GATRANEWS

Jaksa Agung: Kasus AS dan BW Tetap Lanjut
Monday, 02 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, kasus Ketua dan Wakil Ketua Komisi...
Kejagung Bakal Kembalikan Kasus BG ke Mabes Polri?
Monday, 02 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan kasus Komjen Pol Budi...
Kejagung, KPK, dan Polri Bentuk Tim Pelimpahan Kasus BG
Monday, 02 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Tiga lembaga hukum, yakni Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),...
Kabareskrim Bantah Kasus BG Bakal Dibarter dengan AS dan BW
Monday, 02 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Budi Waseso membantah diserahkannya kasus...
Bingung, Syahrini dan Hotman Salah Masuk Pintu
Monday, 02 March 2015

Jakarta, GATRAnews-Penyidik Bareskrim Polri akhirnya memeriksa artis seksi Syahrini sebagai saksi...
IHCS Desak Polri Ungkap Pembunuh Petani di Jambi
Monday, 02 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) mendesak Polri...
KPK Siap Usut Jika Ada Politik Uang di Kongres PAN
Sunday, 01 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti jika ada laporan...
Fuad Amin Utang Rp 5 M untuk Kondomium Bali
Saturday, 28 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua DPRD Bangkalan non-aktif Fuad Amin Imron, yang menjadi tersangka kasus...
KPK Beri Bantuan Hukum Bagi Abraham Samad
Saturday, 28 February 2015

Jakatra, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberikan bantuan hukum kepada Ketua...
Kuasa Hukum Samad Tolak Komentari Sangkaan Baru
Saturday, 28 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Kuasa hukum Abraham Samad (AS), Dadang Trisasongko, menyatakan tidak mempunyai...
KPK Optimis Bisa Tangani Perkara Yang Dilaporkan Ahok
Saturday, 28 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan optimis bisa menangani perkara...
KPK Siap Usut ''Dana Siluman'' APBD DKI
Saturday, 28 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mengusut kasus "dana siluman" APBD...
Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Kontrasepsi 
Saturday, 28 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan lima orang tersangka kasus...
KPK ''Inapkan'' Mantan Gubernur Papua di Tahanan
Saturday, 28 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mulai malam ini "menginapkan" mantan...
Abraham Samad Jadi Tersangka Dalam Skandal 'Rumah Kaca'
Friday, 27 February 2015

Jakarta, GATRAnews-Penyidik Bareskrim Polri menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...
Ahok Laporkan ''Dana Siluman'' Bukan Agar Tak Dimakzulkan
Friday, 27 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Gempa 7,1 Skala Richter (SR) mengguncang Flores Timur, pada pukul 20.45 WIB,...
Ahok Yakini Terjadi Korupsi UPS
Friday, 27 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan bahwa dia...
Ahok Laporkan Dugaan Korupsi UPS ke KPK
Friday, 27 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melaporkan adanya dugaan...
Kejagung Pastikan Kasus Sudin Tata Ruang Terus Jalan
Friday, 27 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) R Widyo Pramono memastikan, kasus...
Mangkir Dua Kali, Bareskrim Polri Akan Jemput Paksa BW
Friday, 27 February 2015

Jakarta, GATRAnews-Penyidik Tindak Pidana Khusus Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri...

PSHK: Sikap Pongah Polri Hambat Penegakan Hukum

Jakarta - Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) menilai, sikap arogan Polri dengan menolak dan menghalang-halangi penggeledahan serta penyidikan kasus korupsi pengadaan alat simulasi ujian SIM di kantor Korlantas Polri, menghambat upaya penegakan hukum.

"Sikap arogan Polri seolah tidak mau tunduk di bawah undang-undang yang telah mengatur kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat membayakan dan merusak kondisi penegakan hukum, serta mengganggu sendi-sendi negara hukum," tegas Direktur Advokasi PSHK Ronald Rofiandri, di Jakarta, Senin (6/8).

Ditegaskannya, Polri tidak boleh menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan KPK. Malah seharusnya Polri menunjukkan sebagai institusi yang pro pemberantasan korupsi, bukan sebaliknya.

"Polri sebagai penegak hukum, harus taat hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Sedangkan lembaga mana yang paling berhak menyidik kasus korupsi ini, Ronald kembali menegaskan, KPK-lah yang seharusnya menyidik kasus tersebut. Hal itu  mengacu pada  UU KPK.

"Pasal 50 ayat (3) dan (4) UU No 30 tahun 2002 tentang KPK mengatur, jika KPK sudah dahulu melakukan penyidikan, maka Polri atau Kejaksaan tidak berwenang lagi, atau jika penyidikan dilakukan bersamaan, maka Polri atau Kejaksaan harus menghentikan penyidikannya," bebernya.

Menurutnya, atas dasar itu, seluruh aparat penegak hukum harus mampu berkolaborasi secara apik dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi secara serius. Langkah menghentikan penggeledahan secara sepihak, hingga menghalang-halangi proses penyitaan barang bukti diperlihatkan sejumlah petugas kepolisian, saat penyidik KPK menjalankan tugasnya seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, KPK telah mengantongi izin pengadilan.

"KPK sendiri sudah mengantongi surat penetapan pengadilan terkait izin penggeledahan, dalam rangka penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat untuk ujian SIM," pungkasnya. [IS]


Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?