GATRANEWS

Saksi Benarkan Bos Minyak Belikan Sutan Mobil Mewah
Monday, 04 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Sales PT Duta Motor, Dewi Handayani, membenarkan bahwa Direktur PT Dara...
Setelah UPS, Bareskrim Susuri Kasus Korupsi Lain
Monday, 04 May 2015

Jakarta, GATRAnews-Penyidik Bareskrim Polri masih menyusuri dugaan korupsi pada pengadaan UPS di...
Bareskrim Polri Berencana Periksa Staf Gubernur DKI
Monday, 04 May 2015

Jakarta, GATRAnews-Setelah memeriksa Wakil Metua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana, penyidik...
Beranikah Kabareskrim Periksa Jokowi Terkait UPS?
Monday, 04 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Bareskrim Mabes Polri dipastikan memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja...
Siap Dperiksa, Ahok Puji Bareskrim Setinggi Langit
Monday, 04 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (‎Ahok) menyatakan siap...
Ahok Segera Diperiksa Bareskrim Polri
Monday, 04 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri dipastikan memeriksa...
Polri Lapor KPK Jika Akan Periksa Novel Baswedan
Monday, 04 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Polri akan menginformasikan kepada jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan...
KPK Akan Beri Bantuan Hukum kepada Novel Baswedan
Monday, 04 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Kourupsi (KPK) akan memberikan bantuan hukum kepada...
Polri Hentikan Kasus Unsur KPK yang Masih Tahap Penyelidikan
Monday, 04 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan, bahwa Polri, Komisi...
Kapolri Nyatakan Tetap Akan Lanjutkan Kasus Novel
Monday, 04 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menegaskan, pihaknya akan menyelesaikan...
Kapolri Pastikan Novel Tak Akan Ditangkap Lagi
Monday, 04 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti memastikan proses hukum terhadap penyidik...
Kabareskrim: Silakan Novel Ajukan Upaya Praperadilan
Monday, 04 May 2015

Jakarta, GATRAnews-Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri (Kabareskrim), Komisaris Jenderal...
Kabareskrim: Tidak Masalah Ahok Diperiksa Sebagai Saksi
Monday, 04 May 2015

Jakarta, GATRAnews-Penyidik Bareskrim Polri rencanya akan memeriksa beberapa saksi dari lingkungan...
Kabareskrim Tegaskan Kasus Novel Jalan Terus
Monday, 04 May 2015

Jakarta, GATRAnews-Bareskrim Mabes Polri tetap melakukan pemeriksaan terhadap Novel Baswedan...
Budi Waseso Diam-diam Datangi Ahok di Balai Kota
Monday, 04 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Komjen Polisi Budi...
Aboe Bakar: Penangkapan Novel Atas Permintaan Kejagung
Saturday, 02 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsy mengatakan, penangkapan penyidik...
Novel Siap Hadapi Proses Hukum
Saturday, 02 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengaku siap...
Polri Tangguhkan Penahanan Novel Baswedan
Saturday, 02 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Polri menangguhkan penahanan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel...
Kasus Novel, KontraS: ''2004-2012 Polisi Ngapain Aja''?
Saturday, 02 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menilai, langkah...
Nasir Djamil Minta Jokowi Tak Berlebihan Sikapi Kasus Novel
Saturday, 02 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) M...

PSHK: Sikap Pongah Polri Hambat Penegakan Hukum

Jakarta - Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) menilai, sikap arogan Polri dengan menolak dan menghalang-halangi penggeledahan serta penyidikan kasus korupsi pengadaan alat simulasi ujian SIM di kantor Korlantas Polri, menghambat upaya penegakan hukum.

"Sikap arogan Polri seolah tidak mau tunduk di bawah undang-undang yang telah mengatur kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat membayakan dan merusak kondisi penegakan hukum, serta mengganggu sendi-sendi negara hukum," tegas Direktur Advokasi PSHK Ronald Rofiandri, di Jakarta, Senin (6/8).

Ditegaskannya, Polri tidak boleh menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan KPK. Malah seharusnya Polri menunjukkan sebagai institusi yang pro pemberantasan korupsi, bukan sebaliknya.

"Polri sebagai penegak hukum, harus taat hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Sedangkan lembaga mana yang paling berhak menyidik kasus korupsi ini, Ronald kembali menegaskan, KPK-lah yang seharusnya menyidik kasus tersebut. Hal itu  mengacu pada  UU KPK.

"Pasal 50 ayat (3) dan (4) UU No 30 tahun 2002 tentang KPK mengatur, jika KPK sudah dahulu melakukan penyidikan, maka Polri atau Kejaksaan tidak berwenang lagi, atau jika penyidikan dilakukan bersamaan, maka Polri atau Kejaksaan harus menghentikan penyidikannya," bebernya.

Menurutnya, atas dasar itu, seluruh aparat penegak hukum harus mampu berkolaborasi secara apik dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi secara serius. Langkah menghentikan penggeledahan secara sepihak, hingga menghalang-halangi proses penyitaan barang bukti diperlihatkan sejumlah petugas kepolisian, saat penyidik KPK menjalankan tugasnya seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, KPK telah mengantongi izin pengadilan.

"KPK sendiri sudah mengantongi surat penetapan pengadilan terkait izin penggeledahan, dalam rangka penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat untuk ujian SIM," pungkasnya. [IS]


Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?