GATRANEWS

Johan Tak Tahu Kasus BG Dilimpahkan atau Tidak
Friday, 27 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengaku belum...
Mangkir Dua Kali, Bareskrim Polri Akan Jemput Paksa BW
Friday, 27 February 2015

Jakarta, GATRAnews-Penyidik Tindak Pidana Khusus Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri...
Sidang Praperadilan SDA Gagal Digelar 4 Maret
Thursday, 26 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Pengadilan  Negeri Jakarta Selatan batal menggelar sidang praperadilan...
Sutan Bhatoegana Praperadilankan KPK
Thursday, 26 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Sutan Bhatoegana akan mempraperadilankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...
Mandra 'Si Doel' Yakin Akan Peroleh Keadilan
Wednesday, 25 February 2015

Jakarta, GATRAnews-Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Mandra Naih terkait...
Kuasa Hukum Kwee Soal Kewenangan Pengadilan Tipikor Jakarta
Wednesday, 25 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Tim kuasa hukum terdakwa Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng menilai,...
Jaksa Agung: Myuran dan Andrew Chan Tinggal Dieksekusi
Wednesday, 25 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan, tidak ada lagi upaya hukum apa pun setelah...
KPK Tahan Dua Tersangka Suap Innospec
Tuesday, 24 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Direktur Pengolahan...
Polri Tak Punya Izin Geledah dalam Kasus BW
Tuesday, 24 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Ombudsman RI menyatakan bahwa penyidik Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim)...
KPK Minta Kejagung Tambah 55 Jaksa
Monday, 23 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) menambah...
KPK Segera Sikapi Penolakan Kasasi Putusan BG
Monday, 23 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menentukan sikap jika sudah menerima...
KPK Siap Ladeni Praperadilan Suryadharma Ali
Monday, 23 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menghadapi praperadilan...
Kuasa Hukum SDA Optimis PN Jaksel Kabulkan Permohonan
Monday, 23 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Tim kuasa hukum Suryadharma Ali (SDA) menyatakan optimis Pengadilan Negeri...
SDA Tuntut KPK Ganti Rugi Rp 1 T
Monday, 23 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Suryadharma Ali (SDA) memohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan...
Yusril Jelaskan Kesalahpahaman Soal Laporan Ical ke Polisi
Monday, 23 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Kuasa hukum Aburizal Bakrie (Ical), Yusril Ihza Mahendra, mengatakan,...
MAPI: MA Harus Anulir Putusan Praperadilan BG
Friday, 20 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPI) menyatakan bahwa Mahkamah Agung...
Busyro: KPK Wajib Ajukan PK
Thursday, 19 February 2015

Yogyakarta, GATRAnews - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas...
Putusan BANI Dalam Sengketa Kepemilikan TPI Dinilai Melawan Hukum
Tuesday, 17 February 2015

Jakarta, GATRAnews – Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam kasus sengketa...
Sarpin Tolak Perintahkan KPK Kembalikan LHA BG
Tuesday, 17 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Hakim Sarpin Rizaldi, yang mengadili sidang praperadilan pemohon Komjen Pol...
Polri Senang Putusan Praperadilan Komjen Budi Gunawan
Monday, 16 February 2015

Jakarta, GATRAnews-Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri (Kabareskrim), Komjen Budi Waseso...

Segera Sidangkan Bupati Kolaka di Pengadilan

Jakarta - Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) segera melimpahkan berkas perkara korupsi Bupati Kolaka, Provinsi Sulawesi Utara, Buhari Matta, ke pengadilan.

"Menuntut Kejagung segera melimpahkan kasus korupsi Bupati Kolaka dan tak perlu menunggu surat izin dari presiden untuk memeriksa pejabat tersebut," desak Ketua Kamerad, Vicky Fajar, di sela-sela aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung, Kamis (30/8).

Menurutnya, hal itu harus segera dilakukan dan tak perlu persetujuan presiden. Pasalnya, kasus ini sudah berjalan lebih dari setahun dan buktinya telah cukup dan jelas.

"Meminta Kejagung tak menjadikan surat izin presiden sebagai alat pelindung bagi koruptor karena bisa berlindung dari hukum di balik surat tersebut," tegasnya.

Dituturkan, pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa Kejagung telah melayangkan surat permohonan izin pemeriksaan Buhori sebagai pejabat negara terkait kasus ini.

"Namun hingga kini, Kejagung belum menerima izin presiden untuk menyelidiki dan menyidik kasus ini. Inilah yang menyebabkan kasus ini hanya berjalan di tempat. Kami khawatir, jika izin presiden itu merupakan keharusan bagi Kejagung dan Polri mengusut tindak pidana korupsi, ini bisa digunakan sebagai pelindung oleh pelaku tindak pidana korupsi," bebernya.

Padahal, imbuhnya, sebagaimana diatur Pasal 36 Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 66 jo Pasal 220 jo Pasal 289 Undang-Undang No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan, persetujuan tertulis presiden diperlukan untuk proses penyelidikan, penyidikan, dan penahanan.

"Jika persetujuan tertulis tidak ada dalam waktu 60 hari untuk Kepala Daerah dan 30 hari untuk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, maka penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan," tandasnya.

Dijelaskan, Kejagung telah menyatakan Buhari sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan biji nikel kadar rendah sebanyak 222 ribu WMT, sejak Juni 2010 lalu.

"Buhari menjual pemberian biji nikel milik Pemkab Kolaka setelah diserahkan dari PT INCO tanpa persetujuan dari DPRD Kolaka, penilaian harga, dan tidak menempuh mekanisme lelang," ungkapnya.

Menurutnya, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung saat itu, Noor Rachmad, 28 Februari 2011 memastikan, ada kerugian negara dalam kasus itu.

"Nurachmad mengungkapkan, hasil penghitungan internal Kejagung, angka kerugian negara sebesar Rp 29,957 miliar. Sedangkan pada tanggal yang sama, Rachmad menyebutkan, hasil audit BPKP menemukan kerugian negara sebesar Rp 24,183 miliar. [IS]

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?