GATRANEWS

Jero Bantah Diperas Sutan ''Ngeri-ngeri Sedap'' Bhatoegana
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengelak...
Jero Ditanyai Soal APBN-P
Friday, 21 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), Jero Wacik, mengaku...
Jero Bungkam Soal Anggota Komisi VII yang Terima Suap
Thursday, 20 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Men-ESDM) Jero Wacik tidak...
Unit Layanan Kemenhub dan Kemenag Dapat ''Rapor Merah'' KPK
Wednesday, 19 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Unit layanan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Agama...
Berantas Mafia Migas, Sudirman Said Mulai dari Perbaiki Sistem
Monday, 17 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengatakan pihaknya...
Dua Belas Ribu Personel Amankan Pelantikan Ahok
Friday, 14 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Polda Metro Jaya mengerahkan 12 ribu personel anggotanya guna mengantisipasi...
Menkum HAM: FPI Tak Punya Badan Hukum
Thursday, 13 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yosanna Hamonangan Laoly...
KPK Perlukan Keterangan Zulkifli Hasan
Tuesday, 11 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerlukan keterangan Zulkifli...
Busyro Belum Tahu Kandidat Jaksa Agung dan Ketua BIN
Tuesday, 11 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengaku belum...
KPK Perintahkan Pejabat Eselon I dan II Laporkan Harta Kekayaan
Tuesday, 11 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Dalam Negeri...
Dirjen AHU Lantik 20 Penyidik PNS
Saturday, 08 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkum HAM,...
IHCS: Segera Laksanakan Putusan MK Soal UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Thursday, 06 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)...
KPK Minta Kabinet Jokowi dan SBY Segera Laporkan Harta
Wednesday, 05 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini melayangkan surat kepada Presiden...
KPK Siap Teliti Rekam Jejak Calon Jaksa Agung dan Kepala BIN
Tuesday, 04 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap meneliti rekam jejak (track record)...
Usut Korupsi Sutan Bhatoegana, KPK Periksa Kabag Sekretariatan Komisi VII
Tuesday, 04 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Dewi Barliana Soetisna, Kepala...
Sesmenpora Buka Pelatihan Pemantapan Kader
Tuesday, 04 November 2014

Jakarta, GATRAnews – Sesmenpora Alfitra Salamm hari Senin (3/11) malam membuka Pelatihan...
KPK Harus Buka Calon Menteri Penerima "Red Notice"
Saturday, 01 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Banyak kalangan yang meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepati...
Arsul: Perselisihan Kepengurusan Harus Sesuai Pasal 25 UU Parpol
Thursday, 30 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Wakil Sekjen Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Partai Persatuan Pembangunan...
PPP: Putusan Menkum HAM Profesional
Thursday, 30 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Ketua Bidang Hukum DPP PPP, Sholeh Amin menilai, keputusan Menteri Hukum dan...
KPK Minta Para Menteri Laporkan Harta Kekayaannya
Wednesday, 29 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi)...

Ahmad Rivai: Rosa Diminta Fee 8% oleh Sang Menteri

Jakarta - Pengacara terpidana kasus suap pembangunan proyek Wisma Atlet SEA Games Palembang, Ahmad Rivai, menyatakan, kliennya, Mindo Rosalina Manulang, dimintai jatah fee sebesar 8 persen oleh seorang menteri, dari dua proyek sebuah instansi yang tengah dikerjakannyan.

Menurutnya, jumlah yang diminta sang menteri tersebut, terkait dua proyek terpisah yang nilainya masing-masing sekitar Rp 100 miliar dan Rp 80 miliar. Namun, Rivai enggan menyebut siapa menteri itu. Ia hanya mengatakan, menteri tersebut adalah salah satu anggota Partai Demokrat.

"Dia meminta dan proyeknya sudah jalan. Minta dari 100 miliar dan 80 miliar. Rosa bercerita ini di depan saya dan salah satu komisioner LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)," ungkapnya saat ditemui di Rumah Makan Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/2).

Dijelaskannya, permintaan jatah tersebut disampaikan sang menteri di Kompleks Perumahan Widya Chandra. Sebelumnya, sang menteri tersebut meminta kliennya bertemu di kompleks itu.

Menurut Rivai, selain mengenal Rosa, sang menteri juga mengenal baik terdakwa Muhammad Nazaruddin. Bahkan, sempat  beberapa kali bertemu dengan Mantan Bendahara Umum Demokrat itu.

"Dia (menteri, Red.) petinggi partai itu. Kabarnya minggu depan akan jadi saksi di Pengadilan Tipikor, tapi namanya belum bisa dikasih tahu. Pasti akan kita ungkap, kalau saya sudah dapatkan data-datanya," ujarnya.

Saat didesak, untuk menyebut nama sosok sang menteri dan dua proyek yang tengah dikerjakan Rosa, ia tetap bergeming. Namun walaupun demikian, dikatakannya, Rosa berjanji  akan membongkar kasus tersebut.

Menurutnya, hal itulah yang menjadi salah satu syarat bagi Rosa jika ingin menunjuknya sebagai kuasa hukum dirinya, yakni Rosa harus membuka kasus dugaan suap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games Palembang hingga ke akarnya.

"Ditunggu saja. Rosa jenuh dengan kebohongan-kebohongan yang ada selama ini. Ia ingin sampaikan sejujurnya di DPR. Ia ingin membongkar kasus ini," ucapnya. [IS]

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?