GATRANEWS

Mensos: PKH Harus Terintegrasi KKS, KIS, KIP dan Raskin
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan Program Keluarga Harapan...
Sanksi Tegas Bagi yang Belum Mengumumkan Hasil Tes CPNS
Monday, 02 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy...
Pemerintah Mau Jadikan Esemka Mobil Angkutan Pedesaan
Thursday, 26 February 2015

Jakarta, GATRANews - Lama tak terdengar kabarnya Mobil Esemka tiba tiba menyeruak lagi dari Istana...
Bareskrim Periksa Saksi Terkait Korupsi Denny Indrayana
Friday, 20 February 2015

Jakarta, GATRAnews-Penyidik Mabes Polri masih memproses laporan yang dilayangkan oleh Andi Syamsul...
Nonaktif dan Plt 3Pimpinan KPK, Putusan Matang Jokowi
Thursday, 19 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentu sudah mempertimbangkan matang-matang dalam...
Bareskrim Polri Akan Umumkan Kasus Korupsi di BUMN
Tuesday, 17 February 2015

Jakarta, GATRAnews-Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri (Bareskrim) akan mengumumkan kasus...
KPK Berwenang Angkat Penyelidik
Saturday, 14 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mengangkat penyelidik dan penyidik...
Usulan Baru PMN, Pemerintah Minta Restu DPR Cairkan Tiga BUMN Rp 6 T‏rilyun
Thursday, 12 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali melakukan...
Rini Soemarno Usulkan Tiga BUMN Baru Dapat PMN
Wednesday, 11 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno mencoba usulan baru...
Aliran Listrik Dipadamkan, PNS Balai Kota Tak Bekerja
Monday, 09 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Aliran listrik di Blok F, Balai Kota DKI Jakarta masih dipadamkan akibat...
Waspada! Underpass Senen Banjir, Kendaraan Damkar Disiagakan
Monday, 09 February 2015

Jakarta, GATRAnews- Banjir menggenangi Underpass Senen di Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat....
Dana Hibah, Ahok: Mereka Mesti Jelas
Tuesday, 03 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Basuki Tjahaja Purnama meminta kabupaten/kota mitra atau penyangga Ibu Kota...
Dana Hibah DKI Naik Puluhan kali Lipat
Monday, 02 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Lima kabupaten dan kota penyangga Jakarta mendapatkan hibah senilai Rp 358...
Pakar Hukum: Sangkaan Terhadap BW Harus Jelas
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Pakar hukum dari Universitas Indonesia (UI), Akhiar Salmi, mengatakan bahwa...
Indonesia Masih Miliki Kendala untuk Tarik Investor
Tuesday, 27 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Indonesia masih memiliki beberapa kendala menarik pemodal alias investor dari...
Kejagung Siapkan 6 Jaksa Senior untuk Perkara BW
Tuesday, 27 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung menyiapkan enam jaksa senior untuk menangani perkara tersangka...
Pasar Jaya Bangun 15 Ribu Kios untuk PKL Jakarta
Monday, 26 January 2015

Jakarta, GATRAnews - PD Pasar Jaya menyiapkan 15.000 kios untuk menampung pedagang kaki lima (PKL)...
Bambang Widjojanto Bisa Bebas Demi Hukum
Sunday, 25 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Bambang Widjojanto (BW) bisa bebas demi hukum, jika penyidik Bareskrim Mabes...
Bob Sadino Dimakamkan Bada Dzuhur di Jeruk Purut
Tuesday, 20 January 2015

Jakarta, GATRANews - Pengusaha Bambang Mustari Sadino atau biasa disapa Bob Sadino akan dimakamkan...
Abu Jenazah Terpidana Mati Ance Tahir Dibawa ke Belanda
Sunday, 18 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Enam terpidana mati kasus nakotika yang dieksekusi di Nusakambangan dan...

MK: Posisi Wakil Menteri Kacaukan Jenjang Karir

Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, posisi wakil menteri (wamen) mengacaukan jenjang karier kepegawaian lembaga negara.

"Posisi ini tidak jelas, apakah jabatan politik atau birokrasi?" kata Mahfud, saat membuka sidang uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 10 tentang Kementerian Negara di MK Jakarta, Kamis (19/1).

Menurut Mahfud, ketidakjelasan posisi wamen bisa dikatakan karena yang melantik bukan menteri, melainkan presiden, sehingga dalam pikiran hakim MK, maka wakil menteri diberi tugas sendiri dan keberadaannya karena kekuasaan yang bertentangan dengan aturan.

"Karena ada persoalan itu, kami undang Ketua Pansus RUU Kementerian Negara Agun Gunandjar Sudarsa ke sidang," katanya.

Saat memberi keterangan ini di sidang, Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, UU Kementerian Negara memang pada awalnya diperuntukkan hanya untuk birokrat karier di kementerian bersangkutan.

Agun mengungkapkan bahwa ide awal pembentukan ini ungkapkan mantan menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi Taufiq Effendi yang menyatakan persyaratan kriteria wamen untuk pejabat karier, seperti wakil menteri Luar Negeri yang diperuntukkan untuk pejabat karier.

Politisi Golkar ini mengungkapkan bahwa ide pembentukan wamen muncul karena di kalangan birokrasi muncul kecemburuan terhadap politisi yang menduduki posisi menteri dan duta besar yang sekarang didominasi para politisi.

"Padahal dulunya duta besar itu merupakan puncak karier pegawai negeri sipil (PNS)," katanya.

Sedangkan jumlah kabinet itu tidak bisa diubah tetap 34 orang, sehingga wakil menteri bukan bagian dari kabinet.

"Inilah awal dibentuknya RUU Kementerian Negara," katanya.

Sementara mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa keberadaan wamen tidak memiliki "job desk" yang jelas, karena semua pekerjaan telah dapat diselesaikan oleh para dirjen di tiap kementerian.

Yusril juga mengatakan bahwa wamen dalam sejarah kabinet di Indonesia tidak ada.

"Dulu memang ada menteri muda, karena tidak efisien oleh Presiden Soeharto dihapus. Kok sekarang kembali diadakan lagi (wamen)," kata Yusril. [TMA, Ant]

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?