GATRANEWS

Kemenperin Dorong Pindad Penuhi Kebutuhan Kementerian
Saturday, 28 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Perindustrian Saleh Husin mendukung upaya PT Pindad dalam memenuhi...
Lawatan ke Malaysia, Mendag Bahas Cetak Biru MEA
Saturday, 28 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menghadiri pertemuan informal...
CEO Unilever Temui Presiden Jokowi
Friday, 27 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Pimpinan raksasa perusahaan multinasional Unilever Paul Polman, Jumat (27/2)...
Sinergi dengan Kementerian, BRI Terbitkan Kartu IUMK
Friday, 27 February 2015

Denpasar, GATRAnews - Bank BRI dan Kementerian UMKM, di Denpasar Bali, Kamis (26/2), meluncurkan...
Sinergi dengan Kementerian, BRI Terbitkan Kartu IUMK
Friday, 27 February 2015

Denpasar, GATRAnews - Bank BRI dan Kementerian UMKM, di Denpasar Bali, Kamis (26/2), meluncurkan...
Kadin Dorong Pengembangan Asuransi Mikro Syariah
Thursday, 26 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah mengembangkan asuransi...
Swasta Dilarang Kelola Sumber Air, Payung Hukum Ditargetkan Rampung April
Thursday, 26 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk mencabut Undang Undang Nomor 7...
Kemenkum HAM Lakukan Banding Terhadap Putusan PTUN
Thursday, 26 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) akan mengajukan banding...
Sutan Bhatoegana Praperadilankan KPK
Thursday, 26 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Sutan Bhatoegana akan mempraperadilankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...
Gila, Gaji Pejabat DKI Melebihi Pejabat di Kementerian Keuangan
Thursday, 26 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB)...
Besaran Tunjangan Kinerja Daerah PNS DKI Perlu Dipertimbangkan Kembali
Thursday, 26 February 2015

Jakarta, GATRAnews – Masalah gaji bagi PNS di Provinsi DKI Jakarta yang dinilai ‘wah’ oleh...
Djarot: Tidak Ada Pembatalan TKD Dinamis
Wednesday, 25 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat menegaskan tidak akan mencabut penerapan...
KKP Tegaskan Larangan Transhipment di Tengah Laut
Wednesday, 25 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah kembali menegaskan komitmen untuk tetap melarang bongkar muat ikan...
Kementerian ESDM Bantah Kelangkaan Elpiji 3 Kg
Wednesday, 25 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman...
Susi Ingin Indonesia Swasembada Pakan Ikan
Wednesday, 25 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Pakan ikan menjadi komponen penting dalam menentukan keberhasilan produksi...
Susi Ingin Indonesia Swasembada Pakan Ikan
Wednesday, 25 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Pakan ikan menjadi komponen penting dalam menentukan keberhasilan produksi...
Ini Teguran Menteri Yuddy untuk Ahok
Wednesday, 25 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Menerapkan tunjangan kinerja daerah (TKD) Dinamis sangat tinggi, Pemerintah...
Ditegur Menteri, Kebijakan TKD Ahok Jalan Terus
Wednesday, 25 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Menerapkan tunjangan kinerja daerah (TKD) Dinamis sangat tinggi, Gubernur DKI...
Pembangunan Tol Bakauheni-Palembang Mulai April 2015
Monday, 23 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri BUMN Rini M Soemarno mengatakan pembangunan infrastruktur di wilayah...
Menperin Dukung Rencana Menkeu Naikkan Royalti Tambang‏
Monday, 23 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) berencana menaikkan tarif royalti semua...

Ahmad Rivai: Rosa Diminta Fee 8% oleh Sang Menteri

Jakarta - Pengacara terpidana kasus suap pembangunan proyek Wisma Atlet SEA Games Palembang, Ahmad Rivai, menyatakan, kliennya, Mindo Rosalina Manulang, dimintai jatah fee sebesar 8 persen oleh seorang menteri, dari dua proyek sebuah instansi yang tengah dikerjakannyan.

Menurutnya, jumlah yang diminta sang menteri tersebut, terkait dua proyek terpisah yang nilainya masing-masing sekitar Rp 100 miliar dan Rp 80 miliar. Namun, Rivai enggan menyebut siapa menteri itu. Ia hanya mengatakan, menteri tersebut adalah salah satu anggota Partai Demokrat.

"Dia meminta dan proyeknya sudah jalan. Minta dari 100 miliar dan 80 miliar. Rosa bercerita ini di depan saya dan salah satu komisioner LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)," ungkapnya saat ditemui di Rumah Makan Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/2).

Dijelaskannya, permintaan jatah tersebut disampaikan sang menteri di Kompleks Perumahan Widya Chandra. Sebelumnya, sang menteri tersebut meminta kliennya bertemu di kompleks itu.

Menurut Rivai, selain mengenal Rosa, sang menteri juga mengenal baik terdakwa Muhammad Nazaruddin. Bahkan, sempat  beberapa kali bertemu dengan Mantan Bendahara Umum Demokrat itu.

"Dia (menteri, Red.) petinggi partai itu. Kabarnya minggu depan akan jadi saksi di Pengadilan Tipikor, tapi namanya belum bisa dikasih tahu. Pasti akan kita ungkap, kalau saya sudah dapatkan data-datanya," ujarnya.

Saat didesak, untuk menyebut nama sosok sang menteri dan dua proyek yang tengah dikerjakan Rosa, ia tetap bergeming. Namun walaupun demikian, dikatakannya, Rosa berjanji  akan membongkar kasus tersebut.

Menurutnya, hal itulah yang menjadi salah satu syarat bagi Rosa jika ingin menunjuknya sebagai kuasa hukum dirinya, yakni Rosa harus membuka kasus dugaan suap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games Palembang hingga ke akarnya.

"Ditunggu saja. Rosa jenuh dengan kebohongan-kebohongan yang ada selama ini. Ia ingin sampaikan sejujurnya di DPR. Ia ingin membongkar kasus ini," ucapnya. [IS]

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?