GATRANEWS

Arsul: Perselisihan Kepengurusan Harus Sesuai Pasal 25 UU Parpol
Thursday, 30 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Wakil Sekjen Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Partai Persatuan Pembangunan...
PPP: Putusan Menkum HAM Profesional
Thursday, 30 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Ketua Bidang Hukum DPP PPP, Sholeh Amin menilai, keputusan Menteri Hukum dan...
KPK Minta Para Menteri Laporkan Harta Kekayaannya
Wednesday, 29 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi)...
Yasonna H Laoly Segera Selesaikan Masalah Lapas Kelebihan Kapasitas
Tuesday, 28 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menegaskan bahwa masalah...
Rekam Jejak Yasonna H Laoly Pas dengan Kemenkum HAM
Tuesday, 28 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Mantan Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta menilai, Yasonna H Laoly merupakan...
Rekam Jejak Laoly Pas dengan Kemenkum HAM
Tuesday, 28 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Mantan Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta menilai, Yoanna H Laoly merupakan...
Andi Matalatta: Laoly Raih ''Angka Cantik''
Tuesday, 28 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Andi Matalatta...
Imam Nahrawi Ingin Kemenpora Lebih Bermartabat
Tuesday, 28 October 2014

Jakarta, GATRAnews – Senyum lebar terlihat dari Menpora baru Imam Nahrawi ketika tiba di kantor...
KPK Akan Cek Menteri Peraih ''Red Notice''
Monday, 27 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengaku bakal mengecek...
Laoly Segera Selesaikan Masalah Lapas Kelebihan Kapasitas
Monday, 27 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menegaskan bahwa masalah...
Patrialis Optimis Laoly Akan Tegakkan Hukum
Monday, 27 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Hakim Konstitusi Patrialis Akbar menyatakan optimis jika Menteri Hukum dan Hak...
Penangkapan Pelapor 200 Kasus ke KPK Berbau Kriminalisasi
Monday, 27 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Penangkapan Madun Hariyadi, Ketua Umum LSM Gerakan Penyelamat Harta Negara...
KPK Didesak Ungkap dan Usut 8 Calon Menteri
Saturday, 25 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut kedelapan nama calon menteri...
KPK Ingatkan Jokowi Tak Pilih Calon Menteri Bercap "Merah dan Kuning" KPK
Friday, 24 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengingatkan...
AMPI: Jangan Pilih Menteri Bermasalah
Friday, 24 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia...
PMP Desak KPK Periksa Calon Menteri Kategori Merah
Wednesday, 22 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Pergerakan Merah Putih (PMP) Indonesia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi...
KPK Ingatkan Jokowi Agar Konsisten Berantas Korupsi
Tuesday, 21 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Presiden Republik Indonesia...
MAKI Sarankan KPK Buat 3 Kriteria Calon Menteri
Saturday, 18 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menyarankan Komisi Pemberantasan...
KPK Butuh 1-2 Hari untuk Tracking Calon Menteri Jokowi
Saturday, 18 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan waktu sekitar satu atau dua...
KPK Selidiki Keterangan Annas Soal Zulkifli Hasan
Saturday, 18 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus korupsi pengajuan...

Ahmad Rivai: Rosa Diminta Fee 8% oleh Sang Menteri

Jakarta - Pengacara terpidana kasus suap pembangunan proyek Wisma Atlet SEA Games Palembang, Ahmad Rivai, menyatakan, kliennya, Mindo Rosalina Manulang, dimintai jatah fee sebesar 8 persen oleh seorang menteri, dari dua proyek sebuah instansi yang tengah dikerjakannyan.

Menurutnya, jumlah yang diminta sang menteri tersebut, terkait dua proyek terpisah yang nilainya masing-masing sekitar Rp 100 miliar dan Rp 80 miliar. Namun, Rivai enggan menyebut siapa menteri itu. Ia hanya mengatakan, menteri tersebut adalah salah satu anggota Partai Demokrat.

"Dia meminta dan proyeknya sudah jalan. Minta dari 100 miliar dan 80 miliar. Rosa bercerita ini di depan saya dan salah satu komisioner LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)," ungkapnya saat ditemui di Rumah Makan Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/2).

Dijelaskannya, permintaan jatah tersebut disampaikan sang menteri di Kompleks Perumahan Widya Chandra. Sebelumnya, sang menteri tersebut meminta kliennya bertemu di kompleks itu.

Menurut Rivai, selain mengenal Rosa, sang menteri juga mengenal baik terdakwa Muhammad Nazaruddin. Bahkan, sempat  beberapa kali bertemu dengan Mantan Bendahara Umum Demokrat itu.

"Dia (menteri, Red.) petinggi partai itu. Kabarnya minggu depan akan jadi saksi di Pengadilan Tipikor, tapi namanya belum bisa dikasih tahu. Pasti akan kita ungkap, kalau saya sudah dapatkan data-datanya," ujarnya.

Saat didesak, untuk menyebut nama sosok sang menteri dan dua proyek yang tengah dikerjakan Rosa, ia tetap bergeming. Namun walaupun demikian, dikatakannya, Rosa berjanji  akan membongkar kasus tersebut.

Menurutnya, hal itulah yang menjadi salah satu syarat bagi Rosa jika ingin menunjuknya sebagai kuasa hukum dirinya, yakni Rosa harus membuka kasus dugaan suap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games Palembang hingga ke akarnya.

"Ditunggu saja. Rosa jenuh dengan kebohongan-kebohongan yang ada selama ini. Ia ingin sampaikan sejujurnya di DPR. Ia ingin membongkar kasus ini," ucapnya. [IS]

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?