GATRANEWS

MAKI Minta Kejagung Jelaskan Proses Hukum Setya Novanto
Thursday, 18 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Kejaksaan Agung menjelaskan...
WKS Harap Pengadilan Tolak Gugatan RKK
Thursday, 18 December 2014

Jakarta, GATRAnews - PT Wira Karya Sakti (WKS) berharap Pengadilan Negeri Jambi menolak gugatan PT...
Mobil, Emas, dan Tanah Gayus Akan Dilelang Pekan Depan
Thursday, 18 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung akan melelang berbagai harta...
Putra Syarief Hasan Divonis Enam Tahun Penjara
Wednesday, 17 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menvonis Riefan Avrian,...
PT BKB Minta Tutut Bayar Rp 510 M
Wednesday, 17 December 2014

Jakarta, GATRAnews - PT Berkah Karya Bersama (BKB) meminta Siti Hadiyanti Rukmana (Tutut) membayar...
KPK Belum Akan Usut Boediono Dkk
Tuesday, 16 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum akan mengusut dugaan keterlibatan...
Kejagung Diminta Periksa Djan Farifz Terkait Rumah Pengungsi
Thursday, 11 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nusa Tenggara Timur (GEMA NTT)...
Riefan Minta Izin Pengadilan Tunjuk Penilai Aset
Thursday, 11 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Terdakwa Riefan Avrian memohon majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi...
Riefan Berharap Dihukum Ringan Seperti Office Boy Hendra
Thursday, 11 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Riefan Afrian, putra politisi Demokrat Syarief Hasan, yang menjadi terdakwa...
Besok Menteri Susi Resmikian Pengadilan Perikanan
Tuesday, 09 December 2014

Jakatra, GATRAnews - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan meresmikan Pengadilan...
Kejagung Tahan Pegawai Dinas Perhubungan DKI
Monday, 08 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung menahan Hasbi Hasibuan, tersangka kasus...
Hukuman Budi Mulya Diperberat
Monday, 08 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Budi Mulya, mantan Deputi IV...
KPK Apresiasi PT DKI Perberat Hukuman Budi Mulya
Monday, 08 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan majelis hakim banding...
Asian Agri Berharap Keadilan bagi Wajib Pajak
Saturday, 06 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Pengadilan Pajak menolak permohonan banding PT Gunung Melayu atas keputusan...
Putra Syarief Hasan Dituntut 7,5 Tahun Penjara
Thursday, 04 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Riefan Avrian, putra mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)...
MAKI: BANI Wajib Hormati PK MA Soal TPI
Wednesday, 03 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Koordinator Masyakarat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengimbau...
Menkum HAM Perintahkan Kakanwil Jabar Jelaskan PB Pollycarpus
Monday, 01 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yosanna Hamonangan Laoly...
Kejari Jaksel Diperintahkan Eksekusi Uang Pengganti Rp 100 M dari Chevron
Friday, 28 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Agung Muda Pidana Khusus R Widyo Pramono telah memerintahkan kepala...
Ada Dua Yang Hal Beratkan Vonis Akil Mochtar
Thursday, 27 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan, ada beberapa hal yang mendukung...
Hina Karutan KPK, Anas dan Akil Tak Boleh Dibesuk Sebulan
Wednesday, 26 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan bahwa terdakwa Anas Urbaningrum...

Segera Sidangkan Bupati Kolaka di Pengadilan

Jakarta - Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) segera melimpahkan berkas perkara korupsi Bupati Kolaka, Provinsi Sulawesi Utara, Buhari Matta, ke pengadilan.

"Menuntut Kejagung segera melimpahkan kasus korupsi Bupati Kolaka dan tak perlu menunggu surat izin dari presiden untuk memeriksa pejabat tersebut," desak Ketua Kamerad, Vicky Fajar, di sela-sela aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung, Kamis (30/8).

Menurutnya, hal itu harus segera dilakukan dan tak perlu persetujuan presiden. Pasalnya, kasus ini sudah berjalan lebih dari setahun dan buktinya telah cukup dan jelas.

"Meminta Kejagung tak menjadikan surat izin presiden sebagai alat pelindung bagi koruptor karena bisa berlindung dari hukum di balik surat tersebut," tegasnya.

Dituturkan, pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa Kejagung telah melayangkan surat permohonan izin pemeriksaan Buhori sebagai pejabat negara terkait kasus ini.

"Namun hingga kini, Kejagung belum menerima izin presiden untuk menyelidiki dan menyidik kasus ini. Inilah yang menyebabkan kasus ini hanya berjalan di tempat. Kami khawatir, jika izin presiden itu merupakan keharusan bagi Kejagung dan Polri mengusut tindak pidana korupsi, ini bisa digunakan sebagai pelindung oleh pelaku tindak pidana korupsi," bebernya.

Padahal, imbuhnya, sebagaimana diatur Pasal 36 Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 66 jo Pasal 220 jo Pasal 289 Undang-Undang No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan, persetujuan tertulis presiden diperlukan untuk proses penyelidikan, penyidikan, dan penahanan.

"Jika persetujuan tertulis tidak ada dalam waktu 60 hari untuk Kepala Daerah dan 30 hari untuk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, maka penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan," tandasnya.

Dijelaskan, Kejagung telah menyatakan Buhari sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan biji nikel kadar rendah sebanyak 222 ribu WMT, sejak Juni 2010 lalu.

"Buhari menjual pemberian biji nikel milik Pemkab Kolaka setelah diserahkan dari PT INCO tanpa persetujuan dari DPRD Kolaka, penilaian harga, dan tidak menempuh mekanisme lelang," ungkapnya.

Menurutnya, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung saat itu, Noor Rachmad, 28 Februari 2011 memastikan, ada kerugian negara dalam kasus itu.

"Nurachmad mengungkapkan, hasil penghitungan internal Kejagung, angka kerugian negara sebesar Rp 29,957 miliar. Sedangkan pada tanggal yang sama, Rachmad menyebutkan, hasil audit BPKP menemukan kerugian negara sebesar Rp 24,183 miliar. [IS]

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?