GATRANEWS

Komnas HAM Juga Selidiki Dugaan Kriminalisasi 3 Pimpinan KPK
Tuesday, 27 January 2015

Jakarta, GATRAnews- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah membentuk tim penyelidikan...
Komnas HAM Akan Panggil Wakapolri dan Kabareskrim
Tuesday, 27 January 2015

Jakarta, GATRAnews- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah membentuk tim yang akan...
Kuasa Hukum BG Bantah Kliennya Tentukan Cawapres
Tuesday, 27 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Fredrich Yunadi, kuasa hukum tersangka Komjen Pol Budi Gunawan (BG) membantah...
Johan: Jangan Minta KPK Menyerang Balik
Tuesday, 27 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menegakkan hukum atas dasar serangan...
Kejagung Siapkan 6 Jaksa Senior untuk Perkara BW
Tuesday, 27 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung menyiapkan enam jaksa senior untuk menangani perkara tersangka...
KPK Berikan Pendampingan Hukum Kepada BW
Tuesday, 27 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberikan pendampingan hukum terhadap...
KPK vs Polri Memanas, Jokowi Kembali Datangi Balai Kota
Monday, 26 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Saat polemik KPK vs Polri memuncak, Presiden Joko Widodo kembali ke Balai Kota...
BW Dikriminalisasi Setelah Tersangkakan Seseorang
Monday, 26 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) menegaskan bahwa penetapannya sebagai...
Sebut 'Rakyat Tidak Jelas,' Menko Polhukam Dipolisikan
Monday, 26 January 2015

Jakarta, GATRAnews-Beberapa pengacara mempolisikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan...
Hasyim: Sekarang Sudah Menjurus pada Penghancuran KPK
Monday, 26 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Hasyim Muzadi menilai, apa...
BW: Seorang Pemimpin Harus Berani Ambil Risiko
Monday, 26 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menegaskan...
BKPM: Kisruh KPK-Polri Tak Ganggu Investasi
Monday, 26 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani memastikan...
BW Bakal Laporkan Balik Sugianto
Monday, 26 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) akan...
Jokowi Didesak Periksa Men-ESDM Soal Perpanjangan Izin Freeport
Monday, 26 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Indonesia Mining and Energi Studies (IMES) mendesak Presiden Joko Widodo...
Peradi Minta Polri Hormati UU Advokat
Monday, 26 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) meminta Polri agar menghormati hukum...
Politisi Golkar Ini Minta Jokowi Tegas Sikapi Kisruh KPK-Polri
Monday, 26 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo meminta Presiden Joko Widodo tegas...
Darwinsyah: Investigasi Dugaan Komjen BG Tentukan Cawapres
Monday, 26 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua Program Studi Magister Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pembangunan...
PSHK Desak Jokowi Tegas Hentikan Serangan Balik Terhadap KPK
Saturday, 24 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meminta Presiden Joko Widodo...
Polri Pastikan Takkan Geledah KPK
Saturday, 24 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Polri memastikan tidak akan menggeledah kantor Komisi Pemberantasan Korupsi...
Adnan Dipolisikan, KPK Terancam ''Lumpuh''
Saturday, 24 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam "lumpuh" jika semua komisionernya...
Error
  • There was a problem loading image Johan2-KPK%20(2)-Adi.jpg
  • There was a problem loading image Bambang_Soesatyo_AdiWijaya%20(4).jpg

PSHK: Sikap Pongah Polri Hambat Penegakan Hukum

Jakarta - Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) menilai, sikap arogan Polri dengan menolak dan menghalang-halangi penggeledahan serta penyidikan kasus korupsi pengadaan alat simulasi ujian SIM di kantor Korlantas Polri, menghambat upaya penegakan hukum.

"Sikap arogan Polri seolah tidak mau tunduk di bawah undang-undang yang telah mengatur kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat membayakan dan merusak kondisi penegakan hukum, serta mengganggu sendi-sendi negara hukum," tegas Direktur Advokasi PSHK Ronald Rofiandri, di Jakarta, Senin (6/8).

Ditegaskannya, Polri tidak boleh menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan KPK. Malah seharusnya Polri menunjukkan sebagai institusi yang pro pemberantasan korupsi, bukan sebaliknya.

"Polri sebagai penegak hukum, harus taat hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Sedangkan lembaga mana yang paling berhak menyidik kasus korupsi ini, Ronald kembali menegaskan, KPK-lah yang seharusnya menyidik kasus tersebut. Hal itu  mengacu pada  UU KPK.

"Pasal 50 ayat (3) dan (4) UU No 30 tahun 2002 tentang KPK mengatur, jika KPK sudah dahulu melakukan penyidikan, maka Polri atau Kejaksaan tidak berwenang lagi, atau jika penyidikan dilakukan bersamaan, maka Polri atau Kejaksaan harus menghentikan penyidikannya," bebernya.

Menurutnya, atas dasar itu, seluruh aparat penegak hukum harus mampu berkolaborasi secara apik dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi secara serius. Langkah menghentikan penggeledahan secara sepihak, hingga menghalang-halangi proses penyitaan barang bukti diperlihatkan sejumlah petugas kepolisian, saat penyidik KPK menjalankan tugasnya seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, KPK telah mengantongi izin pengadilan.

"KPK sendiri sudah mengantongi surat penetapan pengadilan terkait izin penggeledahan, dalam rangka penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat untuk ujian SIM," pungkasnya. [IS]


Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?