GATRANEWS

Kejagung Harap PN Jaksel Tolak Praperadilan Dahlan
Saturday, 01 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengharapkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan...
OC Siap Tanggung Resiko Tak Mau Diperiksa KPK
Friday, 31 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Advokat senior Otto Cornelis (OC) Kaligis siap menanggung resiko akibat tidak...
PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan OC Kaligis, 10 Agustus
Thursday, 30 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang perdana praperadilan...
Dahlan Hadirkan 3 Ahli Pidana di Sidang Praperadilan
Thursday, 30 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Dahlan Iskan mengajukan tiga ahli...
PKS Bungkam Soal Penetapan Tersangka Gatot
Wednesday, 29 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) enggan berkomentar soal penetapan status...
Kejagung Belum Terima Pelimpahan Perkara BW dari Polri
Wednesday, 29 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung belum menerima pelimpahan tahan dua perkara Wakil Ketua Komisi...
KPK: OC Kaligis Rugi Sendiri Jika Tak Mau Jalani Pemeriksaan
Wednesday, 29 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempermasalahkan sikap Otto Cornelis...
Kejagung Dalami Peran Dahlan di Pengadaan Mobil Listrik
Wednesday, 29 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mendalami peran mantan...
Kejagung Tahan Dasep Ahmadi, Tersangka Kasus Mobil Listrik
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menjebloskan Direktur Utama PT Sarimas...
Dahlan: Praperadilan Tak Bisa Digugurkan
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Dahlan Iskan menilai, permohonan...
OCK Akan Kerahkan 150 Pengacara di Sidang Praperadilan
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Kuasa hukum tersangka Otto Cornelis Kaligis (OCK), Johnson Panjaitan,...
OC Kaligis Praperadilankan KPK di PN Jaksel
Monday, 27 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Otto Cornelis (OC) Kaligis, tersangka kasus suap kepada tiga hakim dan seorang...
Dahlan Takkan Ajukan Saksi di Sidang Praperadilan
Monday, 27 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero), Dahlan Iskan, tidak akan mengajukan...
Terpidana Mati Mary Jane Akan Kembali Ajukan PK atau Grasi
Friday, 24 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Mary Jane Fiesta Veloso, terpidana mati kasus narkotika asal Filipina, akan...
Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Friday, 24 July 2015

Palangkaraya, GATRAnews – Data yang dihimpun oleh Sekretariat DKPP pada tahun 2013 ada sebanyak...
Kuasa Hukum OC Kaligis Tolak Komentari Uang SGD 5,000
Thursday, 23 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Kuasa hukum tersangka Otto Cornelis (OC) Kaligis, Afrian Bondjol, enggan...
Fuad Minta ke Hakim, Tak Ingin Terlalu Cape
Thursday, 23 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua DPRD Bangkalan non aktif Fuad Amin Imron, meminta kepada majelis hakim...
Fuad Amin: Lebaran di Rutan Luar Biasa
Thursday, 23 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron merayakan Idul Fitri atau Lebaran di...
Kalah di Pengadilan, Petani Telukjambe Sebut Putusan Hakim Sesat
Wednesday, 15 July 2015

Jakarta, GATRAnews- Puluhan petani pemilik lahan sengketa di tiga desa Wanasari, Wanakerta, dan...
Kejagung Ambil Alih Kasus Korupsi Rp 2 T di Pemrpov Sumut
Wednesday, 15 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung mengambil alih kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos),...

Segera Sidangkan Bupati Kolaka di Pengadilan

Jakarta - Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) segera melimpahkan berkas perkara korupsi Bupati Kolaka, Provinsi Sulawesi Utara, Buhari Matta, ke pengadilan.

"Menuntut Kejagung segera melimpahkan kasus korupsi Bupati Kolaka dan tak perlu menunggu surat izin dari presiden untuk memeriksa pejabat tersebut," desak Ketua Kamerad, Vicky Fajar, di sela-sela aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung, Kamis (30/8).

Menurutnya, hal itu harus segera dilakukan dan tak perlu persetujuan presiden. Pasalnya, kasus ini sudah berjalan lebih dari setahun dan buktinya telah cukup dan jelas.

"Meminta Kejagung tak menjadikan surat izin presiden sebagai alat pelindung bagi koruptor karena bisa berlindung dari hukum di balik surat tersebut," tegasnya.

Dituturkan, pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa Kejagung telah melayangkan surat permohonan izin pemeriksaan Buhori sebagai pejabat negara terkait kasus ini.

"Namun hingga kini, Kejagung belum menerima izin presiden untuk menyelidiki dan menyidik kasus ini. Inilah yang menyebabkan kasus ini hanya berjalan di tempat. Kami khawatir, jika izin presiden itu merupakan keharusan bagi Kejagung dan Polri mengusut tindak pidana korupsi, ini bisa digunakan sebagai pelindung oleh pelaku tindak pidana korupsi," bebernya.

Padahal, imbuhnya, sebagaimana diatur Pasal 36 Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 66 jo Pasal 220 jo Pasal 289 Undang-Undang No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan, persetujuan tertulis presiden diperlukan untuk proses penyelidikan, penyidikan, dan penahanan.

"Jika persetujuan tertulis tidak ada dalam waktu 60 hari untuk Kepala Daerah dan 30 hari untuk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, maka penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan," tandasnya.

Dijelaskan, Kejagung telah menyatakan Buhari sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan biji nikel kadar rendah sebanyak 222 ribu WMT, sejak Juni 2010 lalu.

"Buhari menjual pemberian biji nikel milik Pemkab Kolaka setelah diserahkan dari PT INCO tanpa persetujuan dari DPRD Kolaka, penilaian harga, dan tidak menempuh mekanisme lelang," ungkapnya.

Menurutnya, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung saat itu, Noor Rachmad, 28 Februari 2011 memastikan, ada kerugian negara dalam kasus itu.

"Nurachmad mengungkapkan, hasil penghitungan internal Kejagung, angka kerugian negara sebesar Rp 29,957 miliar. Sedangkan pada tanggal yang sama, Rachmad menyebutkan, hasil audit BPKP menemukan kerugian negara sebesar Rp 24,183 miliar. [IS]

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?