GATRANEWS

Edi Darnadi Usulkan Presiden Jabat Ketua KPK
Saturday, 28 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Purnawirawan Edi Darnadi mengusulkan...
15 Anak Buah Santoso Diciduk Dalam Operasi Camat
Friday, 27 March 2015

Jakarta, GATRAnews-Pihak kepolisian menciduk 15 anak buah Santoso selama melakukan operasi Camat di...
12 WNI Terduga ISIS Hendak Ikut Suaminya di Suriah
Friday, 27 March 2015

Jakarta, GATRAnews-Sebanyak 12 Warga Negara Indonesia (WNI) akhirnya tiba di Bandara...
Dijerat Kasus Payment Gateway, Denny: Semua Itu Demi Publik
Friday, 27 March 2015

Jakarta, GATRAnews-Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana menjalani pemeriksaan di...
Denny Tepis Proyek 'Payment Gateaway' Untungkan Vendor
Friday, 27 March 2015

Jakarta, GATRAnews-Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana menjalani pemeriksaan di...
Korupsi Payment Gateaway, Denny Bantah Ada Kerugian Negara
Friday, 27 March 2015

Jakarta, GATRAnews-Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana membantah ada kerugian...
KPK Takkan Kebut Penyidikan Demi Batalkan Praperadilan SDA
Friday, 27 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan mempercepat penyidikan perkara...
PN Jaksel: Praperadilan Sutan Otomatis Gugur
Friday, 27 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Made Sutrisna, memastikan bahwa...
Kuasa Hukum SDA: Upaya KPK Bakal Sia-Sia
Friday, 27 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Kuasa hukum tersangka Suryadharma Ali (SDA), Andreas Nahot Silitonga, menilai,...
KPK Periksa Dua Karyawan BCA, Saksi Kasus Nazaruddin
Friday, 27 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua karyawan Bank Central Asia...
Airin Jalani Pemeriksaan Kasus Korupsi Puskesmas
Friday, 27 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa Wali Kota Tangerang Selatan...
Kejagung Tahan Tersangka TransJakarta Cheng Chong Kyeon
Friday, 27 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung menjebloskan tersangka Cheng Chong...
KPK Segera Tindaklajuti Laporan ICW
Friday, 27 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti pengaduan Indonesia...
ICW Minta KPK Seret Seluruh Pelaku Korupsi APBD DKI
Thursday, 26 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...
ICW: Tiga Penyelewengan APBD DKI Rugikan Negara Rp 278 M
Thursday, 26 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga telah terjadi tindak pidana korupsi...
ICW Laporkan Korupsi APBD DKI ke KPK
Thursday, 26 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Indonesia Corruption Watch (ICW) melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...
Emrus: Ucapan Ahok Lebih Bahaya Daripada Korupsi
Thursday, 26 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai gaya bicara Gubernur Basuki...
Kuasa Hukum Sutan Nilai KPK Sok Tahu
Thursday, 26 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Kuasa hukum tersangka Sutan Bhatoegana, Rahmat Harahap menyebut Komisi...
KPK Periksa Dua Dosen Unsri
Thursday, 26 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua dosen Fakultas Teknik Sipil...
KPK Panggil Chairun Nisa Terkait Kasus SDA
Thursday, 26 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Anggota DPR RI...

PSHK: Sikap Pongah Polri Hambat Penegakan Hukum

Jakarta - Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) menilai, sikap arogan Polri dengan menolak dan menghalang-halangi penggeledahan serta penyidikan kasus korupsi pengadaan alat simulasi ujian SIM di kantor Korlantas Polri, menghambat upaya penegakan hukum.

"Sikap arogan Polri seolah tidak mau tunduk di bawah undang-undang yang telah mengatur kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat membayakan dan merusak kondisi penegakan hukum, serta mengganggu sendi-sendi negara hukum," tegas Direktur Advokasi PSHK Ronald Rofiandri, di Jakarta, Senin (6/8).

Ditegaskannya, Polri tidak boleh menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan KPK. Malah seharusnya Polri menunjukkan sebagai institusi yang pro pemberantasan korupsi, bukan sebaliknya.

"Polri sebagai penegak hukum, harus taat hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Sedangkan lembaga mana yang paling berhak menyidik kasus korupsi ini, Ronald kembali menegaskan, KPK-lah yang seharusnya menyidik kasus tersebut. Hal itu  mengacu pada  UU KPK.

"Pasal 50 ayat (3) dan (4) UU No 30 tahun 2002 tentang KPK mengatur, jika KPK sudah dahulu melakukan penyidikan, maka Polri atau Kejaksaan tidak berwenang lagi, atau jika penyidikan dilakukan bersamaan, maka Polri atau Kejaksaan harus menghentikan penyidikannya," bebernya.

Menurutnya, atas dasar itu, seluruh aparat penegak hukum harus mampu berkolaborasi secara apik dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi secara serius. Langkah menghentikan penggeledahan secara sepihak, hingga menghalang-halangi proses penyitaan barang bukti diperlihatkan sejumlah petugas kepolisian, saat penyidik KPK menjalankan tugasnya seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, KPK telah mengantongi izin pengadilan.

"KPK sendiri sudah mengantongi surat penetapan pengadilan terkait izin penggeledahan, dalam rangka penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat untuk ujian SIM," pungkasnya. [IS]


Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?