GATRANEWS

Anggota MPR Paparkan Sejarah Konstitusi RI dari Masa ke Masa
Saturday, 29 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Anggota MPR RI dari Fraksi PPP Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M. Si. memaparkan...
PERADI Lakukan Pembenahan Cegah Advokat Terlibat Korupsi
Saturday, 29 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Fauzi Hasibuan mengatakan,...
Pansel KPK Mengaku Belum Tahu Satu Capim KPK Jadi Tersangka
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews-Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK)...
Delapan Capim KPK yang Diajukan, Sosok Bersih
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK)...
Pansel: Beberapa Nama Capim KPK Dapat Catatan Polri
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri memberikan catatan terhadap...
Tetapkan Satu Capim KPK Tersangka Polri Bantah Cari Bargaining
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews-Salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) ditetapkan...
Duh.. Satu Capim KPK Jadi Tersangka
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews-Penyidik Bareskrim Polri menetapkan salah satu calon pimpinan Komisi...
Bareskrim Polri Tetapkan Tersangka pada Seorang Capim KPK
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Bareskrim Mabes Polri menetapkan seorang dari 19 calon pimpinan Komisi...
Mabes Polri Koordinasi Dengan Kepolisian Taiwan Ungkap 28 WN Taiwan
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews-Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri masih menelusuri tindak pidana penipuan...
Penangkapan 28 WN Taiwan, Mabes Polri: Belum Ada Keterlibatan Negara Lain
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews-Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso...
Melemahnya Rupiah, Kabareskrim Ingatkan Tidak Ada Provokator
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews-Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komisaris Jenderal...
Melemahnya Rupiah, Kabareskrim Ingatkan Tidak Ada Provokator
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews-Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komisaris Jenderal...
Bareskrim Polri Temukan Indikasi Masalah Hukum Capim KPK
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews-Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komisaris Jenderal...
Ipar Fuad Amin Divonis 2 Tahun Penjara
Thursday, 27 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Direktur PT...
Kapolri: Kelompok Radikal Jadi Ancaman Pancasila
Thursday, 27 August 2015

Bandung, GATRAnews - Kelompok radikal menurut Kapolri, Jenderal Polisi Badrodin Haiti sebagai...
Kendala Bahasa Jadikan Sidang Fuad Amin Diselingi Tawa
Thursday, 27 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Sidang kasus suap jual-beli gas alam Bangkalan dengan terdakwa mantan Bupati...
Mabes Polri: Kita Masih Lemah dalam Cyber Security
Thursday, 27 August 2015

Jakarta, GATRAnews-Mabes Polri kembali membekuk 28 Warga Negara (WN) Taiwan karena terlibat kasus...
Thomas Lembong Janjikan Pegawai Kemendag Tidak Tersangkut Kasus Korupsi
Thursday, 27 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Perdagangan, Thomas Lembong menyatakan komitmennya untuk melakukan...
28 WN Taiwan Terlibat Penipuan Perbankan Antar Negara
Thursday, 27 August 2015

Jakarta, GATRAnews- Petugas Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri menciduk sebanyak 28 Warga...
Sidang Korupsi Fuad Amin Hadirkan 27 Saksi
Thursday, 27 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan 27...

PSHK: Sikap Pongah Polri Hambat Penegakan Hukum

Jakarta - Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) menilai, sikap arogan Polri dengan menolak dan menghalang-halangi penggeledahan serta penyidikan kasus korupsi pengadaan alat simulasi ujian SIM di kantor Korlantas Polri, menghambat upaya penegakan hukum.

"Sikap arogan Polri seolah tidak mau tunduk di bawah undang-undang yang telah mengatur kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat membayakan dan merusak kondisi penegakan hukum, serta mengganggu sendi-sendi negara hukum," tegas Direktur Advokasi PSHK Ronald Rofiandri, di Jakarta, Senin (6/8).

Ditegaskannya, Polri tidak boleh menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan KPK. Malah seharusnya Polri menunjukkan sebagai institusi yang pro pemberantasan korupsi, bukan sebaliknya.

"Polri sebagai penegak hukum, harus taat hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Sedangkan lembaga mana yang paling berhak menyidik kasus korupsi ini, Ronald kembali menegaskan, KPK-lah yang seharusnya menyidik kasus tersebut. Hal itu  mengacu pada  UU KPK.

"Pasal 50 ayat (3) dan (4) UU No 30 tahun 2002 tentang KPK mengatur, jika KPK sudah dahulu melakukan penyidikan, maka Polri atau Kejaksaan tidak berwenang lagi, atau jika penyidikan dilakukan bersamaan, maka Polri atau Kejaksaan harus menghentikan penyidikannya," bebernya.

Menurutnya, atas dasar itu, seluruh aparat penegak hukum harus mampu berkolaborasi secara apik dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi secara serius. Langkah menghentikan penggeledahan secara sepihak, hingga menghalang-halangi proses penyitaan barang bukti diperlihatkan sejumlah petugas kepolisian, saat penyidik KPK menjalankan tugasnya seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, KPK telah mengantongi izin pengadilan.

"KPK sendiri sudah mengantongi surat penetapan pengadilan terkait izin penggeledahan, dalam rangka penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat untuk ujian SIM," pungkasnya. [IS]


Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?