GATRANEWS

Polisi Imbau Masyarakat Tidak Berpawai Malam Takbiran
Friday, 25 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengimbau masyarakat untuk tidak...
Jokowi-JK Desak Polri Tangkap Big Boss Obor Rakyat
Friday, 25 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Calon presiden dan wapres terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK)...
Lho...Peradi Minta Presiden Jokowi Bubarkan KPK‏!
Friday, 25 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Ketua Persatuan Advokat Indonesia (Peradi), Otto Hasibuan berharap akan ada...
Selidiki SKL BLBI, KPK Bakal Panggil Megawati?
Thursday, 24 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Sejumlah pengemplang Bantuan Likuiditas Bantuan Bank Indonesia (BLBI), tak...
Anas: Gara-Gara Ruhut "Poltak", Jokowi Menang
Thursday, 24 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Anas Urbaningrum kembali bertemu dengan Ruhut "Poltak" Sitompul, mantan...
Jokowi Siap Penuhi Panggilan Polri Usai Lebaran
Thursday, 24 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak memenuhi panggilan penyidik Polri, yang...
Kuasa Hukum: Jaksa Harusnya Tuntut Bebas Hendra Office Boy
Thursday, 24 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Ahmad Taufik, kuasa hukum Hendra Saputra menilai tuntutan 2 tahun 6 bulan dan...
Buat Makan Saja Sulit, Apalagi Bayar Uang Pengganti Rp 19 Juta
Thursday, 24 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tak hanya menuntut...
Mantan Bupati Temanggung Dihukum Tujuh Tahun Penjara
Wednesday, 23 July 2014

Semarang,  GATRAnews - Mantan Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo dijatuhi hukuman tujuh tahun...
Mantan Sekjen Kemlu Dipenjara 2,5 Tahun
Wednesday, 23 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengganjar terdakwa Sudjadnan...
Sidang Kasus Korupsi Bank DKI Digelar Pekan Depan
Wednesday, 23 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi segera menyidangkan kasus korupsi pengadaan...
Kebangkitan Indonesia Baru Laporkan Prabowo ke Bareskirm
Wednesday, 23 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Tim Hukum Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) melaporkan pasangan capres nomor...
Usai KPU, Polri Segera Jaga Ketat MK
Wednesday, 23 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Aparat Polri akan disiagakan di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK),...
Polri Selidiki Keterlibatan Jurnalis AS di Kasus Pilpres
Tuesday, 22 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Bareskrim Mabes Polri sedang mencari alat bukti permulaan untuk...
Operator Suap Akil Mochtar Ditahan KPK
Tuesday, 22 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Muhtar Ependi, tersangka yang...
KPK Cekal Tiga Orang Swasta
Monday, 21 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Direktorat Jendral (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia...
Kubu Prabowo Serahkan Foto Pertemuan Allan Nairn-Boni ke Polisi
Monday, 21 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Andre Rosiade, Anggota Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, melengkapi bukti...
Dituduh Gelapkan BBM, Buruh Lepas Mengadu ke Komnas HAM dan Mabes Polri‏
Sunday, 20 July 2014

Jakarta, GATRAnews- Seorang buruh lepas dituduh menggelapkan bahan operasional berupa solar oleh...
Polri Tangkap 56 WNA Pelaku Telephone Fraud
Saturday, 19 July 2014

Jakarta, GARTRAnews - Bareskrim Polri menjaring 56 Warga Negara Asing dari berbagai tempat di...
KPK Berani Seret Presiden Sebagai Tersangka
Saturday, 19 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menegaskan bahwa KPK,...

PSHK: Sikap Pongah Polri Hambat Penegakan Hukum

Jakarta - Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) menilai, sikap arogan Polri dengan menolak dan menghalang-halangi penggeledahan serta penyidikan kasus korupsi pengadaan alat simulasi ujian SIM di kantor Korlantas Polri, menghambat upaya penegakan hukum.

"Sikap arogan Polri seolah tidak mau tunduk di bawah undang-undang yang telah mengatur kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat membayakan dan merusak kondisi penegakan hukum, serta mengganggu sendi-sendi negara hukum," tegas Direktur Advokasi PSHK Ronald Rofiandri, di Jakarta, Senin (6/8).

Ditegaskannya, Polri tidak boleh menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan KPK. Malah seharusnya Polri menunjukkan sebagai institusi yang pro pemberantasan korupsi, bukan sebaliknya.

"Polri sebagai penegak hukum, harus taat hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Sedangkan lembaga mana yang paling berhak menyidik kasus korupsi ini, Ronald kembali menegaskan, KPK-lah yang seharusnya menyidik kasus tersebut. Hal itu  mengacu pada  UU KPK.

"Pasal 50 ayat (3) dan (4) UU No 30 tahun 2002 tentang KPK mengatur, jika KPK sudah dahulu melakukan penyidikan, maka Polri atau Kejaksaan tidak berwenang lagi, atau jika penyidikan dilakukan bersamaan, maka Polri atau Kejaksaan harus menghentikan penyidikannya," bebernya.

Menurutnya, atas dasar itu, seluruh aparat penegak hukum harus mampu berkolaborasi secara apik dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi secara serius. Langkah menghentikan penggeledahan secara sepihak, hingga menghalang-halangi proses penyitaan barang bukti diperlihatkan sejumlah petugas kepolisian, saat penyidik KPK menjalankan tugasnya seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, KPK telah mengantongi izin pengadilan.

"KPK sendiri sudah mengantongi surat penetapan pengadilan terkait izin penggeledahan, dalam rangka penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat untuk ujian SIM," pungkasnya. [IS]


Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?