GATRANEWS

Luthfi Tak Pusing Hukumannya Diperberat 2 Tahun
Friday, 19 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Terpidana Luthfi Hasan Ishaaq tak ambil pusing dengan vonis barunya yang 2...
Mantan Jaksa Urip Ajukan 3 Novum di Sidang PK
Thursday, 18 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Mantan Jaksa Urip Tri Gunawan, terpidana kasus suap dana Bantuan Likuiditas...
KPK: Putusan MA Terhadap LHI Bisa Jadi Rujukan Hakim
Wednesday, 17 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa para hakim di pengadilan...
Mantan Bos IM2 Dijebloskan ke Sukamiskin
Wednesday, 17 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Agung menjebloskan Indar Atmanto, mantan...
Luthfi Hasan Ishaaq Isyaratkan Tempuh Peninjauan Kembali
Tuesday, 16 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang...
KPK Apresiasi MA Hukum Luthfi Hasan Ishaaq 18 Tahun Penjara
Tuesday, 16 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Mahkmah Agung (MA)...
Disebut Kolusi Dengan MA, Peradi Minta Anggota DPR Baca UU Advokat
Thursday, 11 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menegaskan tidak melakukan kolusi...
Kejagung Belum Terima Putusan Kasasi Gembong Narkoba Freddy
Thursday, 11 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung menyatakan belum menerima salinan putusan kasasi bagi...
Kejagung Dinilai Kecolongan Soal Kepergian Mantan Dirut Bank DKI
Friday, 05 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung telah mencekal Winny Erwinda, mantan Direktur Utama (Dirut)...
Polri Maafkan Adrianus Asalkan Tempuh Dua Syarat
Sunday, 31 August 2014

Jakarta, GATRAnews - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan mencabut laporan terhadap...
Kejagung Tidaklanjuti Laporan Dugaan Korupsi Rp 50 M PT Pos
Sunday, 24 August 2014

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung siap menindaklanjuti laporan adanya dugaan tindak pidana...
Pejabat Kejari Tangerang Terancam Pidana dan Sanksi Kode Etik
Thursday, 21 August 2014

Jakarta, GATRAnews - Tim Jaksa di Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kejaksaan Agung, tengah memproses...
KPK Isyaratkan Akan Periksa Ibas
Tuesday, 19 August 2014

Jakarta, GATRAnews - Beberapa kali saksi yang diperiksa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana...
Sri Diputuskan Tak Bersalah Setelah Berbulan-Bulan Dipenjara
Thursday, 14 August 2014

Semarang, GATRAnews - Sri Mulyati (39), pegawai sebuah tempat karaoke di Kota Semarang harus...
Akil Gugat UU TPPU ke MK
Tuesday, 12 August 2014

Jakarta, GATRAnews - Akil Mochtar, terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang yang telah divonis...
Kasus Korupsi Putra Menkop & UKM Segera Disidangkan
Tuesday, 12 August 2014

Jakarta, GATRAnews - Riefan Avrian, putra Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Syarief...
KPK Jebloskan Hakim Pasti Serefina Sinaga ke Penjara
Friday, 08 August 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung...
Malaysia Bebaskan Dua WNI dari Tiang Gantungan
Tuesday, 05 August 2014

Jakarta, GATRAnews - Burhanuddin, 73 tahun, dan Sahbirin Siregar, 34 tahun, bisa sedikit bernapas...
Budi Mulya Tumpahkan Kekecewan atas Putusan Hakim
Thursday, 17 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Budi Mulya melontarkan kekecewaannya, usai majelis hakim Pengadilan Tindak...
Kriminalisasi Penyelamatan Century Rugikan Negara
Saturday, 12 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Amicus Curiae (friends of the court) atau...

Segera Sidangkan Bupati Kolaka di Pengadilan

Jakarta - Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) segera melimpahkan berkas perkara korupsi Bupati Kolaka, Provinsi Sulawesi Utara, Buhari Matta, ke pengadilan.

"Menuntut Kejagung segera melimpahkan kasus korupsi Bupati Kolaka dan tak perlu menunggu surat izin dari presiden untuk memeriksa pejabat tersebut," desak Ketua Kamerad, Vicky Fajar, di sela-sela aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung, Kamis (30/8).

Menurutnya, hal itu harus segera dilakukan dan tak perlu persetujuan presiden. Pasalnya, kasus ini sudah berjalan lebih dari setahun dan buktinya telah cukup dan jelas.

"Meminta Kejagung tak menjadikan surat izin presiden sebagai alat pelindung bagi koruptor karena bisa berlindung dari hukum di balik surat tersebut," tegasnya.

Dituturkan, pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa Kejagung telah melayangkan surat permohonan izin pemeriksaan Buhori sebagai pejabat negara terkait kasus ini.

"Namun hingga kini, Kejagung belum menerima izin presiden untuk menyelidiki dan menyidik kasus ini. Inilah yang menyebabkan kasus ini hanya berjalan di tempat. Kami khawatir, jika izin presiden itu merupakan keharusan bagi Kejagung dan Polri mengusut tindak pidana korupsi, ini bisa digunakan sebagai pelindung oleh pelaku tindak pidana korupsi," bebernya.

Padahal, imbuhnya, sebagaimana diatur Pasal 36 Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 66 jo Pasal 220 jo Pasal 289 Undang-Undang No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan, persetujuan tertulis presiden diperlukan untuk proses penyelidikan, penyidikan, dan penahanan.

"Jika persetujuan tertulis tidak ada dalam waktu 60 hari untuk Kepala Daerah dan 30 hari untuk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, maka penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan," tandasnya.

Dijelaskan, Kejagung telah menyatakan Buhari sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan biji nikel kadar rendah sebanyak 222 ribu WMT, sejak Juni 2010 lalu.

"Buhari menjual pemberian biji nikel milik Pemkab Kolaka setelah diserahkan dari PT INCO tanpa persetujuan dari DPRD Kolaka, penilaian harga, dan tidak menempuh mekanisme lelang," ungkapnya.

Menurutnya, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung saat itu, Noor Rachmad, 28 Februari 2011 memastikan, ada kerugian negara dalam kasus itu.

"Nurachmad mengungkapkan, hasil penghitungan internal Kejagung, angka kerugian negara sebesar Rp 29,957 miliar. Sedangkan pada tanggal yang sama, Rachmad menyebutkan, hasil audit BPKP menemukan kerugian negara sebesar Rp 24,183 miliar. [IS]

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?