GATRANEWS

Jaksa Ajukan Kasasi Atas Putusan Bersalah Office Boy
Saturday, 22 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas...
Mbak Tutut: Sogok? Tidak Ada!
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews – Isu miring merebak usai putusan Mahamah Agung (MA) terkait penolakan...
Kejaksaan Agung Segera Bedah Kasus Pelanggaran HAM Berat
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung akan mengundang berbagai pihak untuk menyelesaikan berbagai...
ICW: Penunjukan Jaksa Agung Prasetyo, Berita Duka
Thursday, 20 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, penunjukan HM Prasetyo sebagai jaksa...
Peradi: Perkara TPI Tak Boleh Dibawa ke Pengadilan
Monday, 17 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan menilai, jika...
Andhi Isyaratkan Siap Pimpin Kejagung
Saturday, 15 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Plt Jaksa Agung Andhi Nirwanto secara tidak langsung menyatakan siap jika...
Berkas Indosat dan IM2 Segera ke Pengadilan
Friday, 14 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung segera melimpahkan berkas PT Indosat Tbk dan anak usahanya, PT...
Aziz: MA Tak Boleh Putus Perkara Yang Ditangani BANI
Wednesday, 12 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Mahkamah Agung (MA) seharusnya tidak menangadili dan memutuskan satu perkara...
KY: Pengadilan Tak Berhak Lagi Tangani Perkara TPI
Wednesday, 12 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki mengatakan, perseteruan...
Putusan PK MA Soal TPI Dinilai Cacat
Wednesday, 12 November 2014

  Jakarta, GATRAnews - Kuasa hukum PT Berkah Karya Bersama, Andi F Simangunsong menilai keputusan...
Eddies Adelia Jalani Sidang Perdana Kasus Pencucian Uang
Wednesday, 12 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Artis Eddies Adelia akan menjalani sidang perdana kasus dugaan tindak...
Kejagung Tangkap Koruptor Kasus Truk Sampah
Wednesday, 12 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Tim Intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksan Negeri Cibinong Bogor berhasil...
Perkara 2 Guru JIS Belum Bisa Dilimpahkan ke Pengadilan
Wednesday, 12 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta belum bisa melimpahkan perkara dua guru Jakarta...
Terpidana Korupsi Chevron Dijebloskan ke Sukamiskin
Tuesday, 11 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa eksekutor menjebloskan Bahctiar Abdul Fatah ke sel Lembaga...
Hukuman Teuku Bagus di Tingkat Banding Diperberat
Tuesday, 11 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman terdakwa Teuku Bagus...
Djafar: Pengadilan Pajak Salahi UU Terkait Banding Asian Agri
Monday, 10 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Guru Besar Hukum Pajak Muhammad Djafar Saidi menilai, putusan Pengadilan Pajak...
Hakim Berbeda Pendapat Soal Putusan Pengadilan Pajak Asian Agri
Wednesday, 05 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Pengadilan Pajak, di Jakarta, Rabu (5/11), membacakan putusan tentang sengketa...
Kejagung Minta Interpol Keluarkan Red Notice untuk Tersangka Alexiat
Friday, 31 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung akan melayangkan surat ke Interpol untuk memintanya...
Jaksa Belum Bisa Jebloskan Nikita Mirzani ke Bui
Friday, 31 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Tim jaksa eksekutor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta belum bisa mengeksekusi...
Lima Tersangka Korupsi Lampu Hama Segera Disidangkan
Thursday, 30 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksan Tinggi DKI Jakarta melimpahkan berkas lima...

Segera Sidangkan Bupati Kolaka di Pengadilan

Jakarta - Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) segera melimpahkan berkas perkara korupsi Bupati Kolaka, Provinsi Sulawesi Utara, Buhari Matta, ke pengadilan.

"Menuntut Kejagung segera melimpahkan kasus korupsi Bupati Kolaka dan tak perlu menunggu surat izin dari presiden untuk memeriksa pejabat tersebut," desak Ketua Kamerad, Vicky Fajar, di sela-sela aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung, Kamis (30/8).

Menurutnya, hal itu harus segera dilakukan dan tak perlu persetujuan presiden. Pasalnya, kasus ini sudah berjalan lebih dari setahun dan buktinya telah cukup dan jelas.

"Meminta Kejagung tak menjadikan surat izin presiden sebagai alat pelindung bagi koruptor karena bisa berlindung dari hukum di balik surat tersebut," tegasnya.

Dituturkan, pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa Kejagung telah melayangkan surat permohonan izin pemeriksaan Buhori sebagai pejabat negara terkait kasus ini.

"Namun hingga kini, Kejagung belum menerima izin presiden untuk menyelidiki dan menyidik kasus ini. Inilah yang menyebabkan kasus ini hanya berjalan di tempat. Kami khawatir, jika izin presiden itu merupakan keharusan bagi Kejagung dan Polri mengusut tindak pidana korupsi, ini bisa digunakan sebagai pelindung oleh pelaku tindak pidana korupsi," bebernya.

Padahal, imbuhnya, sebagaimana diatur Pasal 36 Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 66 jo Pasal 220 jo Pasal 289 Undang-Undang No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan, persetujuan tertulis presiden diperlukan untuk proses penyelidikan, penyidikan, dan penahanan.

"Jika persetujuan tertulis tidak ada dalam waktu 60 hari untuk Kepala Daerah dan 30 hari untuk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, maka penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan," tandasnya.

Dijelaskan, Kejagung telah menyatakan Buhari sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan biji nikel kadar rendah sebanyak 222 ribu WMT, sejak Juni 2010 lalu.

"Buhari menjual pemberian biji nikel milik Pemkab Kolaka setelah diserahkan dari PT INCO tanpa persetujuan dari DPRD Kolaka, penilaian harga, dan tidak menempuh mekanisme lelang," ungkapnya.

Menurutnya, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung saat itu, Noor Rachmad, 28 Februari 2011 memastikan, ada kerugian negara dalam kasus itu.

"Nurachmad mengungkapkan, hasil penghitungan internal Kejagung, angka kerugian negara sebesar Rp 29,957 miliar. Sedangkan pada tanggal yang sama, Rachmad menyebutkan, hasil audit BPKP menemukan kerugian negara sebesar Rp 24,183 miliar. [IS]

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?