GATRANEWS

Misteri Status Hukum Putra Menkop dan UKM
Saturday, 19 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Meski nama Riefan Avrian sudah tercantum dalam dakwaan terhadap Hendra...
Anas: Tambang? Saya Beli di Pasar Rumput!
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Anas Urbaningrum membantah memiliki perusahaan tambang batubara di Kabupaten...
Terdakwa Korupsi PLN Dijamin Uang Negara
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Ermawan Arif Budiman (EAB), mantan Kepala Sektor PT PLN Belawan sedikit bisa...
Akil Khawatir Pecakannya Dengan Wawan Disadap KPK
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi terdakwa...
Jaksa Sebut Reifan Nikmati Duit Korupsi Videotron
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum dalam dakwaan terhadap Hendra Saputra, sebagai Direktur PT...
Setelah Proyek Videotron Selesai, Hendra Diberi Rp 19 Juta
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum, dalam surat dakwaan terhadap Hendra Saputra, menyebutkan...
Riefan Bakal Didakwa Terlibat Korupsi Videotron
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa...
Hendra: Riefan Harus Jadi Tersangka
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Hendra Saputra, "Direktur" PT Imaji Media, usai menjalani sidang dakwaan kasus...
Putra Syarief Hasan Bakal Jadi Tersangka?
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Riefan Avran, putra Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Syarief...
Polisi Dalami Motif Pembunuhan Mayat di Dalam Karung
Wednesday, 16 April 2014

Bandung, GATRAnews - Tim penyidik Polres Bandung dan Polda Jawa Barat masih mendalami kronologis...
Polisi-KPK Dikabarkan Tangkap Perwira di Ditlantas Polda Metro Jaya
Wednesday, 16 April 2014

Jakarta, GATRAnews- Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, mendesak Kapolri dan...
Soetrisno: Rakyat Bisa Korupsi Bareng Calon Penguasa
Wednesday, 16 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Soetrisno Bachir mengatakan, praktek korupsi kini bukan hanya monopoli...
Mantan Ketum PAN Jual Rumah pada Wawan Rp 1,8 M
Wednesday, 16 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir mengakui...
MAKI Desak Kapolri Selidiki Lelang TNKB
Wednesday, 16 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Kapolri Jenderal Polisi...
MAKI Sinyalir Lelang TNKB Sengaja Direkayasa
Wednesday, 16 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Lelang pengadaan umum pengadaan bahan baku Tanda Nomor Kendaraan Bermotor...
Penyidik Kejangung Sita Mobil Mewah dari Rumah PNS KY
Wednesday, 16 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung menyita satu mobil mewah, Moris (Mini...
Pengacara: Atut Bakal Ungkap Pemberian "Mahar" Rp 1,2 M ke Rano Karno
Wednesday, 16 April 2014

Jakarta, GATRAnews - TB Sukatma, kuasa hukum Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, mengatakan bahwa...
Arief Taufiqurahman Sebut Soal ''Dana Pengamanan'' Rp 2 M untuk KPK
Wednesday, 16 April 2014

Jakarta, GATRAnews - M Arief Taufiqurahman, mantan Manajer Pemasaran PT Adhi Karya, dalam...
Kejagung Tahan Seorang Tersangka Korupsi Kementan
Tuesday, 15 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung menahan Zaenal Fahmi, setelah dilakukan...
Ratu Atut Segera Disidang
Tuesday, 15 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Ratu Atut Chosiyah (RAC) dalam waktu dekat ini segera dihadapkan ke meja hijau...

PSHK: Sikap Pongah Polri Hambat Penegakan Hukum

Jakarta - Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) menilai, sikap arogan Polri dengan menolak dan menghalang-halangi penggeledahan serta penyidikan kasus korupsi pengadaan alat simulasi ujian SIM di kantor Korlantas Polri, menghambat upaya penegakan hukum.

"Sikap arogan Polri seolah tidak mau tunduk di bawah undang-undang yang telah mengatur kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat membayakan dan merusak kondisi penegakan hukum, serta mengganggu sendi-sendi negara hukum," tegas Direktur Advokasi PSHK Ronald Rofiandri, di Jakarta, Senin (6/8).

Ditegaskannya, Polri tidak boleh menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan KPK. Malah seharusnya Polri menunjukkan sebagai institusi yang pro pemberantasan korupsi, bukan sebaliknya.

"Polri sebagai penegak hukum, harus taat hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Sedangkan lembaga mana yang paling berhak menyidik kasus korupsi ini, Ronald kembali menegaskan, KPK-lah yang seharusnya menyidik kasus tersebut. Hal itu  mengacu pada  UU KPK.

"Pasal 50 ayat (3) dan (4) UU No 30 tahun 2002 tentang KPK mengatur, jika KPK sudah dahulu melakukan penyidikan, maka Polri atau Kejaksaan tidak berwenang lagi, atau jika penyidikan dilakukan bersamaan, maka Polri atau Kejaksaan harus menghentikan penyidikannya," bebernya.

Menurutnya, atas dasar itu, seluruh aparat penegak hukum harus mampu berkolaborasi secara apik dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi secara serius. Langkah menghentikan penggeledahan secara sepihak, hingga menghalang-halangi proses penyitaan barang bukti diperlihatkan sejumlah petugas kepolisian, saat penyidik KPK menjalankan tugasnya seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, KPK telah mengantongi izin pengadilan.

"KPK sendiri sudah mengantongi surat penetapan pengadilan terkait izin penggeledahan, dalam rangka penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat untuk ujian SIM," pungkasnya. [IS]


Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?