GATRANEWS

Kejagung Kembali Geledah PT Sarimas Terkait Mobil Listrik
Tuesday, 07 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung kembali menggeledah kantor PT Sarimas...
Jaksa Jasman Opitmis Lolos Seleksi Capim KPK
Monday, 06 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) M Jasman Pandjaitan,...
Bupati Empat Lawang Ditahan, Pendukungnya Ricuh
Monday, 06 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Sejumlah pendukung Bupati Empat Lawang Budi Antoni Al Jufri dan istrinya,...
Barnabas Anggap Dakwaan Jaksa KPK Imajinatif
Monday, 06 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu membantah telah melakukan tindak pidana...
Barnabas Didakwa Perkaya Diri dan Pihak Lain Rp 43,3 M
Monday, 06 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa...
Mantan Gubernur Papua Didakwa Rugikan Negara Rp 43,3 M
Monday, 06 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu memenangkan...
Barnabas Didakwa Arahkan Perusahaannya Menangi DED PLTA
Monday, 06 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Gubernur...
Masih Berkoordinasi, Honggo Belum 'Disentuh' Bareskrim Polri
Monday, 06 July 2015

Jakarta,GATRAnews-Penyidik Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri (Bareskrim) belum melakukan...
Hengki Tak Bisa Pastikan Apartemen Udar Dibeli dari Uang Warisan
Monday, 06 July 2015

Jakarta, GARAnews - Hendrato Tri, kakak kandung terdakwa Udar Pristono, tidak bisa memastikan...
Hengki: Mertua Udar Kaya Raya
Monday, 06 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Hendrato Tri, kakak kandung terdakwa Udar Pristono, mengatakan, mertua adiknya...
Ayah Udar Belikan Anak-anaknya Tanah Sejak Udar SMP
Monday, 06 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Ayah dari terdakwa Udar Pristono, saat masih berdinas di kemiliteran...
Dukungan Pers dan Publik Ikut Renggangkan Hubungan KPK-Polri
Sunday, 05 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Selain latar belakang dan perluasan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi...
Bagir: Ada 4 Faktor Perenggang Hubungan KPK-Polri
Sunday, 05 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Pakar hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Bagir...
APKLI Minta Kapolri Kabulkan Penangguhan Penahanan 2 PKL
Sunday, 05 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun...
Pansel Capim KPK Tak Boleh Pertimbangkan Rekomendasi
Sunday, 05 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Pakar hukum pidana dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Agustinus...
Kejagung Akan Usut Keterlibatan Politikus PDIP di Kasus Hambalang
Saturday, 04 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung memastikan akan mengusut dugaan keterlibatan politikus Partai...
Ahok: Bank Daerah Selalu Jadi Kelas Bawah
Friday, 03 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Suntikan modal dalam Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk Bank DKI di APBD...
KPK Tetapkan Bupati Empat Lawang dan Istrinya Tersangka Suap Akil
Thursday, 02 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Empat Lawang Budi Antoni...
Project Manager KSO Adhi-Wika Jalani Pemeriksaan Kasus Hambalang
Thursday, 02 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung menanyakan kronologi pelaksanaan...
Sutan Bhatoegana Hampir Cerai Gara-Gara Gayanya ''Yang Tak Jelas''
Wednesday, 01 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana mengaku nyaris bercerai dengan...

PSHK: Sikap Pongah Polri Hambat Penegakan Hukum

Jakarta - Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) menilai, sikap arogan Polri dengan menolak dan menghalang-halangi penggeledahan serta penyidikan kasus korupsi pengadaan alat simulasi ujian SIM di kantor Korlantas Polri, menghambat upaya penegakan hukum.

"Sikap arogan Polri seolah tidak mau tunduk di bawah undang-undang yang telah mengatur kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat membayakan dan merusak kondisi penegakan hukum, serta mengganggu sendi-sendi negara hukum," tegas Direktur Advokasi PSHK Ronald Rofiandri, di Jakarta, Senin (6/8).

Ditegaskannya, Polri tidak boleh menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan KPK. Malah seharusnya Polri menunjukkan sebagai institusi yang pro pemberantasan korupsi, bukan sebaliknya.

"Polri sebagai penegak hukum, harus taat hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Sedangkan lembaga mana yang paling berhak menyidik kasus korupsi ini, Ronald kembali menegaskan, KPK-lah yang seharusnya menyidik kasus tersebut. Hal itu  mengacu pada  UU KPK.

"Pasal 50 ayat (3) dan (4) UU No 30 tahun 2002 tentang KPK mengatur, jika KPK sudah dahulu melakukan penyidikan, maka Polri atau Kejaksaan tidak berwenang lagi, atau jika penyidikan dilakukan bersamaan, maka Polri atau Kejaksaan harus menghentikan penyidikannya," bebernya.

Menurutnya, atas dasar itu, seluruh aparat penegak hukum harus mampu berkolaborasi secara apik dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi secara serius. Langkah menghentikan penggeledahan secara sepihak, hingga menghalang-halangi proses penyitaan barang bukti diperlihatkan sejumlah petugas kepolisian, saat penyidik KPK menjalankan tugasnya seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, KPK telah mengantongi izin pengadilan.

"KPK sendiri sudah mengantongi surat penetapan pengadilan terkait izin penggeledahan, dalam rangka penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat untuk ujian SIM," pungkasnya. [IS]


Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?