GATRANEWS

Pakar Hukum: Sangkaan Terhadap BW Harus Jelas
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Pakar hukum dari Universitas Indonesia (UI), Akhiar Salmi, mengatakan bahwa...
Indonesia Masih Miliki Kendala untuk Tarik Investor
Tuesday, 27 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Indonesia masih memiliki beberapa kendala menarik pemodal alias investor dari...
Kejagung Siapkan 6 Jaksa Senior untuk Perkara BW
Tuesday, 27 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung menyiapkan enam jaksa senior untuk menangani perkara tersangka...
Pasar Jaya Bangun 15 Ribu Kios untuk PKL Jakarta
Monday, 26 January 2015

Jakarta, GATRAnews - PD Pasar Jaya menyiapkan 15.000 kios untuk menampung pedagang kaki lima (PKL)...
Bambang Widjojanto Bisa Bebas Demi Hukum
Sunday, 25 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Bambang Widjojanto (BW) bisa bebas demi hukum, jika penyidik Bareskrim Mabes...
Bob Sadino Dimakamkan Bada Dzuhur di Jeruk Purut
Tuesday, 20 January 2015

Jakarta, GATRANews - Pengusaha Bambang Mustari Sadino atau biasa disapa Bob Sadino akan dimakamkan...
Abu Jenazah Terpidana Mati Ance Tahir Dibawa ke Belanda
Sunday, 18 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Enam terpidana mati kasus nakotika yang dieksekusi di Nusakambangan dan...
Lima Terpidana Mati Dinyatakan Meninggal pada Pukul 04.00 WIB
Sunday, 18 January 2015

Cilacap, GATRAnews - Lima terpidana mati kasus narkoba menjalani eksekusi mati di lapangan tembak...
Lima Regu Tembak Eksekusi Lima Terpidana Mati Narkoba
Sunday, 18 January 2015

Cilacap, GATRAnews - Jenazah empat dari lima terpidana mati kasus narkoba yang menjalani eksekusi...
Pemerintah Ubah Aturan Penetapan Harga BBM
Friday, 16 January 2015

Jakarta, GATRANews - Pemerintah mengubah periode waktu penetapan harga bahan bakar minyak dari...
Presiden Jokowi: Premiun 6.600 dan Solar 6.400 Mulai Senin
Friday, 16 January 2015

Jakarta, GATRANews - Presiden Joko Widodo mengumumkan harga premium yang sekarang Rp7.600 per liter...
Dinas UMKM Bantah Keluarkan Izin untuk Minimarket dan Sevel
Thursday, 15 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) dan Perdagangan DKI Jakarta...
Jamkrindo dan Pegadaian Kerjasama Penjaminan Kredit Pegadaian Kreasi
Tuesday, 13 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Perum Jamkrindo dan PT Pegadaian melakukan kerja sama penjaminan kredit...
JK: Pasar Klewer dan Tanah Abang Lebih Penting dari Pasar Modal
Wednesday, 31 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama...
Mantan Asisten Legas AP I Diperiksa Terkait Korupsi Damkar
Wednesday, 24 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa Rini Asri Ningsih, mantan...
Yusril Sarankan Jokowi Angkat Wamenkum HAM
Tuesday, 02 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan Presiden Joko Widodo...
Pengusaha Rela Pinjami Sutan Rp 7,5 M Tanpa Kompensasi?
Saturday, 29 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Ventje Rumangkang mengklaim bahwa Bahtiar Salim, pemilik Mal Tomang Plaza mau...
Kejagung Cekal Dua Tersangka Korupsi Damkar Angkasa Pura I
Tuesday, 25 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Direktur Utama Angkasa Pura I Tommy Soetomo dan Direktur PT Scientek...
Kejagung Akan Seret Semua Pelaku Korupsi Damkar Angkasa Pura I
Thursday, 06 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung akan menyeret seluruh pelaku kasus...
Tersangka Korupsi Damkar Angkasa Pura I Bisa Bertambah
Tuesday, 04 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung tidak menutup kemungkinan akan menambah...

MK: Posisi Wakil Menteri Kacaukan Jenjang Karir

Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, posisi wakil menteri (wamen) mengacaukan jenjang karier kepegawaian lembaga negara.

"Posisi ini tidak jelas, apakah jabatan politik atau birokrasi?" kata Mahfud, saat membuka sidang uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 10 tentang Kementerian Negara di MK Jakarta, Kamis (19/1).

Menurut Mahfud, ketidakjelasan posisi wamen bisa dikatakan karena yang melantik bukan menteri, melainkan presiden, sehingga dalam pikiran hakim MK, maka wakil menteri diberi tugas sendiri dan keberadaannya karena kekuasaan yang bertentangan dengan aturan.

"Karena ada persoalan itu, kami undang Ketua Pansus RUU Kementerian Negara Agun Gunandjar Sudarsa ke sidang," katanya.

Saat memberi keterangan ini di sidang, Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, UU Kementerian Negara memang pada awalnya diperuntukkan hanya untuk birokrat karier di kementerian bersangkutan.

Agun mengungkapkan bahwa ide awal pembentukan ini ungkapkan mantan menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi Taufiq Effendi yang menyatakan persyaratan kriteria wamen untuk pejabat karier, seperti wakil menteri Luar Negeri yang diperuntukkan untuk pejabat karier.

Politisi Golkar ini mengungkapkan bahwa ide pembentukan wamen muncul karena di kalangan birokrasi muncul kecemburuan terhadap politisi yang menduduki posisi menteri dan duta besar yang sekarang didominasi para politisi.

"Padahal dulunya duta besar itu merupakan puncak karier pegawai negeri sipil (PNS)," katanya.

Sedangkan jumlah kabinet itu tidak bisa diubah tetap 34 orang, sehingga wakil menteri bukan bagian dari kabinet.

"Inilah awal dibentuknya RUU Kementerian Negara," katanya.

Sementara mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa keberadaan wamen tidak memiliki "job desk" yang jelas, karena semua pekerjaan telah dapat diselesaikan oleh para dirjen di tiap kementerian.

Yusril juga mengatakan bahwa wamen dalam sejarah kabinet di Indonesia tidak ada.

"Dulu memang ada menteri muda, karena tidak efisien oleh Presiden Soeharto dihapus. Kok sekarang kembali diadakan lagi (wamen)," kata Yusril. [TMA, Ant]

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?