GATRANEWS

KPK Geledah Travel Al Amin Milik Petinggi Partai Demokrat
Saturday, 25 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor travel haji ternama PT...
AMPI: Jangan Pilih Menteri Bermasalah
Friday, 24 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia...
Kejagung Siap Hadapi Gugatan Terkait Setya Novanto Cs di Cassie Bank Bali
Friday, 24 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung siap menghadapi gugatan yang dilayangkan sejumlah pengacara...
Kejagung Intensifkan Proses Hukum Alexiat
Friday, 24 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Plt Jaksa Agung Andhi Nirwanto menegaskan, proses hukum tersangka Alexiat...
Jokowi Baiknya Pilih Jaksa Agung dari Luar Kejaksaan
Thursday, 23 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa memilih jaksa agung dari internal Kejaksaan...
Salah Ketik Tak Batalkan Dakwaan Riefan
Thursday, 23 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Majelis hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi Jakarta berpendapat bahwa...
Beda Jumlah Kerugian Tak Gugurkan Dakwaan Riefan
Thursday, 23 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Perbedan jumlah kerugian negara akibat kasus korupsi videotron di Kementerian...
Pekan Depan Jaksa Hadirkan Saksi Korupsi Putra Syarief Hasan
Thursday, 23 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan mulai...
Hakim Tolak Keberatan Putra Syarief Hasan
Thursday, 23 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi atau keberatan...
Hakim NIlai Keberatan Putra Syarief Hasan Masuk Pokok Perkara
Thursday, 23 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan, dalil tim...
PMP Desak KPK Periksa Calon Menteri Kategori Merah
Wednesday, 22 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Pergerakan Merah Putih (PMP) Indonesia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi...
Penemuan HP di Rutan KPK Bukan Kali Pertama
Wednesday, 22 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Penemuan dua buah telepon selular (HP) milik Tubagus Chaeri Wardhana (Wawan)...
Petugas Temukan HP Milik Wawan dan Bonaran di Rutan KPK
Wednesday, 22 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Dua telepon selular (HP) yang ditemukan saat sidak di Rumah Tahanan Guntur,...
Kejati DKI Kaji Putusan Banding Office Boy Hendra Saputra
Wednesday, 22 October 2014

Jakatra, GATRAnews - Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta M Adi Toegarisman akan mempelajari putusan...
KPK Geledah Rumah Mantan Gubernur Papua
Wednesday, 22 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah milik mantan Gubernur...
Basrief: Ada Sejumlah PR Jaksa Agung Era Jokowi
Wednesday, 22 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Mantan Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan, masih ada sejumlah pekerjaan...
16 Anggota Polri Gugur Saat Mengawal Pesta Demokrasi
Wednesday, 22 October 2014

Jakarta, GATRAnews-Meski meninggalkan kesan sukses dan berhasil, pesta demokrasi 2014 tetap saja...
Bupati Karawang dan Istrinya Diduga Samarkan Aset
Wednesday, 22 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya yang merupakan Anggota DPRD Karawang,...
Putri Bupati Karawang Tak Tahu Orangtuanya Terlibat TPPU
Tuesday, 21 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Putri pasangan Bupati Karawang Ade Swara-Nurlatifah, Gina F Swara, mengaku...
Pengadilan Tinggi DKI Kuatkan Vonis Wawan
Tuesday, 21 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana...

PSHK: Sikap Pongah Polri Hambat Penegakan Hukum

Jakarta - Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) menilai, sikap arogan Polri dengan menolak dan menghalang-halangi penggeledahan serta penyidikan kasus korupsi pengadaan alat simulasi ujian SIM di kantor Korlantas Polri, menghambat upaya penegakan hukum.

"Sikap arogan Polri seolah tidak mau tunduk di bawah undang-undang yang telah mengatur kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat membayakan dan merusak kondisi penegakan hukum, serta mengganggu sendi-sendi negara hukum," tegas Direktur Advokasi PSHK Ronald Rofiandri, di Jakarta, Senin (6/8).

Ditegaskannya, Polri tidak boleh menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan KPK. Malah seharusnya Polri menunjukkan sebagai institusi yang pro pemberantasan korupsi, bukan sebaliknya.

"Polri sebagai penegak hukum, harus taat hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Sedangkan lembaga mana yang paling berhak menyidik kasus korupsi ini, Ronald kembali menegaskan, KPK-lah yang seharusnya menyidik kasus tersebut. Hal itu  mengacu pada  UU KPK.

"Pasal 50 ayat (3) dan (4) UU No 30 tahun 2002 tentang KPK mengatur, jika KPK sudah dahulu melakukan penyidikan, maka Polri atau Kejaksaan tidak berwenang lagi, atau jika penyidikan dilakukan bersamaan, maka Polri atau Kejaksaan harus menghentikan penyidikannya," bebernya.

Menurutnya, atas dasar itu, seluruh aparat penegak hukum harus mampu berkolaborasi secara apik dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi secara serius. Langkah menghentikan penggeledahan secara sepihak, hingga menghalang-halangi proses penyitaan barang bukti diperlihatkan sejumlah petugas kepolisian, saat penyidik KPK menjalankan tugasnya seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, KPK telah mengantongi izin pengadilan.

"KPK sendiri sudah mengantongi surat penetapan pengadilan terkait izin penggeledahan, dalam rangka penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat untuk ujian SIM," pungkasnya. [IS]


Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?