GATRANEWS

Jero Lega Perkaranya di KPK Sudah Lengkap
Tuesday, 01 September 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku lega karena...
Usut Kasus BPPN, Kejaksaan Agung Harus 'Ciduk' Konglomerat Lain
Monday, 31 August 2015

Jakarta, GATRAnews-Direktur Sustainable Development Indonesia Drajad Wibowo menilai, penyidikan...
OC Siap Hadapi Dakwaan Jaksa KPK
Monday, 31 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Otto Cornelis (OC) Kaligis menytakan siap menjalani sidang peradana di...
Pengadilan Tipikor Sidangkan Kasus Korupsi SDA
Monday, 31 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, menggelar sidang perdana kasus...
Kejagung Tebang Pilih Usut Dugaan Korupsi Penjualan Hak Tagih BPPN
Sunday, 30 August 2015

Jakarta, GATRAnews-Direktur Sustainable Development Indonesia Drajad Wibowo melontarkan kritik...
Pengamat: Penyegelan PT VSI Ganggu Perekonomian
Sunday, 30 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Pengamat kebijakan publik dan hukum Jack Yanda Zaihifni Ishak menilai,...
Kejaksaan Tak Kunjung Keluarkan Sprindik bagi Dahlan Iskan
Saturday, 29 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tak kunjung mengeluarkan surat perintah...
Kejagung Belum Eksekusi Rp 1,3 T dari Indosat
Saturday, 29 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) beralasan belum bisa mengeksekusi uang pengganti...
Kejagung Minta PN Jaksel Segera Eksekusi Rp 4,4 T Terkait Supersemar
Saturday, 29 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) berharap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN...
Advokat Harus Siap Tangani Imbas Pilkada Serentak
Saturday, 29 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mengimbau seluruh anggotanya...
Kejagung Bakal Usut Jika DPRD Terlibat Bansos Sumut
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan akan mengusut tuntas semua pihak,...
OC Kaligis Minta Izin Hakim untuk Berobat
Thursday, 27 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Terdakwa Otto Cornelis (OC) Kaligis meminta majelis hakim Pengadilan Tindak...
Kejagung Periksa Kepala Kantor Penanaman Modal Minahasa Selatan
Thursday, 27 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa Kepala Kantor Penanaman Modal...
Kejagung Akan Tanya Gubernur Sumut Soal Konsultasi Kepada OCK
Tuesday, 25 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) mengaku sakit, saat Penyidik Pidana Khusus...
Pemeriksaan Gubernur Sumut Terpaksa Dihentikan pada Pertanyaan Ke-11
Tuesday, 25 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) terpaksa menghentikan...
Penyidik Kejagung Cecar Gubernur Sumut Soal Dana Bansos
Tuesday, 25 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) mencecar Gubernur Sumatera...
Dihujani Kritik DPR, Kejagung Lanjutkan Penyelidikan Kasus PT VSI
Tuesday, 25 August 2015

Jakarta, GATRAnews- Ditengah hujan kritik dari kalangan DPR yang mendesak Kejagung menghentikan...
Panitera PTUN Medan ''Susul'' OCK ke Pengadilan Tipikor
Tuesday, 25 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Syamsir Yusfan, segera...
TKI Asal Jawa Tengah Tewas Dianiaya Majikan di Yordania
Tuesday, 25 August 2015

Jakarta, GATRAnews- Kasus kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kembali terjadi di luar...
Mantan Jampidsus: Bukti dalam Kasus 2 Guru JIS Lemah
Tuesday, 25 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Ramelan menilai, putusan...

Segera Sidangkan Bupati Kolaka di Pengadilan

Jakarta - Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) segera melimpahkan berkas perkara korupsi Bupati Kolaka, Provinsi Sulawesi Utara, Buhari Matta, ke pengadilan.

"Menuntut Kejagung segera melimpahkan kasus korupsi Bupati Kolaka dan tak perlu menunggu surat izin dari presiden untuk memeriksa pejabat tersebut," desak Ketua Kamerad, Vicky Fajar, di sela-sela aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung, Kamis (30/8).

Menurutnya, hal itu harus segera dilakukan dan tak perlu persetujuan presiden. Pasalnya, kasus ini sudah berjalan lebih dari setahun dan buktinya telah cukup dan jelas.

"Meminta Kejagung tak menjadikan surat izin presiden sebagai alat pelindung bagi koruptor karena bisa berlindung dari hukum di balik surat tersebut," tegasnya.

Dituturkan, pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa Kejagung telah melayangkan surat permohonan izin pemeriksaan Buhori sebagai pejabat negara terkait kasus ini.

"Namun hingga kini, Kejagung belum menerima izin presiden untuk menyelidiki dan menyidik kasus ini. Inilah yang menyebabkan kasus ini hanya berjalan di tempat. Kami khawatir, jika izin presiden itu merupakan keharusan bagi Kejagung dan Polri mengusut tindak pidana korupsi, ini bisa digunakan sebagai pelindung oleh pelaku tindak pidana korupsi," bebernya.

Padahal, imbuhnya, sebagaimana diatur Pasal 36 Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 66 jo Pasal 220 jo Pasal 289 Undang-Undang No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan, persetujuan tertulis presiden diperlukan untuk proses penyelidikan, penyidikan, dan penahanan.

"Jika persetujuan tertulis tidak ada dalam waktu 60 hari untuk Kepala Daerah dan 30 hari untuk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, maka penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan," tandasnya.

Dijelaskan, Kejagung telah menyatakan Buhari sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan biji nikel kadar rendah sebanyak 222 ribu WMT, sejak Juni 2010 lalu.

"Buhari menjual pemberian biji nikel milik Pemkab Kolaka setelah diserahkan dari PT INCO tanpa persetujuan dari DPRD Kolaka, penilaian harga, dan tidak menempuh mekanisme lelang," ungkapnya.

Menurutnya, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung saat itu, Noor Rachmad, 28 Februari 2011 memastikan, ada kerugian negara dalam kasus itu.

"Nurachmad mengungkapkan, hasil penghitungan internal Kejagung, angka kerugian negara sebesar Rp 29,957 miliar. Sedangkan pada tanggal yang sama, Rachmad menyebutkan, hasil audit BPKP menemukan kerugian negara sebesar Rp 24,183 miliar. [IS]

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?