledah Kantor Dinas PU DKI
Thursday, 18 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung menggeledah dan menyita sejumlah...
Sutan "Ngacir" Usai Ditanya Soal Penahanan
Thursday, 18 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menahan Sutan Bhatoegana setelah...
KPK Periksa Sutan Soal Pengawasan Kementerian ESDM
Wednesday, 17 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Sutan Bhatoegana soal...
KPK: Putusan MA Terhadap LHI Bisa Jadi Rujukan Hakim
Wednesday, 17 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa para hakim di pengadilan...
KPK Periksa 3 Orang Terkait Korupsi Atut
Wednesday, 17 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Dessy Anita Andriyanthy,...
KPK Periksa Mantan Dir PHU Terkait Korupsi SDA
Wednesday, 17 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memeriksa saksi-saksi untuk...
Sutan Bhatoegana Tak Tahu Modus Pemerasan Jero Wacik
Wednesday, 17 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Ketua Komisi VII DPR RI...
Profesor Doktor Tersangka Korupsi Rugikan Negara Rp 116 M
Wednesday, 17 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Mansyur Ramli, Kepala Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas)...
Kejati DKI Tetapkan 9 Orang Tersangka Korupsi Kemendikbud
Tuesday, 16 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan 9 orang...
Error
  • Could not create image:
    /var/www/vhosts/gatra.com/htdocs/modules/mod_filterednews/thumbs/01/b_90_90_16777215_65961_Sutan-Bhatoegana-Diperiksa-KPK-YM.jpg.
    Check if the folder exists and if you have write permissions:
    /var/www/vhosts/gatra.com/htdocs/modules/mod_filterednews/thumbs/01
  • Could not create image:
    /var/www/vhosts/gatra.com/htdocs/modules/mod_filterednews/thumbs/01/b_90_90_16777215_65761_sutan-bahatugana4-Tipikor.jpg.
    Check if the folder exists and if you have write permissions:
    /var/www/vhosts/gatra.com/htdocs/modules/mod_filterednews/thumbs/01
  • Could not create image:
    /var/www/vhosts/gatra.com/htdocs/modules/mod_filterednews/thumbs/01/b_90_90_16777215_65541_SutanBhatoegana_KetuaKomisiVIIDPR_ANTARA_RenoEsnir.jpeg.
    Check if the folder exists and if you have write permissions:
    /var/www/vhosts/gatra.com/htdocs/modules/mod_filterednews/thumbs/01
  • Could not create image:
    /var/www/vhosts/gatra.com/htdocs/modules/mod_filterednews/thumbs/01/b_90_90_16777215_65011_tikuskorup.jpg.
    Check if the folder exists and if you have write permissions:
    /var/www/vhosts/gatra.com/htdocs/modules/mod_filterednews/thumbs/01

PSHK: Sikap Pongah Polri Hambat Penegakan Hukum

Jakarta - Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) menilai, sikap arogan Polri dengan menolak dan menghalang-halangi penggeledahan serta penyidikan kasus korupsi pengadaan alat simulasi ujian SIM di kantor Korlantas Polri, menghambat upaya penegakan hukum.

"Sikap arogan Polri seolah tidak mau tunduk di bawah undang-undang yang telah mengatur kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat membayakan dan merusak kondisi penegakan hukum, serta mengganggu sendi-sendi negara hukum," tegas Direktur Advokasi PSHK Ronald Rofiandri, di Jakarta, Senin (6/8).

Ditegaskannya, Polri tidak boleh menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan KPK. Malah seharusnya Polri menunjukkan sebagai institusi yang pro pemberantasan korupsi, bukan sebaliknya.

"Polri sebagai penegak hukum, harus taat hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Sedangkan lembaga mana yang paling berhak menyidik kasus korupsi ini, Ronald kembali menegaskan, KPK-lah yang seharusnya menyidik kasus tersebut. Hal itu  mengacu pada  UU KPK.

"Pasal 50 ayat (3) dan (4) UU No 30 tahun 2002 tentang KPK mengatur, jika KPK sudah dahulu melakukan penyidikan, maka Polri atau Kejaksaan tidak berwenang lagi, atau jika penyidikan dilakukan bersamaan, maka Polri atau Kejaksaan harus menghentikan penyidikannya," bebernya.

Menurutnya, atas dasar itu, seluruh aparat penegak hukum harus mampu berkolaborasi secara apik dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi secara serius. Langkah menghentikan penggeledahan secara sepihak, hingga menghalang-halangi proses penyitaan barang bukti diperlihatkan sejumlah petugas kepolisian, saat penyidik KPK menjalankan tugasnya seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, KPK telah mengantongi izin pengadilan.

"KPK sendiri sudah mengantongi surat penetapan pengadilan terkait izin penggeledahan, dalam rangka penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat untuk ujian SIM," pungkasnya. [IS]


Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?