GATRANEWS

Budi Mulya Tumpahkan Kekecewan atas Putusan Hakim
Thursday, 17 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Budi Mulya melontarkan kekecewaannya, usai majelis hakim Pengadilan Tindak...
Kriminalisasi Penyelamatan Century Rugikan Negara
Saturday, 12 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Amicus Curiae (friends of the court) atau...
Pemerintah Masih Buka Kesempatan Newmont Renegosiasi‏
Saturday, 05 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Pengaduan PT Newmon Nusa Tenggara ke pengadilan internasional (arbitrase)...
Pemerintah Siap Hadapi Gugatan Newmont di Pengadilan Arbitrase‏
Thursday, 03 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Perusahaan tambang, PT Newmont Nusa Tenggara mengumumkan melalui keterangan...
Ketua KONI DKI Jakarta Dilaporkan ke Polisi
Wednesday, 02 July 2014

Jakarta, GATRAnews-Mantan Sekertaris Umum Komite Olahraga NasionaI (KONI) DKI Jakarta Periode...
Akil: Sampai Surga Saya Banding!
Tuesday, 01 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Akil Mochtar, terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang atas sejumlah sengketa...
Andi Mallarangeng Bagikan Buku "INFERNO Neraka di Bumi, Betulkah?"
Monday, 30 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Andi Alfian Mallarangeng, terdakwa kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan...
Kejagung: Kasus TransJakarta Bukan Limpahan KPK
Friday, 27 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kasus korupsi pengadaan Bus TransJakarta dan...
Ratusan Massa Desak Kejagung Periksa Jokowi
Tuesday, 24 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Ratusan massa dari berbagai elemen kembali menggelar aksi unjuk rasa mendesak...
Dinilai Tak Berarti, Akil Sampaikan Deret Prestasi dan Pengabdian
Tuesday, 24 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Terdakwa Akil Mochtar membeberkan sederet daftar riwayat hidupnya selama...
Mahasiswa Desak Kejagung Periksa Jokowi Terkait Bus TransJakarta
Monday, 23 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Sejumlah mahasiswa dari Forum Mahasiswa Anti Korupsi (Formasi) mendesak...
MA Menghukum KPK Bayar Rp 100 Juta
Friday, 13 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Mahkamah Agung (MA) mengganjar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membayar Rp...
ICW: Kejagung Harus Awasi Penangan Kasus Korupsi Daerah
Friday, 13 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Kejaksaan Agung memantau langsung...
Kejagung Tangkap Terpidana Kasus Pencabulan Anak
Thursday, 12 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Tim Gabungan Intelijen Kejagung dan Kejaksaan Negeri Kefamenanu, Kabupaten...
Anas Berharap Pengadilan Tipikor Dobrak 'Tradisi'
Thursday, 12 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Meski Anas Urbaningrum menyadari bahwa penolakan eksepsi seolah menjadi...
Jaksa Nilai Anas Tak Santun
Thursday, 12 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Tim jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai...
Jaksa Nilai Anas Seret Kasus Hukum ke Ranah Politik
Thursday, 12 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, terdakwa...
Akil Protes Disebut Beristri Dua
Thursday, 05 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Terdakwa Akil Mochtar mengajukan keberatan kepada majelis hakim yang dipimpin...
Kivlan: Jika Penculikan 13 Aktivis Dibongkar Sekarang, Kasihan Megawati
Monday, 02 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Mayjend (Purn) Kivlan Zein mengaku siap membuka kasus penculikan 13 aktivis...
Kejagung Didesak Periksa Jokowi Terkait Kasus Korupsi Bus TransJakarta‏
Monday, 02 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Aliansi Masyarakat Pengguna TransJakarta (Amanat) menggelar aksi unjuk rasa di...

Segera Sidangkan Bupati Kolaka di Pengadilan

Jakarta - Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) segera melimpahkan berkas perkara korupsi Bupati Kolaka, Provinsi Sulawesi Utara, Buhari Matta, ke pengadilan.

"Menuntut Kejagung segera melimpahkan kasus korupsi Bupati Kolaka dan tak perlu menunggu surat izin dari presiden untuk memeriksa pejabat tersebut," desak Ketua Kamerad, Vicky Fajar, di sela-sela aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung, Kamis (30/8).

Menurutnya, hal itu harus segera dilakukan dan tak perlu persetujuan presiden. Pasalnya, kasus ini sudah berjalan lebih dari setahun dan buktinya telah cukup dan jelas.

"Meminta Kejagung tak menjadikan surat izin presiden sebagai alat pelindung bagi koruptor karena bisa berlindung dari hukum di balik surat tersebut," tegasnya.

Dituturkan, pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa Kejagung telah melayangkan surat permohonan izin pemeriksaan Buhori sebagai pejabat negara terkait kasus ini.

"Namun hingga kini, Kejagung belum menerima izin presiden untuk menyelidiki dan menyidik kasus ini. Inilah yang menyebabkan kasus ini hanya berjalan di tempat. Kami khawatir, jika izin presiden itu merupakan keharusan bagi Kejagung dan Polri mengusut tindak pidana korupsi, ini bisa digunakan sebagai pelindung oleh pelaku tindak pidana korupsi," bebernya.

Padahal, imbuhnya, sebagaimana diatur Pasal 36 Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 66 jo Pasal 220 jo Pasal 289 Undang-Undang No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan, persetujuan tertulis presiden diperlukan untuk proses penyelidikan, penyidikan, dan penahanan.

"Jika persetujuan tertulis tidak ada dalam waktu 60 hari untuk Kepala Daerah dan 30 hari untuk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, maka penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan," tandasnya.

Dijelaskan, Kejagung telah menyatakan Buhari sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan biji nikel kadar rendah sebanyak 222 ribu WMT, sejak Juni 2010 lalu.

"Buhari menjual pemberian biji nikel milik Pemkab Kolaka setelah diserahkan dari PT INCO tanpa persetujuan dari DPRD Kolaka, penilaian harga, dan tidak menempuh mekanisme lelang," ungkapnya.

Menurutnya, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung saat itu, Noor Rachmad, 28 Februari 2011 memastikan, ada kerugian negara dalam kasus itu.

"Nurachmad mengungkapkan, hasil penghitungan internal Kejagung, angka kerugian negara sebesar Rp 29,957 miliar. Sedangkan pada tanggal yang sama, Rachmad menyebutkan, hasil audit BPKP menemukan kerugian negara sebesar Rp 24,183 miliar. [IS]

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?