GATRANEWS

Mantan Wali Kota Tegal Jadi Tersangka Tukar Guling Tanah
Monday, 14 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ikmal Jaya, mantan Wali Kota...
Polri Akan Rekrut 7.000 Polwan Tahun Ini
Saturday, 22 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Tahun ini Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan menerima 7.000 orang...
JPN: Churchill Mining Belum Kalahkan Indonesia di Arbitrase
Monday, 10 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Tiga Jaksa Pengacara Negara (JPN) Heri Horo, Maria, dan Bagus menegaskan bahwa...
Loyalis Anas Mengaku Diperlakukan Tak Adil oleh Polri
Monday, 24 February 2014

Jakarta, GATRAnews - Loyalis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Tri Dianto,...
Yusril: Pencekalan MS Kaban Hanya Demi Penyidikan
Thursday, 13 February 2014

Jakarta, GATRAnews - Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai,...
Menkum HAM: Bebas Bersyarat Corby Bukan Atas Tekanan Australia
Friday, 07 February 2014

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah Indonesia memberikan pembebasan bersyarat kepada gembong narkoba...
Komnas HAM: RSUD Dadi Tjokrodipo Langgar Prosedur
Friday, 07 February 2014

Bandarlampung, GATRAnews - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Siti Noor Laila menyatakan, ada...
Yusril Minta Pemilu Serentak pada 2014
Monday, 03 February 2014

Jakarta, GATRAnews - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra meminta Mahkamah Konstitusi (MK)...
MK Sidangkan Uji Materil UU Pilpres
Tuesday, 21 January 2014

Jakarta, GATRAnews - Mahkamah Konstitusi (MK), hari ini (21/1), menggelar sidang perdana pengujian...
Walikota Surabaya Lapor KPK Terkait Penukaran Binatang KBS Dengan Inova
Monday, 20 January 2014

Jakarta, GATRAnews - Walikota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharani memyambangi Komisi...
Sindikat Penipu Asal Nigeria Dibekuk Polisi
Monday, 20 January 2014

Jakarta, GATRAnews - Aparat Polda Metro Jaya membekuk lima orang asal Nigeria yang menipu Warga...
Ruji Tak Tahu Asal Dana Rp 1 M yang Dipinjamkan Dani
Thursday, 16 January 2014

Jakarta, GATRAnews - Sekretaris KPUD Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Ruji, mengaku tidak mengetahui...
MPR: MK Berada "di Bibir Jurang"
Wednesday, 15 January 2014

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin menegaskan bahwa MPR melihat Mahkamah...
Murod dan Tri Tuding SBY dan BW Langgar Hukum
Thursday, 09 January 2014

Jakarta, GATRAnews - Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menilai, pernyataan dua loyalis...
Sebagai Ketua MK, Mahfud Pernah Tolak Kiai Banten
Monday, 06 January 2014

Pandeglang, GATRAnews - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD mengaku pernah menolak...
Yusril Optimis MK Kabulkan Soal Uji Pemilu Serentak
Monday, 06 January 2014

Surabaya, GATRAnews - Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra mengaku...
Mayoritas Korupsi Akibat Faktor Keluarga
Monday, 23 December 2013

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan bahwa kasus korupsi yang telah merasuk ke...
Pemprov DKI Laporkan Warga Taman Burung ke Polisi
Thursday, 19 December 2013

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah DKI Jakarta melaporkan oknum developer kontrakan di kawasan Taman...
Hamdan Zoelva Dipanggil KPK
Thursday, 12 December 2013

Jakarta, GATRAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva memenuhi panggilan Komisi...
Ruang Sidang MK Diobrak-Abrik Massa
Thursday, 14 November 2013

Jakarta, GATRAnews - Terjadi kerusuhan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis...

MK: Posisi Wakil Menteri Kacaukan Jenjang Karir

Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, posisi wakil menteri (wamen) mengacaukan jenjang karier kepegawaian lembaga negara.

"Posisi ini tidak jelas, apakah jabatan politik atau birokrasi?" kata Mahfud, saat membuka sidang uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 10 tentang Kementerian Negara di MK Jakarta, Kamis (19/1).

Menurut Mahfud, ketidakjelasan posisi wamen bisa dikatakan karena yang melantik bukan menteri, melainkan presiden, sehingga dalam pikiran hakim MK, maka wakil menteri diberi tugas sendiri dan keberadaannya karena kekuasaan yang bertentangan dengan aturan.

"Karena ada persoalan itu, kami undang Ketua Pansus RUU Kementerian Negara Agun Gunandjar Sudarsa ke sidang," katanya.

Saat memberi keterangan ini di sidang, Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, UU Kementerian Negara memang pada awalnya diperuntukkan hanya untuk birokrat karier di kementerian bersangkutan.

Agun mengungkapkan bahwa ide awal pembentukan ini ungkapkan mantan menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi Taufiq Effendi yang menyatakan persyaratan kriteria wamen untuk pejabat karier, seperti wakil menteri Luar Negeri yang diperuntukkan untuk pejabat karier.

Politisi Golkar ini mengungkapkan bahwa ide pembentukan wamen muncul karena di kalangan birokrasi muncul kecemburuan terhadap politisi yang menduduki posisi menteri dan duta besar yang sekarang didominasi para politisi.

"Padahal dulunya duta besar itu merupakan puncak karier pegawai negeri sipil (PNS)," katanya.

Sedangkan jumlah kabinet itu tidak bisa diubah tetap 34 orang, sehingga wakil menteri bukan bagian dari kabinet.

"Inilah awal dibentuknya RUU Kementerian Negara," katanya.

Sementara mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa keberadaan wamen tidak memiliki "job desk" yang jelas, karena semua pekerjaan telah dapat diselesaikan oleh para dirjen di tiap kementerian.

Yusril juga mengatakan bahwa wamen dalam sejarah kabinet di Indonesia tidak ada.

"Dulu memang ada menteri muda, karena tidak efisien oleh Presiden Soeharto dihapus. Kok sekarang kembali diadakan lagi (wamen)," kata Yusril. [TMA, Ant]

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?