GATRANEWS

Tantular Bantah Suap BI Rp 1 M Karena Pakai Giro
Thursday, 24 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Bos Bank Century Robert Tantular membantah bahwa dana Rp 1 milyar yang...
Hakim MK Tak Kenal Wawan, Akil Turut Bersaksi
Thursday, 24 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mengaku tidak mengenal Tubagus Chairi...
68 Caleg Jadi Tersangka Kecurangan Pemilu
Thursday, 24 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 68 orang calon...
Anggoro Anggap Dakwaan Jaksa Palsu
Thursday, 24 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Anggoro Widjojo, bos PT PT Masaro Radiokom, menganggap dakwaan jaksa penuntut...
Jaksa Siap Hadirkan Riefan Avrian di Persidangan Korupsi Videotron
Thursday, 24 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan menghadirkan...
Gedung PBB "Kecipratan" Dana SKRT dari Anggoro
Wednesday, 23 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Selain memberikan uang US$ 45 ribu, SGD 40 ribu, dan Rp 50 juta kepada MS...
Jaksa: Mentan Suswono Terima Suap Rp 50 Juta dari Anggoro
Wednesday, 23 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Menteri...
DPR Terima Rp 105 Juta dan SGD 85 Ribu Lebih dari Anggoro
Wednesday, 23 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Anggoro Widjojo, pemilik PT Masaro Radiokom, memerintahkan anaknya, David...
Anggoro Habiskan Rp 1,1 M, SGD 92 Ribu, dan US$ 20 Ribu Sebagai Suap SKRT
Wednesday, 23 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Anggoro Widjojo, bos PT Masaro Radiokom mengeluarkan uang suap sejumlah Rp...
Jaksa Sebut MS Kaban Terima Duit dari Anggoro Widjojo
Wednesday, 23 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut MS Kaban,...
Kejagung Ringkus Petinggi Menara Ady Karya
Tuesday, 22 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Pelarian Najamudin Umar, Direktur Utama PT Menara Ady Karya berakhir setelah...
Pejabat Kemendagri Tersangka Kasus E-KTP
Tuesday, 22 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sugiharto, selaku Pejabat...
Bayu Mengaku Terima Uang dari Adhi Karya
Tuesday, 22 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Wisler Manalu mengaku pernah menerima amplop berisi uang dari PT Adhi Karya,...
KPK Penjarakan Tersangka Korupsi Dermaga Sabang
Tuesday, 22 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menjebloskan Heru...
Siapa Bakal Menyusul Hadi Poernomo di Kasus BCA?
Tuesday, 22 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Hadi Poernomo sebagai...
KPK Jadikan Ketua BPK Tersangka di Hari Purna Bakti
Monday, 21 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hadi Poernomo, Ketua Badan...
KPK Cekal Mantan Wali Kota Tegal
Monday, 21 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencekal bepergian Ikmal Jaya, mantan Wali...
Mantan Dirut Century Bantah Ada LC Fiktif
Monday, 21 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Mantan Direktur Utama Bank Century, Hermanus Hasan Muslim, membantah Letter of...
Misteri Status Hukum Putra Menkop dan UKM
Saturday, 19 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Meski nama Riefan Avrian sudah tercantum dalam dakwaan terhadap Hendra...
Anas: Tambang? Saya Beli di Pasar Rumput!
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Anas Urbaningrum membantah memiliki perusahaan tambang batubara di Kabupaten...

PSHK: Sikap Pongah Polri Hambat Penegakan Hukum

Jakarta - Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) menilai, sikap arogan Polri dengan menolak dan menghalang-halangi penggeledahan serta penyidikan kasus korupsi pengadaan alat simulasi ujian SIM di kantor Korlantas Polri, menghambat upaya penegakan hukum.

"Sikap arogan Polri seolah tidak mau tunduk di bawah undang-undang yang telah mengatur kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat membayakan dan merusak kondisi penegakan hukum, serta mengganggu sendi-sendi negara hukum," tegas Direktur Advokasi PSHK Ronald Rofiandri, di Jakarta, Senin (6/8).

Ditegaskannya, Polri tidak boleh menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan KPK. Malah seharusnya Polri menunjukkan sebagai institusi yang pro pemberantasan korupsi, bukan sebaliknya.

"Polri sebagai penegak hukum, harus taat hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Sedangkan lembaga mana yang paling berhak menyidik kasus korupsi ini, Ronald kembali menegaskan, KPK-lah yang seharusnya menyidik kasus tersebut. Hal itu  mengacu pada  UU KPK.

"Pasal 50 ayat (3) dan (4) UU No 30 tahun 2002 tentang KPK mengatur, jika KPK sudah dahulu melakukan penyidikan, maka Polri atau Kejaksaan tidak berwenang lagi, atau jika penyidikan dilakukan bersamaan, maka Polri atau Kejaksaan harus menghentikan penyidikannya," bebernya.

Menurutnya, atas dasar itu, seluruh aparat penegak hukum harus mampu berkolaborasi secara apik dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi secara serius. Langkah menghentikan penggeledahan secara sepihak, hingga menghalang-halangi proses penyitaan barang bukti diperlihatkan sejumlah petugas kepolisian, saat penyidik KPK menjalankan tugasnya seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, KPK telah mengantongi izin pengadilan.

"KPK sendiri sudah mengantongi surat penetapan pengadilan terkait izin penggeledahan, dalam rangka penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat untuk ujian SIM," pungkasnya. [IS]


Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?