GATRANEWS

Ratu Atut Segera Disidang
Tuesday, 15 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Ratu Atut Chosiyah (RAC) dalam waktu dekat ini segera dihadapkan ke meja hijau...
Persidangan Tipikor Tentukan Nasib Putra Syarif Hasan
Thursday, 10 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Perkara kasus korupsi proyek pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan...
Ahok Persilahkan Kejagung Periksa Udar Pristono
Monday, 07 April 2014

Jakarta, GATRAnews -  Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mempersilahkan Kejaksaan...
DPR Apresiasi Langkah Cerdas Penanganan Perkara Wilfrida
Monday, 07 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh mengapresiasi semua pihak yang...
Rudi: Hati-Hati, Jangan ''Tergelincir'' Seperti Saya!
Tuesday, 01 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Rudi Rubiandini berharap seluruh rakyat dan pejabat Indonesia bisa mengambil...
Andi Mallarangeng Siap Hadapi Sidang Pokok Perkara Hambalang
Tuesday, 01 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Andi Alfian Mallarangeng mengaku siap menjalani persidangan, setelah eksepsi...
Kamerad Desak Kejagung Jemput Paksa Dirut Telkom
Friday, 28 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung baru menetapkan dua tersangka kasus...
Terlibat Korupsi, Mantan Sekdes Pucung Beduk Ditangkap
Wednesday, 26 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Arif Nurdin, Mantan Sekretaris Desa (Sekdes) Pucung Beduk, Kecamatan...
Hukuman Fathanah Diperberat Jadi 16 Tahun Penjara
Wednesday, 26 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman terdakwa kasus korupsi...
Kasus Brigadir Susanto Masuk Dalam Proses Pemberkasan
Tuesday, 25 March 2014

Jakarta, GATRAnews- Insiden penembakan yang menewaskan Kepala Pelayanan Markas (Yanma) Polda Metro...
Kejaksaan Tangkap Koruptor Pembangunan SMAN 2 Aru
Tuesday, 25 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Tim gabungan dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Maluku berhasil...
Pembunuh Sadis Fransisca Shalat Tahajud Jelang Vonis
Monday, 24 March 2014

Bandung, GATRAnews - Wawan alias Awing, 39 tahun, terdakwa perkara pembunuhan sadis terhadap...
Kejaksaan Tangkap Koruptor Rp 1,3 M
Saturday, 22 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Tim Kejaksaan berhasil menangkap Agus Sutandio, pejabat Bagian Keuangan...
Jaksa Bantah Tudingan Budi Mulya KPK Terkontaminasi Politik
Thursday, 20 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah dalil...
KPK Diminta Usut Skenario Kesaksian Korupsi SKK Migas
Thursday, 20 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Sekitar 100 orang anggota Komisi Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi...
Terpidana Bioremediasi Belum Bisa Dieksekusi
Saturday, 15 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Putusan 5 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim kasasi Mahmakah Agung...
Kejagung Periksa 10 Orang Soal Pengadaan Bus TransJakarta
Friday, 14 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Setelah mengeluarkan surat penyelidikan, penyidik pidana khusus Kejaksaan...
Hakim Tolak Eksepsi Akil Mochtar
Thursday, 13 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, dalam putusan...
Kukuh Kertasafari Harap Hakim Banding Wujudkan Keadilan
Wednesday, 12 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Kukuh Kertasafari mengharapkan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mewujudkan...
Andi: Dakwaan JPU Penuh Spekulasi dan Ketidakbenaran
Monday, 10 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Alfian Mallarangeng, sebagai...

Segera Sidangkan Bupati Kolaka di Pengadilan

Jakarta - Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) segera melimpahkan berkas perkara korupsi Bupati Kolaka, Provinsi Sulawesi Utara, Buhari Matta, ke pengadilan.

"Menuntut Kejagung segera melimpahkan kasus korupsi Bupati Kolaka dan tak perlu menunggu surat izin dari presiden untuk memeriksa pejabat tersebut," desak Ketua Kamerad, Vicky Fajar, di sela-sela aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung, Kamis (30/8).

Menurutnya, hal itu harus segera dilakukan dan tak perlu persetujuan presiden. Pasalnya, kasus ini sudah berjalan lebih dari setahun dan buktinya telah cukup dan jelas.

"Meminta Kejagung tak menjadikan surat izin presiden sebagai alat pelindung bagi koruptor karena bisa berlindung dari hukum di balik surat tersebut," tegasnya.

Dituturkan, pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa Kejagung telah melayangkan surat permohonan izin pemeriksaan Buhori sebagai pejabat negara terkait kasus ini.

"Namun hingga kini, Kejagung belum menerima izin presiden untuk menyelidiki dan menyidik kasus ini. Inilah yang menyebabkan kasus ini hanya berjalan di tempat. Kami khawatir, jika izin presiden itu merupakan keharusan bagi Kejagung dan Polri mengusut tindak pidana korupsi, ini bisa digunakan sebagai pelindung oleh pelaku tindak pidana korupsi," bebernya.

Padahal, imbuhnya, sebagaimana diatur Pasal 36 Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 66 jo Pasal 220 jo Pasal 289 Undang-Undang No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan, persetujuan tertulis presiden diperlukan untuk proses penyelidikan, penyidikan, dan penahanan.

"Jika persetujuan tertulis tidak ada dalam waktu 60 hari untuk Kepala Daerah dan 30 hari untuk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, maka penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan," tandasnya.

Dijelaskan, Kejagung telah menyatakan Buhari sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan biji nikel kadar rendah sebanyak 222 ribu WMT, sejak Juni 2010 lalu.

"Buhari menjual pemberian biji nikel milik Pemkab Kolaka setelah diserahkan dari PT INCO tanpa persetujuan dari DPRD Kolaka, penilaian harga, dan tidak menempuh mekanisme lelang," ungkapnya.

Menurutnya, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung saat itu, Noor Rachmad, 28 Februari 2011 memastikan, ada kerugian negara dalam kasus itu.

"Nurachmad mengungkapkan, hasil penghitungan internal Kejagung, angka kerugian negara sebesar Rp 29,957 miliar. Sedangkan pada tanggal yang sama, Rachmad menyebutkan, hasil audit BPKP menemukan kerugian negara sebesar Rp 24,183 miliar. [IS]

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?