GATRANEWS

KPK Ingatkan Jokowi Agar Konsisten Berantas Korupsi
Tuesday, 21 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Presiden Republik Indonesia...
KPK Kini Leluasa Periksa Boediono Terkait Korupsi Century
Tuesday, 21 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan lebih mudah memanggil dan...
MAKI Sarankan KPK Buat 3 Kriteria Calon Menteri
Saturday, 18 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menyarankan Komisi Pemberantasan...
KPK Selidiki Keterangan Annas Soal Zulkifli Hasan
Saturday, 18 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus korupsi pengajuan...
Annas: Zulkifli Hasan Rekomendasikan Perubahan Fungsi Hutan
Friday, 17 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Annas Maamun, Gunernur Riau yang menjadi tersangka kasus korupsi alih fungsi...
Johan Budi Dilantik Jadi Deputi Pencegahan KPK
Friday, 17 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Johan Budi resmi menduduki jabatan barunya sebagai Deputi Pencegahan Komisi...
KPK Segera Bertemu Pemerintahan Jokowi
Friday, 17 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera bertemu pemerintah baru di...
Airin Hormati Proses Hukum Kasus Keluarganya
Friday, 17 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Dyani mengaku menghormati proses...
Saksi: Kemenhut Terima Usulan Annas Maamun
Friday, 17 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Masyhud, Direktur Perencanaan Kawasan Hutan Direktorat Jendral Planologi...
Jaksa Minta Majelis Lanjutkan Perkara Korupsi Putra Menkop
Thursday, 16 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyanggah semua eksepsi...
BW Siap Ladeni Bonaran Yang Laporkan Dirinya ke KPK
Thursday, 16 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW)...
Pejabat PU Sumsel Diperiksa Terkait Kasus Wisma Atlet
Thursday, 16 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Aminuddin, Kepala Unit Pengelola...
Usut Korupsi Alkes Banten, KPK Periksa Zulkifli
Thursday, 16 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Zulkifli untuk...
KPK Periksa Anak Bos Sentul City Terkait Suap Alih Fungsi Hutan
Thursday, 16 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Daniel Otto Kumala, anak Direktur...
KPK Periksa Dua Petinggi Kemenhut
Thursday, 16 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua petinggi Kementerian...
KPK Periksa Liza Terkait Korupsi di Palembang
Thursday, 16 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Liza Merliani Sako untuk memintai...
Kuasa Hukum Udar Keukeuh Ingin Hadirkan Jokowi di Sidang
Wednesday, 15 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Kuasa hukum tersangka Udar Pristono keukeuh (bersikeras) ingin menghadirkan...
Eggy Ajukan 31 Bukti Bahwa Penahanan Udar Tidak Sah
Wednesday, 15 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Eggy Sudjana, kuasa hukum tersangka Udar Pristono, menilai bahwa penetapan...
KPK Panggil Mantan Bupati Lebak dan Hakim MK Terkait Korupsi Amir Hamzah
Wednesday, 15 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil beberapa orang penting untuk...
Polisi dan Pimpinan Koran di Riau Diperiksa KPK
Wednesday, 15 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa saksi-saksi untuk mengungkap...

PSHK: Sikap Pongah Polri Hambat Penegakan Hukum

Jakarta - Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) menilai, sikap arogan Polri dengan menolak dan menghalang-halangi penggeledahan serta penyidikan kasus korupsi pengadaan alat simulasi ujian SIM di kantor Korlantas Polri, menghambat upaya penegakan hukum.

"Sikap arogan Polri seolah tidak mau tunduk di bawah undang-undang yang telah mengatur kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat membayakan dan merusak kondisi penegakan hukum, serta mengganggu sendi-sendi negara hukum," tegas Direktur Advokasi PSHK Ronald Rofiandri, di Jakarta, Senin (6/8).

Ditegaskannya, Polri tidak boleh menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan KPK. Malah seharusnya Polri menunjukkan sebagai institusi yang pro pemberantasan korupsi, bukan sebaliknya.

"Polri sebagai penegak hukum, harus taat hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Sedangkan lembaga mana yang paling berhak menyidik kasus korupsi ini, Ronald kembali menegaskan, KPK-lah yang seharusnya menyidik kasus tersebut. Hal itu  mengacu pada  UU KPK.

"Pasal 50 ayat (3) dan (4) UU No 30 tahun 2002 tentang KPK mengatur, jika KPK sudah dahulu melakukan penyidikan, maka Polri atau Kejaksaan tidak berwenang lagi, atau jika penyidikan dilakukan bersamaan, maka Polri atau Kejaksaan harus menghentikan penyidikannya," bebernya.

Menurutnya, atas dasar itu, seluruh aparat penegak hukum harus mampu berkolaborasi secara apik dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi secara serius. Langkah menghentikan penggeledahan secara sepihak, hingga menghalang-halangi proses penyitaan barang bukti diperlihatkan sejumlah petugas kepolisian, saat penyidik KPK menjalankan tugasnya seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, KPK telah mengantongi izin pengadilan.

"KPK sendiri sudah mengantongi surat penetapan pengadilan terkait izin penggeledahan, dalam rangka penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat untuk ujian SIM," pungkasnya. [IS]


Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?