GATRANEWS

Rekonstruksi Kasus Hutan Bogor, dari Menara Sudirman Hingga KPK
Friday, 19 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Sejumlah saksi kasus korupsi berupa suap tukar guling kawasan hutan di Bogor,...
Mantan Sekjen ESDM ''Resmi'' Kenakan Rompi Oranye KPK
Friday, 19 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Setelah menjalani pemeriksaan sekitar 11 jam di kantor Komisi Pemberantasan...
Belasan Polisi Diperiksa Usai Keributan di Tempat Hiburan
Friday, 19 December 2014

Batam, GATRAnews - Sebanyak 14 anggota kepolisian dan seorang warga sipil telah menjalani...
Machfud Didakwa Rugikan Negara Rp 464 M
Thursday, 18 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa...
MAKI Praperadilankan Jaksa Agung
Thursday, 18 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mempraperadilankan Jaksa Agung atas...
Mobil, Emas, dan Tanah Gayus Akan Dilelang Pekan Depan
Thursday, 18 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung akan melelang berbagai harta...
Pejabat Dishub DKI Diperiksa Terkait Kapal Penyeberangan
Thursday, 18 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa saksi-saksi kasus korupsi...
Kejagung Kumpulkan Jaksa Terbaik untuk Satgasus
Wednesday, 17 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung akan mengumpulkan jaksa-jaksa terbaiknya yang pernah bertugas...
Putra Syarief Hasan Divonis Enam Tahun Penjara
Wednesday, 17 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menvonis Riefan Avrian,...
KPK Sita Dokumen dari Bekas Kantor Menhut Zulkifli Hasan
Wednesday, 17 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen kasus korupsi alih...
Kejagung Tahan Petinggi PT Sanur Marindo Shipyard
Tuesday, 16 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Tersangka kasus korupsi pengadaan kapal angkutan penyeberangan Kepulauan...
KPK Belum Akan Usut Boediono Dkk
Tuesday, 16 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum akan mengusut dugaan keterlibatan...
KPK Dalami Peran Zulkifli Hasan
Tuesday, 16 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami dugaan keterlibatan Zulkifli...
Terdakwa Kasus Lampu Hama Dihukum 2,5 Tahun Penjara
Tuesday, 16 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengganjar terdakwa...
JAM Pidsus: Yang Ditarik, Jaksa yang Pernah di KPK
Tuesday, 16 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan ingin menarik jaksa yang bertugas di Komisi...
Belum Bisa Disimpulkan, Penarikan Jaksa Upaya Lemahkan KPK
Tuesday, 16 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa menilai rencana Kejaksaan Agung...
KPK: Penarikan Jaksa Ganggu Ritme Pemberantasan Korupsi
Monday, 15 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad meminta Kejaksaan Agung...
Kejagung Ingin Tarik Jaksanya dari KPK Tahun Depan
Monday, 15 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Agung Prasetyo berkeinginan agar jaksa-jaksa yang bertugas di Komisi...
Annas Tolak Disuap Pakai Dolar AS
Monday, 15 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa Gubernur Riau non-aktif Annas Maamun...
Gulat Medali Emas Didakwa Suap Annas 166,100 Dolar AS
Monday, 15 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa...

PSHK: Sikap Pongah Polri Hambat Penegakan Hukum

Jakarta - Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) menilai, sikap arogan Polri dengan menolak dan menghalang-halangi penggeledahan serta penyidikan kasus korupsi pengadaan alat simulasi ujian SIM di kantor Korlantas Polri, menghambat upaya penegakan hukum.

"Sikap arogan Polri seolah tidak mau tunduk di bawah undang-undang yang telah mengatur kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat membayakan dan merusak kondisi penegakan hukum, serta mengganggu sendi-sendi negara hukum," tegas Direktur Advokasi PSHK Ronald Rofiandri, di Jakarta, Senin (6/8).

Ditegaskannya, Polri tidak boleh menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan KPK. Malah seharusnya Polri menunjukkan sebagai institusi yang pro pemberantasan korupsi, bukan sebaliknya.

"Polri sebagai penegak hukum, harus taat hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Sedangkan lembaga mana yang paling berhak menyidik kasus korupsi ini, Ronald kembali menegaskan, KPK-lah yang seharusnya menyidik kasus tersebut. Hal itu  mengacu pada  UU KPK.

"Pasal 50 ayat (3) dan (4) UU No 30 tahun 2002 tentang KPK mengatur, jika KPK sudah dahulu melakukan penyidikan, maka Polri atau Kejaksaan tidak berwenang lagi, atau jika penyidikan dilakukan bersamaan, maka Polri atau Kejaksaan harus menghentikan penyidikannya," bebernya.

Menurutnya, atas dasar itu, seluruh aparat penegak hukum harus mampu berkolaborasi secara apik dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi secara serius. Langkah menghentikan penggeledahan secara sepihak, hingga menghalang-halangi proses penyitaan barang bukti diperlihatkan sejumlah petugas kepolisian, saat penyidik KPK menjalankan tugasnya seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, KPK telah mengantongi izin pengadilan.

"KPK sendiri sudah mengantongi surat penetapan pengadilan terkait izin penggeledahan, dalam rangka penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat untuk ujian SIM," pungkasnya. [IS]


Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?