GATRANEWS

Kebakaran Gedung Pajak Dipadamkan 22 Mobil Damkar
Friday, 31 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Sebanyak 22 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dikerahkan untuk mengatasi...
Diperiksa Bareskrim, Ahok Berharap Kasus UPS Cepat Selesai
Wednesday, 29 July 2015

Jakarta,GATRAnews-Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memenuhi panggilan penyidik Bareskrim...
Syahrini Meriahkan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55
Wednesday, 22 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyanyi Syahrini memeriahkan perayaan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 di Kejaksaan...
Nex Logistics Kerja Sama dengan Blibli.com dan 7-eleven
Monday, 13 July 2015

Jakarta, GATRAnews – Pesatnya perkembangan bisnis di industri Logistics seiring dengan...
Polda Metro Minta Pemkot Tangerang Terbitkan Perda Soal Taksi Gelap
Tuesday, 07 July 2015

Jakarta,GATRAnews-Maraknya keberadaan taksi gelap di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) menimbulkan...
Antisipasi Kekeringan Bojonegoro, Mentan Guyur 300 Unit Pompa Air
Tuesday, 07 July 2015

Bojonegoro, GATRAnews - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman  memberikan bantuan pompa...
Kemlu Siap Bantu Kembangkan Wilayah Perbatasan
Thursday, 02 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) AM Fachir mengatakan, perwakilan...
Ahok Ancam Stop TKD Jika Tidak Terbuka Soal Data
Tuesday, 30 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan portal open data melalui...
Lebaran 2015, Terakhir Berjualan Bagi Pedagang Parsel Cikini
Monday, 29 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Keberadaan pasar tumpah pedagang musiman bingkisan Lebaran atau parsel di...
KPK Periksa Dugaan Suap APBD Muba dari PT Petro Muba
Tuesday, 23 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya mengungkap asal dana suap sejumlah...
PGN Bangun Fasilitas Listrik di Pulau Pemping
Tuesday, 23 June 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk bekerjasama dengan SKK Migas dan...
TB Hasanuddin: Perpres Tentang Kementrian Pertahanan Cacat Hukum!
Friday, 19 June 2015

Jakarta, GATRAnews- Peraturan Presiden (Perpres) 58 tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan yang...
Ini Lokasi Kegiatan Pasar Murah di Jakarta
Thursday, 18 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Kegiatan pasar murah selama bulan Ramadhan akan digelar oleh Pemerintah...
Fraksi Golkar Dorong DPR Segera Sahkan RUU Penjaminan
Wednesday, 17 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie berharap DPR segera mengesahkan RUU...
Pemprov Papua: Polisi Harus Tangkap Pelaku Pembunuhan & Pembakar Organda
Friday, 12 June 2015

<p><strong>Jayapura, GATRAnews-</strong> Pemerintah Provinsi Papua minta polisi...
Hotline Damkar 113 Rusak, Ahok Evaluasi Kinerja Kadis
Wednesday, 10 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera mengevaluasi kinerja Dinas...
BEI Ingin Perusahaan Perkebunan BUMN untuk IPO
Wednesday, 10 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Bursa Efek Indonesia (BEI) menginginkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara...
Anggota Fraksi Golkar Eldie Suwandie Wafat
Wednesday, 03 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Kabar duka datang dari kompleks Parlemen DPR RI. Anggota Fraksi Golkar DPR RI...
BKPM Tarik Investasi Sektor Maritim dari Jepang
Monday, 25 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Konsulat Jenderal RI Osaka...
BKPM Tarik Investasi Sektor Maritim dari Jepang
Monday, 25 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Konsulat Jenderal RI Osaka...

MK: Posisi Wakil Menteri Kacaukan Jenjang Karir

Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, posisi wakil menteri (wamen) mengacaukan jenjang karier kepegawaian lembaga negara.

"Posisi ini tidak jelas, apakah jabatan politik atau birokrasi?" kata Mahfud, saat membuka sidang uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 10 tentang Kementerian Negara di MK Jakarta, Kamis (19/1).

Menurut Mahfud, ketidakjelasan posisi wamen bisa dikatakan karena yang melantik bukan menteri, melainkan presiden, sehingga dalam pikiran hakim MK, maka wakil menteri diberi tugas sendiri dan keberadaannya karena kekuasaan yang bertentangan dengan aturan.

"Karena ada persoalan itu, kami undang Ketua Pansus RUU Kementerian Negara Agun Gunandjar Sudarsa ke sidang," katanya.

Saat memberi keterangan ini di sidang, Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, UU Kementerian Negara memang pada awalnya diperuntukkan hanya untuk birokrat karier di kementerian bersangkutan.

Agun mengungkapkan bahwa ide awal pembentukan ini ungkapkan mantan menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi Taufiq Effendi yang menyatakan persyaratan kriteria wamen untuk pejabat karier, seperti wakil menteri Luar Negeri yang diperuntukkan untuk pejabat karier.

Politisi Golkar ini mengungkapkan bahwa ide pembentukan wamen muncul karena di kalangan birokrasi muncul kecemburuan terhadap politisi yang menduduki posisi menteri dan duta besar yang sekarang didominasi para politisi.

"Padahal dulunya duta besar itu merupakan puncak karier pegawai negeri sipil (PNS)," katanya.

Sedangkan jumlah kabinet itu tidak bisa diubah tetap 34 orang, sehingga wakil menteri bukan bagian dari kabinet.

"Inilah awal dibentuknya RUU Kementerian Negara," katanya.

Sementara mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa keberadaan wamen tidak memiliki "job desk" yang jelas, karena semua pekerjaan telah dapat diselesaikan oleh para dirjen di tiap kementerian.

Yusril juga mengatakan bahwa wamen dalam sejarah kabinet di Indonesia tidak ada.

"Dulu memang ada menteri muda, karena tidak efisien oleh Presiden Soeharto dihapus. Kok sekarang kembali diadakan lagi (wamen)," kata Yusril. [TMA, Ant]

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?