GATRANEWS

Biro Hukum KPK: PK Putusan BG ''Policy'' Pimpinan
Tuesday, 28 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Biro hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mengajukan...
Kuasa Hukum Duo Bali Nine Harus Buktikan Suap ke Hakim
Tuesday, 28 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Agung HM Prasetyo mempertanyakan sikap kuasa hukum duo terpidana mati...
Kejagung Tunda Eksekusi Mati Warga Negara Prancis
Monday, 27 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung menunda eksekusi Serge Areski Atlaoui, warga Prancis yang...
Hakim: Tanpa Gelar Magister Dakwaan Sutan Tetap Sah
Monday, 27 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang dipimpin Hakim...
Kasus Tersangka Suap Innospec Masuk Penuntutan
Friday, 24 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, berkas perkara Direktur PT...
Setelah ''Masuk Tuh Barang'', Sutan: ''How Come Gitu Loh?''
Friday, 24 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Setelah melontarkan "Ngeri-ngeri sedap" dan "Masuk tuh barang", Sutan...
Kejagung Terbitkan Surat Perintah Eksekusi Terpidana Mati
Friday, 24 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Setelah sekian lama tidak ada kepastian tentang waktu pelaksanaan eksekusi...
Jaksa KPK Tepis Tudingan Sutan 2 Penyidik Ilegal
Thursday, 23 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Tim jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mematahkan...
Kuasa Hukum Didik: Putusan Hakim Tak Sesuai Fakta
Wednesday, 22 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Kuasa hukum terdakwa Didik Purnomo, Hary Ponto, menilai, putusan majelis hakim...
Vonis Yohan Diduga Bocor, Penyidik KPK Sita Draf Putusan
Wednesday, 22 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Putusan terdakwa Franciscus Xaverius Yohan Yap disinyalir sudah bocor sebelum...
Penyelesaian HAM Berat Sia-sia Jika Tidak Ada Pengadilan HAM
Wednesday, 22 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, upaya penyelesaian kasus pelanggaran Hak...
Kejagung Tangkap Tersangka Koruptor Kredit Mandiri
Tuesday, 21 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur...
Kejagung Tangkap Koruptor di Kantor Pelni
Saturday, 18 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap Syaid Denny Khomaini bin...
Hadi Poernomo Cabut Permohonan Praperadilan Terhadap KPK
Monday, 13 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo mencabut permohonan...
Hakim Gugurkan Praperadilan Sutan Bhatoegana
Monday, 13 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan permohonan praperadilan mantan...
PSHK: Pelimpahan Kasus BG ke Polri Konflik Kepentingan
Saturday, 11 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting di...
Jero Minta KPK Tunda Pemeriksaan
Thursday, 09 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Jero Wacik kembali mengisyaratkan tidak akan meghadiri panggilan penyidik...
Hakim: Penetapan Tersangka Bukan Ranah Praperadilan
Wednesday, 08 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Berbeda dengan Hakim Sarpin Rizaldi, Hakim Tati Hadiati secara tegas...
KPK: Polri Harus Usut Kasus BG
Tuesday, 07 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Bareskrim Polri mengusut kasus...
KPK: Permohonan Sutan Bukan Materi Praperadilan
Tuesday, 07 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, uji penetapan tersangka yang...

Segera Sidangkan Bupati Kolaka di Pengadilan

Jakarta - Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) segera melimpahkan berkas perkara korupsi Bupati Kolaka, Provinsi Sulawesi Utara, Buhari Matta, ke pengadilan.

"Menuntut Kejagung segera melimpahkan kasus korupsi Bupati Kolaka dan tak perlu menunggu surat izin dari presiden untuk memeriksa pejabat tersebut," desak Ketua Kamerad, Vicky Fajar, di sela-sela aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung, Kamis (30/8).

Menurutnya, hal itu harus segera dilakukan dan tak perlu persetujuan presiden. Pasalnya, kasus ini sudah berjalan lebih dari setahun dan buktinya telah cukup dan jelas.

"Meminta Kejagung tak menjadikan surat izin presiden sebagai alat pelindung bagi koruptor karena bisa berlindung dari hukum di balik surat tersebut," tegasnya.

Dituturkan, pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa Kejagung telah melayangkan surat permohonan izin pemeriksaan Buhori sebagai pejabat negara terkait kasus ini.

"Namun hingga kini, Kejagung belum menerima izin presiden untuk menyelidiki dan menyidik kasus ini. Inilah yang menyebabkan kasus ini hanya berjalan di tempat. Kami khawatir, jika izin presiden itu merupakan keharusan bagi Kejagung dan Polri mengusut tindak pidana korupsi, ini bisa digunakan sebagai pelindung oleh pelaku tindak pidana korupsi," bebernya.

Padahal, imbuhnya, sebagaimana diatur Pasal 36 Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 66 jo Pasal 220 jo Pasal 289 Undang-Undang No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan, persetujuan tertulis presiden diperlukan untuk proses penyelidikan, penyidikan, dan penahanan.

"Jika persetujuan tertulis tidak ada dalam waktu 60 hari untuk Kepala Daerah dan 30 hari untuk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, maka penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan," tandasnya.

Dijelaskan, Kejagung telah menyatakan Buhari sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan biji nikel kadar rendah sebanyak 222 ribu WMT, sejak Juni 2010 lalu.

"Buhari menjual pemberian biji nikel milik Pemkab Kolaka setelah diserahkan dari PT INCO tanpa persetujuan dari DPRD Kolaka, penilaian harga, dan tidak menempuh mekanisme lelang," ungkapnya.

Menurutnya, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung saat itu, Noor Rachmad, 28 Februari 2011 memastikan, ada kerugian negara dalam kasus itu.

"Nurachmad mengungkapkan, hasil penghitungan internal Kejagung, angka kerugian negara sebesar Rp 29,957 miliar. Sedangkan pada tanggal yang sama, Rachmad menyebutkan, hasil audit BPKP menemukan kerugian negara sebesar Rp 24,183 miliar. [IS]

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?