GATRANEWS

Jenazah Bripda Zulkifli Dievakuasi ke Jayapura
Tuesday, 29 July 2014

Jayapura, GATRAnews - Jenazah Bripda Zulkufli, anggota Polres Tiom, Selasa (29/7) pagi, dijadwalkan...
Yusril: Prabowo-Hatta Tak Bisa Mundur dengan Alasan Apa pun
Wednesday, 23 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak...
Saksi: SPS Pemadaman Kebakaran Lahan
Thursday, 19 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Tiga saksi fakta atas tuduhan bahwa PT Surya Panen Subur (SPS) membiarkan...
Hakim Cecar Reifan Soal Pengangkatan OB Jadi Direktur
Thursday, 15 May 2014

Jakarta, GATRAnews - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, mencecar saksi Riefan...
Dua Petinggi Kejari Wamena Jadi Tersangka Korupsi
Wednesday, 07 May 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Kejaksaan...
KPK Cekal Mantan Wali Kota Tegal
Monday, 21 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencekal bepergian Ikmal Jaya, mantan Wali...
Akil Khawatir Pecakannya Dengan Wawan Disadap KPK
Thursday, 17 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi terdakwa...
Mantan Wali Kota Tegal Jadi Tersangka Tukar Guling Tanah
Monday, 14 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ikmal Jaya, mantan Wali Kota...
Polri Akan Rekrut 7.000 Polwan Tahun Ini
Saturday, 22 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Tahun ini Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan menerima 7.000 orang...
JPN: Churchill Mining Belum Kalahkan Indonesia di Arbitrase
Monday, 10 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Tiga Jaksa Pengacara Negara (JPN) Heri Horo, Maria, dan Bagus menegaskan bahwa...
Loyalis Anas Mengaku Diperlakukan Tak Adil oleh Polri
Monday, 24 February 2014

Jakarta, GATRAnews - Loyalis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Tri Dianto,...
Yusril: Pencekalan MS Kaban Hanya Demi Penyidikan
Thursday, 13 February 2014

Jakarta, GATRAnews - Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai,...
Menkum HAM: Bebas Bersyarat Corby Bukan Atas Tekanan Australia
Friday, 07 February 2014

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah Indonesia memberikan pembebasan bersyarat kepada gembong narkoba...
Komnas HAM: RSUD Dadi Tjokrodipo Langgar Prosedur
Friday, 07 February 2014

Bandarlampung, GATRAnews - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Siti Noor Laila menyatakan, ada...
Yusril Minta Pemilu Serentak pada 2014
Monday, 03 February 2014

Jakarta, GATRAnews - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra meminta Mahkamah Konstitusi (MK)...
MK Sidangkan Uji Materil UU Pilpres
Tuesday, 21 January 2014

Jakarta, GATRAnews - Mahkamah Konstitusi (MK), hari ini (21/1), menggelar sidang perdana pengujian...
Walikota Surabaya Lapor KPK Terkait Penukaran Binatang KBS Dengan Inova
Monday, 20 January 2014

Jakarta, GATRAnews - Walikota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharani memyambangi Komisi...
Sindikat Penipu Asal Nigeria Dibekuk Polisi
Monday, 20 January 2014

Jakarta, GATRAnews - Aparat Polda Metro Jaya membekuk lima orang asal Nigeria yang menipu Warga...
Ruji Tak Tahu Asal Dana Rp 1 M yang Dipinjamkan Dani
Thursday, 16 January 2014

Jakarta, GATRAnews - Sekretaris KPUD Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Ruji, mengaku tidak mengetahui...
MPR: MK Berada "di Bibir Jurang"
Wednesday, 15 January 2014

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin menegaskan bahwa MPR melihat Mahkamah...

MK: Posisi Wakil Menteri Kacaukan Jenjang Karir

Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, posisi wakil menteri (wamen) mengacaukan jenjang karier kepegawaian lembaga negara.

"Posisi ini tidak jelas, apakah jabatan politik atau birokrasi?" kata Mahfud, saat membuka sidang uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 10 tentang Kementerian Negara di MK Jakarta, Kamis (19/1).

Menurut Mahfud, ketidakjelasan posisi wamen bisa dikatakan karena yang melantik bukan menteri, melainkan presiden, sehingga dalam pikiran hakim MK, maka wakil menteri diberi tugas sendiri dan keberadaannya karena kekuasaan yang bertentangan dengan aturan.

"Karena ada persoalan itu, kami undang Ketua Pansus RUU Kementerian Negara Agun Gunandjar Sudarsa ke sidang," katanya.

Saat memberi keterangan ini di sidang, Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, UU Kementerian Negara memang pada awalnya diperuntukkan hanya untuk birokrat karier di kementerian bersangkutan.

Agun mengungkapkan bahwa ide awal pembentukan ini ungkapkan mantan menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi Taufiq Effendi yang menyatakan persyaratan kriteria wamen untuk pejabat karier, seperti wakil menteri Luar Negeri yang diperuntukkan untuk pejabat karier.

Politisi Golkar ini mengungkapkan bahwa ide pembentukan wamen muncul karena di kalangan birokrasi muncul kecemburuan terhadap politisi yang menduduki posisi menteri dan duta besar yang sekarang didominasi para politisi.

"Padahal dulunya duta besar itu merupakan puncak karier pegawai negeri sipil (PNS)," katanya.

Sedangkan jumlah kabinet itu tidak bisa diubah tetap 34 orang, sehingga wakil menteri bukan bagian dari kabinet.

"Inilah awal dibentuknya RUU Kementerian Negara," katanya.

Sementara mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa keberadaan wamen tidak memiliki "job desk" yang jelas, karena semua pekerjaan telah dapat diselesaikan oleh para dirjen di tiap kementerian.

Yusril juga mengatakan bahwa wamen dalam sejarah kabinet di Indonesia tidak ada.

"Dulu memang ada menteri muda, karena tidak efisien oleh Presiden Soeharto dihapus. Kok sekarang kembali diadakan lagi (wamen)," kata Yusril. [TMA, Ant]

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?