GATRANEWS

P2HP Tuding Pengadilan Perikanan Tidak Serius Berantas IUU Fishing
Saturday, 23 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian...
Ini Penyebab KPK Lamban Rampungkan Kasus Hadi
Saturday, 23 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Senin, 21 April 2014, atau setahun lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...
Kejagung Tangkap Buronan ke-49 DPO
Friday, 22 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Tim Intelijen Kejaksaan Agung berhasil menangkap Hunu Kurnia Prawira, buronan...
Pembebasan Lahan MRT Tempuh Jalur Hukum
Friday, 22 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Pembebasan lahan untuk pembangunan moda transportasi massal mass rapid transit...
Bagaimana Jika Hakim Putus BW Bersalah? Ini Pendapat Jimly
Wednesday, 20 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pengawas Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) memutuskan Bambang...
BW Ancam Praperadilankan Kembali Polri Jika Tak Hentikan Perkara
Wednesday, 20 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi non aktif, Bambang Widjojanto (BW),...
Pakar Nilai Kejagung Aneh Masih Perkarakan Locus  Delicti
Tuesday, 19 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Pakar hukum pidana dari Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung, Agustinus...
Kejagung Usut ''Rekening Gendut'' Kepala Daerah
Tuesday, 19 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung memastikan, pengusutan kasus rekening gendut atau rekening...
Poempida: ARB Belum Berhak Nominasikan Calon Kepala Daerah
Monday, 18 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Meski Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan mencabut Surat...
Kejagung Tangkap Dirut Slipi Jaya di Bandara Juanda
Monday, 18 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Tim Intelijen dan Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung, serta Tim Kejaksaan...
Satgassus Kejagung Studi Banding ke FBI di Amerika
Saturday, 16 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Sebanyak 10 anggota Satuan Tugas Khusus Penyelesaian dan Penanganan Perkara...
ICW Minta KPK Segera Tersangkakan Lagi Eks Wali Kota Makassar
Friday, 15 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Peneliti hukum dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter menilai,...
Pakar Hukum Sarankan KPK Kasasi Praperadilan Eks Walikota Makassar
Friday, 15 May 2015

Jakarta, GATRAnews -  Pakar hukum Pidana dari Universitas Trisaksi (Usakti), Abdul Fickar Hadjar,...
Bupati Sarmi Akhirnya Meringkuk di Sel Rutan Kejagung
Thursday, 14 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Bupati Sarmi, Papua, Mesak Manibor, akhirnya harus meringkut di sel Rumah...
KPK Belum Tentukan Bentuk Perlawanan Hukum Praperadilan Ilham
Thursday, 14 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menentukan langkah hukum yang akan...
Kejagung Tangkap Mantan GM PT Merpati Airlines
Wednesday, 13 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Tim Intelijen Kejaksaan Agung menangkap mantan General Manager (GM) Aircraft...
Fuad Amin Minta Kasusnya Disidangkan di Surabaya
Wednesday, 13 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Fuad Amin Imron (FAI) meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,...
Indriyanto Sayangkan Kekeliruan Putusan Praperadilan Eks Walikota Makassar
Tuesday, 12 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Plt Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji...
KPK Tempuh Langkah Hukum atas Putusan Praperadilan Ilham
Tuesday, 12 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengajukan langkah hukum menyikapi...
KPK Bawa Bupati Lombok Barat ke Bali untuk Diadili
Tuesday, 12 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara kasus...

Segera Sidangkan Bupati Kolaka di Pengadilan

Jakarta - Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) segera melimpahkan berkas perkara korupsi Bupati Kolaka, Provinsi Sulawesi Utara, Buhari Matta, ke pengadilan.

"Menuntut Kejagung segera melimpahkan kasus korupsi Bupati Kolaka dan tak perlu menunggu surat izin dari presiden untuk memeriksa pejabat tersebut," desak Ketua Kamerad, Vicky Fajar, di sela-sela aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung, Kamis (30/8).

Menurutnya, hal itu harus segera dilakukan dan tak perlu persetujuan presiden. Pasalnya, kasus ini sudah berjalan lebih dari setahun dan buktinya telah cukup dan jelas.

"Meminta Kejagung tak menjadikan surat izin presiden sebagai alat pelindung bagi koruptor karena bisa berlindung dari hukum di balik surat tersebut," tegasnya.

Dituturkan, pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa Kejagung telah melayangkan surat permohonan izin pemeriksaan Buhori sebagai pejabat negara terkait kasus ini.

"Namun hingga kini, Kejagung belum menerima izin presiden untuk menyelidiki dan menyidik kasus ini. Inilah yang menyebabkan kasus ini hanya berjalan di tempat. Kami khawatir, jika izin presiden itu merupakan keharusan bagi Kejagung dan Polri mengusut tindak pidana korupsi, ini bisa digunakan sebagai pelindung oleh pelaku tindak pidana korupsi," bebernya.

Padahal, imbuhnya, sebagaimana diatur Pasal 36 Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 66 jo Pasal 220 jo Pasal 289 Undang-Undang No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan, persetujuan tertulis presiden diperlukan untuk proses penyelidikan, penyidikan, dan penahanan.

"Jika persetujuan tertulis tidak ada dalam waktu 60 hari untuk Kepala Daerah dan 30 hari untuk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, maka penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan," tandasnya.

Dijelaskan, Kejagung telah menyatakan Buhari sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan biji nikel kadar rendah sebanyak 222 ribu WMT, sejak Juni 2010 lalu.

"Buhari menjual pemberian biji nikel milik Pemkab Kolaka setelah diserahkan dari PT INCO tanpa persetujuan dari DPRD Kolaka, penilaian harga, dan tidak menempuh mekanisme lelang," ungkapnya.

Menurutnya, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung saat itu, Noor Rachmad, 28 Februari 2011 memastikan, ada kerugian negara dalam kasus itu.

"Nurachmad mengungkapkan, hasil penghitungan internal Kejagung, angka kerugian negara sebesar Rp 29,957 miliar. Sedangkan pada tanggal yang sama, Rachmad menyebutkan, hasil audit BPKP menemukan kerugian negara sebesar Rp 24,183 miliar. [IS]

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?