GATRANEWS

KPK Selidiki Kasus Restitusi Pajak Bank Mandiri
Wednesday, 01 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyelidikan atas korupsi...
KPK Selidiki Kasus Restitusi Pajak Bank Mandiri
Wednesday, 01 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tengah menyelidiki kasus dugaan...
KPK Usut Keterlibatan Alex Noerdin di Mark Up Gedung Serba Guna
Tuesday, 30 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelisik indikasi keterlibatan...
KPK Jebloskan Bos PT Bukit Jonggol Asri ke Penjara
Tuesday, 30 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Kwee Cahyadi Kumala (KCK) alias Swie Teng alias Cahyadi Kumala mulai Selasa...
Bos PT Bukit Jonggol Asri Jadi Tersangka Korupsi
Tuesday, 30 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kwee Cahyadi Kumala (KCK) alias...
Mutasi Jabatan di Wilyah Hukum Polda Metro Jaya
Tuesday, 30 September 2014

Jakarta, GATRAnews-Gerbong jabatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya kembali bergeser. Sesuai...
Panglima TNI: Investigasi Bentrokan di Batam Hampir Final, Tunggu Saja‏
Tuesday, 30 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Kasus bentrokan antara aparat Brimob dan TNI di depan Mako Brimob Batam,...
Bupati Biak Numfor Dituntut 6 Tahun Penjara
Tuesday, 30 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Yesaya...
Jaksa Tuntut Penyuap Bupati Numfor 4 Tahun Penjara
Tuesday, 30 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut terdakwa...
KPK Umumkan Status Tersangka Kadinas PU Sumsel
Monday, 29 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya resmi mengumumkan status Rizal...
Kejagung Isyaratkan Segera Tahan 3 Tersangka Korupsi Patal Bekasi
Saturday, 27 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung mengisyaratkan segera menahan 3 tersangka kasus dugaan korupsi...
Mantan Petinggi Freeport Akui Komunikasi dengan Gubernur Papua
Saturday, 27 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Armando Mahle, mantan Direktur Utama PT Freeport Indonesia, mengakui pernah...
Freeport Ambil Keuntungan dari PLTA Papua
Saturday, 27 September 2014

Jakarta, GATRAnews - PT Freeport Indonesia bakal mengambil keuntungan terbesar dari proyek...
Polri Didesak Segera Ungkap Pembunuh Auditor BPKP
Saturday, 27 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Loncar Sitinjak, kuasa hukum keluarga Krisman Irianto, auditor Badan Pengawas...
Gubernur Annas dan Pengusaha Jadi Tersangka Korupsi
Friday, 26 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Gubernur Riau Annas...
Cabup dan Cawabup Lebak Tersangka Kasus Suap Akil
Friday, 26 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut pihak-pihak yang terlibat...
Hakim Pertanyakan Novum Mantan Jaksa Urip
Friday, 26 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Majelis hakim mempertanyakan sikap Urip Tri Gunawan, mantan jaksa yang menjadi...
KPK Sita Milyaran Rupiah dan Mobil pada OTT Annas
Friday, 26 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang...
KY: Putusan Anas Urbaningrum Sesuai Fakta Persidangan
Friday, 26 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Yudisial (KY) menyatakan bahwa putusan mejelis hakim Pengadilan Tindak...
Siapakah Pemilik Rumah Tempat OTT Annas?
Friday, 26 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selain belum mau menyampaikan jati diri...

PSHK: Sikap Pongah Polri Hambat Penegakan Hukum

Jakarta - Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) menilai, sikap arogan Polri dengan menolak dan menghalang-halangi penggeledahan serta penyidikan kasus korupsi pengadaan alat simulasi ujian SIM di kantor Korlantas Polri, menghambat upaya penegakan hukum.

"Sikap arogan Polri seolah tidak mau tunduk di bawah undang-undang yang telah mengatur kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat membayakan dan merusak kondisi penegakan hukum, serta mengganggu sendi-sendi negara hukum," tegas Direktur Advokasi PSHK Ronald Rofiandri, di Jakarta, Senin (6/8).

Ditegaskannya, Polri tidak boleh menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan KPK. Malah seharusnya Polri menunjukkan sebagai institusi yang pro pemberantasan korupsi, bukan sebaliknya.

"Polri sebagai penegak hukum, harus taat hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Sedangkan lembaga mana yang paling berhak menyidik kasus korupsi ini, Ronald kembali menegaskan, KPK-lah yang seharusnya menyidik kasus tersebut. Hal itu  mengacu pada  UU KPK.

"Pasal 50 ayat (3) dan (4) UU No 30 tahun 2002 tentang KPK mengatur, jika KPK sudah dahulu melakukan penyidikan, maka Polri atau Kejaksaan tidak berwenang lagi, atau jika penyidikan dilakukan bersamaan, maka Polri atau Kejaksaan harus menghentikan penyidikannya," bebernya.

Menurutnya, atas dasar itu, seluruh aparat penegak hukum harus mampu berkolaborasi secara apik dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi secara serius. Langkah menghentikan penggeledahan secara sepihak, hingga menghalang-halangi proses penyitaan barang bukti diperlihatkan sejumlah petugas kepolisian, saat penyidik KPK menjalankan tugasnya seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, KPK telah mengantongi izin pengadilan.

"KPK sendiri sudah mengantongi surat penetapan pengadilan terkait izin penggeledahan, dalam rangka penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat untuk ujian SIM," pungkasnya. [IS]


Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?