GATRANEWS

KPK Takkan Kebut Penyidikan Demi Batalkan Praperadilan SDA
Friday, 27 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan mempercepat penyidikan perkara...
PN Jaksel: Praperadilan Sutan Otomatis Gugur
Friday, 27 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Made Sutrisna, memastikan bahwa...
Kuasa Hukum SDA: Upaya KPK Bakal Sia-Sia
Friday, 27 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Kuasa hukum tersangka Suryadharma Ali (SDA), Andreas Nahot Silitonga, menilai,...
Kuasa Hukum Sutan Nilai KPK Sok Tahu
Thursday, 26 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Kuasa hukum tersangka Sutan Bhatoegana, Rahmat Harahap menyebut Komisi...
PHE RT Laporkan Hakim ke KY
Thursday, 26 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Pihak Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai (PHE RT) melaporkan hakim Pengadilan...
Yohan Akui Swie Teng Suap Rachmat Yasin
Wednesday, 25 March 2015

Jakarta, GATRAnews - FX Yohan Yap membenarkan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa...
Anak Buah Swie Teng Kecewa Kepada KPK
Wednesday, 25 March 2015

Jakarta, GATRAnews - FX Yohan Yap tampak menyesal membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),...
KPK Segera Limpahkan Perkara Sutan ke Pengadilan
Wednesday, 25 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melimpahkan berkas perkara korupsi...
Kejagung Pernah Periksa PT MKS
Tuesday, 24 March 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Media Karya Sentosa (PT MKS) telah menjalani pemeriksaan Kejaksaan Agung...
Nenek Asyani Bersikukuh Tidak Mencuri
Monday, 23 March 2015

Situbondo, GATRAnews - Asyani, 63 tahun, yang dihadapkan sebagai terdakwa kasus pencurian kayu...
Pemadam Kebakaran Berhasil Kuasai Margo City yang Terbakar
Sunday, 22 March 2015

Depok, GATRAnews – Pemadam kebakaran berhasil menguasasi kobaran api yang menimpa pusat...
Jelang Munas, Kader HIPMI Jakarta Mosi Tak Percaya Ketuanya
Saturday, 21 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Sebagian besar pengurus Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda...
Penanganan Illegal Fishing Dilakukan Secara Online
Saturday, 21 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing,...
Kejagung: Razman Dipindah atau Tidak, Tergantung Ditjenpas
Saturday, 21 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony Tribagus Spontana...
Ini Alasan Sutan Tolak Teken Tahap Penuntutan
Saturday, 21 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Sutan Bhatoegana menolak menandatangani...
KPK Jemput Paksa Sutan dari Rutan Salemba
Friday, 20 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa tersangka Sutan...
Kuasa Hukum Lulung dan BG Batal ''Polisikan'' Jaksa
Thursday, 19 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Terpidana Razman Arif Nasution batal melaporkan jaksa dan pejabat Kejaksaan...
Kejagung Tak Gentar Dilaporkan Pengacara Lulung ke Polri
Thursday, 19 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejasaan Agung menyatakan tidak gentar dengan langkah hukum terpidana kasus...
Kejagung: Eksekusi Pengacara Lulung Putusan Pengadilan
Wednesday, 18 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony Tribagus Spontana...
Pengacara Haji Lulung Dijebloskan ke Tahanan
Wednesday, 18 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Razman Arif Nasution, pengacara Abraham Lungguna (Haji Lulung) dan Komjen Pol...

Segera Sidangkan Bupati Kolaka di Pengadilan

Jakarta - Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) segera melimpahkan berkas perkara korupsi Bupati Kolaka, Provinsi Sulawesi Utara, Buhari Matta, ke pengadilan.

"Menuntut Kejagung segera melimpahkan kasus korupsi Bupati Kolaka dan tak perlu menunggu surat izin dari presiden untuk memeriksa pejabat tersebut," desak Ketua Kamerad, Vicky Fajar, di sela-sela aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung, Kamis (30/8).

Menurutnya, hal itu harus segera dilakukan dan tak perlu persetujuan presiden. Pasalnya, kasus ini sudah berjalan lebih dari setahun dan buktinya telah cukup dan jelas.

"Meminta Kejagung tak menjadikan surat izin presiden sebagai alat pelindung bagi koruptor karena bisa berlindung dari hukum di balik surat tersebut," tegasnya.

Dituturkan, pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa Kejagung telah melayangkan surat permohonan izin pemeriksaan Buhori sebagai pejabat negara terkait kasus ini.

"Namun hingga kini, Kejagung belum menerima izin presiden untuk menyelidiki dan menyidik kasus ini. Inilah yang menyebabkan kasus ini hanya berjalan di tempat. Kami khawatir, jika izin presiden itu merupakan keharusan bagi Kejagung dan Polri mengusut tindak pidana korupsi, ini bisa digunakan sebagai pelindung oleh pelaku tindak pidana korupsi," bebernya.

Padahal, imbuhnya, sebagaimana diatur Pasal 36 Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 66 jo Pasal 220 jo Pasal 289 Undang-Undang No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan, persetujuan tertulis presiden diperlukan untuk proses penyelidikan, penyidikan, dan penahanan.

"Jika persetujuan tertulis tidak ada dalam waktu 60 hari untuk Kepala Daerah dan 30 hari untuk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, maka penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan," tandasnya.

Dijelaskan, Kejagung telah menyatakan Buhari sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan biji nikel kadar rendah sebanyak 222 ribu WMT, sejak Juni 2010 lalu.

"Buhari menjual pemberian biji nikel milik Pemkab Kolaka setelah diserahkan dari PT INCO tanpa persetujuan dari DPRD Kolaka, penilaian harga, dan tidak menempuh mekanisme lelang," ungkapnya.

Menurutnya, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung saat itu, Noor Rachmad, 28 Februari 2011 memastikan, ada kerugian negara dalam kasus itu.

"Nurachmad mengungkapkan, hasil penghitungan internal Kejagung, angka kerugian negara sebesar Rp 29,957 miliar. Sedangkan pada tanggal yang sama, Rachmad menyebutkan, hasil audit BPKP menemukan kerugian negara sebesar Rp 24,183 miliar. [IS]

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?