GATRANEWS

Aliansi Mahasiswa Nilai Hendardji Minim Pengalaman Berantas Korupsi
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Ratusan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Penyelamat Komisi...
Usut Kasus Pemerasan, Kantor Bupati Barru Digeledah
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta,GATRAnews-Penyidik Badan Reserse dan Kriminal Polri menggeledah kantor Bupati Barru, Andi...
'Nasib' Bambang Widjojanto Menunggu Vonis Sepupu Ujang Iskandar
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta,GATRAnews-Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal...
Masih Libur Lebaran, Tersangka Kasus Kondensat Batal Diperiksa
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta,GATRAnews-Penyidik Badan Reserse dan Kriminal Polri batal memeriksa mantan Kepala BP Migas...
DKI Beri Uang Saku Bagi Personel TNI/Polri
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana memberi honor atau uang...
Dahlan: Praperadilan Tak Bisa Digugurkan
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero), tersangka Dahlan Iskan, menilai...
Sidang Perdana Mantan Anak Buah Gubernur Sumsel Digelar Rabu Lusa
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta akan menggelar sidang perdana Rizal...
KPK Belum Jadikan Anak Buah OC Kaligis Justice Collaborator
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan jika anak buah Otto Cornelis...
Sutan Bhatoegana: Tuntunan Jaksa KPK Zalim
Monday, 27 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana, menilai tuntan 11 tahun...
Sutan Bhatoegana Dituntut 11 Tahun Penjara
Monday, 27 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan...
Mahasiswa Minta Capim KPK Tak Berintegritas Mengundurkan Diri
Monday, 27 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Ratusan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Penyelamat Komisi...
Kabareskrim: Masalah Dua Hakim KY Jangan Dibesar-besarkan
Monday, 27 July 2015

Jakarta,GATRAnews-Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri (Kabareskrim) Komisaris Jenderal...
Dahlan Bingung dengan Sangkaan Kejati DKI
Monday, 27 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Dahlan Iskan mengaku bingung dengan...
Dahlan Punya Dua Alasan Praperadilankan Kejati DKI
Monday, 27 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Dahlan Iskan mempraperadilankan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dengan alasan,...
CBA Nilai Pembentukan Tim P4 Kejagung Pemborosan Anggaran
Monday, 27 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Direktur Centre of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, rencana...
PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Dahlan Iskan
Monday, 27 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Pengadian Negeri Jakarta Selatan, Senin (27/7), menggelar sidang perdana...
Kejagung Bentuk Tim P4 untuk ''Kawal'' Pejabat
Saturday, 25 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung akan membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan...
KPK Tidak Rekomendasikan KPU Coret Balon Kepala Daerah
Friday, 24 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan merekomendasikan Komisi...
Abdur Rouf Mengaku Korban Fuad Amin
Thursday, 23 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Terdakwa Abdur Rouf mengaku sebagai korban kaka iparnya, Fuad Amin Imron,...
Ipar Fuad Amin Dituntut 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 200 Juta
Thursday, 23 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut ipar Fuad...

PSHK: Sikap Pongah Polri Hambat Penegakan Hukum

Jakarta - Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) menilai, sikap arogan Polri dengan menolak dan menghalang-halangi penggeledahan serta penyidikan kasus korupsi pengadaan alat simulasi ujian SIM di kantor Korlantas Polri, menghambat upaya penegakan hukum.

"Sikap arogan Polri seolah tidak mau tunduk di bawah undang-undang yang telah mengatur kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat membayakan dan merusak kondisi penegakan hukum, serta mengganggu sendi-sendi negara hukum," tegas Direktur Advokasi PSHK Ronald Rofiandri, di Jakarta, Senin (6/8).

Ditegaskannya, Polri tidak boleh menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan KPK. Malah seharusnya Polri menunjukkan sebagai institusi yang pro pemberantasan korupsi, bukan sebaliknya.

"Polri sebagai penegak hukum, harus taat hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Sedangkan lembaga mana yang paling berhak menyidik kasus korupsi ini, Ronald kembali menegaskan, KPK-lah yang seharusnya menyidik kasus tersebut. Hal itu  mengacu pada  UU KPK.

"Pasal 50 ayat (3) dan (4) UU No 30 tahun 2002 tentang KPK mengatur, jika KPK sudah dahulu melakukan penyidikan, maka Polri atau Kejaksaan tidak berwenang lagi, atau jika penyidikan dilakukan bersamaan, maka Polri atau Kejaksaan harus menghentikan penyidikannya," bebernya.

Menurutnya, atas dasar itu, seluruh aparat penegak hukum harus mampu berkolaborasi secara apik dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi secara serius. Langkah menghentikan penggeledahan secara sepihak, hingga menghalang-halangi proses penyitaan barang bukti diperlihatkan sejumlah petugas kepolisian, saat penyidik KPK menjalankan tugasnya seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, KPK telah mengantongi izin pengadilan.

"KPK sendiri sudah mengantongi surat penetapan pengadilan terkait izin penggeledahan, dalam rangka penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat untuk ujian SIM," pungkasnya. [IS]


Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?