GATRANEWS

Kejagung Belum Pastikan Terima Pelimpahan Kasus Hadi
Thursday, 28 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung belum bisa memastikan akan menerima pelimpahan perkara Hadi...
Putusan Praperadilan Tak Berpengaruh pada Penyidikan di Kejaksaan
Thursday, 28 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Haswandi, untuk perkara...
Kejagung Periksa Bos Mega Prima Terkait Korupsi Kontrasepsi
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa Direktur PT Mega Prima Citra...
Kejagung Usut Peran PT Hakayo dalam Pengadaan Kontrasepsi
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT...
Penyidik Cecar Komedian Mastur Soal 4 Paket Program TVRI
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung mencecar komedia Mastur tentang...
Gunakan Dana Asing, ICW Diadukan ke Bareskrim Polri
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews-Indonesia Corruption Watch (ICW) dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh LSM...
Saksi Korupsi Kondensat, Mantan Dirjen Migas: No Comment
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews-Mantan Dirjen Migas Evita Legowo enggan berkomentar saat wartawan menanyakan...
Ini Tanggapan Kabareskrim Kemenangan Gugatan Praperadilan Hadi Purnomo
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews-Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Budi Waseso...
PSHK: KPK Harus Segera Sikapi Putusan Praperadilan Hadi
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera menyikapi putusan praperadilan...
Bareskrim Polri Susuri Kasus Video Porno Bocah
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews-Bareskrim Mabes Polri mulai menyusuri kasus video porno yang dilakukan oleh dua...
Abdullah Khawatir Putusan Haswandi jadi Stigma Buruk
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - ‎Mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua,...
Abdullah: Putusan Haswandi Ketidakpastian Hukum
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua,...
KPK: Dalam Putusan Haswandi Terdapat Kekhilafan
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan melakukan perlawan hukum...
Atut Jalani Pemeriksaan KPK Terkait Korupsi Alkes
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah masih harus berurusan dengan Komisi...
KPK Kembali Periksa Bupati Tanah Laut
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Bupati Tanah Laut,...
Kejagung Periksa Komedian Mastur
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa komedian Mastur, yang...
Bareskrim Periksa Mantan Dirjen Migas Besok
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews- Penyidik  Bareskrim Polri akan memeriksa mantan Direktorat Jenderal Minyak dan...
Ruki: Putusan Haswandi Bertentangan dengan UU KPK
Tuesday, 26 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Plt Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrachman Ruki menegaskan,...
Tentara Jadi Birokrat, Ahok Klaim Didukung Jenderal Moeldoko
Tuesday, 26 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengklaim mengantongi...
Putusan Haswandi Paksa KPK Moratorium Penyelidikan dan Penyidikan Korupsi
Tuesday, 26 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Putusan praperadilan Hakim tunggal Haswandi menjadikan proses penyelidikan dan...

PSHK: Sikap Pongah Polri Hambat Penegakan Hukum

Jakarta - Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) menilai, sikap arogan Polri dengan menolak dan menghalang-halangi penggeledahan serta penyidikan kasus korupsi pengadaan alat simulasi ujian SIM di kantor Korlantas Polri, menghambat upaya penegakan hukum.

"Sikap arogan Polri seolah tidak mau tunduk di bawah undang-undang yang telah mengatur kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat membayakan dan merusak kondisi penegakan hukum, serta mengganggu sendi-sendi negara hukum," tegas Direktur Advokasi PSHK Ronald Rofiandri, di Jakarta, Senin (6/8).

Ditegaskannya, Polri tidak boleh menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan KPK. Malah seharusnya Polri menunjukkan sebagai institusi yang pro pemberantasan korupsi, bukan sebaliknya.

"Polri sebagai penegak hukum, harus taat hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Sedangkan lembaga mana yang paling berhak menyidik kasus korupsi ini, Ronald kembali menegaskan, KPK-lah yang seharusnya menyidik kasus tersebut. Hal itu  mengacu pada  UU KPK.

"Pasal 50 ayat (3) dan (4) UU No 30 tahun 2002 tentang KPK mengatur, jika KPK sudah dahulu melakukan penyidikan, maka Polri atau Kejaksaan tidak berwenang lagi, atau jika penyidikan dilakukan bersamaan, maka Polri atau Kejaksaan harus menghentikan penyidikannya," bebernya.

Menurutnya, atas dasar itu, seluruh aparat penegak hukum harus mampu berkolaborasi secara apik dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi secara serius. Langkah menghentikan penggeledahan secara sepihak, hingga menghalang-halangi proses penyitaan barang bukti diperlihatkan sejumlah petugas kepolisian, saat penyidik KPK menjalankan tugasnya seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, KPK telah mengantongi izin pengadilan.

"KPK sendiri sudah mengantongi surat penetapan pengadilan terkait izin penggeledahan, dalam rangka penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat untuk ujian SIM," pungkasnya. [IS]


Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?