GATRANEWS

Kejagung Tangkap Mantan Anggota DPRD Sawahlunto
Friday, 03 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Tim Intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Cilegon berhasil menangkap...
KPK Belum Punya Bukti Cukup untuk Seret Polisi dalam Kasus Suap Politisi PDIP
Tuesday, 30 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum memiliki dua alat bukti...
KPK Minta Hakim Gugurkan Praperadilan Mantan Gubernur Papua
Tuesday, 30 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Hakim Ganjar Pasaribu menggugurkan...
ILRI Minta Negara Hadir Selesaikan Konflik Tanah
Monday, 29 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Indonesia Land Reform Instituten (ILRI) meminta negara, dalam hal ini Badan...
Anto Dukung Agar Polri Bisa Menyadap Seperti KPK
Friday, 26 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Plt Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji (Anto)...
Kejagung Tangkap Tersangka Korupsi Pelabuhan Pulau Alor
Friday, 26 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Tim Kejaksaan Tinggi Jawa...
7,9 Trilyun Aset DKI Dikuasai Pihak Ketiga
Thursday, 25 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Jumlah aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dikuasai oleh pihak...
Kejagung Periksa Dewas Perhutani dan Direksi Jasa Marga
Thursday, 25 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa Dewan Pengawas (Dewas) Perum...
Kejagung Geledah Kantor Kementerian BUMN
Thursday, 25 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian...
KKRI Desak Kejagung Eksekusi Rp 1,3 T dari Indosat
Thursday, 25 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Kejaksaan (Komjak) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) segera...
Fraksi di DPRD DKI Sepakat Bentuk Pansus Aset
Thursday, 25 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai sangat lemah...
PKS: Penyadapan KPK Disalahgunakan Untuk Kepentingan Pribadi
Wednesday, 24 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu pihak yang mendorong revisi...
Yusril: Kejagung Tak Panggil Dahlan
Wednesday, 24 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Kuasa hukum Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra, memastikan tidak ada surat...
Dubes Prancis Yakini Ada Keadilan bagi Atlaoui
Tuesday, 23 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Duta Besar Prancis untuk Indonesia Corinne Breuze menyatakan tetap meyakini...
Serge Ulur Waktu Hindari Eksekusi Mati
Tuesday, 23 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony Tribagus Spontana menilai,...
Suebu Tak Mau Sebut KPK Ulur Waktu
Monday, 22 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu tidak mau menyebut Komisi Pemberantasan...
Sidang Praperadilan Mantan Gubernur Papua Ditunda
Monday, 22 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang praperadilan yang dimohonkan...
Prasetyo: Tak Ada Kesalahan Jaksa dalam Kasus Yance
Friday, 19 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengungkapkan, tidak ada kesalahan jaksa...
PN Jaksel Belum Tunjuk Hakim Praperadilan Mantan Wali Kota Makassar
Wednesday, 17 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin kembali mengajukan gugatan...
Pansel Minta Kejagung Telisik Rekam Jejak Capim KPK
Tuesday, 16 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK)...

Segera Sidangkan Bupati Kolaka di Pengadilan

Jakarta - Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) segera melimpahkan berkas perkara korupsi Bupati Kolaka, Provinsi Sulawesi Utara, Buhari Matta, ke pengadilan.

"Menuntut Kejagung segera melimpahkan kasus korupsi Bupati Kolaka dan tak perlu menunggu surat izin dari presiden untuk memeriksa pejabat tersebut," desak Ketua Kamerad, Vicky Fajar, di sela-sela aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung, Kamis (30/8).

Menurutnya, hal itu harus segera dilakukan dan tak perlu persetujuan presiden. Pasalnya, kasus ini sudah berjalan lebih dari setahun dan buktinya telah cukup dan jelas.

"Meminta Kejagung tak menjadikan surat izin presiden sebagai alat pelindung bagi koruptor karena bisa berlindung dari hukum di balik surat tersebut," tegasnya.

Dituturkan, pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa Kejagung telah melayangkan surat permohonan izin pemeriksaan Buhori sebagai pejabat negara terkait kasus ini.

"Namun hingga kini, Kejagung belum menerima izin presiden untuk menyelidiki dan menyidik kasus ini. Inilah yang menyebabkan kasus ini hanya berjalan di tempat. Kami khawatir, jika izin presiden itu merupakan keharusan bagi Kejagung dan Polri mengusut tindak pidana korupsi, ini bisa digunakan sebagai pelindung oleh pelaku tindak pidana korupsi," bebernya.

Padahal, imbuhnya, sebagaimana diatur Pasal 36 Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 66 jo Pasal 220 jo Pasal 289 Undang-Undang No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan, persetujuan tertulis presiden diperlukan untuk proses penyelidikan, penyidikan, dan penahanan.

"Jika persetujuan tertulis tidak ada dalam waktu 60 hari untuk Kepala Daerah dan 30 hari untuk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, maka penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan," tandasnya.

Dijelaskan, Kejagung telah menyatakan Buhari sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan biji nikel kadar rendah sebanyak 222 ribu WMT, sejak Juni 2010 lalu.

"Buhari menjual pemberian biji nikel milik Pemkab Kolaka setelah diserahkan dari PT INCO tanpa persetujuan dari DPRD Kolaka, penilaian harga, dan tidak menempuh mekanisme lelang," ungkapnya.

Menurutnya, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung saat itu, Noor Rachmad, 28 Februari 2011 memastikan, ada kerugian negara dalam kasus itu.

"Nurachmad mengungkapkan, hasil penghitungan internal Kejagung, angka kerugian negara sebesar Rp 29,957 miliar. Sedangkan pada tanggal yang sama, Rachmad menyebutkan, hasil audit BPKP menemukan kerugian negara sebesar Rp 24,183 miliar. [IS]

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?