GATRANEWS

Kejagung Minta Interpol Keluarkan Red Notice untuk Tersangka Alexiat
Friday, 31 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung akan melayangkan surat ke Interpol untuk memintanya...
Jaksa Belum Bisa Jebloskan Nikita Mirzani ke Bui
Friday, 31 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Tim jaksa eksekutor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta belum bisa mengeksekusi...
Lima Tersangka Korupsi Lampu Hama Segera Disidangkan
Thursday, 30 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksan Tinggi DKI Jakarta melimpahkan berkas lima...
Jaksa Kasasi Putusan PT atas Office Boy Hendra Saputra
Thursday, 30 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum yang menangani perkara terdakwa Hendra Saputra, office boy...
Peradi Desak Polda Metro Usut OC Kaligis Soal Pemalsuan
Thursday, 30 October 2014

Jakarta, GATRAnews-Ketua Bidang Pendidikan Khusus Profesi Advokad  Perhimpunan Advokat Indonesia...
Hakim NIlai Keberatan Putra Syarief Hasan Masuk Pokok Perkara
Thursday, 23 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan, dalil tim...
Kejati DKI Kaji Putusan Banding Office Boy Hendra Saputra
Wednesday, 22 October 2014

Jakatra, GATRAnews - Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta M Adi Toegarisman akan mempelajari putusan...
Pengadilan Tinggi DKI Kuatkan Vonis Wawan
Tuesday, 21 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana...
Kejagung: Penahanan Udar Sesuai Hukum
Wednesday, 15 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung menyatakan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan...
Pengacara Konstitusi: Sengketa Pilkada di MA Bisa Perpanjang Ketidakpastian Hukum‏
Wednesday, 15 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Penanganan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) oleh Mahkamah Agung...
Eggy Ajukan 31 Bukti Bahwa Penahanan Udar Tidak Sah
Wednesday, 15 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Eggy Sudjana, kuasa hukum tersangka Udar Pristono, menilai bahwa penetapan...
Faizal: DPR Akan Panggil Kejagung dan KPK Klarifikasi Kasus Jokowi
Sunday, 12 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Faizal Assegaf, Ketua Progres 98 mendukung DPR yang akan memanggil Kejaksaan...
Pengadilan Batalkan Putusan BANI Soal SeaWorld
Friday, 10 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan yang diajukan SeaWorld,...
KPK Terus Dalami Kasus Suap Innospec
Wednesday, 08 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Abraham Samad, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, pihaknya masih...
Kejagung Optimis Pulangkan Alexiat dari AS
Monday, 06 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Direktur Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Agung Suyadi menyatakan, pihaknya...
Kejagung Minta Interpol Kembali Tetapkan Rafat Buronan
Saturday, 04 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung telah melayangkan surat kepada Interpol agar kembali...
Hari Ini Anas Ajukan Banding
Tuesday, 30 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Terdakwa Anas Urbaningrum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi atas vonis 8...
Menkum HAM Minta Kasus Suap di Kementriannya Dilaporkan ke KPK
Monday, 29 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Amir Syamsuddin memerintahkan...
KY: Putusan Anas Urbaningrum Sesuai Fakta Persidangan
Friday, 26 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Yudisial (KY) menyatakan bahwa putusan mejelis hakim Pengadilan Tindak...
HMI Bentrok dengan Brimob Usai Sidang Anas
Wednesday, 24 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Puluhan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pendukung Anas Urbaningrum...

Segera Sidangkan Bupati Kolaka di Pengadilan

Jakarta - Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) segera melimpahkan berkas perkara korupsi Bupati Kolaka, Provinsi Sulawesi Utara, Buhari Matta, ke pengadilan.

"Menuntut Kejagung segera melimpahkan kasus korupsi Bupati Kolaka dan tak perlu menunggu surat izin dari presiden untuk memeriksa pejabat tersebut," desak Ketua Kamerad, Vicky Fajar, di sela-sela aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung, Kamis (30/8).

Menurutnya, hal itu harus segera dilakukan dan tak perlu persetujuan presiden. Pasalnya, kasus ini sudah berjalan lebih dari setahun dan buktinya telah cukup dan jelas.

"Meminta Kejagung tak menjadikan surat izin presiden sebagai alat pelindung bagi koruptor karena bisa berlindung dari hukum di balik surat tersebut," tegasnya.

Dituturkan, pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa Kejagung telah melayangkan surat permohonan izin pemeriksaan Buhori sebagai pejabat negara terkait kasus ini.

"Namun hingga kini, Kejagung belum menerima izin presiden untuk menyelidiki dan menyidik kasus ini. Inilah yang menyebabkan kasus ini hanya berjalan di tempat. Kami khawatir, jika izin presiden itu merupakan keharusan bagi Kejagung dan Polri mengusut tindak pidana korupsi, ini bisa digunakan sebagai pelindung oleh pelaku tindak pidana korupsi," bebernya.

Padahal, imbuhnya, sebagaimana diatur Pasal 36 Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 66 jo Pasal 220 jo Pasal 289 Undang-Undang No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan, persetujuan tertulis presiden diperlukan untuk proses penyelidikan, penyidikan, dan penahanan.

"Jika persetujuan tertulis tidak ada dalam waktu 60 hari untuk Kepala Daerah dan 30 hari untuk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, maka penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan," tandasnya.

Dijelaskan, Kejagung telah menyatakan Buhari sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan biji nikel kadar rendah sebanyak 222 ribu WMT, sejak Juni 2010 lalu.

"Buhari menjual pemberian biji nikel milik Pemkab Kolaka setelah diserahkan dari PT INCO tanpa persetujuan dari DPRD Kolaka, penilaian harga, dan tidak menempuh mekanisme lelang," ungkapnya.

Menurutnya, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung saat itu, Noor Rachmad, 28 Februari 2011 memastikan, ada kerugian negara dalam kasus itu.

"Nurachmad mengungkapkan, hasil penghitungan internal Kejagung, angka kerugian negara sebesar Rp 29,957 miliar. Sedangkan pada tanggal yang sama, Rachmad menyebutkan, hasil audit BPKP menemukan kerugian negara sebesar Rp 24,183 miliar. [IS]

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?